Para musisi khawatir aksi panggung mereka berakhir di pengadilan karena tersandung masalah royalty dan berharap adanya kejelasan mekanisme pembayaran royalti. Komisi III DPR dan pemerintah menegaskan, pembayaran hak kekayaan intelektual menjadi tanggung jawab penyelenggara. Kekhawatiran ini diungkap Tantri Syalindri (Tantri Kotak) usai rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum KomisiIII DPR bersama Dirjen Kekayaan Intelektual (KI) Kementerian Hukum, Badan Pengawas MA, Koalisi Advokat Pemantau Peradilan, dan perwakilan Agnes Monica (Agnez Mo) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/6), membahas putusan PN Jakpus yang dihadapi Agnes. Dia dituntut Arie Sapta, pencipta lagu ”Bilang Saja”, karena menyanyikan lagu itu tanpa izin dalam tiga konser pada 2023. Dalam perkara No 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst 30 Januari 2025, Agnes disebut melakukan pelanggaran hak cipta dan harus membayar denda kerugian Rp 1,5 miliar kepada penggugat.

Kasus ini tak hanya berdampak pada pihak Agnes, tetapi juga membawa kekhawatiran bagi para musisi untuk membawakan lagu dalam pertunjukan. Putusan tersebut diadukan ke DPR karena diduga tidak sesuai dengan UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Putusan ini diadukan ke Komisi III karena ada indikasi putusan pengadilan tersebut tidak sesuai dengan UU. Pihak Agnes menyayangkan putusan yang menitikberatkan kesalahan kepada Agnes yang dianggap membawakan lagutanpa royalti. Padahal, dalam UU Hak Cipta, tanggung jawab pembayaran royalti ada pada penyelenggara acara. Kondisi yang tak memihak para musisi ini, membuatnya khawatir untuk tampil dalam pertunjukan music, karena itu, dia berharap kepada negara untuk lebih memperjelas aturan main sehingga tak ada yang dirugikan. ”Kondisi industri musik saatini tidak baik-baik saja. Saya mewakili para penyanyi di Indonesia yang saat ini takut membawakan lagu dipertunjukan musik.,” lanjutnya. (Yoga)

Rumah subsidi dengan luas tanah 25 meter persegi (m2) dan bangunan 18 m2 hanya dibangun di kawasan perkotaan. Alasannya, harga tanah di kota besar mahal, sehingga susah membuat rumah subsidi dengan harga terjangkau. Seiring dengan itu, pemerintah terus menyosialisasikan rumah mini, terutama ke generasi muda selaku target pasar utama. Pada Kamis (19/6/2025), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengajak beberapa komunitas pemuda untuk melihat mock up rumah subsidi mini milik Lippo Group di Jakarta. Sejauh ini, anggota komunitas antusias dengan rumah minimalis yang menyasar perkotaan tersebut. "Bagi mereka, memiliki rumah lebih baik dibandingkan dengan kos, karena rumah adalah aset," ujar Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati. Lewat acara itu, Kementerian PKP, kata dia, juga ingin mendapat tanggapan dan masukan dari generasi muda sambil menyosialisasikan program 3 juta rumah yang sudah berjalan. Dia menyebut langkah itu disambut baik oleh para komunitass. Bahkan, sebagian anggota langsung menanyakan ini dimana tempatnya. (Yetede)

Ada ribuan alasan untuk kembali ke Jakarta Fair Kemayoran. Rasanya belum lengkap jika tak menyempatkan diri untuk menikmati kuliner hingga berbururagam diskon di pameran multi produk yang berlangsung 19 Juni hingga 13 Juli 2025. Arena pameran Jakarta Fair Kemayoran di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakpus ramai sejak Kamis (19/6) sore. Yeni Fitria (41) dan keluarga naik taksi dari Jakbar ke JIExpo. Mereka menyempatkan membeli jajanan sebelum menuju panggung utama, lokasi pembukaan pameran sekaligus pesta kembang api. ”Banyak promo makanya datang terus setiap tahun,” tutur Yeni. Keluarganya selalu mencari american donat. Donat khas berbentuk panjang yang hanya dijual saat Jakarta Fair Kemayoran. ”Ini kesempatan berburu diskon. Jakarta Fair dari tahun ke tahun selalu ramai, semarak,” kata Yeni. Endang (60) juga datang bersama keluarga dari Jakpus, menemani anak dan cucunya berbelanja produk dengan harga spesial.

Pelaksanaan Jakarta Fair Kemayoran 2025 lebih singkat dari tahun lalu. Namun, penyelenggara menyiasatinya dengan tambahan jam operasional agar pengunjung dan nilai transaksi tidak turun signifikan. Senin sampai Kamis pameran dimulai pukul 15.00 hingga 22.30. Pada Jumat hingga pukul 23.00 dan Sabtu-Minggu mulai pukul 10.00 hingga 23.00. Jakarta diikuti 2.550 perusahaan dengan 55 % sektor swasta dan 45 % sektor UMKM, menampilkan produk dalam 1.550 stan. Dirut JIExpo, Siti Hartati Murdaya menyebut, Jakarta Fair Kemayoran sejak masih bernama Pekan Raya Jakarta, bukan hanya pameran niaga, tapi, juga kebangkitan industri kreatif nasional. ”Jakarta Fair mendorong daya saing produk lokal dan roda perekonomian,” ujar Siti. Jakarta Fair Kemayoran 2024, mencatat nilai transaksi hingga Rp 7,5 triliun dengan 6,3 juta pengunjung selama 33 hari. Menurut Siti, hal ini baik di tengah ketidak pastian ekonomi, terutama bagi sektor pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran atau MICE. (Yoga)

Kemendiktisaintek memastikan adanya pihak kampus yang memeras mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar atau KIP di Baubau, Sultra. Mahasiswa dipungut bayaran jutaan rupiah per orang. Pihak kampus wajib mengembalikan pungutan, tetapi belum ada sanksi keras atas kejadian ini. Ketua Tim Kerja KIP Kuliah dan Afirmasi Pendidikan Tinggi, Muni menyatakan telah melakukan supervisi penggunaan anggaran di Institut Kesehatan dan Teknologi (IKT) Buton Raya, Sultra. Tim melakukan wawancara dan pendalaman terkait dugaan permintaan uang mahasiswa penerima beasiswa KIP. ”Seperti yang diberitakan sebelumnya, kami temukan ada permintaan biaya atau pemalakan terhadap mahasiswa. Jumlahnya seperti yang juga dibahas di berita, yaitu Rp 9 juta-Rp11 juta per orang. Totalnya ratusan juta rupiah,” kata Muni yang dihubungi dari Kendari, Kamis (19/6).

Berdasarkan temuan itu, pihaknya telah memerintahkan kampus untuk mengembalikan uang mahasiswa secara utuh. Selain itu, tidak boleh ada lagi cerita adanya pungutan liar kepada mahasiswa atau bentuk permintaan lainnya. ”Untuk sanksi itu, kami telah koordinasikan ke pimpinan karena di luar kewenangan kami. Pihak kampus tak boleh lagi melakukan hal ini,” kata Muni. Sebelumnya, sejumlah mahasiswa di IKT Buton Raya mengadukan pemalakan yang dilakukan pimpinan kampus. Mereka dipalak jutaan rupiah dengan alibi untuk mendapat beasiswa KIP. Padahal, pemberian beasiswa KIP bagi mahasiswa tidak mampu itu tak dipungut biaya apa pun. Sebagian mahasiswa ketakutan hingga pulang kampung, berhenti kuliah dan mengalami trauma.

S (21) korban pemerasan, kini berhenti kuliah dan terpaksa pulang kampung akibat kejadian ini. Ia juga mendapat teror karena mengungkap kasus. Ia bahkan berkali-kali diminta untuk mengembalikan uang yang telah ditransfer ulang ke rekeningnya oleh pihak kampus. Imbasnya, ia sempat trauma dan memilih meninggalkan sementara cita-citanya menjadi perawat. Ia telah melaporkan teror dan pemerasan tersebut ke Kepolisian Resor Baubau. Namun, ia kesulitan karena berada jauh. ”Sekarang saya sudah mau pindah kampus. Tapi sepertinya sulit dapat surat mutasi. Apalagi kemarin ada pihak yang minta cabut laporan,” katanya. Menurut dia, kasus ini masih jauh dari selesai. Meski uang miliknya telah dikembalikan, sebagian temannya belum mendapat pengembalian. Para penerima beasiswa KIP yang diperas tersebut diancam supaya tidak banyak bicara. (Yoga)

Film animasi, Jumbo, tak hanya menjadi film Indonesia terlaris tahun ini yang mampu meraup pendapatan ”jumbo”. Seiring keberhasilan film itu, ada momentum untuk mengembangkan ekosistem industri film animasi dalam negeri. Sejak Jumbo tayang perdana pada 31 Maret hingga 9 Juni 2025, film animasi karya sutradara Ryan Adriandhy itu telah ditonton 10,15 juta penonton dan meraup pendapatan domestik 23,7 juta USD (Rp 252,8miliar). Jumbo menggeser film genre horor, KKN di Desa Penari, yang sebelumnya menjadi pemegang rekor jumlah penonton terbanyak, yakni 10,06 juta orang. Penghasilan Jumbo akan semakin jumbo karena akan ditayangkan di 17 negara Asia Tengah dan Eropa, seperti Rusia, Belarus, Ukraina, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Estonia dan Latvia. Menurut Ketua Umum Asosiasi Industri Animasi dan Konten Indonesia (Ainaki) Daryl Wilson, Jumbo berhasil mencetak jumlah penonton dan pendapatan tinggi karena menawarkan narasi dan visualisasi tiga dimensi yang apik.

Kesuksesan Jumbo tak lepas dari keterlibatan komunitas, artis, penyanyi dan investor. Secara umum industri film animasi dalam negeri masih memiliki banyak tantangan mulai soal investasi biaya produksi, kreativitas cerita, hingga penciptaan karakter penokohan yang kuat, tapi belum banyak investor yang melirik industri film animasi. Padahal, animator Indonesia memiliki kualitas yang tidak kalah dari negara lain. Ainaki mencatat, Indonesia memiliki 250 studio animasi dari skala besar, menengah dan kecil.  ”Industri animasi Indonesia belum maksimal dan terangkat, karena secara bisnis berisiko sebab produksinya butuh waktu lama yang membuat cost production (biaya produksi) tinggi. Hal ini yang menjadi pertimbangan investor, apakah setelah selesai dan tayang, filmnya akan sukses,” ujarnya.

Dalam cuitan di akun X resminya, Ryan Adriandhy menyampaikan, Jumbo dibuat dengan anggaran di bawah 2 juta USD atau Rp 30 miliar. Bandingkan dengan film Inside Out 2 karya Disney Pixar yang memakan biaya Rp 3 triliun. Industri animasi Tanah Air sebenarnya menyimpan potensi besar. Menurut catatan ”Indonesia Animation Report 2020”, dalam periode 2015-2019, industri animasi dalam negeri tumbuh 153 % dengan kenaikan rata-rata 26 % per tahun. Pada 2015, industri animasi Indonesia mencetak pendapatan kotor Rp 238 miliar dan terus tumbuh dari tahun ke tahun dan mencapai Rp 602,75 miliar pada 2019. Secara global, pasar animasi diperkirakan bakal tumbuh dari 379,83 miliar USD (2024) menjadi 407,03 miliar USD (2025) dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 7,2 %. (Yoga)

Pernyataan Wakil Mensos, Agus Jabo Priyono bahwa kebanyakan orangtua dari kelompok masyarakat miskin, masa depan anaknya juga akan miskin memantik perbincangan publik di media sosial: apakah rantai kemiskinan sulit diputus karena diwariskan atau justru memperlihatkan wajah kemiskinan struktural yang kian mengakar. Agus menyampaikan hal itu saat menyerahkan bantuan 10.000 paket seragam kepada siswa di seluruh Indonesia yang dimulai secara simbolis di SD Swasta Kresna, Jaktim, Rabu (18/6). ”Kalau orangtuanya miskin, anaknya sudah dipastikan miskin. Tanpa bicara tentang takdir, tapi berdasarkan data. Kalau orangtuanya miskin, (maka) 64,46 % anaknya miskin,” kata Agus. Selain itu, 74,51 % orang miskin di Indonesia mengenyam pendidikan hanya sampai SD. Mereka kebanyakan putus sekolah karena tak memiliki biaya hingga terpaksa bekerja membantu orangtuanya.

Agus menegaskan bahwa kemiskinan bukanlah takdir. Pemerintah berupaya memutus rantai kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan dan pendidikan, misalnya program pemberdayaan sosial dan sekolah rakyat yang dikelola Kemensos. Ada pula program di kementerian lain, seperti revitalisasi sekolah reguler dan bantuan afirmasi pendidikan demi mewujudkan wajib belajar 13 tahun oleh Kemendikdasmen. Di Kemendiktisaintek, ada program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu. Semua program ini yang anggarannya berasal dari rakyat telah dikembalikan oleh negara demi memperbaiki kesejahteraan kelompok masyarakat miskin untuk naik kelas. Peneliti budaya, media dan komunikasi Universitas Pasundan, Idi Subandy Ibrahim, menilai, pernyataan Agus kurang elok karena tak ada manusia yang bisa memilih lahir dari keluarga miskin atau kaya dan tak ada anak yang mau diwariskan kemiskinan dari orangtuanya. (Yoga)

Tekanan terhadap konsumsi rumah tangga di Indonesia semakin jelas terlihat, ditandai dengan penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) ke level terendah sejak 2022 dan tingginya kredit macet (NPL) sektor rumah tangga sebesar 2,23% per Maret 2025. Kondisi ini mencerminkan menurunnya daya beli masyarakat dan memicu kekhawatiran akan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Lani Darmawan, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga, dan Efdinal Alamsyah, Direktur Kepatuhan Bank Oke Indonesia, menegaskan bahwa perbankan menjadi lebih selektif dalam menyalurkan kredit demi menjaga kualitas aset. Sementara itu, Ryan Kiryanto dari LPPI menyarankan agar pemerintah memperkuat sisi permintaan dengan stimulus fiskal dan percepatan realisasi belanja negara, yang baru mencapai 25,7% dari pagu per Mei 2025.

Dari sisi program, David Sumual dari BCA menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan industri dan perdagangan, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sedangkan Teuku Riefky dari LPEM UI menyoroti iklim investasi yang belum kondusif akibat tingginya biaya ekonomi, buruknya administrasi, dan ketidakpastian hukum.

Di pasar saham, Jessica Leonardy dari OCBC Sekuritas dan Wawan Hendrayana dari Infovesta menilai bahwa stimulus fiskal dan insentif pajak, khususnya bagi kelas menengah, serta penguatan rupiah dan pelonggaran suku bunga dapat membantu mendorong konsumsi.

Secara keseluruhan, menjaga daya beli masyarakat menuntut tindakan terkoordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural agar konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan di Indonesia turun menjadi 4,5 % pada 2029. Untuk mencapai target itu, pemerintah bakal menggandeng berbagai pihak, termasuk akademisi dan pesantren-pesantren, dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 sebesar 8,57 % atau 24,06 juta jiwa. Angka itu, kata Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, ditargetkan turun menjadi 4,5 % pada 2029. Ada tiga provinsi di Pulau Jawa yang menjadi penyumbang kemiskinan terbanyak di Indonesia, yaitu Jatim, Jabar dan Jateng. Jatim berkontribusi 16,39 %, Jateng 4,12 % dan Jabar 15,25 %.

”Tiga provinsi ini kita atasi, sudah 50 % masalah kemiskinan Tanah Air selesai,” kata Mu-haimin saat membuka Dialog Terbuka dengan tema ”Membangun Ekosistem Pemberdayaan Masyarakat Desa: Kolaborasi Pemerintah, Akademisi dan Pesantren Menuju Nol Kemiskinan” di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Kota Semarang, Jateng, Kamis (19/6). Muhaimin menyebut, selama ini, penyaluran bansos menjadi cara yang banyak dipilih untuk mengatasi kemiskinan. Padahal, upaya itud tak sepenuhnya efektif. Sebab, penyalurannya belum semuanya tepat sasaran. Pembenahan data kemiskinan terus diupayakan, adapun anggaran yang selama ini terpakai dalam penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran akan dialihkan untuk membiayai programm yang bersifat pemberdayaan. (Yoga)

Salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Tangsel, Banten, membagikan bahan mentah untuk Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alasannya, agar siswa tetap dapat menerima manfaat MBG saat libur sekolah. Namun, pembagian paket MBG yang berisi bahan mentah tersebut tak sesuai arahan Badan Gizi Nasional atau BGN. Pembagian bahan mentah ini jadi perbincangan setelah diunggah oleh warganet di media sosial Instagram dan X (dulunya Twitter) awal pekan ini. Dalam unggahan tampak paket MBG yang terdiri dari dua kantong beras, telur puyuh, ikan asin, kacang tanah, pisang dan jeruk. Warganet pun bertanya, kenapa bukan makanan matang yang biasa disajikan dalam ompreng (wadah makanan) yang dibagikan kepada siswa seperti biasa.

Belakangan diketahui, SPPG Yayasan Mualaf Indonesia Timur di Ciputat Timur yang membagikan paket tersebut. SPPG itu memasok MBG ke 18 sekolah dengan total penerima 4.075 siswa. Pihak SPPG Yayasan Mualaf Indonesia Timur mengatakan membagikan beras kepada siswa agar dapat dibawa pulang dan disimpan lebih lama. Sementara lauk pauk sudah disiapkan dalam kondisi matang. ”Hal ini dilakukan karena banyak sekolah yang sudah libur dan cepat pulang. Adapun paketnya tetap harus tersampaikan sehingga saya membuat kebijakan seperti ini yang ternyata viral,” kata Kepala SPPG Yayasan Mualaf Indonesia Timur, A Basiro pada Rabu (18/6).

Basiro mencontohkan, pekan ini, pilihan menunya beras untuk 5 hari, telur puyuh rebus untuk 1 hari, baby nila crispy untuk 5 hari, kacang kriwil untuk 4 hari, 2 pisang ambon lumut, 2 jeruk manis, 1 apel malang dan susu UHT untuk 1 hari. Pihaknya menghindari makanan beku karena khawatir siswa lupa menyampaikannya kepada orangtua, yang bisa menyebabkan makanan basi dan tak dapat dikonsumsi. Kepala BGN, Dadan Hindayana memastikan tak ada arahan pemberian bahan mentah. Pihaknya justru meminta kepala SPPG bertanya kepada siswa dan guru tentang berapa kali sepekan bisa hadir di sekolah. MBG akan fokus kepada ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita jikasiswa tidak bisa ke sekolah. (Yoga)

Burhan kaget saat halaman rumahnya di Bekasi, Jabar, dipenuhi sejumlah orang, pertengahan tahun 2022. Di kerumunan orang pagi itu, ada sejumlah tamu yang dia kenal. Ada kepala desa, camat, satpol PP, pegawai dinas lingkungan hidup (LH), LSM, hingga wartawan, untuk menyegel tempat usaha Burhan. ”Awalnya jawara yang diutus masuk ke lahan saya. Mau duduki lahan ini,” ujar Burhan dirumahnya, Sabtu (24/5). Ia tak terima usaha pengelolaan sampah yang diageluti 16 tahun dihancurkan. Usahanya memang ilegal. Ia menjadikan lahannya sebagai tempat penampungan sampah liar. Bagi Burhan, sekalipun walau ilegal, ia yakin usahanya menyelamatkan banyak pihak, termasuk Pemkab Bekasi. Bentuk bantuannya, saat TPA Burangkeng penuh, ia menyediakan lahan untuk menampung sampah warga setempat. ”Burangkeng kadang-kadang minta tolong. Jujur saja, sekarang juga sama,” kata Burhan. TPA yang dikelola Pemkab Bekasi itu menyimpan banyak persoalan.

Kementerian LH, pada Maret 2025 menetapkan Kadis LH Kabupaten Bekasi, Donny Sirait sebagai tersangka kasus buruknya pengelolaan TPA Burangkeng, karena melanggar UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Buruknya pengelolaan sampah di TPA Burangkeng menimbulkan gangguan kesehatan warga, gangguan keamanan, pencemaran dan kerusakan lingkungan. Burhan mengaku, keuntungan dari usaha penampungan sampah liar juga dinikmati banyak pihak. Sebelum usahanya disegel pada 2022, setiap bulan akumulasi pemasukan yang diperoleh mencapai Rp 500 juta, dari iuran sampah dan hasil penjualan sampah bernilai ekonomis. Iuran sampah berasal dari 20.000 keluarga di kawasan perumahan atau apartemen elite di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi yang menyerahkan pengelolaan sampahnya ke Burhan.

”Iurannya beda-beda. Perumahan elite, ada yang satu keluarga bayar iuran Rp 75.000 per bulan. Perumahan kelas menengah rata-rata Rp 25.000 per keluarga,” kata Burhan. ”Keuntungan saya hanya Rp 175 juta tiap bulan. Sisanya, saya bagi, untuk petugas keamanan perumahan, wartawan, LSM, ormas, sampai aparat,” katanya. Menurut Burhan, usaha penampungan sampah liar yang dia kelola selama belasan tahun diketahui sejumlah aparat ditingkat kecamatan hingga dinas lingkungan hidup. Pembinaan itu dilakukan dengan memotivasi Burhan agar mengurus administrasi agar usaha Burhan kelak berizin. Namun, upaya mengurus syarat administrasi itu tak kunjung rampung. Padahal, pertemuan rutin sudah sering digelar di rumah makan mewah. Disetiap pertemuan, Burhan tak hanya mentraktir aparat, tapi juga memberi amplop. ”Jumlah Rp 20 juta-Rp 30 juta, saya merem ngasihnya,” ujarnya. ”Surat izin itu akhirnya keluar, namun tepat satu hari sebelum usaha saya disegel,” katanya. (Yoga)