Bank Mandiri berkomitmen mendukung agenda strategis pemerintah dalam mengakselerasi transformasi ekonomi kerakyatan, termasuk penguatan koperasi desa agar dapat menciptakan nilai tambah secara optimal dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Mandiri mewujudkan dukungan tersebut pada kickof/pelatihan Capacity Buildin SDM dan Penguatan Kelembagaar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digelar Rabu-Kamis (25-26/6). Kegiatan yang diinisiasi Kemenko Bidang Pangan ini menjadi langkah awal penting dan menentukan dalam mendorong Kopdes sebagai pilar penggerak ekonomi kerakyatan yang inklusif, adaptif dan berdaya saing tinggi. Bank Mandiri menyediakan fasilitas pelatihan di Gedung Nawasena, Mandiri University, KawasanMandiri Wijayakusuma, Jakbar, bagi 1.300 peserta yang merupakan pengurus dan perwakilan 150 KDKMP yang tersebar dari berbagai daerah di Indonesia.

Sebanyak 348 peserta hadir secara langsung (luring), sedang 1.000 peserta lainnya bergabung secara daring melalui platform digital. "Bank Mandiri percaya bahwa Kopdes memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Melalui sinergi ini, kami berharap dapat membantu Kemenko Pangan memperkuat fondasi kelembagaan koperasi dan mengakselerasi kapasitas SDM-nya agar lebih adaptif terhadap tantangan dan kebutuhan zaman," kata Dirut Bank Mandiri, Darmawan Junaidi di sela acara di Jakarta, Rabu (25/6). Acara ini juga dihadiri Menko Pangan sekaligus Kerua Satgas KDKMP, ZulkifliHasan, menteri dan wakil menteri terkait, serta beberapa direktur BUMN. Bank Mandiri tak hanya menyediakan fasilitas dan dukungan logistik, tapi juga berkontribusi dalam pengisian materi pelatihan mengenai pemahaman keuangan serta sharing sesion agar kchadiran KDKMP memberi dampak yang lebih optimal dalam memperkuat ekonomi desa dan kemandirian bangsa. (Yoga)

Pemerintah Indonesia, melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 10/2025, menargetkan pengadaan satu juta ton jagung pipilan kering dari dalam negeri sebagai bagian dari strategi swasembada pangan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen ini dalam forum internasional SPIEF 2025 di Rusia, dengan menyatakan bahwa Indonesia tak hanya mengejar swasembada dalam waktu singkat, tetapi juga bercita-cita menjadi eksportir utama beras dan jagung dunia.

Sekretaris Perum Bulog, Arwakhudin Widiarso (Wiwiet) mengungkapkan bahwa hingga 20 Juni 2025, Bulog telah menyerap 50.490 ton jagung dari petani, dan menargetkan serapan penuh hingga akhir tahun dengan dukungan dana Rp6 triliun—sementara ini menggunakan fasilitas kredit bank sembari menunggu dana dari Operator Investasi Pemerintah (OIP). Jagung akan diolah sendiri atau lewat mitra pengolah agar sesuai dengan standar Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menekankan bahwa Inpres ini merupakan langkah nyata dalam stabilisasi harga dan perlindungan terhadap petani. Ia menyatakan bahwa produksi jagung nasional meningkat signifikan, bahkan sudah mulai ekspor, sejalan dengan visi Presiden menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Bapanas memainkan peran penting dalam perencanaan, penetapan harga, pengawasan mutu, hingga koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menjamin kelancaran program.

Keseluruhan kebijakan ini memperlihatkan sinergi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan iklim dan gejolak pasar global. Dengan dukungan kementerian terkait serta pelibatan lembaga seperti TNI dan Polri, upaya ini menjadi bagian integral dari pembangunan pertanian nasional yang mandiri dan berkelanjutan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa kondisi geopolitik global yang tidak menentu dapat berdampak signifikan terhadap industri berorientasi ekspor dan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah mengantisipasi hal ini dengan memperkuat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta mempercepat pembentukan Satuan Tugas PHK.

Yassierli menjelaskan bahwa selain bantuan tunai, pekerja yang terdampak PHK juga akan mendapatkan akses pelatihan dan informasi lowongan kerja. Koordinasi telah dilakukan dengan dinas ketenagakerjaan di seluruh wilayah dan lintas kementerian. Ia menambahkan bahwa draf regulasi pembentukan Satgas PHK telah disusun dan tengah dikonsultasikan dengan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

Dirjen PHI & Jamsos Kemenaker, Indah Anggoro Putri, melaporkan bahwa sejak akhir Mei hingga awal Juni 2025, sekitar 30.000 pekerja terkena PHK, meskipun rincian sektor dan provinsinya belum dijabarkan. Data akurat akan dipusatkan dan divalidasi oleh Barenbang Naker untuk menghindari ketidaksesuaian antara laporan daerah dan klaim JKP.

Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 sebesar Rp600.000 per orang, yang hingga 24 Juni sudah diberikan kepada 2,45 juta pekerja dari total penerima tahap I sebanyak 3,69 juta orang. BSU disalurkan melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia, terutama bagi pekerja yang tidak memiliki rekening bank.

Kebijakan ini mencerminkan respons cepat pemerintah untuk menjaga ketahanan ketenagakerjaan nasional di tengah tantangan eksternal, sekaligus memastikan pekerja tetap memiliki perlindungan sosial dan dukungan finansial selama periode ketidakpastian ekonomi.

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) sedang agresif melakukan ekspansi untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang, dengan alokasi belanja modal (capex) meningkat menjadi Rp 1 triliun pada 2025, naik dari Rp 704 miliar tahun sebelumnya. Ekspansi ini meliputi pembangunan RS Kasih di Cirebon (kuartal II-2025), RS Mitra Keluarga di Sidoarjo (kuartal III-2025), serta dua RS tambahan pada 2026. MIKA juga menargetkan penambahan 150–240 tempat tidur di rumah sakit baru dan yang sudah ada.

Nasib masyarakat Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, berada dititik nadir. Kehidupan sosial ekonomi warga terpuruk akibat pelayaran Enggano-KotaBengkulu terganggu oleh pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu, empat bulan terakhir. Warga meminta pengerukan alur segera tuntas. Pemprov Bengkulu didesak agar mencari langkah alternatif demi menyelamatkan nasib masyarakat Enggano. Alur Pelabuhan Pulau Baai mengalami pendangkalan akibat sedimentasi pasir laut sejak akhir Maret 2025. Pada Senin (23/6) siang, sedimentasi pasir masih menutupi alur hingga membuatnya mirip daratan pantai. Di sekitar lokasi pengerukan tampak satu kapal penyedot pasir, sejumlah alat berat pengeruk pasir dan truk pembawa pasir hasil kerukan yang ditumpuk di samping alur 60 meter yang sedang dibuka. Alur yang tertutup menyebabkan aktivitas pelayaran di Pelabuhan Pulau Baai terganggu.

Sebanyak 15 kapal terperangkap di sekitar pelabuhan, antara lain Kapal Motor MH Thamrin, Kapal Tol Laut Kendhaga Nusantara, serta kapal swasta pengangkut CPO sawit dan batubara. Situasi itu membuat konektivitas penumpang dan komoditas lumpuh. Kapal penumpang yang masih beroperasi hanya KMP Pulo Tello. Hanya saja, KMP Pulo Tello yang biasanya berlayar setiap Selasa dan Jumat menjadi hanya sekali sepekan sejak 15 April 2025 karena menyesuaikan kondisi cuaca. Selain itu, KMP Pulo Tello belum bisa mengangkut hasil bumi masyarakat dengan normal. Sebab, kapal tidak bisa bersandar di Dermaga PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Bengkulu, tetapi tertambat di tengah laut yang bisa ditempuh dalam waktu 30-60 menit dari dermaga tersebut. Untuk naik kapal, penumpang harus diangkut menggunakan kapal kecil lebih dahulu. Warga pun harus menyewa kapal nelayan secara mandri untuk mengangkut hasil bumid ari atau ke kapal. (Yoga)

Secara umum kinerja Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wagub Rano Karno dinilai baik oleh warga. Penilaian ini menjadi acuan membenahi tata kelola perencanaan, penganggaran dan eksekusi problem laten, seperti kemacetan, banjir dan ketimpangan ekonomi. Kinerja Pemprov DKI Jakarta dinilai baik oleh 71,3 % responden survei Litbang Kompas. Survei dilakukan pada 10-14 Juni 2025 dengan 400 responden warga Jakarta yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis. Tingkat kepercayaan survei ini 95 %. Terdapat 23 indikator persoalan kota yang menjadi basis penilaian kinerja, yaitu penyediaan fasilitas umum, transportasi publik, ekonomi, bencana alam dan masalah sosial, seperti kriminalitas dan sampah. Sebanyak 15 indikator mendapatkan penilaian baik dengan tingkat apresiasi di atas 55 %.

Indikator ini antara lain problem laten, yakni penanggulangan banjir, ketimpangan ekonomi dan kemacetan. ”Survei itu saya gunakan untuk referensi,”ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Senin (23/6/2025). Hasil survei juga menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Pramono 64,5 % dan citranya 81,3 %. Menurut Pramono, tingkat kepuasan dan citra itu sudah tergolong baik. ”Saya kerja saja. Saya lebih senang teknokrasi, saya bukan orang yang banyak tampil di media sosial. Saya lebih senang kerja riil,” kata politisi PDI-P ini. Mantan Sekretaris Kabinet ini memilih bekerja sebaik mungkin agar janji kampanye dan problem Jakarta dapat terselesaikan. Pramono menyebut, yang paling utama trotoar ramah kepada kelompok rentan, seperti disabilitas, yang dalam proses pengerjaan di Blok M, Jaksel. Selain itu, trotoar yang belum sempurna juga akan tersambung dengan baik ke depan. Penataan ini berbarengan dengan membenahi kabel-kabel semrawut.

Menurut Fraksi Partai Gerindra program prioritas penanggulangan banjir terealisasi Rp 2,99 triliun, namun belum cukup responsif terhadap persoalan banjir yang terus berulang setiap tahun. Pemda juga didorong memperkuat integrasi antar instansi dan memastikan kebijakan pengurangan kemacetan disusun berdasarkan kajian teknis yang matang, serta dieksekusi dengan pendekatan yang tepat sasaran dan berkelanjutan sehingga benar-benar membantu kelancaran mobilitas warga. Realisasi program penanggulangan kemiskinan sudah menunjukkan keseriusan, tapi, keberhasilan program tidak cukup diukur dari tingginya serapan anggaran semata. ”Harus disertai evaluasi, khususnya dalam penurunan angka kemiskinan secara nyata dan berkelanjutan serta memastikan setiap program benar-benar menyentuh akar persoalan kemiskinan dan memberikan perubahan yang signifikan bagi kehidupan masyarakat yangterdampak,” kata Wakil Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, Ryan Kurnia Ar Rahman. (Yoga)

Semua pekerja Indonesia formal dan informal wajib mendapat perlindungan jamsostek. BPJS Ketenagakerjaan didorong menjadi lembaga yang lebih kuat untuk memperluas perlindungan ketenagakerjaan. Hal ini menjadi sorotan dan diskusi dalam peluncuran buku Melindungi Pekerja Sepanjang Hayat karya M Zuhri Bahri. Buku itu dirilis sebagai bentuk edukasi dan literasi sosial untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya jaminansosial bagi pekerja Indonesia lintas sektor dan generasi. Buku tersebut menghimpun tulisan-tulisan yang sebelumnya telah dipublikasikan di berbagai media dengan tujuan memperluas jangkauan pemahaman publik mengenai tantangan dan potensi sistem jamsostek di Indonesia. Kesadaran kolektif masyarakat terkait jaminan sosial harus terbangun secara baik. Masyarakat harus bisa memahami artipenting jaminan sosial ketika mereka kerja.

”Kita punya 101 juta pekerja, tetapi cakupan kepesertaan baru 38 juta. Artinya baru 38 % pekerja yang terlindungi. Ini tantangan besar bagi kita semua,” ujar Zuhri dalam diskusi peluncuran buku di Kompas Institute, Jakarta, Senin (23/6). Rendahnya tingkat kepesertaan terutama dari sektor pekerja informal dan generasi milenial menjadi PR besar bagi pemangku kebijakan. Padahal, secara hukum, negara telah mengamanatkan perlindungan kepada seluruh pekerja. ”Kalau untuk sektor formal, sudah wajib. Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang menyamakan kedudukan perlindungan bagi pekerja informal,” kata Zuhri. Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menyoroti masih adanya ketimpangan regulatif yang menghambat perlindungan secara menyeluruh bagi pekerja informal. ”Pekerja informal belum masuk sebagai peserta jaminan pensiun. Ini bukan karena BPJS tidak mau menerima, tapi karena aturan hukum belum mengizinkan,” ujarnya. (Yoga)

Fenomena kericuhan dalam job fair yang diselenggarakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi mencerminkan kerapuhan struktur ketenagakerjaan nasional dan menunjukkan bahwa kelas pekerja Indonesia tengah mengalami kejatuhan. Penyebab utamanya adalah deindustrialisasi prematur sejak dua dekade terakhir, yang ditandai dengan penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDB dari 48% pada 2001 menjadi 38% pada 2022, meskipun penyerapan tenaga kerja justru meningkat.

Ironisnya, peningkatan tenaga kerja di sektor industri tidak menghasilkan nilai tambah yang tinggi karena sebagian besar industri Indonesia masih berorientasi pada padat karya berupah rendah, bukan pada inovasi dan teknologi. Kebijakan insentif pemerintah pun lebih banyak menyasar sektor berbiaya murah tanpa menjamin kesejahteraan pekerja, seperti melalui PPh 21 untuk pekerja bergaji menengah, yang tidak menyentuh mayoritas buruh di luar Jakarta dengan upah minimum rata-rata hanya sekitar Rp2,9 juta.

Ketimpangan ini dikritisi secara sistemik dan disebut hanya bisa diperbaiki melalui reformasi struktural, antara lain:

• Peralihan industrialisasi ke sektor berbasis riset dan teknologi,

• Penghapusan sistem kontrak jangka pendek dan outsourcing,

• Reformasi pelatihan tenaga kerja berbasis era digital,

• Redistribusi nilai tambah melalui pajak progresif, dan

• Pembentukan aliansi sosial-politik pekerja lintas sektor untuk memperkuat posisi tawar dalam kebijakan publik.

Artikel ini dengan lugas menyoroti bahwa kejatuhan kelas pekerja bukan semata tentang sulitnya mencari pekerjaan, melainkan hilangnya keyakinan bahwa kerja keras mampu membawa kehidupan yang layak. Tanpa reformasi mendasar, para pekerja hanya akan terus bergelut dalam upah murah, minim perlindungan, dan masa depan yang kabur, tanpa keberpihakan negara yang nyata.

Seni tradisional Betawi bertransformasi seiring perkembangan zaman. Ondel-ondel, menjadi sarana mengais rezeki dengan kaleng bekas yang berdering di jalanan. Agar identitas budaya ini tetap terjaga dan tak kehilangan maknanya, butuh pelestarianyang tepat serta dukungan bagi seniman. Kamal (17) berdiri ditengah keramaian malam jalanan Pondok Ranji, Tangsel, Banten. Wajah merah menyala khas ondel-ondel pria menutupi wajahnya. Dengan ondel-ondel raksasa yang membalut tubuhnya, Kamal jadi pusat perhatian di tengah keramaian. Selagi Kamal berjalan perlahan, berputar, menari dan mengangguk seakan ondel-ondel itu hidup, Gilang (17) mendorong speaker sambil memegang stoples plastik bekas permen. Kamal tetap semangat melanjutkan pertunjukannya karena bagi dirinya dan Gilang, ini lebih darisekadar pekerjaan. Ini adalah cara mereka bertahan hidup dan menghidupi keluarga. Kamal dan Gilang adalah bagian dari Sanggar Ilham Betawi, komunitas seni yang berpusat di Jaksel.

Kamal dan Gilang tak hanya fokus pada ondel-ondel dan orkes. Mereka juga aktif dalam kegiatan seni lainnya, seperti bermain gambang keromong di berbagai acara. ”Tampil di acara membuat kami bangga, tapi sekarang sudah jarang tampil karena jarang ada yang mengundang,” ujar Kamal, Senin (9/6). Setiap hari, Kamal dan Gilang menyewa ondel-ondel dengan biaya Rp 50.000. Mereka bergantian mengenakan kostum ondel-ondel, berjalan kaki dari Jaksel ke sejumlah daerah di Jakarta dan Tangsel. Namun, pendapatan mereka tak menentu, bahkan sering kali hanya cukup untuk membayar sewa ondel-ondel. ”Jika ramai, bisa mendapat Rp 200.000. Tapi, adakalanya kami hanya mendapat sedikit, bahkan tak cukup membayar sewa ondel-ondel dan speaker,” ujar Kamal. Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung mengatakan, masih membahas Pergub larangan ondel-ondel mengamen. Ikon budaya Betawi tersebut hanya diizinkan digunakan dalam acara tertentu, bukan untuk mengamen di jalanan. (Yoga)