Tengkes di Indonesia mengancam mutu SDM. Penurunan prevalensi tengkes yang tak merata perlu pendekatan khas sesuai kondisi daerah. Pemerintah mengumumkan prevalensi tengkes di Indonesia pada 2024 sebesar 19,8 % atau turun 1,7 % dari tahun sebelumnya. Ini pertama kali Indonesia mencapai target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa tengkes harus dibawah 20 %. Capaian Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 itu membaik signifikan dibanding lima tahun sebelumnya yang tercatat 27,7 %. Secara absolut, angka tengkes atau stunting turun dari 4,8 juta anak pada 2023 menjadi 4,4 juta anak pada 2024. Namun, penurunan prevalensi tengkes ini tak merata. Di 11provinsi, angkanya meningkat, bahkan di tiga provinsi naik signifikan, yakni Riau naik 6,5 %, NTB naik 5,2 % dan Sulbar naik 5,1 % (Kompas.id,6/6/2025). Prevalensi tengkes tak merata, 26 provinsi memiliki prevalensi tengkes amat tinggi, bahkan disejumlah provinsi di atas 30 %. Yakni Papua Pegunungan, NTT, Sulbar dan Papua Tengah.

Stunting menggambarkan defisiensi gizi kronis pada periode emas kehidupan, dari masa kehamilan sampai dua tahun pertama kehidupan anak yang berakibat gagal tumbuh kembang anak balita, berisiko menimbulkan gangguan perkembangan fisik dan kognitif permanen serta memicu penyakit metabolik di masa dewasa. Dampaknya, selain pada tingkat individu, meluas ke aspek ekonomi nasional melalui peningkatan biaya layanan kesehatan dan penurunan produktivitas pada masa depan. Pemerintah menekan prevalensi tengkes dengan intervensi gizi spesifik berfokus pada sektor kesehatan dari masa kehamilan sampai ibu melahirkan dan menyusui, meliputi peningkatan nutrisi ibu hamil, mendorong pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI dan imunisasi lengkap. Juga intervensi gizi sensitif meliputi pembangunan diluar sektor kesehatan, berupa penyediaan akses air bersih dan sanitasi, fortifikasi bahan pangan, dan pendidikan pengasuhan pada orangtua. (Yoga)

Penolakan terhadap aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, kian meluas. Selain warga, elemen masyarakat dan pegiat pariwisata turut menyatakan keprihatinan terkait dugaan pencemaran lingkungan di Raja Ampat akibat pertambangan nikel. Kristian Sauyai (41) warga asli sekaligus pegiat pariwisata Raja Ampat, mengungkapkan keprihatinan terhadap aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat. Pemerintah harus melihat secara menyeluruh potensi dampak dari aktivitas pertambangan, sebab ekosistem pulau-pulau kecil yang mengitari Raja Ampat merupakan kesatuan yang saling terkait. Kekayaan bahari Raja Ampat sudah sejak lama menjadi penopang perekonomian warga asli setempat. Selain memanfaatkan geliat pariwisata, masyarakat juga menggantungkan nasib pada hasil laut Raja Ampat yang masih terjaga. Namun, munculnya aktivitas pertambangan di Raja Ampat, merusak keindahan alam dan ekosistem yang selama ini menjadi kebanggaan.

Sementara kesadaran masyarakat setempat untuk melindungi lingkungan masih terbatas. ”Kami belum pastikan yang kemarin bersuara (mendukung tambang) warga asli atau bukan. Namun, kalau bekerja di tambang, pasti mereka menolak tambang ditutup. Di sisi lain, masyarakat harus sadar dampak yang lebih besar nanti,” ucap Kristian, Senin (9/6). Ronisel Mambrasar (33), tokoh pemuda yang tergabung dalam Aliansi Jaga Alam Raja Ampat (Aljara) berharap, masyarakat sadar bahwa kehadiran tambang lebih banyak mendatangkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Dampak lingkungan dan kesehatan yang buruk akibat aktivitas pertambangan di daerah lain dapat menjadi pelajaran di Raja Ampat. ”Perlu kita suarakan bersama bahwa ada dampak yang besar di masa depan berkepanjangan. Dari berbagai penelitian ebih banyak dampak buruknya,” ujar Ronisel. (Yoga)

Penyelenggaraan sertifikasi dosen tahun ini ditingkatkan jumlahnya dari 9.000 dosen menjadi 15.000 dosen. Dengan regulasi baru yang lebih fleksibel dalam eligibilitas, pemeringkatan dan batas usia, diharapkan terjaring lebih banyak lagi dosen profesional yang kompeten. Sertifikasi dosen dilakukan pemerintah setiap tahun dengan menetapkan kuota dosen dan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen. Para dosen pegawai negeri dan swasta yang lolos program ini akan mendapat tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok per bulan. Koordinator Nasional Aliansi Dosen ASN di Lingkungan Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi) Anggun Gunawan, mengatakan, sertifikasi dosen semestinya menjadi cara untuk meningkatkan kompetensi dosen sehingga memiliki kemampuan mengajar berkualitas.

”Sayangnya, berbagai persyaratan selama ini bukan hanya menyulitkan, melainkan sekadar formalitas,” kata Anggun, Senin (9/6) di Jakarta. Sertifikasi dosen tidak boleh dipahami sekadar penambah pendapatan, melainkan merupakan pelatihan berkala untuk meningkatkan metode pembelajaran dan profesionalitas pengajaran dosen. Hal lain yang disoroti ialah seberapa besar komitmen pemerintah menanggung anggaran sertifikasi dosen untuk lebih dari 300.000 dosen. ”Seharusnya, sertifikasi dosen dipisahkan dari aspek finansial. Penyelenggaraannya lebih difokuskan pada peningkatan kualitas pengajaran. Harusnya kesejahteraan untuk dosen tak perlu embel-embel sertifikasi dosen, tapi menjadi item tersendiri sesuai performa dosen,” tuturnya. (Yoga)

Dua tahun sejak UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ditetapkan pada 17 Oktober 2022, lembaga pengawas pelindungan data pribadi belum terbentuk. Akibatnya, jutaan data pribadi masyarakat bocor terus setiap tahun. Pasal 58 UU No 27 Tahun 2022 mengamanatkan pembentukan lembaga pelindungan data pribadi paling lama dua tahun sejak UU berlaku. Sesuai Pasal 60 UU No27/2022, lembaga pengawas pelindungan data pribadi memiliki 15 kewenangan, di antaranya menetapkan kebijakan, pengawasan kepatuhan pengendali data pribadi, menerima aduan dugaan pelanggaran, dan menjatuhkan sanksi administratif. Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Parasurama AT Pamungkas, Senin (9/6) di Jakarta, berpendapat, tidakjelasnya kapan lembaga terbentuk berdampak pada pemenuhan hak-hak subyek data. Standar kepatuhan pelindungan data pribadi yang wajib dipenuhi industri juga tak jelas.

”Apabila standar kepatuhan belum jelas dan belum ada lembaga yang menjelaskan hal tersebut, pemenuhan terhadap hak-hak subyek data menjadi dipertanyakan. Ketidakjelasan ini membuat penegakan hukum relatif lebih sukar,” ujarnya. Sejak UU No 27 Tahun2022 berlaku, sedikitnya 668 juta data pribadi bocor, yang berasal dari enam pengendali data, baik penyelenggara sistem elektronik (PSE) privat maupun publik. Dari 668 juta data bocor itu, 44 juta data pribadi diduga berasal dari aplikasi My Pertamina yang bocor pada November 2022. Ada pula 15 juta data bocor pada insiden Bank Syariah Indonesia pada Mei 2023. Kebocoran data lainnya adalah 35,9 juta data pada My Indihome pada Juni 2023 dan 34,9 juta data pada Ditjen Imigrasi pada Juli 2023. Sebanyak 337 juta data bocor pada Kemendagri, Juli2023 dan 252 juta data bocor dari sistem informasi daftar pemilih KPU pada November 2023 (Kompas,21/8/2024). (Yoga)

Memasuki panen raya pada Desember 2024, sebanyak 299 nelayan pembudidaya kerang dara (Anadara sp) di Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara, Kaltim, malah gagal panen. Hal itu dialami serentak warga di enam desa. ”Total kerugian Rp 69 miliar,” ujar M Yusuf (28) salah satu pembudidaya kerang dara di Muara Badak, Kamis (5/6). Kondisi ini telah diadukan warga ke pemerintah setempat. Warga menduga kematian massal kerang dara atau kerang darah ini dipicu aktivitas pengeboran minyak PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS). Perusahaan itu satu-satunya yang masih beroperasi di sekitar tambak warga.

Lantaran dalam sejumlah diskusi antara pemerintah, warga, dan PT PHSS tak menemui titik temu, warga yang tergabung dalam Koalisi Peduli Nelayan Kerang Dara Muara Badak melaporkan PHSS ke Polda Kaltim pada 5 Juni 2025. Nurhani (43) pembudidaya kerang dara, mengatakan, ia dan sejumlah warga memulai usaha ini pada 2017. Semula, mereka hanya memenuhi pasar lokal di Kaltim. Lalu, mereka meluaskan pasar sampai ekspor ke Thailand dan Singapura. Pesisir Muara Badak cocok untuk pertumbuhan kerang dara karena tutupan mangrove yang baik dan menguntungkan secara ekonomi. Budidaya kerang dara tak perlu pakan. Kerang dara mencari pakan secara mandiri dengan memakan plankton yang terseret arus air.

Untuk itu, kualitas lingkungan tempat budidaya sangat berpengaruh. Di sisi lain, margin antara modal dan keuntungan tinggi. ”Bibit isinya 1.300 kerang per kg. Ketika panen, hasilnya 80 biji kerang per kg. Satu ton bibit bisa menghasilkan 5 ton kerang siap jual. Kalau sedang bagus, hasilnya bisa sampai 7 ton,” ujar Nurhani. Sebelum gagal panen, Nurhani bermodal Rp 300 juta untuk modal bibit yang disebar ke tujuh petak tambak. Ia pernah panen dengan omzet Rp 2 miliar. Dengan adanya gagal panen massal, ia merugi sampai Rp 2 miliar. Sebab, ia juga berperan sebagai pengepul. Kerang dari nelayan harus dibayar, sedang ketika diekspor, pembeli tak mau membayar. ”Karena kerangnya mati, tidak segar. Bau juga,” katanya. (Yoga)

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dari berbagai lembaga internasional dan otoritas domestik menunjukkan tren pemangkasan. Besarnya tekanan global dan penurunan produktivitas dalam negeri, yang diperparah gelombang PHK, membuat pertumbuhan konsumsi sulit terdongkrak. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia dan BI kompak memperkirakan laju ekonomi Indonesia tahun depan di bawah 5 %, lebih rendah dari target optimistis pemerintah sebesar 5,2 %. OECD, dalam laporan Eco-nomic Outlook edisi Juni 2025, menurunkan proyeksi pertumbuhan Indonesia tahun depan dari 4,9 % jadi 4,7 %, yang merupakan kali kedua dalam tahun berjalan setelah Maret lalu OECD memangkas proyeksi 2025 dari 5,2 persen ke 4,9 %. OECD menyoroti turunnya kepercayaan bisnis dan konsumen akibat ketidakpastian fiskal dan tingginya biaya pinjaman, yang berpotensi menekan konsumsi serta investasi swasta.

Pelemahan harga komoditas dan memanasnya tensi perdagangan global turut membebani ekspor Indonesia. Dua bulan sebelumnya, Bank Dunia dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025 memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1 % menjadi 4,7 % untuk 2025 dan memperkirakan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berada di kisaran 4,8 % hingga 2027. Bank Dunia menyebut penurunan harga komoditas, ketidakpastian kebijakan global dan hambatan struktural domestik menjadi faktor utama perlambatan pertumbuhan. IMF juga merevisi turun proyeksi pertumbuhan Indonesia menjadi 4,7 % dalam World Economic Outlook edisi April 2025, selaras dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi negara ASEAN-5 yang menurun signifikan dari 3,6 % pada 2024 menjadi 3 % pada 2025. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, proyeksi dari sejumlah lembaga internasional lebih realistis ketimbang target pemerintah. (Yoga)

Dalam kondisi panen melimpah, harga beras di sejumlah daerah di Jatim justru malah naik. Kondisi ini membuat masyarakat terbebani. Ironisnya, petani tak ikut menikmati kenaikan harga beras, karena umumnya telah menjual stok gabah untuk menyiapkan produksi musim tanam padi saat ini. Petani berharap agar pemerintah tak lantas tergoda untuk mengekspor beras. Walakin, pemerintah mengklaim Perum Bulog memiliki cadangan beras hingga 3,7 juta ton. Petani lebih berharap, pemerintah dapat menstabilkan harga beras terlebih dahulu. Sebab, seperti masyarakat umumnya, kini petani juga ikut membeli beras karena stok gabah yang dimiliki telah dijual pada musim panen lalu. Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Pemprov Jatim per Minggu (8/6) menunjukkan, harga rata-rata beras medium di 38 kabupaten/kota mencapai Rp 12.566 per kg.

Untuk beras premium, rata-rata harga Rp 14.667 per kg. Padahal, pertengahan Mei lalu, harga beras medium masih tercatat Rp 12.448 per kg dan beras premium Rp 14.483 per kg. Kenaikan paling tajam terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Selama empat hari terakhir, beras kelas medium naik dari Rp13.250 menjadi Rp 13.500 per kg. Sementara, harga beras premium naik Rp 1.000 per kg dari Rp 15.250 menjadi Rp 16.250 per kg. Padahal, jumlah produksi gabah kering panen (GKP) di Jatim pada Januari-Juni 2025, meningkat dari 6.684.299 ton menjadi 7.529.028 ton atau naik 12,64 %. Produksi gabah kering giling (GKG) pun naik dari 5.559.415 ton menjadi 6.261.989 ton. Adapun produksi beras meningkat dari 3.210.118 ton menjadi 3.615.707 ton dalam periode yang sama. (Yoga)