Belum genap setengah tahun 2025, aksi unjuk rasa pengemudi ojek daring, taksi daring, dan kurir terus bergulir. Selain protes atas potongan platform yang tinggi, aksi tersebut kembali mendesak pemerintah membuat payung hukum ketenagakerjaan bagi pengemudi. Peneliti di Institute of Governance and Public Affairs UGM, Arif Novianto, Selasa (20/5), mengatakan, berdasarkan survei yang dilakukannya bersama tim Institute of Governance and Public Affairs UGM pada 2020-2024, semakin banyak pengemudi layanan transportasi daring yang menginginkan status mereka diubah menjadi pekerja platform, supaya mereka memperoleh hak dan perlindungan sebagaimana yang didapat pekerja formal.

Berdasarkan hasil survei Lembaga Demografi UI pada 2018, dia menemukan, 86 % pengemudi roda dua (ojek daring) menganggap hubungan kemitraan yang mereka jalani cukup adil, adil, dan sangat adil. Ha- nya 14 % pengemudi ojek daring platform tertentu yang merasa hubungan kemitraan semena-mena dan sangat semena-mena. Survei yang Arif dan tim lakukan pada 2020 menunjukkan perubahan signifikan dalam persepsi pengemudi tentang kemitraan. Sebanyak 53,1 % pengemudi layanan transportasi daring pada 2020 mulai menyatakan lebih memilih status sebagai pekerja platform dibanding mitra. Tren ini berlanjut pada tahun 2024. Dalam survei terbaru Arif dan tim yang masih dalam proses terbit, 58 % pengemudi menyatakan lebih setuju jika status mereka diubah menjadi pekerja dibanding sebagai mitra, yang menunjukkan adanya kesadaran kritis yang berkembang dikalangan pengemudi. (Yoga)

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Nunung Nuryantono mengungkapkan terjadinya  peningkatan klaim terjadi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada tahun ini dibandingkan dengan 2024. Klain JKP di tahun 2025 hingga bulan April 2025 mencapai 13.210 per bulan. "Ini juga mengalami kenaikan yang tajam secara berturut-turut dari bulan Januari, Februari, Maret, April. Ini memberikan indikasi memang terjadi PHK yang cukup signifikan," kata Nunung. Di sisi lain kondisi tersebut, kata diam juga menjadi salah satu sinyal bahwa ada penguatan fungsi perlindungan program JKP melalui besaran manfaat tunai yang diterima. Keberadaan Peraturan (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP mendukung perluasan kepesertaan dan peningkatan manfaat klaim. Menurut data BPJS Ketenagakerjaan, seperti dikutip Antara, yang menjalankan program JKP, pada awal 2025 terjadi peningkatan  peserta JKP sebanyak 2 juta orang dalam 4 bulan sejak berlakunya PP 6/2025, salah satunya karena modifikasi syarat. Jumlah peserta JKP dari pekerja penerima upah (PPU) hingga April 2025 mencapai 16,47 juta orang, naik dibandingkan 14,44 juta pada 2024. (Yetede)

Keterbatasan dana penelitian membuat Fes (54) mengeluarkan uang sendiri tanpa ada penggantian. Apalagi, sebagai dosen perguruan tinggi negeri di Maluku, ia mesti merogoh kocek ekstra untuk angkutan antarpulau. Fes mendalami penelitian ekosistem mangrove di Maluku, yang membuatnya mesti berpindah-pindah pulau. ”Meneliti mangrove tidak bisa sendirian. Kadang, saya melibatkan mahasiswa,” katanya, Kamis (8/5). Ketika mengajak mahasiswa meneliti mangrove, ia akan mengeluarkan uang pribadi. Dana itu digunakan untuk transportasi antarpulau dan lokal, akomodasi, konsumsi, hingga tanda terima kasih untuk warga setempat yang memandu. Besaran totalnya minimal Rp 5 juta setiap penelitian. Padahal, gaji pokoknya Rp 4,2 juta per bulan. Apabila jadwalnya pas, dia bersama mahasiswa akan naik kapal angkutan umum untuk pergi ke pulau lokasi riset.

Namun, kadang dia harus menyewa speedboat dengan kapasitas enam orang berbiaya Rp 1 juta, sekali jalan ke pulau tujuan. Begitu sampai di pulau tujuan, ia mesti menyewa perahu kecil dari warga setempat untuk mengelilingi sejumlah titik mangrove dan mengambil data yang dibutuhkan. Pengambilan data di lapangan itu selama satu-dua minggu. Apabila uangnya terbatas, dia akan mengupayakan selesai satu minggu. Pengalaman menombok dana penelitian dengan uang pribadi dialami 50 % dosen PTN. Angka itu mengemuka dari olahan data survei kualitatif Tim Jurnalisme Data Kompas pada 8-23 April 2025 yang melibatkan 36 responden dosen PTN se-Indonesia. Rata-rata dana yang dibutuhkan sekitar Rp 44 juta per penelitian. Sebanyak 27,8 % dosen PTN menyatakan, biaya perjalanan atau akomodasi menjadi pengeluaran terbesar dalam meneliti, terutama di daerah Maluku dan Papua. (Yoga)

Pemerintah memastikan pengetatan pengawasan terhadap Pusat Logistik Berikat atau PLB sebagai jalur potensial masuknya barang impor ilegal, terutama di tengah risiko perang tarif. Seluruh barang yang keluar dari PLB dan diperdagangkan di dalam negeri dipastikan telah memenuhi ketentuan perpajakan dan kepabeanan. ”Kami pastikan, jika ada barang keluar dari wilayah PLB dan dijual di dalam negeri, seluruh kewajiban kepabeanan dan perpajakan harus dibayar. Tidak ada insentif yang membuat harga barang dari PLB lebih murah dibanding impor langsung,” kata Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu, Askolani pada rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/5).

Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) telah menetapkan mekanisme pengawasan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas. Sementara fasilitas tersebut dibuat untuk menarik investasi dan mendorong efisiensi di sektor logistik nasional. PLB merupakan tempat penimbunan berikat untuk menyimpan barang dari luar ataupun dalam daerah pabean dalam jangka waktu tertentu. Untuk barang impor, importir juga dapat mengatur sendiri inventori di gudang PLB tanpa membayar dulu bea masuk dan pajak impor hingga barang keluar dari PLB. Barang impor yang masuk ke PLB mendapatkan fasilitas berupa penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) selama barang tidak dikeluarkan ke pasar domestik.

Barang baru dikenai bea masuk dan PDRI sesuai ketentuan jika keluar dari kawasan PLB. DJBC terus memperkuat pengawasan terhadap kawasan berfasilitas, termasuk PLB. Sepanjang 2023 hingga 2024, DJBC melakukan 220 penindakan setiap tahun terhadap dugaan pelanggaran di kawasan berfasilitas. Sepanjang Januari hingga Mei 2025, DJBC telah melaksanakan 81 penindakan terhadap barang-barang yang diyakini ilegal dan tidak sesuai ketentuan, termasuk persoalan dari sisi tarif bea masuk, dengan 16 % penindakan tersebut mencakup tekstil, produk tekstil, dan aksesori. Penindakan juga dilakukan terhadap barang-barang elektronik, ballpress (pakaian bekas impor), besi-baja, dan mesin. (Yoga)

Para pengemudi ojek dan taksi daring serta kurir logistik digital berencana melakukan aksi off bid massal pada Selasa (20/5) sebagai bentuk protes terhadap perlakuan platform. Di tengah rencana itu, Kemenaker menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan perlindungan ketenagakerjaan bagi para pekerja digital meskipun rancangan aturan khusus masih dalam pembahasan. ”Tarif layanan transportasi daring regulasinya di ranah Kemenhub. Perlindungan (ketenagakerjaan) mereka yang kami perjuangkan. Sikap kami sejak awal sudah jelas, yaitu memperjuangkan nasib ketenagakerjaan mereka,” kata Wamenaker, Immanuel Ebenezer seusai peluncuran kanal pengaduan ”Buruh Tanya Wamen”, Senin (19/5), di Jakarta.

Menurut Immanuel, selain membahas perumusan rancangan peraturan mengenai pekerja platform digital, Kemenaker juga sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025. Dia mengakui, pelaksanaan SE itu kurang maksimal, terindikasi dari banyaknya aduan pengemudi. Sebelumnya, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengatakan, pihaknya menyerukan agar pengemudi ojek daring (ojol), taksi daring, dan kurir melakukan aksi off bid massal (mematikan aplikasi). SPAI juga akan ikut berunjuk rasa pada Selasa (20/5) sebagai wujud protes atas kondisi kerja yang tidak layak yang terus-menerus dirasakan pengemudi ojek daring.

Sebagai contoh, ada pengemudi yang mengalami potongan dari platform hingga 70 %. Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengklaim, aksi itu diperkirakan diikuti lebih kurang 25.000 pengemudi dari Jabodetabek, kota-kota lain di Jawa, dan sebagian Sumatera. Titik-titik aksi ada di Kemenhub, Istana Merdeka, DPR, dan kantor perusahaan aplikasi. Tuntutan yang akan diserukan besok, menurut Igun, menyangkut potongan platform, revisi tarif penumpang, dan penetapan tarif layanan makanan dan kiriman barang yang adil. (Yoga)

Setelah tiga perusahaan beraset besar tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada triwulan I-2025, dua perusahaan lain bersiap melakukan penawaran umum perdana atau IPO. Di tengah tantangan kondisi makroekonomi, evaluasi terhadap regulasi yang ada dapat menjadi solusi untuk mendorong lebih banyak perusahaan melantai di bursa. Selama Januari hingga Mei 2025, tiga perusahaan mercusuar (lighthouse) baru yang tercatat di bursa adalah PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU), PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK), dan PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk (YUPI).

Perusahaan mercusuar adalah perusahaan yang berkapitalisasi pasar di atas Rp 3 triliun, dengan persentase jumlah saham publik atau free float saham minimum 15 %. BEI menargetkan lima perusahaan mercusuar menawarkan saham untuk pertama kali pada 2025. Artinya, ada dua perusahaan mercusuar baru yang segera hadir di pasar saham RI. Pengamat pasar modal Panin Sekuritas, Reydi Octa, Senin (19/5) memproyeksikan perusahaan-perusahaan yang akan IPO sepanjang 2025 memiliki kualitas yang lebih baik dari tahun sebelumnya. ”Hal ini karena beberapa tergolong sebagai emiten lighthouse dan dapat memberikan benchmark untuk perusahaan yang akan IPO ke depan,” ujarnya.

Pada 2024, dua perusahaan mercusuar melantai di bursa. Pertama, korporasi bagian Grup Bakrie, yakni PT Ancara Logistics Indonesia Tbk (ALII). Tercatat pada 2 Juli 2024, perusahaan ini memiliki kapitalisasi pasar senilai Rp 4,3 triliun. Kedua, PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI), anak usaha PT Adaro Energy Tbk (ADRO), dengan kapitalisasi pasar Rp 54 triliun. Adanya emiten mercusuar yang melakukan IPO, khususnya di sektor yang sedang diminati, akan meningkatkan kualitas perusahaan-perusahaan yang akan mencatatkan sahamnya di BEI. Imbasnya, minat investor institusi asing ataupun domestik untuk berinvestasi di bursa saham Indonesia juga akan meningkat. (Yoga)

Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih nantinya dicanangkan pemerintah sebagai penyalur bantuan sosial (bansos). Rencananya tersebut diupayakan  mengingat Kopdes Merah Putih mengutamakan peran Kementerian BUMN, salah satunya PT Pos Indonesia, sebagai perusahaan milik negara yang turut menyukseskan peran lembaga keuangan milik desa tersebut. "Kita ingin buka menjadi penyalur bantuan-bantuan sosial dengan PT Bos Indonesia, BUMN juga," jelas Menko. Menko Pangan yang juga Ketua Satgas Kopdes Merah Putih itu menjelaskan, peran serta kementerian BUMN menjadi fungsi sentral pembentukan Kopdes Merah Putih tersebut. Selain PT Pos Indonesia, peran permodalan oleh Bank Himbara hingga agen pupuk perlu melibatkan Kementerian BUMN. "Semua itu urusannya dengan BUMN kita. Permodalan plafon Rp 3miliat itu dari BUMN, bank-bank dari Himbara. kemudian akan menjadi agen pupuk, agen sesuai pemerintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, agen  semua BUMN juga," Karena itu Menko Pangan mengatakan, pihaknya juga meminta bantuan Menteri BUMN Erick Thohir guna membentuk sistem dukungan dari BUMN terhadao Kopdes Merah Putih. "Jadi, memang hampir semua. Karena itu, kata kuncinya keberpihakan BUMN kepada koperasi ini akan sangat menentukan berhasil apa tidak," tegas dia. (Yetede) 

Gelar ”Ir” atau insinyur terpampang di layar panggilan telepon Whatsapp saat Didi (30) menceritakan kesehariannya. Pukul 07.00 hingga 17.00 WIB, ia berada di sebuah perguruan tinggi negeri di wilayah Jabar sebagai dosen. Namun, sebelum dan sesudahnya dia mengaspal sebagai pengemudi ojek online. Jarak tempuh antara rumah dan kampus tempat mengajar 20 km. Setiap pagi, ia berusaha mendapatkan pelanggan ojek yang searah dengan kampus agar mendapat uang tambahan sedini mungkin. Begitu urusan kampus selesai, dia kembali mengaspal. Pesanan membawanya ke berbagai arah, dari ujung Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, hingga Bekasi. ”Setidaknya bisa buat makan,” ujar Didi, Sabtu (10/5). Didi lebih memilih bekerja sampingan sebagai pengemudi ojek dalam jaringan karena memperoleh proyek di luar kampus penuh ketidakpastian. Meski tak seberapa, penghasilan ojek online bersifat rutin tiap hari.

Sbagai dosen perguruan tinggi negeri (PTN) berstatus calon pegawai negeri sipil (CPNS), dia memperoleh gaji Rp 2 juta-an per bulan. ”Di luar bensin, saya bisa mendapat penghasilan Rp 100.000-Rp 200.000 per hari dari ojol, walaupun kadang saya dapat di bawah Rp 100.000 per hari,” tuturnya. Penghasilan dari ngojol ia pakai untuk membayar tagihan air dan listrik bulanan serta makan sehari-hari. Didi menjadi tulang punggung seluruh penghuni rumah beranggotakan ayah, ibu, seorang adik, dan dua keponakan. Adiknya yang lulusan paket C masih bergumul mencari pekerjaan. Yang dilakukan Didi sejalan dengan olahan data survei kualitatif Tim Jurnalisme Data Harian Kompas pada 36 dosen PTN. Pekerjaan sampingan menjadi sumber penghasilan bagi dosen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebanyak 76,5 % dari mereka memiliki pekerjaan sampingan di luar kampus.

Sebanyak 44 persen dosen PTN, menurut olahan Kompas, mempunyai pengeluaran untuk keluarga yang lebih besar dibanding penghasilan bulanan. Rata-rata dosen menanggung lebih dari dua anggota keluarga. Untuk makan siang, Didi mengandalkan jatah dari kampus sebesar Rp 600.000-Rp 900.000 per bulan. Penghasilannya juga digunakan untuk mencicil rumah bersubsidi, tempat tinggalnya saat ini. Karena penghasilannya tidak cukup, ia berencana mengoper kredit pemilikan rumahnya. Kompas menemukan fakta, sebanyak 50 % dosen PTN memiliki cicilan untuk melunasi tempat tinggal pribadi. Besaran cicilan berkisar 10-50 % dari total pengeluaran per kapita per bulan. Kini, Didi sedang berjuang mendapatkan beasiswa untuk studi strata III di UGM, Yogyakarta. Jika dapat lulus strata III, dia berpeluang memperoleh gaji pokok yang lebih baik daripada saat ini. (Yoga)

Rata-rata gaji pokok dosen perguruan tinggi negeri atau PTN Indonesia senilai 1,3 kali besaran upah minimum provinsi, setara 143 kg beras, jauh di bawah Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Kamboja. Tim Jurnalisme Data Harian Kompas membandingkan gaji pokok 36 dosen PTN sepanjang 2024 yang disurvei secara kualitatif per 4-23 April 2025 dengan UMP setiap daerah. Dari data yang dihimpun, nilai rata-rata gaji pokok dosen PTN di Indonesia lebih rendah dibanding lima negara lain di Asia Tenggara. Gaji dosen perguruan tinggi publik di Kamboja mencapai 6,6 kali upah minimum, Thailand 4,1 kali upah minimum, Vietnam 3,42 kali upah minimum, Malaysia 3,41 upah minimum, dan Singapura 1,48 kali upah minimum.

Kompas mengolah data gaji dosen universitas publik di kawasan Asia Tenggara selain Indonesia dari laman Glassdoor, sedangkan upah minimum dari laman Trading Economics. Upah minimum menjadi indikator pembanding lantaran menjadi standar penghasilan bagi pekerja secara umum yang berlaku di sebuah negara. Gaji pokok dosen PTN di Indonesia diatur PP No 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas PP No 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. Gaji pokok akan naik setiap dua tahun sekali bergantung masa kerja. Berbeda dengan UMP yang dimutakhirkan setiap tahun, regulasi gaji pokok dosen dimutakhirkan lima tahun sekali.

Dosen Fakultas Hukum UGM, Nabiyla Risfa, menilai, dosen PTN di Indonesia belum mendapat gaji pokok yang layak, apalagi dengan kualifikasi minimal lulusan S-2. Gaji pokok juga mestinya dimutakhirkan setiap tahun. Dia berpendapat gaji pokok dosen minimal sebesar Rp 10 juta per bulan. Gaji pokok itu, memberatkan dosen muda yang belum menjadi asisten ahli atau belum memiliki jabatan fungsional. Mereka hanya menerima 80 % gaji pokok PNS golongan IIIb, Rp 2,9 juta. ”Bisa dibayangkan siapa yang bisa bertahan sampai lima tahun dengan gaji kurang dari Rp 5 juta per bulan, apalagi jika sudah berkeluarga,” ujarnya. (Yoga)

 

Susah mencari pekerjaan terjadi di seluruh dunia. Sebagian generasi Z menjadikan polyworking alias melakoni beberapa pekerjaan sekaligus sebagai solusinya. Jajak pendapat Capital One menemukan 36 % gen Z di Kanada punya pekerjaan sampingan. Dikutip The Financial Post pada 15 Mei 2025, lembaga keuangan di AS dan Kanada itu menemukan 45 % responden mempertimbangkan mencari pekerjaan sampingan. Lebih dari 70 % responden Capital One menyatakan kerja sampingan dilakukan karena perlu uang lebih banyak. Energi dan sumber daya mereka difokuskan ke sana, bukan perhatian pada isu-isu tertentu atau mengejar renjana (passion).

Gianluca Russo, pekerja gen Z di Arizona, AS, adalah anggota tim komunikasi LinkedIn. Ia juga bekerja sebagai pelatih sepeda di dalam ruangan, koreografer tari, penulis lepas, dan pengarang. Profesi sebanyak itu biasa untuknya. ”Satu-satunya cara saya dapat menangani begitu banyak pekerjaan sekaligus adalah karena saya hanya mengerjakan pekerjaan yang saya sukai,” ujar Russo kepada Harper’s Bazaar edisi Senin (21/4). Beberapa tahun terakhir, polyworking ramai di dunia kerja. Anak muda berusaha membentuk kembali makna membangun karier di antara ketidakstabilan ekonomi, minim lowongan, dan ambisi. Fenomena ini tidak muncul dalam sekejap. Dunia kerja berubah, pasar kerja yang tidak stabil, dan situasi ekonomi. Gen Z terdampak.  

Polyworking berbeda dengan side hustle. Side hustle adalah situasi seseorang mempunyai pekerjaan penuh waktu, tetapi juga mempunyai pekerjaan sampingan. Sementara, Forbes pada 2023 menjabarkan, polyworking adalah praktik memiliki beberapa pekerjaan penuh waktu. ”Saat ini, tidak ada jaminan kerja. Lihat apa yang terjadi dengan sektor federal. Pekerjaan yang Anda pikir tidak akan pernah hilang ternyata hilang. Pekerjaan itu adalah pekerjaan yang dianggap sangat aman oleh orang-orang,” ujar konsultan karier Lynn Berger di New York. Polyworking bukanlah sekadar tren. Ini adalah kalibrasi ulang terhadap definisi pekerjaan di era modern. Pesannya jelas, satu pekerjaan sering kali tidak cukup di situasi ekonomi kini. (Yoga)