Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses penyitaan aset PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) tidak akan mengganggu hak-hak pekerja yang tengah dalam proses pendataan dalam perkara kepailitan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menyatakan bahwa penyidik akan bersikap bijak dalam mengambil langkah hukum agar hak-hak pekerja tetap terlindungi.

Meski begitu, Kejaksaan Agung tetap berkomitmen untuk menuntut pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi ini guna memulihkan kerugian negara sebesar Rp692 miliar. Sejauh ini, telah ditetapkan tiga tersangka, yaitu eks Dirut Bank DKI Zainuddin Mappa, Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB Dicky Syahbandinata, serta eks Dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto.

Langkah tegas Kejaksaan ini mencerminkan komitmen penegakan hukum yang tetap memperhatikan aspek sosial, khususnya perlindungan terhadap para pekerja dalam proses hukum korporasi.

Tim Investigasi Kompas menemukan fenomena bisnis ulasan yang terindikasi palsu di lokapasar. Ulasan seperti ini muncul pada forum ulasan produk kecantikan, produk anak, fashion dan Google Review. Praktik ini dilakukan sekelompok orang yang dibayar dan digerakkan untuk membeli produk-produk tertentu di toko da-ring. Mereka diminta memberi ulasan baik dan rating tinggi disertai unggahan barang yang diulas di media sosial (medsos).  mereka berasal dari komunitas buzzer. Jasa rekayasa pembelian dan ulasan itu ditawarkan secara terbuka di iklan-iklan internet, seperti yang disediakan agensi LC. Dalam iklan mereka, agensi di Tangerang, Banten, ini menyediakan paket dari Rp 99.000 hingga Rp 50 juta. Paket Rp 99.000 terdiri dari satu ulasan disertai satu hingga 10 produk terjual. Paket tertinggi, yakni Rp 50 juta, menjanjikan 1.000 ulasan disertai 1.000-10.000 paket terjual.

”Kami pakai orang asli, bukan bot. Mereka benar-benar pesan barang di market place, lalu fee dan reimburse harga barang dilakukan setelah pekerjaan selesai,” kata pemilik LC, ibu muda SK (30) di Tangerang, Kamis (22/5). Pembelian barang oleh tim buzzer dilakukan agar transaksi dan ulasan yang diberikan terkesan asli. ”(Praktik) ini dirahasiakan karena tujuannyamembangun trust pembeli. Kalau orang tahu, mereka pasti tak percaya ulasan lagi,” katanya. Jasa ulasan di LC dibanderol Rp 20.000-Rp 15 juta per paket.Paket Rp 20.000 berisi satu ulasan disertai 1-10 pemesanan. Paket Rp 15 juta menawarkan 1.000 ulasan serta 1.000-100.000 transaksi. Proses pengerjaan berkisar 30-60 hari. Terdapat keterangan ”budget perputaran produk”, yang menjelaskan bahwa dana pembelian akan dikembalikan ke pemilik toko. Artinya, transaksi tetap tercatat di sistem loka pasar, tetapi produk tidak pernah benar-benar dikirim atau digunakan. (Yoga)

Tingginya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk fasilitas para pejabat tahun 2026 menjadi ironi di tengah kebijakan efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo. Menkeu Sri Mulyani menerbitkan Peraturan Menkeu No 32/2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, pada 20 Mei 2025, yang menetapkan biaya sewa kendaraan operasional pejabat eselon I atau setara dirjen dan deputi senilai Rp 18,72 juta per unit per bulan. Sewa tiap kendaraan per bulan untuk pejabat eselon II bergantung pada wilayah, misalnya di Aceh Rp 18,72 juta, Jakarta Rp 13,25 juta dan Jateng Rp 14,87 juta. Selain itu, standar biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat eselon I sebesar Rp 931,648 juta per unit. Pejabat eselon II mendapat jatah kendaraan dinas dengan nilai berbeda sesuai wilayah. Di Jakarta, standar itu Rp 731,123 juta per unit.

Untuk rapat koordinasi, rapat tingkat menteri, wakil menteri, eselon I atau setara diberi alokasi Rp 118.000 per orang per kali makan dan kudapan Rp 53.000 per orang per kali makan. Pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen PH & H Public Policy Interest Group, Agus Pambagio, menilai, tingginya standar yang ditetapkan untuk fasilitas pejabat menunjukkan kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo masih sebatas omon-omon atau belum diterapkan. ”Karena standar (biaya) yang digunakan sebelumnya (2025) sudah tinggi, tentu pengadaan (tahun berikutnya pada 2026) akan mengikuti ditambah sekian persen,” ujarnya, Minggu (1/6). Masalahnya, sejak awal menjabat, Presiden Prabowo meminta para menteri dan kepala lembaga untuk bekerja dengan efisien.

Kegiatan tak penting tak perlu diadakan. ”Yang penting kita bekerja dengan efisien, tidak seenaknya. Saya minta Menkeu, semua menko, semua menteri telusuri lagi alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA. Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi,” kata Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana di Kantor Presiden, 23 Oktober 2024. Standar biaya pengadaan kendaraan pejabat eselon I dinilai berlebihan. Mobil dengan harga di bawah Rp 500 juta dinilai sudah cukup memadaiuntuk pejabat dan bahan bakarnya pun irit. Fasilitas yang lebih sederhana sekaligus menunjukkan empati kepada ASN lain yang tidak mendapat fasilitas mewah. (Yoga)

Indonesia kini bisa memproduksi alat computed tomography scan di dalam negeri dan menjadi yang pertama di ASEAN. Ini menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada impor alat kesehatan dan membangun ekosistem teknologi kesehatan sendiri. CT scan lokal dirakit GE Health Care bersama PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) melalui anak usahanya, PT Forsta Kalmedic Global (Forsta), yang pertama kali diluncurkan di pabrik PT Forsta di Gunung Sindur, Bogor, Jabar, pada Senin (2/6). Dirjen Farmasi dan Alkes Kemenkes, Lucia Rizka Andalusia mengungkapkan, selama ini, alat kesehatan di Indonesia bergantung pada impor hingga 54,4 %. Alat CT scan bahkan 100 % diimpor dari luar negeri senilai Rp 682,5 miliar. ”CT scan ini masih sedikit rumah sakit yang memiliki. Diharapkan dengan adanya produksi lokal, dapat lebih cepat mengisi kebutuhan di rumah sakit,” katanya. Menurut Rizka, CT scan termasuk 10 perangkat medis yang diprioritaskan pemerintah untuk diproduksi di dalam negeri.

CT scan juga termasuk satu dari tiga alat kesehatan berteknologi tinggi, selain MRI (magnetic resonance imaging) dan PET scan (positron emission tomography). Hadirnya CT scan lokal, mendukung kebijakan tersebut sekaligus meletakkan dasar bagi inovasi masa depan dan kemandirian layanan kesehatan yang lebih besar. Harapannya, perusahaan tidak hanya merakit,tapi juga mengembangkan diriagar bisa memproduksi CT scan secara keseluruhan. Khusus untuk CT scan, Kemenkes mencatat pemerintah membutuhkan 306 CT scan yang tersebar di fasilitas kesehatan seluruh Indonesia hingga tahun 2027, untuk diagnosis dan pemantauan berbagai kondisi medis, termasuk kanker, penyakit jantung, dan gangguan neurologis. Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kemenperin, Solehan mengungkapkan, nilai impor CT scan memuncak pada 2022 hingga Rp1,05 triliun. Produksi CT scan lokal dapat memperkecil nilai impor pada tahun ini.

CEO GE Health Care Indonesia, Kriswanto Trimoeljo juga mengungkapkan, pasar CT scan di dalam negeri mencapai 3.000 rumah sakit. Selain itu, 1.300 CT scan yang sudah ada berpotensi diperbarui atau dilengkapi dengan teknologi terkini. Direktur Forsta, Yvone Astri Della Sijabat menyatakan, perusahaannya tengah memasukkan CT scan kedalam proses tender yang dibutuhkan rumah sakit pemerintah pusat dan daerah. CT scan ini memenuhi standar tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 25 % sesuai Perpres No 46 Tahun 2025. PT Forsta mampu memproduksi 52 unit CT scan pertahun atau 1 unit per minggu. Satu unit dirakit dalam waktu 1-4 hari dan pengujian memakan waktu tiga hari. Kapasitas produksi ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan target pemerintah. (Yoga)

OJK meminta lembaga jasa keuangan terus mencermati kemampuan bayar debitor sembari tetap melakukan asesmen atas berbagai risiko ke depan. Ini mempertimbangkan kondisi ketidakpastian yang dipicu dinamika perdagangan global, geopolitik dan suku bunga tinggi. Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Mei 2025, secara virtual, Senin (2/6). Ia mengingatkan berbagai risiko yang muncul akibat perlambatan ekonomi, tingginya suku bunga, dan dinamika global lainnya, seperti perundingan dagang AS. ”Maka, perlu terus dicermati dampak hal tersebut kepada kinerja debitor dan sektor jasa keuangan Indonesia. Lembaga Jasa Keuangan diminta untuk terus melakukan asesmen komprehensif agar kedepan mampu mengambil langkah mitigasi yang diperlukan,” katanya.

Merujuk data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, posisi utang luar negeri Indonesia pada triwulan I-2025 sebesar 430,4 miliar USD atau Rp 7.015 triliun setara kurs Rp 16.300 per USD, tumbuh 6,4 % secara tahunan, lebih tinggi dibanding triwulan IV-2024 yang tumbuh 4,3 %. Hampir separuhnya berasal dari utang pemerintah yang tercatat sebesar 206,9 miliar USD atau Rp 3.372 triliun. Posisi utang pemerintah pada triwulan I-2025 meningkat 7,6 % secara tahunan, lebih tinggi dibanding triwulan IV-2024 yang tumbuh 3,3 %. Sementara, total utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun. Puncak pembayaran utang atau pembayaran tertinggi selama tahun ini diperkirakan terjadi pada Juni dengan total Rp 178,9 triliun. Di sisi lain, posisi utang luar negeri swasta pada triwulan I-2025 tercatat sebesar 195,5 miliar USD atau Rp 3.186 triliun, terkontraksi 1,2 % secara tahunan.

Hal ini malah lebih rendah dibanding kontraksi pada triwulan sebelumnya, di 1,6 %. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menyampaikan, utang luar negeri pemerintah masih didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) yang cenderung dimiliki investor asing, sehingga rentan terjadi tren pembalikan arus keluar seketika apabila terjadi perubahan sentimen pasar global. ”Ketika sentimen risk-off meningkat akibat eskalasi perang dagang atau geopolitik, investor asing dapat menarik dana dari pasar SBN Indonesia, memicu pelemahan rupiah dan tekanan terhadap APBN melalui beban pembayaran utang yang meningkat,” katanya. Risiko lebih tinggi justru mengancam sektor swasta, terutama perusahaan non lembaga keuangan yang masih mengandalkan pasar domestik dan memiliki pendapatan dalam rupiah, tapi memiliki utang dalam bentuk dollar. (Yoga)

PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) makin kokoh menancapkan posisinya di industri farmasi nasional, seiring  mulai beroperasinya fasilitas produksi Computed Tomolgraphy (CT) Scan pertama di Indonesia, milik perseroan, Aksi strategis ini menjadi tonggak baru dalam diversifikasi bisnis Kalbe di sektor teknologi medis, sekaligus membuka potensi sumber pertumbuhan pendapatan jangka panjang. Presiden Direktur kalbe Farma Bernadette Ruth Irawati Setiady menjelaskan, fasilitas produksi CT Scan tersebut dioperasikan oleh cicit usaha Kalbe, PT Forsta Kalmedic Global (Forsta), yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat. Perseroan telah mengalokasikan belanja modal sebesar Rp260 miliar untuk mendirikan dan mengembangkan fasilitas produksi alat kesehatan tersebut. "Kami telah memulai invetasi sejak dua tahun lalu, dan dalam beberapa tahun ke depan, investasi akan terus bergulir seiring pengembangan alat kesehatan (alkes) berteknologi tinggi lainnya," ujar Irawati. langkah Kalbe Farma ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam menguranngi ketergantungan impor alat kesehatan. Kementerian Kesehatan dan kementerian Perindustrian mencatat bahwa 100% kebutuhan alat CT Scan nasional masih bergantung pada impor, dengan nilai pembelian pada 2023 mencapai hampir Rp 800 miliar. (Yetede)

Di tengah tantangan geopolitik dan ekonomi global, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang, dengan tingkat pengangguran sarjana tertinggi sebesar 14,6%. Kondisi ini memicu keprihatinan, terutama karena proyeksi IMF menunjukkan tingkat pengangguran Indonesia bisa naik ke level 5%, tertinggi di Asia Tenggara.

Sementara itu, dalam dokumen visi-misi “Prabowo-Gibran 2024: Bersama Indonesia Maju”, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menciptakan 19 juta lapangan kerja baru dalam lima tahun ke depan, atau sekitar 3,86 juta pekerjaan per tahun. Tantangan besar ini menuntut strategi inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, terutama Artificial Intelligence (AI).

AI dianggap bukan hanya sebagai ancaman terhadap pekerjaan tradisional, tetapi juga sebagai peluang besar penciptaan jenis pekerjaan baru di berbagai sektor. Posisi seperti AI engineer, data scientist, prompt engineer, hingga AI ethics specialist akan sangat dibutuhkan. Di sektor industri, pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga keuangan, AI mampu menciptakan efek berganda dalam bentuk pekerjaan baru melalui optimalisasi dan otomatisasi.

Untuk mendukung hal ini, pemerintah perlu mempercepat integrasi AI ke dalam sistem pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi, serta memastikan pembangunan infrastruktur digital dan pusat data AI lokal. Kebijakan tegas soal AI berdaulat (sovereign AI) penting agar kekayaan data dan kearifan lokal Indonesia tidak tergadaikan oleh pihak luar. Inisiatif seperti AI Experience Center oleh Indosat, yang terbaru diresmikan di Jayapura pada 21 Mei 2025, menjadi langkah awal positif.

Dengan pendekatan tepat, ekosistem AI dapat menjadi katalis transformasi ekonomi nasional, mengurangi pengangguran, serta menjadikan Indonesia pemain penting dalam revolusi teknologi global.

Arah dan masa depan pengembangan kecerdasan artifisial (AI) di Indonesia kini berada pada titik krusial. Di tengah geliat transformasi digital nasional, perlu pendekatan yang mengedepankan aspek teknologi, juga aspek manusiawi. Berpusat pada manusia (Human centered) menjadi kunci utama membangun ekosistem AI yang inklusif, etis dan berkelanjutan. Pendekatan ini menjadi pokok bahasan webinar bertema “Humanizing Artificial Intelligence: Peta dan Masa Depan Ekosistem Kecerdasan Buatan Indonesia” yang digelar Pusat AI ITB, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB (STEI ITB), Sabtu (31/5). Melalui diskusi lintas sektor yang menghadirkan akademisi, praktisi, industri, dan masyarakat sipil, acara ini menegaskan bahwa AI yang berpihak pada kemanusiaan bukan sekadar idealisme, melainkan keharusan. AI memiliki potensi luar biasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Diperkirakan, teknologi ini dapat menyumbang hingga 366 miliar USD atau 12 % PDB Indonesia pada 2030.

Potensi ini dibayangi tantangan, berupa ketimpangan akses teknologi yang memperlebar kesenjangan digital, ketergantungan pada teknologi asing, hingga kekhawatiran akan erosi nilai-nilai manusia dalam sistem algoritma. Dari studi UNESCO tahun 2024, kesiapan SDM Indonesia mengadopsi AI masih rendah. Mayoritas masyarakat kita masih sebagai pengguna, bukan produsen AI. Ditambah lagi, sistem AI yang ada saat ini sebagian mengadopsi norma-norma yang belum tentu sejalan dengan jati diri dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pengembangan AI di Indonesia seharusnya tidak bertujuan menggantikan manusia, tetapi memperkuat kapasitas dan martabat manusia. Hal ini disampaikan secara tegas oleh Dekan STEI ITB Tutun Juhana. “Prinsip human centered AI bukan jargon, melainkan keniscayaan. Ini berarti AI harus transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, pengguna punya pemahaman atas cara kerja sistem, dan AI harus mendukung keputusan yang etis dan adil,” ujarnya. (Yoga)

Tarif buzzer atau pendengung sangat bervariasi. Rentangnya puluhan ribu hingga miliaran rupiah. Berdasarkan penelusuran Kompas, uang miliaran rupiah mengalir ke rekening buzzer kelas kakap. Sementara di level bawah, buzzer cilik mengejar uang receh. Menjelang subuh, akhir April2025, Irwan (nama samaran) membuka buku rekening bank atas namanya, yang terdapat dua transaksi jumbo pada 2024 dan awal 2025. Tahun lalu, uang yang masuk ke rekeningnya Rp 6 miliar. Transaksi berikutnya, awal tahun ini, Rp 1 miliar. Uang miliaran rupiah dari dua transaksi tersebut untuk pembayaran proyek buzzer terkait isu politik. Ia memperlihatkan sejumlah dokumen perencanaan proyek buzzer untuk swasta, korporasi besar, politisi, serta sejumlah instansi.

Di dokumen itu ada rencana anggaran dan berkas tagihan proyek buzzer bagi korporasi besar. Nilai proyeknya dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Di masa jayanya, Irwan sebagai koordinator buzzer bisa meraih Rp 400 juta per bulan. Ada kalanya, ia berstatus perantara saja dengan mengambil margin keuntungan. ”Bisnis buzzer ini tak jelas antara halal atau haramnya. Namun, ini kerjaan yang ’mikir’. Saya harus menganalisis data, paham konteks politiknya, harus tahu siapa pihak terkaitnya,” ujarnya. Jika ia menerima proyek buzzer dengan nilai Rp 1 miliar, Irwan dan tim setidaknya kecipratan Rp 800 juta, sisanya jatah perantara, orang yang punya akses langsung ke sumber proyek. Dalam dunia buzzer, posisi sangat menentukan. Semakin rendah kastanya, bayaran kian kecil. Contohnya operasi menggarap sebuah isu agar jadi trending topikdi aplikasi X (dulu Twitter).

Misalnya, perantara menjual harga untuk sebuah trending topik ke pemesan sebesar Rp 150 juta per jam.” Dari Rp 150 juta itu, yang sampai ke buzzer tingkat bawah hanya Rp 5 juta-Rp8 juta. Orang yang tugasnya bikin akun hanya kebagian Rp 200.000-Rp 300.000,” katanya. Beda nasib dengan Irwan, AE, Perempuan Jakarta Selatan yang menekuni pekerjaan buzzer selama lima tahun terakhir, sekarang punya standar honor minimal Rp 300.000. Ia pernah kerja sebagai buzzer komentar dengan bayaran Rp 5.000 per komentar. Seiring meningkatnya jumlahpengikut di media sosialnya, ia naik kelas. Di Instagram, pengikutnya 25.000 akun. Ia menunjukkan sejumlah grup tawaran kerja buzzer untuk mempromosikan program instansi dengan bayaran Rp 100.000, Rp 50.000 dan Rp 40.000 dengan syarat calon peserta mempunyai minimal pengikut 500 di Instagram atau Tiktok. (Yoga)