Perputaran uang dalam aktivitas judi online di Indonesia menunjukkan penurunan signifikan pada kuartal I tahun 2025, yakni mencapai Rp47 triliun, atau turun 47% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp90 triliun.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, menjelaskan bahwa angka tersebut terdeteksi dari sistem transaksi yang terhubung dengan PPATK. Penurunan ini juga tercermin dari total deposit judi online yang hanya Rp6,2 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan Rp15 triliun pada awal 2024.

Ivan menyebutkan bahwa jumlah pemain judi online pada Januari–Maret 2025 mencapai 1,06 juta orang, dengan 71% di antaranya berpenghasilan di bawah Rp5 juta, menunjukkan dampak besar praktik ini terhadap kalangan ekonomi menengah ke bawah. Adapun provinsi dengan jumlah pemain terbanyak adalah Jawa Barat, disusul oleh Jakarta, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur.

Ivan menegaskan bahwa penurunan ini merupakan hasil dari upaya penindakan dan pengawasan intensif, termasuk di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penegakan hukum juga berjalan aktif, seperti yang ditunjukkan dengan penangkapan dua tersangka pengelola judi online jaringan Kamboja oleh Subdit Resmob Polda Metro Jaya.

Keseluruhan data ini menunjukkan bahwa meskipun masih besar, perputaran dan aktivitas judi online berhasil ditekan secara signifikan berkat kolaborasi antara PPATK, aparat penegak hukum, dan pemerintah.

Pendiri Gates Foundation, Bill Gates, menegaskan komitmennya untuk memperkuat gerakan filantropi di Indonesia. Bantuan pendanaan akan terus diberikan untuk pembangunan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Komitmen dan dedikasi Bill Gates membuat Presiden Prabowo berniat memberi tanda kehormatan kepada pendiri raksasa teknologi dunia Microsoft itu. Terlebih, bantuan yang diberikan Gates Foundation kepada Indonesia sejak 2009 mencapai lebih dari 300 juta USD. ”Saya rasa, semua dari kita sepakat bahwa Anda (Bill Gates) memang layak menerima penghargaan ini atas kontribusi Anda (Bill Gates) bagi perjuangan kemanusiaan,” ujar Prabowo dalam pertemuan dengan Bill Gates di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/5).

Selain mengadakan pertemuan di Istana Merdeka, Prabowo mengajak Bill Gates meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri Jati 03, Pulogadung, Jaktim. Menu MBG saat itu adalah nasi, ayam katsu, sayur labu, tempe orek, dan jeruk. Dalam sambutannya, Prabowo mengapresiasi kontribusi besar Gates Foundation terhadap pembangunan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dana hibah yang disalurkan yayasan tersebut sebagian besar difokuskan untuk sektor kesehatan. Salah satunya, peran Gates Foundation dalam mendukung produksi vaksin polio melalui Bio Farma. BUMN yang kini menjadi salah satu produsen vaksin terbesar di dunia dengan kapasitas produksi 2 miliar dosis per tahun. Bantuan aksi itu digunakan oleh 902 juta orang di 42 negara. (Yoga)

Porsi pekerja informal di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang fluktuatif selama periode Februari 2016 hingga Februari 2025. Kendati demikian, pekerja informal tetap mendominasi struktur ketenagakerjaan dibanding formal. pada Februari 2021, terjadi lonjakan signifikan porsi pekerja informal menjadi 59,62 % yang kemungkinan besar dipengaruhi dampak pandemi Covid-19. Tren kenaikan berlanjut pada 2022 menjadi 59,97 % dan mencapai puncaknya pada 2023 dengan 60,12 %. Setelah itu, porsi pekerja informal kembali menurun menjadi 59,17 % pada Februari 2024. Kemudian, naik tipis pada Februari 2025 menjadi 59,40 % dari total penduduk bekerja, sebanyak 145,77 juta orang.

Kenaikan porsi pekerja informal pada Februari 2025 dibanding Februari 2024, secara khusus, didorong meningkatnya pekerja dengan status berusaha dibantu buruh tidak tetap (0,95 juta orang), pekerja dengan status berusaha sendiri (0,88 juta orang), dan pekerja bebas di non-pertanian (0,54 juta orang). ”Kondisi ketenagakerjaan sangat dipengaruhi perekonomian. Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi yang biasanya di atas 5 %, sekarang pada triwulan I-2025 di bawah itu, tepatnya 4,87 %, akan sangat berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja yang berkualitas,” ujar dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Teguh Dartanto, Rabu (7/5) di Jakarta.

Data BPS menunjukkan bahwa orang yang bekerja sebagai buruh / karyawan / pegawai mengalami kenaikan 1,02 juta orang dari Februari 2024 ke Februari 2025, tetapi menurun signifikan sebesar 2,07 juta orang dari Agustus 2024 ke Februari 2025. Teguh menjelaskan, orang yang terkena PHK dari pekerjaan penuh waktu akan berusaha keras untuk tetap hidup dengan mengambil pekerjaan paruh waktu artinya orang yang bekerja di sektor formal dan terkena PHK akan berpindah ke sektor informal supaya bisa bertahan hidup. (Yoga)

Fenomena perlambatan ekonomi menekan okupansi pada sektor usaha jasa perhotelan dan restoran di Jabar. Sekitar 3.000 pekerja hotel dan restoran ikut terdampak kondisi tersebut. Hal ini diungkapkan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar Dodi Ahmad Sofiandi di sela kegiatan West Java Economic Society 2025 di Bandung, Rabu (7/5) yang diselenggarakan BI Perwakilan Provinsi Jabar dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bandung, dengan tema ”Penguatan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Lokal untuk Mewujudkan Inklusi Ekonomi Jabar Istimewa”. Menurut Dodi, dua hotel di Bogor, Jabar, telah ditutup karena terus merugi. ”Total pekerja terkena PHK di dua hotel ini mencapai 168 orang,” ujarnya.

Perlambatan ekonomi dan kebijakan efisiensi anggaran oleh pusat juga telah memukul usaha sekitar 800 anggota PHRI Jabar. Tingkat okupansi terus menurun hingga 35 % di awal bulan ini. Sebelumnya pada April lalu, tingkat okupansi hotel dan restoran di Jabar mencapai 40-50 %. Angka ini terus menurun setelah liburan Idul Fitri. Kondisi ini mengakibatkan sekitar 3.000 pekerja hotel mengalami pengurangan jam kerja dari satu bulan hanya dua minggu. Sementara itu, sekitar 500 pekerja di-PHK. Pemilik hotel dan restoran terpaksa mengambil langkah PHK karena biaya gaji pekerja mencapai 26 % dari total biaya operasional. ”Kami telah berulang kali menyuarakan kondisi ini ke pemerintah pusat dan daerah setempat. Namun, mereka tidak merespons kondisi kami hingga kini,” tutur Dodi. (Yoga)

Aksi premanisme yang marak terjadi di berbagai tempat sangat mengganggu kegiatan dunia usaha. Karenanya langkah tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum  harus segera direalisasikan agar hal tersebut tidak  berkepanjangan dan mengganggu iklim investasi. Aksi premanisme mencakup pemerasan, pungutan liar (pungli), pengeroyokan, bahkan hingga penganiayaan individu maupun kelompok. Aksi premanisme ini sudah menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Pada berbagai kesempatan, Presiden menyatakan perang terhadap premanisme. Presiden meminta organisasi  kemasyarakatn tidak mengganggu apalagi melakukan pemalakan yang dapat mengganggu dunia usaha. Perintah Prabowo itu disampaikan Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasioan Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman usai sidang kabinet yang digelar Senin (5/5/2025). " Tadi juga Bapak Presiden menyampaikan masalah ormas, yang tertib, yang kemudian tidak mengganggu, apalagi memalak, dan sebagainya. Presiden sudah menekankan seperti itu," ujar Dudung. Dudung mengatakan, ormas dapat dimanfaatkan dalam memberi masukan dan mendorong pembangunan. Karenanya, ia mengungkapkan bahwa Prabowo ini ormas dan pemerintah dapat bersinergi. "Jadi kalau misalnya ada ormas, silahkan bersinergi dengan pemerintah, memberikan masukan, dan mendorong pembangunan pemerintah itu sendiri," ujar Dudung. (Yetede)

Tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Gates Foundation, Bill Gates menekankan pentingnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesi untuk ibu hamil, menyusui, dan anak-anak. Hal tersebut menjadi fokus Bill Gates saat berkunjung ke SDN Jati 03, Pulogadung Jakarta Timur, bersama Presiden Prabowo Subianto pada Rabu untuk meninjau pelaksanaan Program MBG di SDN Jati 03 Pulogadung bersama Presiden Prabowo Subianto. "Dan tadi Pak Bill Gates memberikan apresiassi dan terkesan (impres) dengan apa yang dilakukan. Kemudian menekankan betapa pentingnya kepada Ibu hamil, menyusui dan balita," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di SDN Jati 03. Diketahui, Presiden Prabowo bersama tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Gates Foundation, Bill Gates menyapa warga sepanjang jalan dekat SDN Jati 03, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu. menurut Bill Gates, Program MBG ini harus tepat sasaran sebagaimana yang sudah diputuskan oleh Pemerintah Indonesia. "Iya menurut beliau ini program yang sangat penting dan terutama beliau menekankan kepada 1.000 hari pertama, yaitu ibu hamil, anak balita juga anak-anak yang masih butuh pertumbuhan," katanya. (Yetede)

Jumlah pekerja yang terkena PHK cenderung meningkat, hingga menambah jumlah penganggur. Hal ini menunjukkan kondisi pasar kerja Indonesia masih menantang. Per Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,76 % atau yang paling rendah setelah pandemi meski jumlah penganggur sedikit meningkat dibanding tahun 2024 menjadi 7,28 juta orang. Laporan ”World Economic Outlook: A Critical Juncture Amid Policy Shift” dari Dana Moneter Internasional (IMF) pada April 2025 memprediksi, tingkat pengangguran Indonesia pada 2025 sebesar 5 %, naik dibanding tahun 2024, di 4,9 %.

Hal ini dianggap IMF sebagai yang tertinggi di antara empat negara Asia Tenggara lain yang dikelompokkan dalam ASEAN-5, yaitu Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. IMF memproyeksikan tingkat pengangguran di Indonesia masih akan naik. Pada 2026, tingkat pengangguran Indonesia diprediksi naik menjadi 5,1 %. Fenomena PHK hingga lulusan baru yang susah mencari kerja pun terjadi di mana-mana. ”Seluruh dunia menghadapi tekanan ketenagakerjaan yang seragam,” katanya. Menurut Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia, Irham Ali Saifudin, Indonesia terlambat memutakhirkan mesin industri dan keterampilan SDM.

Persoalan penganggur usia muda belum serius ditangani. Akhirnya, keluaran pendidikan tidak bisa mengejar dunia kerja. Pendidikan transisi pasca lulus sekolah, seperti vokasi industri, terbilang minim. ”Sejak 15 tahun terakhir, penganggur usia muda Indonesia paling tinggi se-ASEAN,” ucap Irham. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menyebutkan, di tengah situasi isu pengangguran dan PHK meningkat, cara pandang pemerintah semestinya mengutamakan penyerapan tenaga kerja dalam negeri. Pemerintah bisa mulai dengan mengupayakan langkah penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil berorientasi pasar domestik luar negeri, tetapi tidak kompetitif. (Yoga)

UU No 1 Tahun 2025 tentang BUMN menjadi sorotan, bahkan dipersoalkan ke MK. Publik khawatir terhadap masa depan pemberantasan korupsi di BUMN karena regulasi yang merupakan perubahan ketiga UU No 19/2003 itu memuat ketentuan bahwa pegawai dan pejabat di perusahaan pelat merah itu tidak tergolong penyelenggara negara. Norma itu tertuang dalam Pasal 9G UU BUMN yang disahkan pada 24 Februari 2025. Pasal itu berbunyi, ”Anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara”. Namun, dalam bagian penjelasan disebutkan bahwa ketentuan itu tidak dimaknai status penyelenggara negaranya akan hilang. Konsekuensi pasal baru itu adalah seluruh direksi dan komisaris BUMN tak lagi memiliki kewajiban menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke KPK.

Pejabat BUMN juga tidak lagi menjadi obyek pengawasan dan penindakan KPK, seperti diatur dalam Pasal 11 UU No 19/2019 tentang KPK. Padahal, salah satu sumber modal BUMN berasal dari penyertaan modal negara (PMN) yang artinya menggunakan uang rakyat. Selama 2005-2021, contohnya, suntikan PMN untuk BUMN mencapai Rp 369,17 triliun. Tantangan yang dihadapi dalam menjaga akuntabilitas BUMN juga tak sederhana. Rentetan kasus korupsi kerap melibatkan pejabat-pejabat BUMN. Contohnya, suap pengadaan pesawat Garuda Indonesia yang melibatkan bekas Dirut Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, dengan kerugian negara sebesar 609,8 juta USD atau Rp 9,37 triliun. Bahkan, berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch, selama 2016 hingga 2021 terdapat 119 kasus korupsi di lingkungan BUMN dengan 340 tersangka.

Sebanyak 51 tersangka di antaranya merupakan direktur BUMN dan 83 adalah pimpinan menengah di perusahaan milik negara. Selain itu, publik juga tidak lagi bisa mengawasi penambahan kekayaan pejabatnya di BUMN karena tiadanya LHKPN. Padahal, beberapa perkara korupsi terbukti dapat diungkap berkat LHKPN. Sebut saja perkara korupsi bekas pejabat pajak dan bea cukai Kemenkeu, seperti Rafael Alun Trisambodo dan Andhi Pramono. Saat ini, Pasal 3X dan Pasal 9G yang mengatur bahwa insan BUMN bukanlah penyelenggara negara tengah digugat ke MK oleh pasangan suami-istri, Rega Felix-Metha Maranita. Keduanya juga menguji Pasal 4B dan Pasal 87 Ayat (5) yang mengatur bahwa keuntungan atau kerugian badan (Danantara) dan BUMN adalah keuntungan atau kerugian badan/BUMN itu sendiri. (Yoga)

Perlambatan ekonomi RI sungguh terjadi dan terkonfirmasi dengan pengumuman pertumbuhan PDB triwulan I-2025 sebesar 4,87 % oleh BPS, terendah sejak triwulan III-2021. Pemicu utama perlambatan ekonomi ini adalah stagnasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang menyumbang 54,53 % produk domestik bruto (PDB). Perlambatan ekonomi ini memperberat Indonesia untuk bisa segera keluar dari stagnasi ekonomi dan memacu pertumbuhan lebih tinggi agar bisa keluar dari perangkap pendapatan menengah dan menjadi negara maju pada 2045. Potensi perlambatan ekonomi masih akan berlanjut di triwulan-triwulan berikutnya. Mayoritas lembaga, termasuk Bank Dunia dan IMF, melihat Indonesia akan kesulitan mencapai pertumbuhan 5 % tahun ini dan tahun depan.

Bank Dunia dan IMF memproyeksikan, Indonesia hanya tumbuh 4,7% dan 4,65% tahun ini. Jauh di bawah target pemerintah 5,2% (2025) dan 5,3% (2026). Tren pertumbuhan menunjukkan Indonesia kian kehilangan kekuatan mesin pertumbuhan ekonominya. Konsumsi rumah tangga yang menyumbang 53-57 % PDB terus mengalami pertumbuhan di bawah 5 atau di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional sejak triwulan IV-2023. Melemahnya daya beli, menyusutnya jumlah kelas menengah, dan gelombang PHK menjadi penyebabnya. Pertumbuhan sektor industri dan ekspor diperkirakan melambat signifikan. Belanja pemerintah terkontraksi karena efisiensi dan masih rendahnya penyerapan. Selama reformasi struktural belum berjalan baik, selama itu pula pertumbuhan ekonomi tetap di bawah potensi dan kita sulit keluar dari stagnasi ekonomi. (Yoga)