Para pelaku usaha penerbitan indie masih menghadapi berbagai kendala seperti pembajakan, maraknya penggunaan media sosial, dan ekonomi yang belum pulih. Meski demikian, mereka tetap bergeliat untuk tetap meramaikan khazanah literatur di TanahAir. Menurut Pendiri dan Pemimpin Redaksi Marjin Kiri, Ronny Agustinus, di Jakarta, Kamis (22/5) pembajakan sangat menyulitkannya. ”Pembajakan diperlakukan sebagai delik aduan. Problem lama, tapi tak ada tindak lanjut yang signifikan,” ujarnya. Para pemangku kepentingan sudah bertemu berkali-kali tanpa solusi yang memuaskan. Harga produk bajakan bisa lebih rendah hingga sepertiga buku asli, tapi kualitasnya sangat buruk. Banyak konsumen tertipu hanya karena harganya yang rendah. ”Mereka yang bajak enggak perlu bayar macam-macam. Kami harus bayar hak cipta, penerjemah, layout (tata letak), desainer, dan editor,” ujarnya.

Ronny konsisten merawat penerbitannya dengan tak sekadar mempertimbangkan materi. Marjin Kiri juga menjadi ajang pertemanan. ”Usaha yang rewarding (berharga), tapi kalau mau kaya, jangan berkecimpung dalam penerbitan indie,” katanya. Penerbit indie juga menyuburkan minat baca dan kekayaan literatur. Ronny menepis stereotipe generasi muda dengan minat baca yang rendah. ”Saya kurang setuju. Tiap generasi pasti ada yang baca buku dan enggak. Banyak sekali anak muda yang menggerakkan semangat membaca dengan cara tak terpikirkan,” ujarnya. Ia menyebut bookstagram, booktok dan booktweet menyulut minat terhadap sastra lewat konten-konten medsos. Banyak pemengaruh yang mengulas buku juga masih berusia muda. Asalkan jeli mengeksplorasi ceruk pasar yang belum dirambah penerbit lain, Ronny optimistis usahanya akan langgeng.

Ronny mencontohkan Dari Dalam Kubur karya Soe Tjen Marching yang diterbitkan tahun 2019. Ia mengajukan naskah kepada penerbit besar, tetapi terlalu banyak disensor. Marjin Kiri lantas menerbitkan novel itu dan terjual lebih dari 4.000 eksemplar. ”Diedit saja supaya ceritanya lebih fokus. Ternyata, sangat laris. Sebulan terakhir cetak ulang dua kali. Latarnya tahun 1965,” katanya. Banyak pembeli buku itu yang ingin menyusuri peristiwa seputar G30S hingga reformasi. Demikian pula Metode Jakarta yang ditulis Vincent Bevins. Ia memetakan manuver Soeharto untuk mengawali Orde Baru, berikut dampak global yang mengikutinya. Bukuyang diterbitkan pada 2022 tersebut laku lebih dari 5.000 eksemplar. Ronny berharap penerbit indie disokong dengan dana abadi khusus perbukuan lewat berbagai model seperti subsidi kertas, distribusi, hak cipta dan penerjemahan. Marjin Kiri yang berdiri sejak tahun 2005 dengan enam pegawainya menjual 2.300 buku per bulan. Setiap tahun, jumlah itu meningkat 10-15 %. (Yoga)

Rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara yang sempat digagas pada era Presiden Joko Widodo masih belum terwujud dalam RUPTL PLN 2025–2034. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah bersedia menghentikan operasional PLTU, namun realisasinya sangat bergantung pada dukungan pendanaan yang hingga kini belum tersedia, terutama dari lembaga keuangan dengan bunga rendah. Tanpa pendanaan tersebut, penghentian PLTU justru bisa menjadi beban bagi negara dan masyarakat.

Sementara itu, pemerintah masih merencanakan pembangunan PLTU baru sebesar 6,3 GW, meski sudah ada Peraturan Menteri ESDM No. 10/2025 tentang peta jalan transisi energi menuju net-zero emission pada 2060. Pensiun dini PLTU hanya dapat dilakukan jika didahului dengan kajian teknis, hukum, dan komersial oleh PLN atas penugasan Menteri.

Anggota DPR Ramson Siagian menilai pemerintah kemungkinan hanya akan melakukan phase down PLTU secara bertahap demi menjaga ketahanan energi. Sedangkan Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengkritik pemerintah karena tetap membiarkan PLTU yang merugikan negara beroperasi dan lebih fokus pada solusi semu seperti co-firing.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengingatkan Menteri Bahlil untuk memastikan kelanjutan implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP), menjaga komitmen internasional, dan mempercepat transisi energi dengan menyiapkan proyek energi terbarukan yang layak didanai.

Secara keseluruhan, ketidakjelasan dana dan kebijakan yang belum konsisten menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pensiun dini PLTU, meskipun komitmen transisi energi terus digaungkan.

Menjalani hidup sebagai penulis sastra di Indonesia tak mudah. Royalti yang mereka terima relatif kecil. Itu pun masih dikejar pajak. Di sisi lain, karya-karya mereka terus dibajak di tengah banyaknya penerbit yang tutup. Penulis novel Maman Suherman (59) mengatakan, royalti 10 % saat ini belum ideal. Namun, kecilnya royalti bukan satu-satunya sumber persoalan yang dihadapi penulis di Tanah Air. Ekosistem perbukuan sedang tak baik-baik saja. Biaya produksi tinggi, sementara penjualan buku menurun. Banyak penerbit tutup. Ujungnya berdampak pada nasib penulis. ”Negara harus hadir dengan memberi subsidi untuk buku,” ujarnya di Jakarta, Rabu (21/5/2025). Subsidi bahan baku, seperti kertas dan tinta, bisa mengurangi biaya produksi dan menurunkan harga buku. Harapannya, penjualan meningkat. Dengan begitu, royalti yang diperoleh penulis pun bertambah. Pemerintah dapat membeli buku sastra untuk siswa dengan dana bantuan operasional sekolah (BOS) sehingga meningkatkan serapan buku.

”Masalahnya, ada yang belum tahu kalau dana BOS bisa dipakai untuk membeli buku fiksi,” ujarnya. Menurut Maman, Indonesia punya potensi pembaca buku, termasuk karya sastra, yang sangat besar. Terdapat 53 juta siswa di Indonesia, jika setiap siswa diwajibkan membaca tiga buku sastra dalam setahun, lebih dari 150 juta buku yang akan terserap. Penulis novel Re: itu juga menilai penerapan harga eceran tertinggi (HET) pembelian buku menggunakan dana BOS terlalu kecil, yaitu Rp 16.000-Rp 45.000. ”Kalau harganya segitu, mau dapat buku apa? Penulis yang dapat royalti 10 % juga enggak akan hidup,” ujarnya. Sejumlah penulis juga dikejar-kejar petugas pajak. Maman juga pernah mengalaminya. Masalah lain adalah pembajakan. Buku bajakan dijual bebas di toko-toko fisik dan lokapasar atau marketplace, yang merugikan banyak pihak, mulai dari penulis, penerbit, hingga negara. Buku orisinal sulit bersaing dengan bajakan yang jelas lebih murah. (Yoga)

Industri perhotelan dan restoran di Jakarta menghadapi masa sulit dalam beberapa tahun terakhir. Dihantam penurunan jumlah pengunjung hingga biaya operasional yang kian tinggi, PHK massal kian menghantui. Laporan Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPDPHRI) Jakarta menyebutkan, berdasarkan survei pada Apri l2025 terhadap 30 pemilik hotel dan restoran, sebanyak 96,7 % responden mengalami penurunan kunjungan pelanggan pada triwulan pertama 2025. Akibatnya, mayoritas pelaku usaha mulai melakukan efisiensi. Ketua BPD PHRI Jakarta, Sutrisno Iwantono menyatakan, tekanan datang dari berbagai arah. Penurunan okupansi, tidak terjadi secara tunggal, tapi dibarengi kenaikan biaya operasional yang signifikan. ”Tingkat hunian turun drastis, sementara biaya operasional naik tak terkendali. Ini kondisi yang sangat memberatkan dunia usaha,” ujar Sutrisno dalam diskusi secara daring, Senin (26/5).

Kenaikan biaya operasional yang signifikan meliputi tarif air PDAM yang naik 71 persen, harga gas melonjak 20 persen, serta upah minimum provinsi (UMP) yang meningkat 9 % tahun ini. Kesenjangan antara pendapatan yang menurun dan biaya yang terus meningkat membuat pelakuusaha sulit bertahan. Dari sisi tenaga kerja, 70 % pemilik hotel berencana mengurangi karyawan 10-30 %. Sebanyak 90 % responden survei telah mengurangijumlah pekerja harian. Sementara 37,7 % berencana mengurangi anggota staf tetap. ”Bahkan, kalau kita lihat di platform seperti OLX, banyak sekali hotel yang dijual. Ini menunjukkan pelaku usaha memang mengalami kesulitan mengelola usaha mereka,” ucap Sutrisno. Penyebab utama penurunan hunian ialah merosotnya kunjungan dari segmen pemerintah. (Yoga)

Peretasan situs, laman, ataupun akun media sosial milik lembaga pemerintah dan nonpemerintah masih marak terjadi. Situs ataupun akun media sosial itu bahkan dibajak dan dijadikan saluran untuk mempromosikan judi daring atau online. Serangan siber terhadap sejumlah lembaga itu menunjukkan lemahnya ketahanan digital negara dan absennya tanggung jawab pemerintah dalam melindungi data warganya. Peretasan salah satunya dialami situs Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) lembaga nonpemerintah di bidang kepemiluan. Tak hanya diretas, situs perludem.org dan rumahpemilu.org milik Perludem juga dibajak dan dijadikan laman promosi judi daring. Ihwal peretasan itu diumumkan melalui akun Instagram Perludem pada 25 Mei. Perludem meminta publik berhati-hati mengolah informasi dari dua laman tersebut karena tak lagi berada dalam penguasaan Perludem.

Peneliti Perludem, Iqbal Kholidin, menjelaskan, peretasan berulang kali dialami situs yang dikelola Perludem, kali ini, situs yang dibajak diarahkan ke domain luar negeri. Hingga kini, ia belum yakin siapa otak di balik peretasan. ”Rasanya kami tidak bikin konten sesuatu yang cukup tajam. Beberapa waktu lalu sempat pernah juga diserang, tetapi hackernya hanya mengubah tampilannya, namun sekarang mereka bisa ambil alih domain dan pindahkan servernya,” ujarnya di Jakarta, Senin (26/5). Peretasan pertama terhadap situs yang dikelola Perludem terjadi pada 16 April 2025. Peretas diduga menyisipkan skrip malware yang berdampak pada indeks laman di mesin pencari Google. Akibatnya, hasil pencarian terhadap Perludem menampilkan promosi iklan judi daring. Meski begitu, situs masih bisa diakses secara parsial. Pada 21 April 2025, peretas kembali menyusup dan mengubah kata sandi akses peladen dan mengambil alih domain perludem.org lalu memindahkannya ke penyedia layanan yang berbeda. (Yoga)

Dampak ekonomi dari pemangkasan suku bunga acuan tidak langsung dirasakan sektor riil, dan diperkirakan baru akan dirasakan setelah setahun. BI pada Mei 2025 kembali memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,5 %. Sejak awal tahun suku bunga telah dipangkas sebesar 50 bps. Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Solikin M Juhro mengatakan, transmisi atau penyesuaian suku bunga pasar terhadap suku bunga kebijakan memerlukan waktu, dimulai dari suku bunga pasar uang yang berubah dalam 2-3 bulan, suku bunga dana 5 bulan dan suku bunga kredit sekitar setahun. ”(Dampaknya) ke ekonomi, (membutuhkan waktu) sekitar 1,5 tahun, more or less, tergantung kemana. Kalau ke suku bunga pasar uang, bisa seketika, karena BI Rate, kan, tenor terendah dan tenor jangka pendek, itu bisa lebih cepat,” katanya di Jakarta, Senin (26/5).

Hasil Asesmen Transmisi Suku Bunga Kebijakan kepada Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Perbankan oleh BI menemukan, terjadi peningkatan SBDK pada Maret 2025 secara bulanan pada seluruh kelompok bank. Per Maret 2025, SBDK tercatat 9,25 % atau meningkat 12 bps dibanding Februari 2025, yang utamanya disumbang kelompok Bank Umum Swasta Nasional yang meningkat 21 bps, diikuti kelompok Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar 13 bps, Kantor Cabang Bank Asing sebesar 8 bps, dan BUMN sebesar 4 bps. Ini terjadi seiring moderasi pertumbuhan kredit sebulan terakhir. Menurut Solikin, pergerakan suku bunga perbankan dipasar dipengaruhi persaingan antar bank dalam menghimpun dana pihak ketiga (DPK) terutama dana murah, yang tak lepas dari tantangan perekonomian, seperti berkurangnya simpanan korporasi dan tabungan masyarakat kelas menengah bawah. (Yoga)

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa bukan organisasi masyarakat (ormas) yang ingin  diberantas oleh pemerintah, melainkan oknum-oknum yang melakukan aksi premanisme. Pernyataan ini disampaikan Hasan sebagai respons atas maraknya aksi premanisme  yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai anggota ormas. "Yang mau diatasi oleh premanisme itu adalah premanisme. Tindakan-tindakan premanisme," ucap Hasan. Hasan menekankan, masyarakat tidak boleh menyamaratakan aksi premanisme sebagai ciri dari semua ormas. Menurutnya, tindakan premanisme juga bisa dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak terafiliasi dengan organisasi resmi. Ia menjelaskan, ormas memiliki dasar hukum dan legalitas yang sah. Banyak organisasi resmi dan berkontribusi  positif yang termasuk dalam katagori ormas, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah. Atas dasar itu, Hasan mengimbau  masyarakat untuk tidak memukul rata bahwa ormas terafiliasi dengan aksi premanisme. Yang ditindak adalah oknum pelaku premanisme, bukan organisasi. Hasan juga mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan  instruksi tegas kepada kementerian terkait dan aparat penegak hukum memberantas premanisme hungga ke akar-akarnya. (Yetede)

Kebijakan pemerintah untuk memberikan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta atau Upah Minimum Provinsi (UMP) serta guru honorer, diperkirakan tidak  berdampak optimal terhadap peningkatan konsumsi masyarakat kelas menengah. Oleh karena itu pemerintah perlu menjaga keseimbangan  antara keberpihakan terhadap kelompok miskin dan keberlanjutan konsumsi kelompok produktif menengah, untuk menjaga fondasi pertumbuhan jangka menengah. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, BSU berperan sebagai jaring pengaman sosial sekaligus menstimulus konsumsi jangka pendek. Namun, karena batas  gaji maksimal  penerima berada berada pada Rp3,5 juta, maka kelompok yang masuk dalam segmen jelas menengah bawah hingga kelas menengah rentan  yang menghasilkan sedikit di atas ambang tersebut berisiko di atas ambang tersebut berisiko merasa tertinggak dan tidak terlindungi. Imbasnya, ini justru menciptakan ketimpangan kebijakan dalam kelas menengah itu sendiri. "Artinya, meskipun BSU bisa memperkuat konsumsi di segmen terbawah, pengaruhnya terhadap total konsumsi nasional akan akan terbatas jika segmen terbesar dari kelas menengah yakni pengeluran Rp 3 juta ke atas tidak ikut terdorong," kata Josua kepada Investor Daily. (Yetede)