Pemerintah mewaspadai dampak lanjutan eskalasi ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia. Perang Iran-Israel, perang dagang AS-China, serta kebijakan fiskal Washington yang ekspansif jadi pemicu pelemahan ekspor, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta lonjakan harga komoditas global. Menkeu Sri Mulyani menyampaikan hal itu pada konferensi pers APBN Kita edisi Juni 2025 dikantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (17/6). Situasi global saat ini membentuk kombinasi risiko yang kompleks, yaitu meningkatnya inflasi di tengah perlambatan ekonomi dunia. ”Risiko bagi Indonesia juga patut diwaspadai. Melemahnya ekonomi global akan berdampak pada barang-barang ekspor Indonesia. Harga komoditas ada yang meningkat tajam, tapi bukan karena factor supply-demand, melainkan akibat disrupsi,” ujarnya. Perang Iran-Israel menyebabkan lonjakan harga minyak 9 % dari kisaran 75 USD per barel hanya dalam tiga hari sebelum terkoreksi ke level 70 USD.

Ketegangan tersebut menimbulkan gejolak pada nilai tukar dan suku bunga global, termasuk Indonesia. Di saat yang sama, AS tengah mendorong kebijakan fiskal ekspansif dengan proyeksi penambahan defisit anggaran lebih dari 10 triliun USD dalam 10 tahun. Tambahan defisit tersebut menimbulkan sentimen negatif terhadap kredibilitas fiskal negara maju, khususnya AS, dan berimbas naiknya imbal hasil surat utang Pemerintah AS (US Treasury). Ketidakpastian global berdampak terhadap aktivitas manufaktur. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur global pada Mei 2025 tercatat 49,6, terendah sejak Desember 2024. Sebanyak 70,8 % negara yang disurvei mengalami kontraksi manufaktur, termasuk Indonesia yang mencatatkan PMI sebesar 47,4. Penurunan aktivitas manufaktur menunjukkan gangguan signifikan pada rantai pasok global akibat ketegangan geopolitik dan perdagangan. (Yoga)

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyegel lahan penampungan sampah liar di Limo, Kota Depok, Jabar, November 2024. Namun, meski tak bisa memulung di tempat itu, Dursinah (60) tak punya pilihan selain tinggal di area itu, bersama tiga anaknya yang belum berkeluarga, ia tetap menghuni bedeng yang dikontrak Rp 500.000 per bulan dalam eks penampungan sampah liar. Dulu, ketika penguasa lahan sampah masih beroperasi, Dursinah tak perlu keluar ongkos transportasi untuk menyibak sampah dan mengumpulkan botol plastik, kardus atau logam yang bisa dijual, tinggal berjalan kaki dari rumah ke gunungan sampah. Setelah penampungan liar ditutup, seorang bos lapak mengajak Dursinah pindah memilah sampah di Tajur, Kota Bogor, Jabar. Sudah empat bulan seperti itu. ”Sekarang jauh ke Bogor. Saya ninggal anak di sini,” kata nenek 10 cucu tersebut, Sabtu (7/6).

Kini, jika tak ada anak yang mengantar, ia merogoh kocek Rp 84.000 untuk transportasi pergi-pulang Limo-Tajur. Bukan pengeluaran enteng bagi dia yang pendapatan per harinya Rp 30.000-Rp 50.000. Dursinah cuma boleh menjual sampah bernilai ke bos yang mengajak dia. Sebab, ia tinggal gratis dibedeng yang disiapkan bosnya. Ia juga kerap berutang Rp100.000-Rp 200.000 per minggu yang dilunasi setiap penimbangan sampah ke bos pada Senin. Robert, pengelola penampungan sampah liar di Desa Taman Rahayu, Setu, Bekasi, Jabar seluas 2 hektar, sekaligus pengepul sampah bernilai, berkata, 100 pemulung terhubung dengan dia lewat sejumlah pelapak, juga 30 penyortir dan pencacah plastik di tempat pengepulan sampah. Ia sebenarnya sangat membutuhkan keberadaan pemulung dan penyortir. Lewat tangan mereka, pensiunan instansi itu bisa menjual limbah bernilai dengan pendapatan kotor Rp 500 juta per bulan. (Yoga)

Program revitalisasi sekolah akan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing pengelola sekolah. Pemerintah pusat hanya mengirim bantuan dana untuk modal memperbaiki sekolah. Mendikdasmen, Abdul Mu’ti mengatakan, program revitalisasi sekolah bukan sekadar memperbaiki kondisi fisik bangunan sekolah, melainkan juga instrumen fundamental untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang mendukung pertumbuhan karakter, kompetensi dan kreativitas peserta didik. Pengelola sekolah penerima bantuan harus bertanggung jawab atas dana revitalisasi yang diberi dan wajib melibatkan masyarakat sekita, agar revitalisasi sekolah juga berdampak luas. ”Mekanisme ini diharapkan mendorong efisiensi, transparansi, serta meningkatkan pemberdayaan lokal melalui serapan tenaga kerja dan penggunaan bahan bangunan lokal,” kata Mu’ti Selasa (17/6). Beberapa satuan pendidikan yang berhasil menyelesaikan revitalisasi lebih awal akan diusulkan untuk diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo.

Kemendikdasmen mencatat ada 174.000 sekolah dalam kondisi rusak sedang hingga berat yang di dalamnya total ada 980.000 ruang kelas rusak sedang hingga berat. Selain itu, 219.000 sekolah belum memiliki prasarana sesuai standar nasional pendidikan. Untuk memperbaiki semua itu, dianggarkan Rp 492 triliun. Program revitalisasi tahun ini menargetkan 10.440 satuan pendidikan, meliputi jenjang PAUD, SD,SMP, SMA/SMK, SKB/PKBM dan SLB di seluruh Indonesia, dengan anggaran Rp 17,15 triliun yang dibagi 78 % untuk sekolah negeri dan 22 % untuk sekolah swasta. Verifikasi dan validasi data sekolah calon penerima bantuan dilakukan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP). Sebanyak 9.404 sekolah telah teridentifikasi sebagai calon penerima bantuan. Dari jumlah tersebut, 8.406 sekolah telah memenuhi syarat administrasidan teknis untuk menandatangani perjanjian kerja sama tahap pertama. (Yoga)

Kian menyusutnya lapangan kerja formal membuat banyak korban PHK dan angkatan kerja baru terjun ke pekerjaan gig yang menjebak mereka dalam perangkap kemiskinan baru. Riset LPEM-UI, mengungkap fenomena migrasi para pekerja yang terdepak dari pekerjaan formal di sektor manufaktur dan jasa di perkotaan ke pekerjaan di platform digital, seperti Gojek, Grab, Shopee Food, dan Tiktok Shop. Menjadi pengemudi ojek daring, kurir, kreator konten, dan pengecer daring jadi pilihan populer. Ekonomi gig menjadi jaring penyelamat di tengah menyempitnya pasar kerja, dengan menyediakan lapangan kerja baru. Masalahnya, pekerjaan gig yang semula hanya dianggap sebagai batu loncatan atau buffer zone sementara, ternyata kemudian justru menjadi profesi utama karena peluang kerja yang lebih baik di sektor formal tak kunjung tersedia. Akibatnya, mereka sulit keluar dari kemiskinan dalam jangka panjang.

Pekerja gig terperangkap dalam praktik perbudakan modern dibalik frasa kemitraan dari platform. Upah rendah, jam kerja panjang, tak ada perlindungan seperti pensiun, jaminan kesehatan, dan jaminan kecelakaan kerja. Kehadiran pemain baru sebagai pesaing, baik dari sisi platform maupun pekerja, juga kian menekan pendapatan dan kesejahteraan para pekerja gig ini. Nilai ekonomi gig Indonesia, diperkirakan Center For Digital Society, mencapai 100 miliar USD pada 2025. Saat ini belum sampai 3 % dari total angkatan kerja kita bekerja penuh waktu di sektor ekonomi gig. Namun, perlambatan ekonomi tahun ini dan tahun depan bukan tak mungkin berpotensi memicu gelombang PHK baru, yang membuat sektor informal seperti gig semakin sesak dan ledakan kemiskinan baru di depan mata. Gambaran suram ini menjadi bukti perekonomian kita belum mampu menyediakan hak paling dasar dari warganegara: lapangan kerja dan penghidupan yang layak. (Yoga)

Kementerian UMKM menyatakan, pengemudi layanan transportasi daring sebaiknya dikategorikan sebagai pelaku UMKM, bukan pekerja dan karyawan tetap perusahaan aplikator, agar memudahkan mereka memperoleh insentif dari negara, seperti pajak dan bansos. Pernyataan itu disampaikan Menteri UMKM, Maman Abdurrahman saat konferensi pers program Rekrutmen Mitra Digital, Selasa (17/6) sore, di Gedung Smesco, Jakarta. Kementerian UMKM memperkirakan 5 juta orang bekerja sebagai pengemudi layanan transportasi daring di semua platform. Sekitar 30-40 % di antaranya tergolong pengemudi yang aktif. Sisanya, diduga menjadikannya sebagai pekerjaan sampingan. ”Sebagian pengemudi layanan transportasi daring adalah lulusan SMA atau SMK. Seluruh pengemudi tak bisa dikategorikan sebagai karyawan tetap. Tingkat penyerapannya mungkin hanya maksimal 40 %,” ujarnya.

Menurut Maman, menjadi pengemudi layanan transportasi daring bukanlah tujuan akhir, melainkan ”batuloncatan” menuju kehidupan ekonomi yang lebih baik. Status kemitraan memberi ruang fleksibel bagi sebagian pengemudi yang ingin menambah penghasilan tanpa kehilangan pekerjaan utama. Mengategorikan pengemudi sebagai pelaku UMKM dapat menghindarkan potensi masalah sosial yang bisa timbul jika mereka diwajibkan menjadi karyawan tetap dan ternyata tak semuanya bisa diserap oleh aplikator. Tugas pemerintah, adalah merancang format insentif yang mendorong peningkatan pendapatan mitra seiring waktu sembari tetap membuka dialog dengan para aplikator untuk menciptakan ekosistem kerja yang adil dan berkelanjutan.

Apabila diperlakukan dan dikategorikan sebagai pelaku UMKM, pengemudi layanan transportasi daring berhak memperoleh insentif dan aneka banso. Contohnya, BBM subsidi, elpiji subsidi, kredit usaha rakyat, insentif pajak UMKM dan pelatihan SDM. Dari sisi Grab, Neneng Goenadi yang hadir dalam konferensi pers, Selasa, juga memiliki sikap senada. Menjadi karyawan tetap biasanya bekerja dalam durasi waktu yang terstruktur. Tidak semua pengemudi senang bekerja dalam model kerja seperti itu.”Grab hadir untuk menjadi bantalan sosial. Di tengah ketidakpastian ekonomi, kami hadir sebagai alternatif (pekerjaan),” ucapnya. (Yoga)

Pengurus BUMDes Kahuripan terlihat sedang memanen jamur tiram yang dibudidayakan dengan pola tanam baglog di Desa Malang Semirang, Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat, Senin (16/6/2025). Budidaya jamur tiram yang dikembangkan dan dikelola oleh BUMDes itu dapat menghasilkan jamur hingga sebanyak1,5 ton dalam kurun waktu satu bulan. Jamur tersebut kemudian dijual dengan harga Rp 13.000-Rp 15.000 per kilogramnya. (Yoga)

Akibat tekanan ekonomi, pekerja formal, khususnya dari sektor manufaktur dan jasa di wilayah perkotaan, beralih menjadi pekerja informal digital. Mereka menggantungkan hidup dari platform digital sebagai pengemudi, kurir, pembuat konten dan pengecer daring. Riset ”Angka Turun, tetapi Tekanan Belum Reda” dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI pada Mei 2025 menunjukkan, lapangan kerja formal tertekan akibat perlambatan ekonomi, restrukturisasi perusahaan, dan otomatisasi. Laporan tersebut diunggah di akun Instagram LPEM UI, Minggu (15/6). Senin (16/6) Muhamad Hanri, peneliti LPEM UI, mengatakan, platform digital seperti Gojek, Grab, Shopee Food dan Tiktok Shopmenjadi pilihan cepat bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan, terutama di perkotaan.

Pekerja yang kehilangan pekerjaan formal cenderung beralih menjadi pengemudi ojek daring, kurir, kreator konten dan pengecer daring. LPEM UI menyebutkan, sejumlah survei mencatat tentang platform digital yang menyerap jutaan tenaga kerja. Sebagian besar berasal dari kelompok usia muda, lulusan SMA/SMK dan eks pekerja formal, tapi, pilihan itu bukan tanpa konsekuensi. Meski jam kerjanya fleksibel, pekerja informal digital atau pekerja ekonomi gig sering kali bekerja lebih lama. Pendapatan dan perlindungan sosial mereka relatif lebih minim dari pekerja formal. Di satu sisi, platform digital memberi ruang fleksibilitas dan penyerapan tenaga kerja ditengah badai PHK. Di sisi lain, status pekerja kerap tidak terlindungi, jam kerja panjang, serta pendapatan fluktuatif, membuat ekonomi gig merupakan solusi temporer yang rapuh.

Tren tersebut mengindikasikan lemahnya dukungan transisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan data BPS, Februari 2025, jumlah angkatan kerja mencapai 153,05 juta orang, meningkat 3,67 juta orang dibanding Februari 2024. Jumlah penduduk bekerja juga naik sebesar3,59 juta menjadi 145,77 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,82 % menjadi 4,76 % pada Februari 2025. Meski begitu, jumlah penganggur secara absolut meningkat tipis dari 7,20 juta orang menjadi 7,28 juta orang. Menurutlaporan riset LPEMUI, situasi ini menunjukkan, penurunan tingkat pengangguran terbuka lebih banyak dipengaruhi pertumbuhan angkatan kerja dan penyerapan kerja secara umum, bukan semata karena turunnya jumlah penganggur. (Yoga)

Indonesia kehilangan potensi pemasukan negara hingga triliunan rupiah setiap tahun akibat belum disahkannya RUU Perampasan Aset. Tanpa instrumen hukum yang kuat, negara kesulitan memulihkan kerugian akibat korupsi, terutama jika aset hasil kejahatan tak bisa disita karena pelaku meninggal, kabur, atau belum divonis. RUU Perampasan Aset berjalan tidak jelas selama satu dekade. Meskipun sudah digagas sejak 2009 dan rancangan pertamanya rampung pada 2012, hingga kini RUU tersebut masih menunggu untuk dibahas dan disahkan. Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Alvin Nicola, menegaskan, urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset kini sangat tinggi dan semakin mendesak. ”Saat ini, banyak aset hasil kejahatan tak bisa dirampas karena pelaku meninggal, kabur, atau belum divonis,” kata Alvin, Senin (16/6).

Negara akan terus kehilangan potensi triliunan rupiah tiap tahun tanpa adanya instrumen hukum non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus menunggu vonis pidana. Kehilangan potensi pemasukan merupakan kerugian besar bagi keuangan negara yang seharusnya dimanfaatkan untuk pembangunan. Ia juga mendesak agar ada pembahasan soal pembentukan badan pengelola asset terpadu guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset hasil sitaan. Tanpa pengawasan ketat dan aturan hukum acara yang kuat, penyitaan aset berpotensi memicu penyalahgunaan kekuasaan dan minim transparansi. RUU Perampasan Aset diharapkan dapat mengatur pembatasan ruang lingkup aset yang bisa dirampas, yakni hanya asset bernilai di atas Rp 100 juta dari kejahatan berat dengan ancaman pidana minimal empat tahun. (Yoga)

Pemerintah memantau dampak eskalasi konflik di Timur Tengah antara Iran dan Israel terhadap perekonomian nasional. Ketegangan geopolitik di kawasan produsen minyak itu berpotensi memicu lonjakan harga energi global yang dapat mengganggu stabilitas fiskal. ”Kami terus memantau pergerakan harga minyak, seperti yang disampaikan Pak Menko (Perekonomian Airlangga Hartarto),” ujar Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi di Jakarta, Senin (16/6). Dalam acara Diseminasi Hasil Perundingan IEU-CEPA yang digelar di Jakarta, Jumat pekan lalu, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah mencermati dampak transmisi konflik Iran-Israel terhadap perekonomian domestik. Tapi, ia menilai dampaknya terhadap ekonomi Indonesia dalam jangka pendek belum signifikan.

Tapi, konflik itu bisa memengaruhi sentimen pasar, terutama kekhawatiran ketersediaan pasokan minyak global. Dikutip dari Trading Economics, harga minyak dunia, Senin (16/6) hampir menyentuh harga 75 USD per barel, tertinggi dalam enam bulan terakhir, naik 7 % pada penutupan perdagangan, Jumat (13/6). Asumsi dasar makroekonomi APBN 2025 menetapkan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price) sebesar 82 USD per barel. Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran, Achmad Nur Hidayat mengatakan, jika kon-flik Iran-Israel berlanjut, tidak tertutup kemungkinan, harga minyak dunia melonjak melampaui 100 USD per barel. Kenaikan harga minyak, akan menambah beban subsidi energi dalam APBN, memperlebar defisit anggaran dan defisit transaksi berjalan, serta mendorong inflasi. ”Pemerintah menghadapi pilihan sulit, menaikkan harga BBM atau menanggung ledakan subsidi energi yang menggerogoti anggaran pembangunan,” ujarnya. (Yoga)

Polemik pemindahan kepemilikan empat pulau yang disengketakan antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara tengah memasuki tahap akhir penyelesaian. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan secara langsung mengambil alih keputusan terkait persoalan ini dan menjanjikan penyelesaian dalam pekan ini.

Polemik ini mencuat setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menetapkan bahwa Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk ke dalam wilayah administrasi Sumatra Utara, padahal pulau-pulau tersebut juga diklaim oleh Kabupaten Singkil, Aceh. Keputusan ini memicu kemarahan masyarakat Aceh yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk pengusikan terhadap wilayah mereka.

Ketegangan meningkat karena dialog antar pemerintah daerah tidak mampu meredakan konflik. Pertemuan antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Gubernur Sumut Bobby Nasution pun berlangsung singkat dan tidak menghasilkan kesepakatan yang menurunkan eskalasi.

Dengan keterlibatan langsung Presiden, diharapkan solusi adil dan konstitusional dapat dicapai guna meredam ketegangan antar daerah, sekaligus memperkuat keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.