Dalam momentum Hari Pendidikan Nasional, Presiden Prabowo meminta agar anggaran pendidikan tidak melenceng dari sasaran, apalagi dikorupsi. ”Mari kita waspada, mari kita jujur kepada diri kita sendiri, apakah anggaran pendidikan yang begitu besar, sudah bertahun-tahun, apakah sampai kepada alamat yang ditujukan,” ujar Presiden dalam sambutannya pada peringatan Hardiknas 2025 di SD Negeri Cimahpar 5, Kecamatan Bogor Utara, Jabar, Jumat (2/5). Presiden menjelaskan, Pemerintah Indonesia selalu menempatkan pendidikan sebagai hal utama. Dibanding negara lain, alokasi pendidikan selalu yang teratas pada APBN Indonesia. Tahun ini pun, pendidikan mendapatkan 22 % dari belanja negara. Namun, masih ada banyak sekolah yang hanya memiliki satu toilet dan rusak bangunannya.

Oleh karena itu, Program Hasil Terbaik Cepat pertama yang diluncurkan adalah revitalisasi sekolah. ”Saya ingatkan tanggung jawab dari pemda, wali kota, bupati, gubernur bersama-sama. Saya memang menetapkan anggaran, cukup besar untuk perbaikan sekolah-sekolah, Rp 16 triliun, hampir Rp 17 triliun, tapi cukup mungkin hanya 11.000 sekolah. Ini tidak cukup (untuk) sekolah seluruh Indonesia,” tutur Presiden. Saat ini, di Indonesia terdapat 330.000 sekolah. Sekitar 200.000 adalah sekolah negeri. Dengan perbaikan sebelas ribuan sekolah per tahun, lanjut Prabowo, diperlukan 30 tahun untuk menyelesaikan semua sekolah di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dipikirkan cara untuk mendapatkan anggaran serta memastikan tidak bocor. (Yoga)

OJK bersama BPS merilis hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK 2025 di Jakarta pada Jumat (2/5). Hasilnya, secara umum indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat dalam setahun terakhir meningkat. Hasil survei itu juga akan menjadi rujukan program edukasi dan literasi ke depan. Survei tersebut menyajikan dua hasil indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat pada 2025, yakni berdasarkan metode keberlanjutan dan metode cakupan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Meski berbeda metode, angka yang dihasilkan dalam SNLIK 2025 relatif sama. Dengan metode keberlanjutan, indeks literasi keuangan masyarakat dalam SNLIK 2025 mencapai 66,46 %, meningkat dibanding tahun lalu, di 65,43 %. Indeks inklusi keuangan masyarakat juga meningkat dari 75,02 % pada 2024 menjadi 80,51 % pada 2025.

Di sisi lain, hasil SNLIK 2025 dengan metode cakupan DNKI menemukan, indeks literasi keuangan masyarakat mencapai 66,64 %. Sementara indeks inklusi keuangan masyarakat melesat lebih tinggi dibandingkan dengan metode keberlanjutan, yakni 92,74 %. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono menjelaskan, Metode keberlanjutan dalam SNLIK mencakup sembilan sektor keuangan,termasuk perbankan, pasar modal, hingga fintech lending, serta empat penyelenggara sistem pembayaran seperti QRIS dan dompet digital. SNLIK juga merujuk metode DNKI dengan cakupan sektor keuangan yang lebih luas, seperti BPJS dan LJK lainnya. Survei dilakukan di 34 provinsi dengan 10.800 responden berusia 15–79 tahun, mencakup 120 kabupaten/kota dan delapan wilayah kantor regional OJK.

Penghitungan indeks literasi keuangan, seseorang disebut telah terliterasi (well literate) bila memenuhi lima parameter, yakni pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku. Penghitungan indeks inklusi keuangan diperoleh melalui penggunaan produk/layanan jasa keuangan. UU P2SK 2023 mewajibkan pelaku usaha sektor keuangan memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat. OJK juga memetakan wilayah yang belum tersentuh program literasi dan bekerja sama dengan pelaku jasa keuangan untuk memperluas cakupan wilayah sasaran. Dalam RPJMN 2025–2029, ditargetkan tingkat literasi keuangan mencapai 69,35 % dan inklusi keuangan 93 % pada 2029. (Yoga)

400 pelajar di Kabupaten Tasikmalaya, Jabar, merasakan mual, pusing, sakit perut, hingga diare pada Kamis (1/5) diduga karena menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasar data yang dihimpun Kompas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya hingga Jumat (2/5), para pelajar itu berlokasi di Kecamatan Rajapolah. Mereka tersebar dari jenjang pendidikan TK, SD, hingga SMP. Para siswa mengonsumsi paket MBG pada Rabu (30/4). Selang sehari, para siswa mulai merasakan gejala keracunan, seperti mual, pusing, sakit perut, dan diare. Sebanyak 25 korban harus menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan. Sementara korban lain menjalani perawatan secara mandiri karena hanya mengalami gejala ringan.

”Kami menerjunkan tim ke lapangan untuk mengetahui penyebab terjadinya peristiwa ini,” kata Kadis Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, Dadan Wardana. Hanya 20 pelajar yang dirawat di puskesmas, tujuh pelajar menjalani observasi di rumah sakit setempat. ”Kami masih menunggu data dari tim di lapangan. Sampel makanan telah dikirim untuk diperiksa di laboratorium,” ujarnya. Total sudah tiga kasus keracunan makanan yang diduga dari paket MBG dalam 10 hari terakhir dengan korban 907 pelajar untuk jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA. Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono prihatin dan menyesalkan peristiwa siswa mengalami keracunan diduga dari paket MBG terus terjadi di Jawa Barat. Ia kembali meminta Presiden Prabowo dan Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi total pelaksanaan MBG. Sebab, banyak masalah terjadi selama pelaksanaan MBG, misalnya keracunan yang dialami ratusan pelajar di Jabar. (Yoga)

Penerapan praktik bisnis yang memperhatikan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG di industri pupuk tidak mudah. Namun, ESG jadi jurus mendatangkan investasi hingga turut menjaga lingkungan. Salah satu perusahaan yang berupaya mempraktikkan prinsip ESG adalah PT Pupuk Kaimantan Timur (PKT). Setiap tahun, anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) ini memproduksi 3,43 juta ton urea, 2,74 juta ton amoniak, serta 300.000 ton nitrogen, fosfor, dan kalium (NPK). Senior Vice President Pengembangan dan Portofolio Bisnis Pupuk Kaltim Propan, Weber Suhardiyanto mengatakan, PKT mulai menerapkan prinsip ESG pada akhir 2020. Konsepnya merujuk pada praktik bisnis yang mengantisipasi risiko dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola.

PKT menerapkan ESG sebagai syarat melantai di bursa saham (IPO), juga dapat menarik kepercayaan publik atau investor. ”Makanya, kami nyemplung ke ESG dan buat tim,” ujar Propan di Jakarta, Sabtu (26/4). ESG menjelma tuntutan investor dan lembaga keuangan kepada perusahaan terkait pendanaan. Pengalaman bisnis sejak 1977 jadi modal perusahaan pelat merah ini menjalankan ESG. Apalagi, PKT menguasai 41 % pangsa pasar pupuk urea domestik dan 60 % ekspor urea. Propan mengklaim, PKT termasuk perusahaan pupuk yang menginisiasi mempraktikkan ESG. Salah satunya ialah pengurangan gas rumah kaca sebesar 724.018,83 ton ekuivalen karbon dioksida atau 16 % dari total emisi pada 2021.

Ada juga pemanfaatan air daur ulang sekitar 68 % dari total kebutuhan air boiler serta program pemberdayaan masyarakat. Aneka praktik bisnis itu mengantar PKT meraih ESG Risk Rating Sustainalytics, pemeringkat ESG berskala internasional, dengan skor 21,9 atau kategori medium risk pada 2024. PKT bahkan menduduki peringkat ketiga dari 81 perusahaan terkait bahan kimia pertanian. ”Pemeringkatan memang penting untuk investor (menanamkan modal). Namun, di luar itu, kami juga punya konsumen terakhir di luar (negeri) yang tidak hanya beli produk kualitas bagus dan harga murah, tetapi juga penerapan ESG. Kalau ESG tidak bagus, mereka enggak mau,” katanya. (Yoga)

Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan empat program pendidikan dalam Program Hasil terbaik Cepat (PHTC) di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat  (2/5/2025), saat Peringatan hari Pendidikan  Nasional (Hardiknas). Keempat program tersebut mencakup rehabilitasi sekolah, digitalisasi pendidikan, bantuan bagi guru honorer, serta dukungan pendidikan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1. Presiden Prabowo menekankan bahwa pendidikan adalah jalan yang sangat menentukan bagi kebangkitan suatu bangsa dan Negara. "Tidak mungkin kita menjadi negara sejahtera, tidak mungkin kita menjadi negara maju kalau pendidikan kita tidak baik, pendidikan kita tidak berhasil," kata Presiden Prabowo. Adapun dalam peringatan Hardiknas ini, Presiden Prabowo didampingi Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratiknop, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Wamendagri Ribka Haluk, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra WIjaya. Sebelumnya, Mendiknasmen Mu'ti mengatakan akan ada 10.440 satuan pendidikan yang akan mengikuti program revitalisasi sekolah. (Yetede)

Ruang kosong dan kusam di Kota Bandung menunggu dihidupkan lagi. Sebagian kalangan mengembuskan nyawa lewat ekshibisi mini hingga kursus bahasa gratis. Ruangan 3 x 3 meter itu sudah kosong setahun. Salah satu ruangan di Hallway, Kota Bandung, Jabar, itu belum juga menemukan penyewa barunya. Hallway adalah ruang kreatif di Bandung sejak 2019. Lokasinya di lantai 2 Pasar Kosambi, yang merupakan bekas supermarket. Sebelum jadi pusat mode dan kuliner kekinian, tempat itu sempat terbengkalai. Kerinduan akan penyewa baru itu direspons penyelenggara ekshibisi mini bertajuk Ourchetype. Ruangan itu jadi satu dari empat experience room dalam acara tersebut. Digagas Tujusemesta Creative Space Bandung sejak tahun 2019, Ourchetype menggabungkan ilmu desain, seni, teknologi, dan psikologi bersama memberi kisah perjalanan menjelajahi kepribadian manusia secara interaktif.

”Bila sebelumnya manusia mengapresiasi karya, kali ini kami menghadirkan momen saat karya yang mengapresiasi manusia,” ujar penggagas Ourchetype, Andi Abdulqodir, Kamis (1/5). Andi mengatakan, Ourchetype lebih dari pameran seni dan desain. Di balik itu, ada misi besar mempromosikan kembali Hallway. Andi berharap, Ourchetype bisa ikut mempromosikan kembali ruang-ruang kosong Hallway kepada khalayak. Sempat viral medio 2019-2021, kini Hallway mendapat tantangan karena sebagian ruangan masih kosong. Saatini, daritotal 120 ruangan di Hallway, masih ada 60 yang menunggu diisi. ”Tahun 2023, ada 6.000 orang yang datang. Setahun kemudian, ada 7.000 yang datang. Kami berharap akan semakin banyak orang yang datang dan meramaikan kembali Hallway,” kata Andi yang pernah membawa Ourchetype ke Halte Tosari Transjakarta (2023) dan TMII (2024).

Dengan tenaga dan dana sendiri, Rita Koesma (72) belum menyerah menghidupkan ruang kosong di Bandung. Setelah vakum enam bulan, ia bersiap mengajar bahasa Inggris gratis lagi di kolong Jembatan Pasupati (Under Bridge Class). ”Kegiatan ini sempat terhenti beberapa bulan karena lokasinya direnovasi. Setelah renovasi rampung, saya ingin segera mengajar lagi,” kata Ambu Rita, panggilan akrabnya, Rabu (30/4). Ia mengajar di sana setiap Jumat sejak 2016. Durasinya dua jam, dari pukul 14.00 hingga 16.00 WIB. Dalam setiap sesi, ada belasan anak yang ikut serta belajar di sana. Sebagian besar berasal dari keluarga tidak mampu. ”Kursus bahasa Inggris gratis berhasil memberi kehangatan di kolong Pasupati. Selain banyak teman baru, anak-anak peserta kursus punya ilmu baru,” ujarnya. Ruang-ruang kusam menanti sentuhan terbaik untuk tetap memberi makna bagi orang di sekitarnya. (Yoga)

Presiden Prabowo menyampaikan dukungan agar RUU Perampasan Aset segera dibahas oleh pemerintah dan DPR. UU itu dinilai penting untuk menarik kembali kekayaan negara yang dikuasai para koruptor. Dukungan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta, Kamis (1/5). Hadir dalam acara itu Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. ”Gue lahir di Betawi, gue besar di Betawi, gue ngerti mana aset-aset milik rakyat, gue ngerti semua itu. Dan, gue akan Tarik kembali menjadi milik rakyat,” ujar Prabowo. Ia mengaku sudah mengerti modus yang digunakan sejumlah pihak untuk menguasai asset negara. Bahkan, hal itu disebut sebagai salah satu penyebab banyak pihak tak menginginkannya menjadi presiden.

Terkait dengan penarikan asset dan pemberantasan korupsi, Presiden mengakui pentingnya keberadaan UU Perampasan Aset. Karena itu, ia mendukung pembahasan RUU tersebut oleh pemerintah dan DPR. ”Saya mendukung UU Perampasan Aset. Enak aja, udah nyolong enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja deh itu. Setuju? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?” tutur Prabowo. Pembahasan RUU Perampasan Aset sebagai upaya penguatan pemberantasan korupsi merupakan bagian dari tuntutan buruh yang disampaikan kepada pemerintah. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal membenarkan, pihaknya menuntut pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi. (Yoga)

Pemerintah daerah di seluruh Indonesia tengah mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan, menyusul Instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 9 Tahun 2025, yang menargetkan peluncuran 80.000 unit koperasi pada 12 Juli 2025. Hingga 1 Mei, baru 465 koperasi yang terdaftar, memicu upaya masif percepatan oleh berbagai daerah.

Di Sulawesi Selatan, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menegaskan dukungan penuh dan menargetkan 100% pembentukan koperasi di seluruh desa dan kelurahan Sulsel pada akhir Mei. Di Bali, Kepala Dinas Koperasi dan UKM I Wayan Eka Dina mengonfirmasi bahwa koperasi akan terbentuk di 636 desa dan 80 kelurahan, baik melalui pendirian baru, pengembangan, maupun revitalisasi koperasi yang sudah ada.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menerapkan pendekatan konversi terhadap koperasi yang sudah ada menjadi koperasi merah putih percontohan, mengingat banyak koperasi lama yang tidak aktif. Di Kota Cirebon, Sekda Agus Mulyadi menyampaikan strategi pembaruan koperasi berbasis RW atau masjid menjadi koperasi kelurahan. Sedangkan di Kabupaten Malang, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan sudah terbentuk 220 koperasi dan menargetkan seluruh desa memiliki koperasi pada Mei 2025.

Program koperasi merah putih tidak hanya dijalankan sebagai kewajiban administratif, tetapi juga dipandang sebagai instrumen strategis dalam membangkitkan ekonomi desa dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan bekerja sama dengan Universitas Tokyo untuk mengembangkan kurikulum pendidikan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia. Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan hasil pertemuannya dengan Profesor Yutaka Matsuo dari Departemen Manajemen Teknologi untuk Inovasi Universitas Tokyo.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, memblokir sertifikat hak milik (SHM) tanah lansia bernama Tupon yang telah beralih ke pihak lain tanpa sepengetahuannya. Hal ini demi melindungi hak Tupon yang merasa tak pernah melepaskan tanah seluas 1.655 meter persegi itu kepada siapa pun. Pemblokiran itu disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Tri Harnanto, Selasa (29/4) di Bantul. Kasus yang menimpa Mbah Tupon menjadi perhatian publik beberapa hari terakhir. Tri mengatakan, SHM yang dipersoalkan bernomor 24451 seluas 1.655 meter persegi, di Dusun Ngentak, Desa Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Tanah itu milik Tupon (68), warga Dusun Ngentak, sekaligus tempat tinggalnya bersama keluarga. Namun, pada 2024, tanah itu beralih ke orang yang tak dikenal Tupon.

Tupon juga tidak merasa pernah menjual atau melepas tanah itu ke siapa pun. Namun, pada 2021, Tupon pernah menyetujui tawaran untuk memecah sertifikattanahnya itu menjadi empat bidang, untuk dirinya dan ketiga anaknya. Tawaran mengurus pemecahan sertifikat, menurut Heri Setiawan (30), putra sulung Tupon, datang dari seseorang berinisial B. B sebelumnya membeli sebagian tanah seluas 298 meter persegi milik Tupon pada 2020. Biaya pemecahan sertifikat itu, kata Heri, akan ditanggung B karena dia masih memiliki sisa utang pembelian tanah Rp 35 juta kepada Tupon. Namun, pada Maret 2024, petugas sebuah bank datang ke rumah Tupon dan menyebut tanah itu sudah beralih kepemilikan ke seseorang berinisial IF.

Tanah itu juga dalam proses lelang karena IF menjaminkan SHM tanah tersebut untuk pinjaman sebesar Rp 1,5 miliar, yang macet angsurannya. Tupon diduga diperdaya karena buta huruf dan pendengarannya sudah berkurang Tri mengatakan, pihaknya menempuh kebijakan untuk memblokir internal terhadap SHM itu. Artinya, SHM tersebut untuk sementara waktu tak dapat dialihkan atau statusnya dikunci hingga persoalan tersebut tuntas. Blokir internal ini untuk membantu Tupon agar haknya terkait tanah itu terlindungi sambil menunggu proses hukum yang dilakukan kepolisian. Tri mengatakan, pihaknya juga telah menyurati Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Ini agar lembaga yang berwenang dalam proses lelang tanah itu mencermati bahwa obyek tanah itu dalam sengketa. (Yoga)