Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menindaklanjuti rencana perubahan batas minimal luas tanah dan luas lantai rumah subsidi. Hunian yang lebih kecil dinilai dapat memberi lebih banyak opsi bagi masyarakat untuk memperoleh tempat tinggal. Jika diterapkan, kebijakan ini hanya akan berlaku di kota-kota metropolitan, seperti Jakarta, Surabaya dan Bandung. Ketentuan perubahan standar ukuran rumah subsidi tercantum dalam draf Keputusan Menteri PKP No/KPTS/M/2025 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai dan Batasan Harga Jual Rumah dalam Pelaksanaan Kredit atau Pembiayaan Perumahan dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan. Dalam draf terbaru ini, batas minimal luas tanah rumah subsidi dipangkas dari minimal 60 meter persegi menjadi 25 meter persegi.

Luas lantai bangunan juga berkurang dari minimal 21 meter persegi menjadi 18 meter persegi. Meski demikian, besaran maksimal luas rumah subsidi tidak berubah. Luas tanah maksimum tetap 200 meter persegi dan luas lantai paling besar 36 meter persegi. ”Zamannya sudah berubah. Generasi milenial jugamenginginkan yang lebih simpel, tapi lebih dekat ke (pusat) aktivitas. Itu yang kami coba jawab dari permasalahan ini,” ujar Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati di Jakarta, Kamis (12/6). Bila kedepannya model rumah ini tidak dapat digolongkan sebagai rumah subsidi, Kementerian PKP tetap melanjutkannya sebagai rumah komersial. Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan, tanahdiperkecil agar masyarakat perkotaan dapat menjangkau rumah bersubsidi. Sebab, rumah subsidi lebih banyak diakses di luar kota besar. (Yoga)

Presiden Prabowo memutuskan untuk menaikkan gaji hakim dengan harapan lembaga peradilan bebas dari korupsi. Keputusan menaikkan gaji hakim itu disampaikan Presiden Prabowo saat mengukuhkan 1.451 hakim pengadilan tingkat pertama pada empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (12/6). Persentase kenaikan gaji hakim diputuskan bervariasi dengan kenaikan tertinggi 280 % untuk hakim dengan golongan paling yunior. ”Saya, Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280 %,” ujar Presiden. Prabowo menuturkan, semua hakim akan mendapatkan kenaikan gaji secara signifikan. Kenaikan gaji tertinggi akan diberikan kepada golongan hakim paling yunior.

Kenaikan gaji hakim itu, menurut Presiden, sudah mempertimbangkan keuangan negara. Kenaikan gaji diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sehingga hakim tak bisa disuap. Hakim mesti menjadi pengadil yang tidak bisa digoyahkan dan tidak bisa dibeli dengan uang. Apalagi, hakim benteng terakhir keadilan. Ketua MA Sunarto mengingatkan, lembaga peradilan masih menghadapi tantangan menurunnya tingkat kepercayaan publik akibat praktik korupsi oleh sejumlah oknum hakim dan pejabat pengadilan. Ia meminta para hakim muda menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. (Yoga)

Pemprov Daerah Khusus Jakarta tengah menyiapkan regulasi baru terkait KawasanTanpa Rokok melalui penyusunan Raperda. Regulasi ini bertujuan mengatur lokasi dilarang merokok sekaligus menetapkan sanksi administratif bagi pelanggarnya. Penyusunan rancangan perda ini merupakan langkah lanjutan untuk memperkuat kebijakan yang ada sebelumnya, yaitu Pergub No 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok, yang diperbarui melalui Pergub No 88/2010. Gubernur Jakarta Pramono Anung, Kamis (12/6) menekankan, raperda bukan untuk melarang warga merokok, melainkan mengatur di mana dan kapan merokok diperbolehkan. Fokus utamanya adalah mencegah merokok di tempat-tempat umum yang padat orang, seperti gedung perkantoran, pusat perbelanjaan dan tempat hiburan. Menurut Pramono, larangan merokok di area terbuka sudah diterapkan di beberapa negara maju.

Kota-kota besar, seperti Tokyo (Jepang), Seoul (Korsel) dan San Jose (Kosta Rika) telah lebih dahulu mengimplementasikan larangan merokok di tempat hiburan, seperti bar, klub malam dan diskotek. Salah satu hal yang masih dalam pembahasan raperda ini ialah besaran denda yang akan dikenakan bagi mereka yang melanggar aturan merokok di kawasan terlarang. Proses diskusi terkait denda akan melibatkan berbagai pihak, termasuk DPRD Jakarta dan masyarakat, agar aturan ini benar-benar bisaditerima dengan baik. Raperda ini juga bertujuan melindungi kelompok rentan terhadap dampak merokok, seperti anak-anak di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil. Kadis Kesehatan Daerah Khusus Jakarta, Ani Ruspitawati menjelaskan, denda yang dikenakan untuk pelanggaran merokok mulai Rp 250.000 hingga Rp 50 juta. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada ketegasan aparat menindak pelanggar serta dukungan masyarakat melalui edukasi berkelanjutan. (Yoga)

Kerja sama strategis antara PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) melalui unit usahanya PELNI Shipping Agency dengan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (anak usaha PLN) menunjukkan sinergi konkret antar-BUMN dalam mendukung kelancaran rantai pasok energi nasional, khususnya dalam distribusi batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Tokoh utama dalam kerja sama ini, Kokok Susanto, selaku Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Pelni, menyatakan bahwa kolaborasi ini mencakup layanan keagenan kapal tugboat, tongkang, dan drybulk di berbagai Terminal Khusus (Tersus) PLN, seperti di Batam, Jayapura, Kupang, Palembang, hingga Samarinda. Kerja sama tersebut mencakup aktivitas vital seperti bongkar muat batu bara, pengisian bahan bakar, hingga pemeliharaan kapal.

Kokok menegaskan bahwa kerja sama ini bukan hanya berorientasi pada efisiensi operasional, tetapi juga merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem logistik nasional dan mendukung visi pemerintah dalam sektor energi dan infrastruktur. Hingga April 2025, Pelni telah mencatatkan 45 call kapal dengan pendapatan sekitar Rp3,6 miliar, yang mencerminkan profesionalisme serta kontribusi aktif BUMN dalam memperkuat sistem logistik dan ketahanan energi nasional.

Dengan adanya sinergi ini, BUMN berperan signifikan dalam memastikan distribusi energi berjalan lancar, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan nasional yang terintegrasi.

Di tengah isu defisit beras di NTT, upaya terobosan berusaha dibuat dengan mengenalkan kembali keragaman pangan lokal pada anak-anak sekolah. Kurikulum pendidikan yang mengadopsi keragaman pangan lokal itu diluncurkan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Rabu (11/6). Wakil Bupati TTS, Johny Army Konay, secara simbolis, meluncurkan kurikulum tersebut pada Rabu, yang mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, draf buku bahan ajar dan bahan ajar pendukung lainnya. Materi pangan lokal diajarkan sekali seminggu. Di lapangan, kurikulum pangan lokal dikembangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTS. Mereka didampingi International Centre for Research in Agroforestry. Sebelum diresmikan, kurikulum pangan lokal diuji coba pada 20 SD dan 10 SMP. Berdasar hasil monitoring dan evaluasi, kurikulum itu dapat diterapkan di seluruh sekolah.

Hasil uji coba menunjukkan peningkatan pengetahuan para siswa mengenai pangan lokal yang beragam. Beberapa sekolah membuka kebun mandiri di sekolah yang dikelola guru bersama siswa. Dalam sistem pendidikan saat ini, pangan lokal untuk ketahanan iklim dapat berdiri sendiri, sejalan dengan semangat kurikulum pembelajaran yang memberi ruang bagi hadirnya konteks lokalitas. Pangan lokal akan masuk dalam kurikulum muatan lokal mulai tahun ajaran2025/2026. Kurikulum diterapkan di seluruh sekolah di bawah tanggung jawab Pemkab TTS. Jumlah sekolahnya 503 SD dan 147 SMP. Arizka, koordinator pengembangan muatan lokal pangan lokal International Centrefor Research in Agroforestry, mengatakan, pengembangan kurikulum tersebut adalah program pemerintah setempat, agar generasi muda mengenal keragaman pangan didaerahnya masing-masing.  (Yoga)

Sudah lama orang mengamati kehebohan masyarakat saat berburu tiket konser, berbelanja telepon pintar seri terbaru atau berbelanja pakaian yang disertai gemuruh emosi. Di laman Business of fashion, sosiolog Perancis, Pierre Bourdieu, berpendapat bahwa agen sosial tidak membuat keputusan berdasarkan kriteria rasional. Menurut ilmu saraf modern, bahkan dalam pengambilan keputusan yang rasional, emosi terbukti memainkan peran utama. Beberapa tahun terakhir, integrase prinsip ilmu saraf dalam praktik bisnis telah memperoleh perhatian signifikan karena hasilnya yang luar biasa. Perusahaan yang mengadopsi strategi berbasis ilmu saraf melaporkan peningkatan produktivitas sebesar 12 %, bersamaan dengan peningkatan kreativitas dan inovasi karyawan, seperti dikutip dari laman Forbes. Menurut profesor Harvard, Gerald Zaltman, 95 % pengambilan keputusan pembelian kita terjadi di pikiran bawah sadar. Emosi benar-benar mendorong perilaku pembelian dan pengambilan keputusan secara umum.

Dalam dunia bisnis, ilmu saraf menunjukkan, dengan mengubah cara berpikir, para pemimpin dapat secara signifikan meningkatkan cara mereka terlibat, memotivasi orang lain, membuat keputusan yang lebih baik, serta meningkatkan kinerja pribadi dan organisasi. Tak heran bila sekolah-sekolah bisnis mulai memasukkan ilmu saraf dalam pendidikan mereka. MIT Management Executive Education membikin kursus Neuroscience for Business, yang berlangsung selama enam minggu dengan perkiraan waktu belajar 6-8 jam per minggu. Wharton Executive Education membuat kursus berjudul The Neuroscience of Business: Innovations in Leadershipand Strategic Decisions, yang menunjukkan pada peserta cara kerja otak dan cara menerapkan prinsip-prinsip ilmu saraf di organisasi. Tujuannya, untuk membentuk dan meningkatkan kapasitas manajemen, membangun tim, dan inovasi. Saatnya pendidikan bisnis di Indonesia mulai memasukkan pengetahuan tentang ilmu saraf dalam kurikulum mereka. (Yoga)

Jumlah penduduk miskin Indonesia versi Bank Dunia bertambah setelah Bank Dunia memperbarui ukuran garis kemiskinan global. Dalam laporan ”Update to the Poverty and Inequality Platform” edisi Juni 2025, Bank Dunia mengganti acuan garis kemiskinan global dari paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) 2017 ke PPP 2021. Pembaruan ini mengakibatkan ambang batas garis kemiskinan meningkat di semua kategori negara. Menurut laporan Bank Dunia, jumlah penduduk Indonesia, yang merupakan negara berpenghasilan menengah atas, dengan pengeluaran dibawah Rp 49.244 per hari mencapai 68,2 % dari total populasi yang pada 2024 sebanyak 285,1 juta orang. Artinya, berdasarkan standar Bank Dunia, 194,4 juta warga Indonesia masuk dalam kategori miskin. Angka tersebut jauh berbeda dari data BPS. Berdasarkan garis kemiskinan nasional, jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2024 tercatat 24,06 juta orang atau hanya 8,57 % dari total populasi.

Perubahan tersebut memicu kembali perdebatan soal relevansi garis kemiskinan nasional yang hingga kini belum mengalami pembaruan signifikan selama dua dekade (Kompas,11/6/2025). Status Indonesia yang telah menjadi negara berpenghasilan menengah atas seharusnya memiliki ukuran lain ketimbang status sebelumnya sebagai negara dengan penghasilan menengah bawah. Karena, ketika status naik, ukuran garis kemiskinan pasti berubah. Kritik sejumlah pihak tentang perlunya pengukuran yang diperbarui layak diperhatikan. Kebijakan pembangunan, secara spesifik upaya pengentasan warga dari kemiskinan, membutuhkan data yang akurat. Salahsatunya adalah siapa yang berhak mendapat penanganan dari program pemerintah. Berbagai kebijakan yang ada diharapkan bisa menyentuh mereka yang benar-benar masuk kategori miskin sehingga semua program makin tepat sasaran. (Yoga)

Jumlah penduduk miskin di Indonesia versi Bank Dunia bertambah setelah lembaga ini memperbarui garis kemiskinan global berdasar standar paritas daya beli terbaru. Perubahan tersebut memicu perdebatan soal relevansi garis kemiskinan nasional yang hingga kini belum mengalami pembaruan signifikan selama lebih dari dua dekade. Dalam laporan ”Update tothe Poverty and Inequality Platform” edisi Juni 2025, Bank Dunia mengganti acuan garis kemiskinan global dari paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) 2017 ke PPP 2021, yang  mengakibatkan ambang batas garis kemiskinan meningkat di semua kategori negara. Pada laporan Bank Dunia edisi April 2025, batas pengeluaran penduduk miskin di negara berpenghasilan menengah-atas ditentukan sebesar 6,85 USD PPP (Rp 40.641) per orang per hari.

Sementara, pada laporan edisi Juni2025, batasnya naik menjadi 8,3 USD PPP (Rp49.244) per orang per hari. Menurut laporan Bank Dunia, jumlah penduduk Indonesia, yang merupakannegara berpenghasilan menengah-atas, dengan pengeluaran di bawah Rp 49.244 per hari mencapai 68,2 % dari total populasi yang pada 2024 sebanyak 285,1 juta orang, artinya, berdasarkan standar Bank Dunia, 194,4 juta warga Indonesia masuk dalam kategori miskin. Angka tersebut jauh berbeda dari data BPS. Berdasarkan garis kemiskinan nasional, jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2024 tercatat 24,06 juta orang atau hanya 8,57 % dari total populasi. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, standar garis kemiskinan Bank Dunia menggunakan median garis kemiskinan 37 negara berpendapatan menengah-atas dan ditujukan untuk perbandingan antar negara.

Standar itu bukan untuk mengukur kebutuhan dasar masyarakat di setiap negara. Adapun garis kemiskinan nasional dihitung berdasarkan kemampuan penduduk memenuhi kebutuhan dasar. Ini terdiri atas dua komponen, yakni makanan dan nonmakanan, yang menghasilkan ambang batas garis kemiskinan nasional senilai Rp 595.243 per kapita per bulan pada September 2024. Namun, nilai ini merupakan rata-rata nasional yang belum mencerminkan variasi biaya hidup antar wilayah.Garis kemiskinan di Jakarta, misalnya, senilaiRp 846.085 per kapita per bulan. Sementara, di Papua Pegunungan, garis kemiskinan 1,08 juta per kapita per bulan. Kendati punya tujuan berbeda, perbedaan mencolok antara standar Bank Dunia dan BPS mendorong desakan agar Indonesia segera memperbarui garis kemiskinan nasional. (Yoga)

Perubahan standar garis kemiskinan oleh Bank Dunia telah memberikan gambaran yang jauh lebih suram terkait kondisi kemiskinan di Indonesia. Jika sebelumnya, berdasarkan standar Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin Indonesia pada September 2024 hanya sebesar 8,57%, kini dengan standar internasional baru, angka itu melonjak drastis. Kemiskinan ekstrem naik dari 1,26% menjadi 5,44%, dan kategori lower middle income mencapai 19,9%, menggambarkan bahwa dua dari tiga penduduk Indonesia berpotensi masuk kategori miskin.

Perusahaan migas multi nasional, Bp Indonesia akan menyerap 5.000 tenaga kerja untuk membangun proyek Tangguh Ubadari, Carbon Capture, Utilization and Storage/CCUS dan Compression (UCC) di Teluk Bintuni, Papua Barat. Kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah banyak demi mendukung pengerjaan proyek penangkapan dan injeksi karbon skala besar dan terbesar pertama di Indonesia. ”Di proyek itu akan ada 5.000 (tenaga kerja) pada puncaknya,” kata Head of Country Bp Indonesia, Hardi Hanafiah kepada wartawan di lokasi Bp Tangguh, Bintuni, Selasa (10/6). Total kebutuhan tenaga kerja itu lima kali lipat jumlah pekerja operasional yang bertugas di proyek Tangguh, yang juga menjadi lokasi pengolahan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG). Tenaga kerja konstruksi ini direncanakan mulai mengerjakan proyek pada Desember2025. Mereka akan ditampung di tempat tinggal yang masih dibangun dalam tahap awal (early works) proyek.

”Habis early works baru mulai sekarang ada dua pengerjaan, yaitu offshore atau platformnya dan onshore yang terkait fasilitas. Target kita selesai pada kuartal pertama 2028,” ujar Hardi. Proyek UCC ini memiliki tiga tujuan, yakni membangun sistem penangkapan karbon atau CCUS, aplikasi EGR (enhanced gas recovery) untuk menginjeksi gas CO2 yang didapat dari pabrik pengolahan atau kilang LNG Tangguh dan memastikan peningkatan kapasitas produksi LNG. Proyek yang keputusan investasi akhirnya selesai November 2024 dengan nilai investasi 7 miliar USD atau Rp 111,3 triliun ini akan memiliki kapasitas penyimpanan CO2, 1,8 gigaton. Pada fase awal akan menginjeksikan 15 juta ton CO2 dari emisi fasilitas operasi Tangguh LNG. Pengoperasian proyek ini ditargetkan Bp Indonesia menambah 3 triliun kaki kubik (trillion cubicfeet/TFC) LNG dalam produksi mereka. (Yoga)