Potret migrasi orang muda di sentra produksi pangan terjadi di Desa Cikarang, Karawang, Jabar, yang dikunjungi Kompas, awal Mei 2025. Petani yang bekerja di sawah umumnya sudah tua. Orang muda di desa di Karawang menganggap sponsor dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia sebagai ”dewa” yang membantu mencarikan pekerjaan di luar negeri (Kompas, 14/5/2025). Di desa yang dikenal sebagai lumbung padi itu terjadi kecenderungan orang mudanya, terutama lulusan SMA ke atas, enggan menjadi petani. Bekerja di sawah dianggap tidak lagi menguntungkan. Kelompok orang muda seperti itu juga cenderung ingin mendapatkan kerja dan pendapatan instan.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023 oleh BPS menunjukkan, lebih dari separuh migran berada di kelompok usia produktif, yaitu awal 20-39 tahun, dengan puncak pada usia 20-29 tahun (26,3 %). Penelitian Ahmadah Faidah dan rekan-rekan dari IPB University di sentra padi di Pulau Bawean, Jatim, tahun 2024, menunjukkan, faktor yang menyebabkan keputusan migrasi terutama ialah pendapatan. Salah satu harapan anggota keluarga bermigrasi ialah memperoleh pendapatan yang lebih besar daripada pendapatan di tempat asalnya.

Ancaman makin banyaknya orang muda desa menjadi pekerja migran kembali muncul karena pemerintah berencana membuka keran pekerja migran ke Timur Tengah. Menteri PPMI, Abdul Kadir Karding, tahun ini, berencana mencabut aturan moratorium penempatan pekerja migran Indonesia di negara-negara Timur Tengah yang sudah berlangsung 10 tahun. Oleh karena itu, menciptakan lapangan usaha di bidang pertanian dengan pendapatan lebih besar dibandingkan menjadi pekerja migran menjadi tantangan. Apalagi pemerintah mempunyai target swasembada pangan yang mesti dicapai, (Yoga)

Gerakan cinta dengan membeli produk buatan NTT masih sebatas jargon. Kalangan elite pemerintah belum memberikan contoh penggunaan produk lokal. Di halaman minimarket di Kota Kupang, NTT, Minggu (18/5) terlihat seorang pejabat eselon dua meneguk air mineral botol kemasan 600 mililiter, dari merek Indonesia, yang diproduksi di Pulau Jawa, lalu dikirim ke NTT. Potret yang sama ditemukan di beberapa kantor lembaga vertikal sepanjang pekan ini. Lembaga dimaksud berada di bawah kementerian, badan, atau lembaga di pusat. Dalam sejumlah acara, mereka menghadirkan minuman kemasan yang diproduksi di luar NTT. Padahal, di NTT, banyak produk air mineral kemasan yang sudah beroperasi belasan tahun lamanya. ”Sudah telanjur pakai air minum kemasan yang sudah terkenal. Ini semata-mata pelayanan,” kata salah satu pemimpin lembaga vertikal di Kupang. Konsumen produk luar NTT ini berasal dari kalangan elite pemerintah. Mereka memimpin organisasi perangkat daerah.

Merekalah yang menjadi motor penggerak program Gubernur NTT. Mereka juga diangkat berdasarkan SK kepala daerah. Apa yang ditemukan di lapangan, berbeda dengan harapan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, yang sebelumnya mengingatkan para elite agar memberi contoh memakai produk yang dihasilkan di NTT. Dalam acara temu dengan wartawan di rumah jabatan pada Sabtu (10/5), di atas meja undangan disajikan air mineral produk NTT. ”Harus dimulai dari rumah pejabat,” ujarnya. Begitu juga produk lain yang ada pabriknya di NTT. Ia ingin memberikan contoh awal. Menurut Melkiades, gerakan membeli produk NTT yang diluncurkan sejak Maret 2025 itu bertujuan untuk memajukan perekonomian lokal. Produksi yang semakin meningkat akan menyerap tenaga kerja. Uang yang dihasilkan beredar di NTT. Berbeda dengan produk dari luar yang justru menarik uang keluar NTT.

Selama ini NTT sangat bergantung pada produk luar, terbaca pada neraca perdagangan NTT yang mengalami defisit cukup dalam. Tahun 2024, nilai barang yang dipasok dari luar Rp 40,49 triliun, sedang yang dikirim ke luar NTT hanya Rp 5,88 triliun. NTT mengalami defisit neraca perdagangan Rp 34,61 triliun. Pelaku usaha kecil dan menengah menyambut baik program itu. SolemanMawo (40) pengolah minuman jahe merah dan daun kelor celup di Desa Ombarade, Kabupaten Sumba Barat Daya, menyarankan regulasi yang mewajibkan setiap minimarket berjaringan agar membeli produk lokal. Selama ini, ia menjual produk olahan melalui media sosial. Banyak pemesan enggan membeli lantaran tingginya ongkos pengiriman ke tempat tujuan, lebih dari dua kali lipat ketimbang harga produk. (Yoga)

 

Presiden Prabowo Subianto mengaku mengetahui ada penegak hukum yang menerima ancaman dan intimidasi dari mereka-mereka yang ingin menghindar dari jeratan hukum. Presiden pun meminta seluruh aparat penegak hukum untuk tidak gentar  melawan ancaman dan intimidasi yang dialamat kepada mereka. "Saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam. Saya tahu saya dapat laporan. Ada rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu," kata Presiden Prabowo. Presiden menegaskan ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akan terus memberantas segala bentuk praktik rasuah tanpa pandang bulu. "Saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Saya tidak gentar. Usia saya 72 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik. Saya hanya ingin melaksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di republik ini tanpa pandang bulu," kata Presiden Prabowo. Presiden juga menekankan beberapa kasus korupsi besar mulai terungkap dalam periode enam bulan pertama pemerintahannya. "Kita hampir tiap hari, kita membongkar kasus korupsi dan tidak akan berhenti! Tidak akan berhenti!" ujar Prabowo. (Yetede)

Penggerebekan rumah, markas komplotan penyelewengan elpiji bersubsidi di DI Yogyakarta menguak kasus lain. Polisi juga menemukan 10 ekor satwa langka dilindungi yang dipelihara secara ilegal oleh pemilik rumah sekaligus pelaku utama penyelewengan elpiji. Pengungkapan kasus bermula dari laporan warga yang sering mencium bau menyengat elpiji saat melintasi rumah di Desa Wijimulyo, Kulon Progo, DIY. Penggerebekan dilakukan pada 15 April 2025, dan ditemukan pemindahan isi tabung elpiji 3 kg bersubsidi ke tabung elpiji nonsubsidi kapasitas 5,5 kg dan 12 kg. Setiap hari, 150 tabung elpiji 3 kg isinya dipindahkan ke tabung 5,5 kg dan 12 kg.

JS (46) pemilik rumah sekaligus otak kejahatan, menguasai empat pangkalan elpiji sehingga bisa mendapat pasokan dalam jumlah besar. Keempat pangkalan itu kini telah diputus hubungan usahanya oleh PT Pertamina. Penyelewengan elpiji bersubsidi ini dilakukan JS sejak Januari 2024 dengan keuntungan Rp 20 juta setiap bulan, yang dipakai JS untuk membiayai hobinya, memelihara satwa eksotis. Total ditemukan 10 ekor satwa dari empat spesies dilindungi yang dikurung di kandang, terdiri dari dua beruang madu (Helarctos malayanus), lima binturung (Arctictis binturong), satu owa ungko (Hylobates agilis), dan dua owa jenggot putih (Hylobates albibarbis).

Kepolisian berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta untuk mengevakuasi seluruh satwa tersebut. Direktur Reskrimsus Polda DIY, Kombes Wirdhanto Hadicaksono, Kamis (15/5) memaparkan, JS mengetahui penjualan satwa-satwa dilindungi itu dari media sosial. Pada November 2024, dia membeli 10 ekor satwa itu dari tiga penjual berbeda di Banten, Jabar, dan Jatim dengan total nilai Rp 47,5 juta. JS telah ditahan dan menghadapi dua ancaman pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyelewengan elpiji bersubsidi, dia juga dijerat kasus kepemilikan dan pemeliharaan satwa yang dilindungi. (Yoga)

Pamor kopi arabika gayo tak pernah padam. Semangat petani kopi di Dataran Tinggi Gayo terus membara. Terjaganya pasar ekspor membuat kopi gayo terus bercerita tentang Indonesia di panggung dunia. Minggu (11/5) Aspriyono (55) memasuki kebun kopi di Desa Blang Gele, 8,5 kilometer barat Takengon, ibu kota Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Tangannya cekatan membuang tunas-tunas baru yang tidak diperlukan. Masa panen kebun kopi seluas 1 hektar di lereng gunung menghadap Danau Lut Tawar telah berakhir. Merahnya buah ceri kopi hanya terlihat di beberapa pohon berjarak tanam 2,5 x 2 meter. Namun, harga kopi yang bagus sejak awal 2025 membuat Aspriyono tak lengah merawat kebun kopinya. ”Kami, petani, tahu kalau kopi-kopi ini akan diekspor. Kami juga memastikan ini organik (tanpa menggunakan bahan kimia). Harga bagus ini mudah-mudahan semakin stabil,” ujar Aspriyono.

Sekali putaran mengutip kopi, selama 15 hari, kebun Aspriyono bisa menghasilkan 20 kaleng buah ceri kopi, yang disebut warga setempat dengan gelondongan, sekitar 240 kg. Pada masa panen awal 2025, di Takengon, buah ceri kopi arabika dihargai Rp 210.000 per kaleng (12 kg) oleh pengumpul untuk dijual kepada kolektor, sebelum berlanjut diekspor. Kebun kopi di Dataran Tinggi Gayo juga menjadi warisan turun-temurun. Kopi arabika gayo dikenal berkualitas baik sehingga lebih dari 90 % diekspor, permintaan domestik pun bertumbuh. Dalam menjaga kualitas kopi, Aspriyono acapkali mendapat pelatihan dan pendampingan budidaya kopi. Salah satu pelatihan diberikan Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan, Takengon, yang mengekspor kopi ke Starbucks di AS. Saidi (48), petani asal Desa Bener Kelipah Selatan, menuturkan, bagi masyarakat Gayo, kopi bukan sekadar minuman, melainkan warisan leluhur.

Ketua Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia Aceh Armia, di Simpang Tiga Redelong, Sabtu (10/5), menuturkan, kenaikan harga kopi arabika pun turut mengerek harga robusta sehingga semua petani sejahtera dan bahagia. Di Koperasi Permata Gayo, yang didirikan Armia, terdapat program mendorong bisnis kopi menjadi lebih hilir, khususnya bagi anak muda. Selain itu, juga ada sejumlah pelatihan anak muda menjadi barista, pencicip kopi (cupper), dan penilai kualitas kopi (Q-grader). Diharapkan, Bener Meriah ataupun Gayo tak hanya terkenal kopinya, tetapi juga semakin banyak tenaga terampil ahli kopi level nasional ataupun kancah global. Di tengah berbagai tantangan, keberlanjutan kopi gayo juga berarti keberlanjutan kopi Indonesia. Seperti disampaikan masyarakat Gayo, ”Ada kopi, ada cerita”. (Yoga)

Putusan MK mendiskualifikasi semua pasangan calon peserta Pilkada Kabupaten Barito Utara, Kalteng, Rabu (14/5) menjadi pelajaran penting bagi proses demokratisasi di daerah. Pelanggaran dalam kontestasi nyatanya melahirkan konsekuensi bagi demokrasi itu sendiri. Putusan MK mendiskualifikasi dua pasangan calon di Pilkada Barito Utara ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah kontestasi politik di daerah. Putusan itu membuat KPU harus memulai dari awal tahapan pemungutan suara ulang (PSU) yang diperintahkan digelar dalam 90 hari sejak putusan MK dibacakan. PSU yang diperintahkan MK itu merupakan pemungutan suara ulang kedua dalam Pilkada Barito Utara.

Putusan ini lahir karena pertimbangan MK setelah mendapat bukti bahwa kedua pasangan calon melakukan politik uang yang cukup masif dalam penyelenggaraan PSU di dua tempat pemungutan suara (TPS). Kedua pasangan calon, yakni Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo dan Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya, sama-sama terbukti memberikan uang kepada pemilih. Nilai uang yang dibagikan bahkan tergolong fantastis. Dalam persidangan di MK terungkap, uang yang dibagikan kepada pemilih itu sampai Rp 16 juta per orang. Jika diasumsikan semua pemilih di Barito Utara yang sebanyak 114.092 orang mengikuti PSU dan mendapatkan pembagian uang, total uang yang beredar kurang lebih Rp 1,8 triliun.

Putusan MK mendiskualifikasi semua pasangan calon peserta pilkada, Rabu lalu, merupakan tindak lanjut putusan MK sebelumnya. Pada 24 Februari 2025, MK memerintahkan PSU di dua TPS di Barito Utara karena terbukti ada pelanggaran. Namun, hasil PSU yang digelar di dua TPS pada 22 Maret itu kembali digugat ke MK. Hasilnya, MK memerintahkan agar penyelenggara pemilu kembali menggelar PSU di Barito Utara dan dua pasangan calon yang sebelumnya menjadi peserta pilkada serta kembali berkontestasi dalam PSU 22 Maret tidak boleh lagi mengikuti pemungutan suara. PSU untuk kedua kalinya itu juga mesti digelar di seluruh TPS, bukan hanya dua TPS seperti pada PSU pertama. Terbuktinya praktik politik uang yang masif di Pilkada Barito Utara memberikan satu pesan, yakni demokrasi tak bisa dibeli, demokrasi membutuhkan proses yang jujur dari sebuah kontestasi politik. (Yoga)

Praktik politik uang yang kerap terjadi dalam pemilihan kepala daerah, merugikan rakyat. Praktik yang dinilai sebagai kejahatan demokrasi itu tak hanya membuat masyarakat tak kunjung mendapat pimpinan daerah definitif, tetapi juga dapat menghambat pembangunan daerah dan pelayanan publik. Para pelaku politik uang semestinya mendapat sanksi berat untuk menciptakan efek jera. Kerugian akibat praktik politik uang itu dialami warga Kabupaten Barito Utara, Kalteng. Pada Rabu (14/5) MK memutuskan untuk mendiskualifikasi semua pasangan calon di Pilkada Barito Utara, yakni pasangan calon nomor urut 1, Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo, dan pasangan calon nomor urut 2, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya. MK juga memerintahkan agar KPU menggelar pemungutan suara ulang (PSU) kedua kalinya.

MK menemukan adanya pembelian suara pemilih untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 dengan nilai sampai dengan Rp 16 juta untuk satu pemilih. Bahkan, terdapat saksi yang menerima total uang Rp 64 juta untuk satu keluarga. Ditemukan pula pembelian suara pemilih untuk memenangkan pasangan nomor urut 1 dengan nilai sampai dengan Rp 6,5 juta untuk satu pemilih dan disertai janji umrah apabila menang. MK meminta PSU digelar paling lambat 90 hari sejak putusan dibacakan. Kali ini, tidak hanya di dua TPS, tetapi di seluruh TPS. Calon yang dihadirkan ke publik pun tak boleh yang sudah didiskualifikasi. Dengan kata lain, pilkada diulang di Barito Utara dan masyarakat harus menanti hingga 90 hari untuk bisa memiliki pemimpin daerah definitif. Itu pun dengan syarat hasil PSU kelak tak digugatlagi ke MK.

Pilkada yang tak kunjung tuntas itu membuat masyarakat Barito Utara merasa dirugikan. Rodi (50), petani jagung di Kecamatan Tongka, dirugikan dengan tak kunjung terpilihnya Bupati-Wakil Bupati Barito Utara definitif. ”Seharusnya pembangunan sudah jalan, sekarang terbengkalai,” ujarnya. Rodi menyebutkan, beberapa agenda daerah, seperti pembangunan jembatan dan perbaikan jalan, seharusnya mulai terasa. Namun, kini tak ada tanda-tanda program itu berjalan. ”Petani berteriak-teriak karena masalah harga pupuk. Namun, sekarang enggak bisa buat apa-apa, harus tunggu bupati. Tidak ada kepastian,” tambahnya. Anggaran daerah yang seharusnya bisa digunakan untuk menyejahterakan masyarakat harus dikeluarkan berulang kali untuk menyelenggarakan pilkada. Untuk Pilkada Barito Utara 2024, dialokasikan anggaran Rp 36,61 miliar. (Yoga)

Pemerintah terus mempersiapkan penyelenggaraan program Sekolah Rakyat sebagai pemenuhan hak pendidikan bagi masyarakat tidak mampu. Sejumlah skema rekrutmen guru dan sistem sekolah ramah anak disiapkan sebelum memulai proses pembelajaran yang direncanakan pada tahun ajaran baru 2025/2026. Sejumlah menteri dan pejabat terkait mengikuti rakor membahas rencana ini di Kantor Kemensos, Kamis (15/5). Mensos, Saifullah Yusuf mengatakan, hingga saat ini sudah ada 9.000 calon siswa sekolah rakyat. Mereka berasal dari keluarga kelompok desil 1 dan desil 2 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) yang diintegrasikan dengan data pokok pendidikan (dapodik). Kelompok desil 1 adalah kelompok rumah tangga yang termasuk 10 % terendah tingkat kesejahteraannya secara nasional, sedangkan desil 2 adalah kelompok rumah tangga yang berada di peringkat ke-11-20 % terendah.

Meski begitu, mereka diperbolehkan jika ingin menggunakan kesempatan mengikuti sistem penerimaan murid baru (SPMB) untuk masuk sekolah reguler. Semua pilihan anak tersebut akan melalui persetujuan orangtua. ”Boleh (daftar SPMB), enggak ada mengunci (masuk sekolah rakyat). Tapi, mereka ini akan dikunjungi (di asrama sekolah rakyat). Kemudian, orangtuanya juga bersedia menyekolahkan di sekolah rakyat. Kami enggak boleh menghalang-halangi,” tutur Saifullah. Sebanyak 65 lokasi di seluruh Indonesia sudah siap digunakan sebagai calon sekolah rakyat. Lokasi tersebut umumnya mengoptimalkan sejumlah aset milik pemerintah, seperti Sentra Kemensos dan aset milik Kemendikdasmen. Terkait rekrutmen guru, jika sudah banyak berdiri sekolah rakyat, diperkirakan membutuhkan sekitar 2.000 guru. Di samping itu, sejauh ini sudah ada 153 calon kepala sekolah rakyat yang masih dalam proses seleksi. (Yoga)

Dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi berlanjut sepanjang 2025, bahkan 2026, adalah meningkatnya pengangguran terdidik. BPS mencatat, sejalan dengan perlambatan ekonomi yang terjadi, jumlah penganggur di Indonesia setahun terakhir meningkat 83.000 menjadi 7,28 juta orang per Februari 2025 (Kompas, 14/5/2025). Penganggur berpendidikan diploma IV, S-1, S-2, dan S-3 meningkat, sementara tamatan SMA ke bawah cenderung turun disbanding tahun sebelumnya. Tenaga kerja terdidik berpendidikan menengah dan tinggi lebih rentan terdampak perlambatan ekonomi ketimbang tenaga kerja kurang terdidik karena dampak langsung perlambatan ekonomi ke sektor formal. Selain itu, juga karena kelompok terdidik cenderung kurang fleksibel dalam memperoleh kembali pekerjaan setelah kena PHK (Kompas, 15/5/2025).

Situasi ini sebenarnya gambaran problem struktural laten ketenagakerjaan kita. Angka pengangguran terdidik meningkat dari tahun ke tahun, dan didominasi angkatan kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik, yakni mereka yang berpendidikan SMA ke atas yang masih menganggur, mendominasi angka pengangguran di Indonesia, mencapai 65 % total jumlah penganggur. Ijazah dan gelar terbukti tak menjamin pekerjaan layak. Kelompok usia muda produktif dan terdidik yang diharapkan jadi penopang bonus demografi justru terjebak dilema pengangguran terdidik dan mempertinggi rasio ketergantungan. Kian tinggi pendidikan, kian tinggi pula potensi jadi penganggur karena peningkatan tingkat pendidikan tak diiringi pe-ningkatan kualitas lulusan dan cenderung semakin pilih-pilih. Perguruan tinggi lebih berorientasi pada kelulusan, bukan menghasilkan tenaga siap pakai sesuai kebutuhan industri. (Yoga)

BPS mengubah jadwal rilis data perkembangan ekspor dan impor April 2025 yang semula dijadwalkan pada Kamis (15/5) seiring perubahan kebijakan penyajian data yang akan dirilis dalam bentuk angka final pada awal bulan berikutnya. Dalam keterangan resminya, Biro Humas dan Hukum BPS menyampaikan bahwa perubahan jadwal rilis ini dilakukan demi peningkatan kualitas data. Jadwal publikasi rutin angka sementara perkembangan ekspor-impor yang sebelumnya dirilis setiap pertengahan bulan kini digeser ke awal bulan berikutnya pada saat data telah menunjukkan angka tetap. ”Dalam rangka meningkatkan kualitas data, BPS akan merilis angka tetap perkembangan ekspor-impor di setiap awal bulan. Data ekspor-impor kini akan diumumkan bersamaan dengan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi,” demikian pernyataan resmi yang diterbitkan pada Kamis pagi.

Kebijakan ini menuai sorotan sejumlah pihak, terutama pelaku pasar dan pengamat ekonomi, yang menilai langkah itu berisiko memperburuk citra Indonesia dalam hal transparansi data perdagangan. Dalam laporan Trade Barrier Index 2025, Indonesia tercatat sebagai negara dengan hambatan perdagangan tertinggi di dunia, menempati peringkat terakhir dari 122 negara. Indikator yang menjadi sorotan adalah keterlambatan serta minimnya akses publik terhadap data perdagangan. Ekonom dari Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai, ”Ketika data disembunyikan atau ditunda tanpa alasan teknis yang meyakinkan, keraguan pasar akan berubah menjadi keyakinan bahwa ada yang sedang disembunyikan. Itu lebih merugikan daripada angka defisit,” ujarnya.  (Yoga)