Pembekuan rekening pasif dinilai sebagai langkah penting mencegah penyalahgunaan. Namun, masyarakat berharap prosesnya disertai pemberitahuan dan kemudahan saat reaktivasi rekening dibutuhkan. “Saya memiliki beberapa rekening untuk mengelola keuangan dan mendukung pembekuan rekening dorman, tetapi menilai penting adanya pemberitahuan ke nasabah sebelum penutupan dilakukan. Meski aturan tercantum dalam syarat dan ketentuan, perlu notifikasi agar nasabah dapat memeriksa dan mengantisipasi sebelum rekening dinonaktifkan,” ujar Prasiwi Hardiansari (27) pekerja swasta di Jakarta. ”Awalnya hanya satu rekening, kini saya memiliki empat untuk tabungan, cicilan dan gajian. Satu rekening kini tak aktif dan saya menilai pembekuan rekening dorman positif demi keamanan. Namun, saya berharap jika rekening tersebut dibutuhkan kembali, proses reaktivasinya dapat dilakukan dengan mudah dan tidak menyulitkan nasabah,” kata Yohanna Reisya, Warga DKI Jakarta

”Saya sangat mendukung kebijakan penonaktifan rekening pasif untuk memberantas judi daring dan melindungi masyarakat. Namun, saya berharap nasabah diberi pemberitahuanyang jelas sebelum penutupan dilakukan. Selain itu, proses reaktivasi rekening yang sudah dinonaktifkan juga harus sederhana dan cepat agar tidak menyulitkan nasabah yang tidak terlibat dalam aktivitas ilegal. Kebijakan ini penting, tapi implementasinya harus berpihak pada kenyamanan nasabah,” ujar Kunti Roostapati, profesional public relations di Jakarta. ”Saya memiliki dua rekening bank. Satu rekening khusus untuk menabung. Satu lagi untuk kebutuhan sehari-hari, seperti belanja, pembayaran tagihan dan transaksi rutin lainnya. Dengan pemisahan ini, pengelolaan keuangan jadi lebih teratur. Saya juga setuju rekening yang tidak aktif selama enam bulan dibekukan, untuk menjaga keamanan nasabah serta mencegah potensi penyalahgunaan,” ujar Maria Aufrida Ardhieawati (24), karyawan swasta di Yogyakarta. (Yoga)

Ketersediaan hewan kurban di Jateng menjelang Idul Adha tahun ini lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya. Kendati demikian, jumlahnya diklaim masih surplus atau melebihi jumlah hewan kurban yang dibutuhkan. Jateng berpotensi menyuplai hewan kurban ke daerah lain. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng mencatat, saat Idul Adha tahun lalu, jumlah hewan kurban yang tersedia sebanyak 1.764.206 ekor. Tahun ini, jumlah hewan kurban yang tersedia turun menjadi 1.538.363 ekor, terdiri dari 314.121 sapi potong, 9.736 kerbau, 795.423 kambing dan 419.083 domba. Meski ketersediaan hewan kurban tahun ini tak sebanyak tahun lalu, jumlah yang ada masih cukup untuk memenuhi kebutuhan di Jateng. Pada Idul Adha 2025, kebutuhan hewan kurban di Jateng diperkirakan 150.358 ekor sapi potong, kerbau sebanyak 3.847 ekor, kambing sebanyak 290.478 ekor dan domba sebanyak 102.907 ekor.

”Artinya, jumlah yang ada masih surplus sebanyak 990.773 ekor, terdiri dari 163.763 ekor sapi potong, 5.889 ekor kerbau, 504.945 ekor kambing dan 316.176 ekor domba. Selain dapat memenuhi kebutuhan hewan kurban sendiri, Jateng juga bisa menyuplai hewan kurban ke daerah lain,” kata Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng, Supriyanto, Minggu (25/5). Belakangan, hewan ternak berkuku belah, seperti sapi,kerbau, kambing, dan domba, rentan terserang penyakit. Yang paling umum adalah penyakit mulut dankuku (PMK), lumpy skin diseases (LSD) dan antraks. Untuk mencegah penularan penyakit, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng melakukan vaksinasi serentak pada Januari-Maret supaya hewan-hewan kurban di wilayahnya terlindungi dari penyakit. Pemantauan kesehatan hewan kurban mulai dari lapak-lapak pedagang hewan kurban hingga pasar hewan juga terus dilakukan. (Yoga)

Menkeu Sri Mulyani memberikan waktu kepada Dirje Pajak, Bimo Wijayanto serta Dirjen Bea dan Cukai, Letjen (Purn)TNI Djaka Budi Utama untuk beradaptasi. Keduanya diminta mendalami kondisi serta permasalahan kelembagaan sebelum menyampaikan pernyataan resmi kepada publik. Kebijakan ini disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita edisi Mei 2025 yang digelar Jumat (23/5) bertepatan pelantikan kedua pejabat tersebut di kantor Kemenkeu, Jakarta. Menkeu menilai, masa adaptasi sangat penting agar para dirjen yang baru dilantik dapat memahami struktur, data, serta tantangan yang ada di direktorat masing-masing. ”Berikanlah (para dirjen baru) waktu satu bulan untuk melihat semuanya sehingga public bisa melihat data, fakta, realitas, dengan perspektif baru,” ujar Sri Mulyani.

Menurut dia, belum ideal bagi pejabat yang baru beberapa jam dilantik untuk langsung memberikan penjelasan kepada publik. Kementerian Keuangan akan menjadwalkan untuk menggelar sesi khusus dalam satu bulan ke depan untuk memperkenalkan lebih lanjut kedua pejabat baru tersebut kepada media dan publik.”Tidak fair baru tiga jam ditanya banyak hal. Jadi, beliau nanti juga akan membutuhkan waktu, satu bulan. Saya rasa satu bulan, nanti kita akan membuat briefing untuk teman-teman media agar bisa mengenal dirjen yang baru, yaitu Pak Bimo dan Pak Djaka,” tuturnya. Dalam acara pelantikan, Sri Mulyani menekankan bahwa jabatan yang kini diemban Bimo dan Djaka merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif institusi, bukan sekadar tugas individu. Keduanya memimpin institusi yang tengah menjadi sorotan publik, terutama terkait efektivitas, transparansi dan integritas dalam pengelolaan penerimaan negara. (Yoga)

KTT Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dimulai pekan depan. Isu tarif Trump dan Myanmar jadi momok bagi 10 negara anggota. KTT ASEAN akan diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, mulai Senin (26/5). Malaysia memegang keketuaan ASEAN tahun 2025. Menurut bocoran naskah pernyataan bersama pada Jumat (23/5), para pemimpin mengutarakan kekhawatiran atas penjatuhan tarif impor baru secara unilateral oleh Presiden AS, Donald Trump. Awal April lalu, Trump mengumumkan tarif impor balasan kepada semua negara mitra dagang. Dalihnya, AS mengalami defisit neraca perdagangan dengan mereka. Indonesia dikenai tarif impor 32 %, Singapura 10 %, Kamboja 49 % dan Vietnam 46 %. China yang merupakan mitra dagang terbesar ASEAN dijatuhi tarif 145 %. China balas memukul AS dengan tarif impor 125 %. Beijing dan Washington DC masih berunding mengenai penurunan tarif. Perang dagang merugikan ASEAN yang ekonominya bergantung pada perdagangan internasional.

”ASEAN berkomitmen menjalankan sistem perdagangan bebas global,” bunyi naskah tersebut. PM Malaysia, Anwar Ibrahim mengatakan, setiap negara anggota ASEAN mengadakan perundingan bilateral dengan AS untuk membahas tarif masing-masing. ”Pada saat yang sama, ASEAN harus kompak dan memastikan posisi negosiasi khusus ASEAN dengan AS,” ujarnya. Kesatuan ASEAN, Kekompakan ASEAN merupakan kunci dari organisasi, termasuk kemampuan membuat keputusan yang praktis. ASEAN berprinsip sebagai sahabat bagi semua. Pada KTT hari kedua, Selasa (27/5), ASEAN akan bertemu PM China, Li Qiang dan dilanjutkan dengan perwakilan negara-negara Teluk. Sejak adanya tariff Trump, China semakin mendekati ASEAN. Sepekan setelah pengumuman tarif Trump, Presiden China Xi Jinping melawat ke Kamboja, Malaysia dan Vietnam. Xi mengatakan, China menjamin prinsipnya sebagai mitra dagang yang tepercaya.

Sharifah Munurah Alatas, ahli hubungan internasional di Universiti Malaya, menjelaskan, sikap netral ASEAN tidak pernah dipermasalahkan oleh dunia. Justru, dunia menilai ASEAN dari kemampuan menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan dan krisis keamanan di Myanmar. Krisis keamanan di Myanmar belum selesai. Junta militer Myanmar pada akhir 2024 mengatakan akan menggelar pemilihan umum pada 2025 meskipun belum ada tanggal pasti. Junta berkuasa sejak melancarkan kudeta pada 1 Februari 2021. Pada April 2025, Anwar bertemu secara tertutup dengan pemimpin junta Jenderal Senior Min Aung Hlaing di Bangkok, Thailand, esoknya Anwar bertemu perwakilan Pemerintah Nasional Bersatu (NUG) yang merupakan oposisi junta. Menurut Anwar, sudah waktunya junta dan NUG bertemu untuk berbicara, tapi, tidak ada seorang pun di luar Myanmar yang bisa memaksa hal tersebut. (Yoga)

Literasi dan inklusi keuangan memiliki peran penting dalam peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan literasi keuangan yang baik, masyarakat mampu memilih produk dan layanan keuangan sesuai kebutuhan, memaksimalkan manfaat dari produk dan layanan, serta terhindar dari kejahatan di sektor jasa keuangan. Beberapa waktu terakhir, media massa ramai memberitakan permasalahan antara lembaga jasa keuangan (LJK) dengan konsumen, karena ketidaksepahaman atas perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Untuk memperkecil kejadian ini terulang, dibutuhkan upaya, dimana LJK harus mampu memastikan masyarakat yang akan membeli produk dan layanan keuangan paham akan manfaat, risiko, biaya dan ketentuan tentang produk.

Sebagai konsumen, masyarakat dianjurkan bertanya jika masih ada yang belum dipahami. Hal inilah yang mendasari pentingnya tingkat literasi dan inklusi keuangan harus berjalan beriringan. OJK bersama BPS telah melakukan survei untuk melihat tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat yang terangkum dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025. Ditemukan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia secara umum sebesar 66,46 % dan tingkat inklusi keuangannya 80,51 %. OJK senantiasa melakukan berbagai upaya agar literasi dan inklusi keuangan dapat dilakukan secara masif, merata dan menyentuh semua kalangan termasuk masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dimana OJK bersinergi dengan semua pihak termasuk kementerian/lembaga, pemda, asosiasi, LJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), melalui Peraturan OJK (POJK) No 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, OJK mewajibkan PUJK melakukan peningkatan literasi keuangan secara berkala kepada konsumen dan masyarakat serta melaporkannya kepada OJK. Sejak 1 Januari 2025 hingga 30 April 2025, OJK telah menyelenggarakan 1.913 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 5.550.988 peserta. Pemenambahan pemahaman tentang produk/layanan keuangan dapat dilakukan dengan mengakses media pembelajaran OJK melalui Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU) (https://lmsku.ojk.go.id (Yoga)

Kadin Indonesia meluncurkan buku panduan untuk para pengembang menuju properti hijau. Inisiasi produk properti hijau, baik komersial maupun residensial, kian menarik perhatian sehingga perlu disiapkan panduan agar bisnis properti bisa menuju ke bisnis yang berkelanjutan. Buku panduan itu berjudul Transitioning to Net Zero yang ditulis dan dikembangkan Kadin Indonesia bekerja sama dengan perusahaan dan organisasi terkemuka, seperti GRI, CDP, LCI, IFC, Sustainahaus, AIGCC, SII dan KPMG. Kadin juga menggelar diskusi bertajuk Net Zero and Fund Access: Turning Sustainability Into Profitability di Studio 1 Kompas TV, Jakarta, Jumat (23/5). Pembicara dalam unjuk bincang (talkshow) tersebut adalah, Senior Vice President BRI, Madya Januar, Ketua Umum Konsil Bangunan Hijau Indonesia (GBCI) Ignesjz Kemalawarta dan Global Market Manager Real Estate Development SGS, Benjamin Van der Auwera. Diskusi dipandu Pemimpin Redaksi Kontan, Titis Nurdiana sebagai moderator.

Semua narasumber mengapresiasi langkah Kadin dan berbagai organisasi yang membuat buku panduan setebal 178 halaman tersebut. Buku dalam bahasa Inggris itu menjadi peta jalan dasar perusahaan properti menyelaraskan operasinya dengan target nol emisi Indonesia, meliputi penilaian kinerja awal; menetapkan komitmen dan target nol emisi; melibatkan pemangku kepentingan utama; merencanakan dan melaksanakan strategi dekarbonisasi; melacak, melaporkan dan memverifikasi kemajuan; serta adaptasi, inovasi, dan pembiayaan. ”Bisnis properti menyumbang 40 % karbon di dunia, saatnya beralih ke properti hijau. Kami tak bisa berbisnis kalau lingkungannya rusak,” ungkap Ignesjz. GBCI kini memiliki wewenang mengeluarkan sertifikat properti hijau yang disebut greenship GBCI. Untuk mendapatkan sertifikat itu ada enam penilaian, yaitu pengembangan lokasi yang tepat, penggunaan energi, tata kelola air, penggunaan material, kualitas udara di alam dan diluar ruangan, serta tata kelola bangunan.

Pengembang harus bisa memenuhi nilai-nilai itu jika ingin mendapat sertifikat perumahan atau bangunan hijau, yang berdampak pada pembiayaan. Karena itu, biaya pembangunan gedung baru dengan konsep hijau 4 % lebih tinggi dibanding gedung konvensional. Namun, dengan penghematan air dan penggunaan energi terbarukan, penghematan bisa dilakukan di tahun-tahun berikutnya. Pengembangan properti hijau juga dipengaruhi pembiayaan bank-bank di Indonesia. Sayangnya, belum semua bank betul-betul fokus pada pembiayaan pengembangan property hijau di Indonesia atau pembiayaan hijau. ”Ada dua kategori pembiayaan hijau, yakni kategori hijau dan transisi. Karpet merah diberikan bank-bank dengan memberi pembeli (properti hijau) bunga yang murah. Ini harus segera jadi peraturan pemerintah supaya bisa dilaksanakan,” ungkap Ignesjz. (Yoga)

Selain dibebani mandat memperbaiki sistem perpajakan, dirjen pajak baru juga memiliki PR, mengerek rasio pajak yang merosot tiga tahun terakhir. Kusutnya sistem perpajakan nasional adalah persoalan yang belum bisa diurai selama ini. Ada tiga masalah yang pernah diidentifikasi Bank Dunia, yakni rendahnya kepatuhan pajak, pemungutan pajak tak efisien dan rendahnya rasio pajak. Akibat ketidakpatuhan pajak, kita kehilangan potensi pendapatan Rp 546 triliun per tahun. Kurang efisiennya pemungutan pajak, disebabkan tingginya informalitas pajak di Indonesia, karena banyak aktivitas ekonomi (underground/shadow economy) yang tak tercatat resmi. Sedang rasio pajak terhadap PDB, Indonesia adalah salah satu yang terburuk di dunia. Bahkan, dalam situasi ekonomi relatif baik, target rasio pajak 11-12 % saja selama ini ibarat mission impossible bagi Ditjen Pajak.

Angka rasio pajak minimal yang direkomendasikan Bank Dunia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan adalah 15 %. Dua dekade terakhir, rasio pajak kita, menurut World Development Index, hanya 8,3-13,3 %, yang menunjukkan buruknya kapasitas fiskal. Tanpa berbagai terobosan serta kerja keras aparat pajak di lapangan, tugas itu tak mudah, terutama dengan pajak diandalkan menopang 70-80 % target penerimaan negara.  Apalagi, di tengah situasi global yang tak kondusif, perlambatan ekonomi dalam negeri, lesunya dunia usaha, maraknya PHK dan penurunan daya beli masyarakat. Melesetnya target pajak kian memberatkan langkah perekonomian yang diprediksi melambat tahun ini dan tahun depan, di bawah 5 %. Sementara pengeluaran sulit ditekan, apalagi dengan banyaknya program unggulan Presiden Prabowo yang membutuhkan pembiayaan APBN.

Penyempurnaan Coretax harus terus dilakukan. Memperluas basis pajak, meningkatkan literasi dan kepatuhan, mengoptimalkan berbagai potensi pajak (termasuk menertibkan underground economy) wajib dilakukan untuk meningkatkan rasio dan penerimaan pajak. Demikian pula menekan angka penghindaran pajak, memburu kebocoran di sektor seperti digital dan sumber daya alam. Langkah lain, mendorong inisiatif pajak kekayaan, menutup celah penyalahgunaan insentif perpajakan, meningkatkan kredibilitas institusi, memberantas korupsi petugas pajak, dan memperkuat kerja sama perpajakan di G20/OECD. Tanpa semuaitu, upaya mendongkrak pajak untuk menggerakkan rodapemerintahan dan membiayai pembangunan sulit tercapai. (Yoga)

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pajak yang diusung oleh Presiden Donald Trump berhasil disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS pada 22 Mei, meskipun memicu kekhawatiran luas mengenai prospek fiskal negara. RUU ini memperpanjang pemotongan pajak era Trump dan menambahkan insentif baru, sambil menaikkan pagu utang negara sebesar US$ 4 triliun, langkah yang menurut Departemen Keuangan AS diperlukan untuk menghindari gagal bayar pada Agustus atau September mendatang.

Usulan Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri agar perpanjangan usia pensiun ASN dimasukkan dalam revisi UU ASN menuai sorotan. Usulan ini perlu dikaji mendalam karena berpotensi membebani keuangan negara dan menghambat regenerasi di tubuh birokrasi. Usulan perpanjangan usia pensiun ASN itu telah disampaikan Korpri kepada Presiden Prabowo melalui surat tertanggal 15 Mei 2025, yang ditandatangani Ketua Umum Korpri yang juga Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh dan Wakil Ketua Umum Korpri, Bima Haria Wibisana. Zudan pada Kamis (22/5) membenarkan bahwa surat itu telah dikirimkan kepada Presiden. Untuk jabatan struktural, Korpri mengusulkan usia pensiun pejabat tinggi utama diperpanjang dari 60 tahun menjadi 65 tahun.

Pejabat pimpinan tinggi madya menjadi 63 tahun dan pejabat pimpinan tinggi pratama 62 tahun. Untuk pejabat administrator dan pengawas, usia pensiun diusulkan menjadi 60 tahun dari sebelumnya 58 tahun. Untuk jabatan nonmanajerial, usia pensiun pejabat pelaksana diusulkanmenjadi 59 tahun. Pejabat fungsional ahli utama diusulkan pensiun pada usia 70 tahun, ahli madya 65 tahun, ahli muda 62 tahun dan ahli pertama 60 tahun. Korpri mengklaim usulan tersebut disusun untuk merespons aspirasi ASN dan pengurus Korpri di daerah ataupun kementerian/lembaga, serta mengingat meningkatnya harapan hidup ASN. Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi UI, Eko Prasojo, mengatakan, seharusnya usulan tersebut disertai kajian mendalam sehingga dampak kebijakan itu ikut diperhitungkan.

”Saya tidak tahu apakah Korpri sudah melakukan kajian atau belum. Untuk pejabat struktural, kecenderungannya tidak dinaikkan. Tapi, untuk pejabat fungsional, biasanya usia pensiun naik karena harapan hidup masyarakat meningkat,” tutur Eko. Merujuk pada data BPS tahun2024, rata-rata usia harapan hidup penduduk Indonesia untuk perempuan mencapai 74,21 tahun dan laki-laki 70,32 tahun. Ia mengingatkan, kebijakan perpanjangan usiapensiun bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi yang mendorong assessment kompetensi sebagai dasar pengelolaan SDM ASN. ”Kalau Korpri tidak melakukan kajian dan langsung mengusulkan perpanjangan usia pensiun, itu kontradiktif. Kita jadi memperpanjang masa kerja ASN yang belum tentu kompeten. Padahal, orang yang tidak kompeten seharusnya ditawari pensiun dini,” ujarnya. (Yoga)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mulai melakukan penelitian mandiri guna mengidentifikasi potensi dampak rencana akuisisi Grab terhadap GoTo. KPPU juga tengah merumuskan opsi penyesuaian kebijakan yang dapat diterapkan apabila aksi merger perusahaan layanan transportasi daring tersebut benar-benar terwujud. Ketua KPPU, M Fanshurullah Asa mengatakan, identifikasi potensi dampak dan kajian opsi kebijakan itu diambil sebagai upaya preventif. Jika, sudah ada notifikasi realisasi akuisisi Grab ke GoTo, KPPU bisa segera melakukan penilaian menyeluruh yang mencakup berbagai analisis, antara lain, isu hambatan masuk pasar, potensi perilaku anti persaingan, aspek efisiensi, kebijakan peningkatan daya saing dan penguatan industri nasional, pengembangan teknologi, serta pelindungan UMKM. KPPU juga mengimbau agar Grab dan GoTo melakukan penilaian mandiri, untuk memastikan agar transaksi mereka tidak menciptakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

”Jika mereka terbukti melanggar, KPPU berwenang menjatuhkan tindakan administratif hingga pembatalan transaksi merger tersebut,” ujar Asa, Rabu (21/5) malam, di Jakarta. Sistem pengawasan merger-akuisisi di Indonesia bersifat pemberitahuan wajib setelah transaksi, sesuai UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sistem seperti itu membuat KPPU tidak dapat melakukan penilaian atas transaksi merger dan akuisisi yang akan atau sedang terjadi. Rumor aksi akuisisi Grab ke GoTo sudah ber-kembang di berbagai media dalam dan luar negeri. Namun, Asa menilai, pemberitaan atas aksi merger itu masih bersifat spekulatif lantaran KPPU b-lum menerima notifikasi daripihak terkait. ”Selama transaksi akuisisi Grab ke GoTo masih bersifat spekulatif, KPPU belum dapat memberikan penilaian terhadap nilai konsolidasi yang diestimasikan bernilai Rp 114,8 triliun itu. Namun, konsultasi sukarela tetap dapat diajukanoleh para pihak,” ucapnya. (Yoga)