Petani terlihat sedang menancapkan pasak bambu yang akan dipasangi tali penahan cabai keriting hibrida Santavi di Desa Donotirto, kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Hari Kamis (15/5/2025). Tanaman cabai pada beberapa musim tanam terakhir ini menjadi pilihan petani setempat karena dinilai lebih tahan terhadap penyakit bulai atau virus Gemini. Cabai tersebut dapat dipanen dalam waktu 65 hari dan harga jual di tingkat petani saat ini berkisar Rp 20.000 per kilogram. (Yoga)

Pemerintah perlu menambah stimulus fiskal untuk mendongkrak daya beli masyarakat sebagai mengakaselerasi pertumbuhan ekonomi 2025 hingga di atas 5%.  Ekonom dan pengusaha menilai stimulus penyaluran bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH), pemberian kartu sembako  pada Mei-Juni, serta pencairan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) belum cukup mangatrol daya ebeli. Lebih dari itu, kelas menengah dan bawah butuh stimulus lain, seperti pembebasab pajak penghasilan (PPh) untuk kelompok berpendapatan rendah dan perluasan subsidi langsung tunai. Program bantuan sosial tunai yang tepat sasaran diyakini mampu meningkatkan  konsumsi rumah tangga secara cepat dalam jangka pendek. Adapun dalam jangka menengah-panjang, pemerihnya harus fokus pada penciptaan lapangan kerja  berkualitas melalui investasi infrastruktur produktif, insentif bagi industri manufkatur, serta peningkatan keahlian tenaga kerja. Dari sisi moneter, BI  dapat mengoptimalkan kebijakan makroprudensial. Sebab, saat ini, sulit berharap BI menurunkan suku bunga acuan RI Rate mengingat fokus utama  adalah menjaga rupiah. (Yetede)

Perlambatan pertumbuhan ekonomi cenderung memicu peningkatan pengangguran yang lebih tajam di kalangan pekerja berpendidikan menengah dan tinggi dibanding mereka yang berpendidikan lebih rendah. Kelompok ini juga cenderung kurang fleksibel dalam memperoleh kembali pekerjaan setelah terkena PHK. Laporan Indonesia Economic Outlook Q2-2025 dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI membandingkan dampak krisis besar terhadap pasar tenaga kerja Indonesia, termasuk krisis keuangan Asia 1997-1998, krisis global 2008, dan pandemi Covid-19. Peneliti LPEM UI, Jahen F Rezki, menekankan bahwa tingkat pendidikan memainkan peran penting dalam menentukan kelompok yang paling rentan terdampak pengangguran selama periode perlambatan ekonomi dan krisis.

Data historis menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan pendidikan menengah dan tinggi meningkat lebih tajam dari mereka yang berpendidikan lebih rendah. Pada krisis 2008, dengan TPT kelompok terdidik berkisar 11-12 %, sementara kelompok kurang terdidik tetap di bawah 6 %. ”Perlambatan pertumbuhan ekonomi mengurangi permintaan pekerja dan sekarang yang terdampak paling banyak adalah skilled workers. Situasi ini biasanya diikuti dengan kenaikan sektor informal. Dengan kata lain, perlambatan pertumbuhan ekonomi tidak mampu menciptakan lebih banyak good jobs,” tutur Jahen, Rabu (14/5). Distribusi tingkat pengangguran berlatar berpendidikan diploma IV, S-1, S-2, dan S-3 mencapai 13,89 %, naik dibanding Februari 2024, yaitu 12,12 %. Tingkat pengangguran pekerja tamatan SMA pada Februari 2025 mencapai 28,01 %, turun dibanding Februari 2024, di 29,29 %. (Yoga)

Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, pekan lalu, diputuskan bahwa Koperasi Merah Putih (KMP) didesain sebagai penyalur utama pupuk bersubsidi, elpiji, serta bahan pokok seperti beras dan minyak goreng. KMP juga didesain sebagai koperasi serba usaha. KMP bisa membuat gerai unit usaha simpan pinjam juga penyalur bansos dan bantuan pemerintah, dengan pembiayaan sampai Rp 3 miliar dari bank anggota Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) per KMP. Pembiayaan bisa bertambah jika koperasi terus berkembang. Monopoli komoditas disertai pembiayaan miliaran rupiah itu memunculkan kekhawatiran akan praktik korupsi. Terlebih jika pengelola koperasi tak memahami seluk-beluk tata kelola keuangan. Berkaca pada pengelolaan dana desa, tercatat ada 591 kasus korupsi sepanjang 2014 hingga 2024, yang melibatkan 640 terdakwa dan menyebabkan kerugian negara Rp 598,13 miliar.

Terdakwa paling banyak ialah kepala desa/mantan kades/penjabat kades, mencapai 61,52 %. Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini, pada Rabu (13/5) mengatakan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pilar ekonomi kerakyatan memiliki peran strategis dalam membangun kemandirian ekonomi nasional. Namun, untuk menjadi lembaga ekonomi yang modern, profesional, dan mampu bersaing, koperasi tidak bisa lagi dikelola secara konvensional. Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi memahami pentingnya kapasitas pengelola koperasi agar program itu bisa sukses. Ia juga memahami potensi penyalahgunaan dana yang digulirkan untuk program tersebut. Karena itu, sejumlah langkah telah disiapkan. Pemerintah akan memberikan pelatihan dan pendampingan. Untuk mencegah potensi penyalahgunaan, kepala desa akan ditetapkan sebagai ketua pengawas. (Yoga)

Cadangan beras pemerintah di Perum Bulog tembus 3,7 juta ton, tertinggi dalam 58 tahun terakhir dan melampaui stok beras di kala Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984. Namun, kondisi ini harus membuat semua pihak tak terlena. Melimpahnya stok beras Indonesia membuat sejumlah negara pengekspor beras, seperti Thailand, Vietnam, dan Myanmar, gerah sehinga mulai mendiversifikasi negara tujuan ekspor beras. Kementan mencatat, per 13 Mei 2025, stok beras pemerintah di Bulog mencapai 3,7 juta ton, dimana 2,02 juta ton beras merupakan hasil serapan gabah/beras dari dalam negeri dan sisanya berupa beras impor tahun 2024 (Kompas, 14/5/2025). Stok yang tinggi karena penyerapan beras di lapangan berhasil juga menambah keyakinan kita bahwa bila ada insentif yang memadai, petani bersedia menjual beras ke Perum Bulog.

Meski demikian, kita tidak boleh terlena dengan stok yang tinggi ini karena ada sebagian stok yang merupakan beras impor, yaitu 1,68 juta ton. Angka ini cukup tinggi karena Indonesia pernah mengimpor jauh dari angka itu dan pernah swasembada alias tidak mengimpor. Komponen beras impor dalam stok memberikan gambaran, masih ada ketergantungan kita pada produsen beras dari luar negeri. Oleh karena itu, stok yang melimpah tidak bisa dilabeli sebagai kesuksesan kinerja sektor pertanian. Pemerintah dan masyarakat perlu memiliki focus yang sama bahwa pertanian dan pangan adalah masalah penting atau berkaitan dengan ketahanan nasional. Dari sini kemudian dijabarkan dalam program yang jelas dan mendukung produksi pangan. Kita ingin produksi pangan lebih lestari dan petani juga sejahtera. (Yoga)

Permata Bank melalui kajian Permata Institute for Economic Research (PIER) memprediksi, kemungkinan besar, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 melambat menjadi 4,5-5 %. Ketidakpastian iklim perdagangan global mendorong perusahaan untuk menunda investasi dan rencana ekspansi. Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede mengatakan, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) diperkirakan melambat dari 5,03 % pada 2024 menjadi 4,5 % hingga 5 % pada 2025, lebih rendah dari proyeksi awal tahun ini yang sebesar 5,11 %.

”PIER memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 akan melambat, lebih rendah dari target sebelumnya. Ketidakpastian perang dagang yang meningkat mendorong perusahaan untuk menunda investasi dan rencana ekspansi,” kata Josua, Rabu (14/5). Oleh karena itu, pemerintah harus merespons dengan kebijakan fiskal yang lebih ekspansif dan stimulus yang tepat sasaran agar konsumsi dan investasi domestik kembali bergerak. Perlambatan ekonomi Indonesia sudah terlihat sejak awal tahun 2025. BPS mencatat, pertumbuhan PDB Indonesia pada triwulan I-2025 sebesar 4,87 % secara tahunan, lebih rendah dibanding 5,02 % pada triwulan sebelumnya dan menjadi laju paling lambat sejak triwulan III-2021. (Yoga)

Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan berat dalam upaya menggenjot investasi, baik akibat ketidakpastian ekonomi global maupun persoalan internal, salah satunya adalah premanisme dalam investasi yang mencoreng citra nasional. Kasus terbaru yang menimpa proyek pembangunan pabrik kimia CA-EDC milik PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) di Cilegon menunjukkan bagaimana oknum dari ormas dan pelaku usaha lokal, bahkan diduga mengatasnamakan Kadin Cilegon, berupaya meminta jatah proyek.

Kemenperin menyatakan, restrukturisasi karyawan Panasonic Holdings tak akan merembet bagi karyawan yang ada di Indonesia. Indonesia tetap menjadi salah satu basis produksi penting bagi Panasonic di kawasan Asia Tenggara. ”PHK yang akan dilakukan Panasonic Holdings tidak berdampak pada operasional di Indonesia. Pabrik Panasonic di Indonesia justru masih menjadi basis ekspor ke lebih dari 80 negara,” ujar Jubir Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, dalam siaran pers, Senin (12/5) di Jakarta. Sebelumnya, sesuai pemberitaan Reuters, Panasonic Holdings pada Jumat (9/5) mengumumkan akan memangkas 10.000 orang karyawan. Rencana ini bagian dari perombakan perusahaan dan dilakukan pada sisa tahun 2025. Panasonic Holdings berharap bisa membukukan biaya restrukturisasi sebesar 896,06 juta USD.

Panasonic Holdings mempekerjakan 228.000 orang karyawan di seluruh dunia. Dari 10.000 karyawan yang akan dikurangi, pabrikan elektronik itu menyatakan bahwa setengahnya direncanakan dari Jepang dan setengahnya lainnya di luar negeri. Hampir separo dari biaya restrukturisasi yang akan dibukukan pada bisnis produk elektronik gaya hidup dan sisanya pada bisnis lainnya. Menurut Febri, Kemenperin mengakui bahwa utilisasi industri elektronik saatini sedang berada pada level yang rendah, yakni 50,64 % pada triwulan I-2025. Realita itu menjadi pengingat bagi seluruh pelaku industri dan para karyawan untuk terus beradaptasi dan melakukan transformasi agar tetap kompetitif. Persaingan global di sektor elektronik semakin ketat. (Yoga)

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan, industri dalam negeri menghadapi beragam tantangan yang tidak mudah dan menggerus daya saing nasional. Memasuki awal 2025, perekonomian Indonesia, baik dari faktor domestik maupun eksternal, pada triwulanI-2025 hanya tumbuh 4,87 % secara tahunan. Angka ini menunjukkan perlambatan yang lebih rendah dari triwulan I-2024, yaitu 5,11 %. Perlambatan juga terlihat pada triwulan IV-2024, yaitu 5,02 %. Secara triwulanan, perekonomian terkontraksi sebesar 0,98 %. Kontraksi ini menandai meningkatnya tekanan dari sisi domestik ataupun eksternal.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi itu karena melemahnya konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. Pada triwulanI-2025, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,89 %. Padahal, ada periode Ramadhan yang biasanya menjadi momentum mendorong peningkatan belanja masyarakat. ”Capaian ini terendah dalam lima triwulan terakhir, yang mencerminkan tekanan pada daya beli masyarakat, terutama di kelompok pendapatan menengah ke bawah. Tekanan inflasi dan belum optimalnya stimulus fiskal langsung, memengaruhi lemahnya konsumsi domestik,” ujar Shinta dalam acara Media Briefing Apindo Indonesia Quarterly Update, di Jakarta, Selasa (13/5).

Ada empat tantangan structural yang terus menggerus daya saing nasional. Pertama, hambatan regulasi yang masih menjadi sorotan utama dunia usaha. Kedua, tingginya biaya berusaha menjadi kendala serius. Ketiga, keamanan berusaha menjadi tantangan nyata di lapangan. Gangguan dari oknum di luar sistem hukum kerap menghambat proses produksi dan distribusi, serta menciptakan ketidakpastian operasional bagi pelaku usaha. Keempat, kualitas SDM juga jadi penghambat utama. Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dari rata-rata negara di kawasan ASEAN. (Yoga)

Cadangan beras pemerintah di Perum Bulog tembus 3,7 juta ton, tertinggi dalam 58 tahun terakhir dan melampaui stok beras di kala Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984. Dari jumlah itu, 2,02 juta ton beras merupakan hasil serapan gabah/beras dari dalam negeri dan sisanya berupa beras impor tahun 2024. Melimpahnya stok beras Indonesia membuat sejumlah negara pengekspor beras, seperti Thailand, Vietnam, dan Myanmar, gerah. Negara-negara tersebut mulai mendiversifikasi negara tujuan ekspor beras. Mentan, Andi Amran Sulaiman, Selasa (13/5) mengapresiasi kinerja Bulog yang mampu menyerap gabah/beras di dalam negeri sebanyak 2,02 juta ton dalam waktu kurang darilima bulan. Pada akhir Mei 2025, stok beras pemerintah diperkirakan bisa tembus 4 juta ton.

”Ini merupakan capaian luar biasa dari hasil kerja keras para pemangku kepentingan terkait, seperti petani, Bulog, mitra penggilingan padi, serta pemerintah pusat dan daerah. Stok 3,7 juta ton beras ini bukan sekadar angka, melainkan juga bukti konkret keberpihakan negara kepada petani dan sistem pangan dari hulu hingga hilir,” kata Amran melalui siaran pers di Jakarta. Pada 2025, Kementan menargetkan produksi beras 32 juta ton. Untuk merealisasikannya, Kementan berupaya mencetak sawah baru serta mengoptimalkan lahan pertanian, mempercepat tanam padi, dan menambah kuota pupuk subsidi sejak 2024. Presiden Prabowo juga mengeluarkan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani tanpa rafaksi dan kualitas apa pun minimal Rp 6.500 per kg. Kebijakan itu tidak hanya berlaku bagi Perum Bulog, tetapi juga semua pelaku usaha penggilingan padi. (Yoga)