Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara resmi mengirimkan surat kepada DPR/MPR yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan alasan pelanggaran prinsip hukum, etika publik, dan konflik kepentingan terkait pencalonannya melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan itu mengubah batas usia capres-cawapres, yang menurut forum tersebut bertentangan dengan UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat dari Forum Purnawirawan ini memicu beragam reaksi dari kalangan legislatif. Andreas Hugo Pareira, anggota DPR dari Fraksi PDIP, menyatakan bahwa surat tersebut merupakan bentuk perhatian dan tanggung jawab moral dari para purnawirawan TNI terhadap bangsa. Ia menegaskan bahwa proses selanjutnya akan mengikuti ketentuan konstitusi, yakni Pasal 7 UUD 1945, dan surat akan dibacakan dalam rapat paripurna DPR.

Sementara itu, Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, mengaku belum membaca surat tersebut karena masih berada di tangan Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, dan kebetulan DPR sedang dalam masa reses.

Keterlibatan Forum Purnawirawan TNI dalam isu ini menandai keprihatinan serius dari kelompok militer senior terhadap dinamika demokrasi dan tata hukum nasional, dan menunjukkan bahwa persoalan etika konstitusional terkait pencalonan Gibran masih menjadi perdebatan publik dan politik yang belum selesai.

Kinerja PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) pada kuartal I-2025 mencatat hasil kurang memuaskan, dengan pendapatan turun 0,58% menjadi Rp 1,69 triliun dan laba bersih anjlok 34,68% menjadi Rp 124,72 miliar. Penurunan ini dipicu oleh berkurangnya hari kerja, sehingga jumlah pasien menurun, menurut Ahmad Iqbal Suyudi, Investment Analyst Edvisor Profina Visindo.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan pihaknya menemukan 1,9 juta dari 6,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang ternyata keluarga mampu. Temuan itu merupakan hasil pengecekan langsung para penerima bantuan sosial (bansos) ke lapangan untuk memastikan bantuan uang diberikan pemerintah itu tepat sasaran. "Kami lakukan ground check dan ada 1,9 juta (data mereka) yang seharusnya tidak layak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah,"kata Kepala BPS Amalia. Amalia melanjutkan, data-data KPM itu masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang ini telah dikoreksi oleh BPS. Sebanyak 1,9 juta KPM, yang semula masuk dalam kategori berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Dengan demikian, kepada BPS pun yakin penyaluran bansos pada Triwulan BPS pun yakin penyaluran bansos pada Triwulan II-2025 dapat tpat sasaran, karena mengacu kepada DTSEN, yang terus diperbaruai dan dicek Validitasnya secara berkala. "Dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi nasional ini tentunya bansos yang nanti digulirkan pada Triwulan II, sebagai salah satu program stimulus ekonomi, akan  menjadi lebih tepat sasaran," kata Kepala BPS Amalia. 

Sejumlah hotel di kota-kota besar di Tanah Air terpaksa merumahkan karyawan akibat okupansi atau tingkat hunian anjlok. Tingkat hunian tersebut terpukul paling besar oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Di DI Yogyakarta, 5.000 pekerja hotel dan restoran dirumahkan sementara waktu, menyusul kelesuan industri hotel dan restoran yang terdampak sejumlah kebijakan pemerintah. Hal itu disampaikan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryono di Yogyakarta, Selasa(3/6/2025). ”Pekerja yang dirumahkan berasal dari hotel non-bintang sampai bintang 5 serta restoran kecil hingga besar,” kata Deddy. Jumlah hotel dan restoran yang merumahkan karyawan mencakup 20 % dari 2.300 anggota dan non-anggota PHRI DIY. Karyawan yang dirumahkan tetap menerima gaji pokok. Namun, mereka tidak mendapat insentif, tunjangan, atau bonus.

Karyawan yang dirumahkan statusnya standby. Mereka sewaktu-waktu akan dipanggil kembali saat kunjungan tamu hotel dan restoran meningkat. ”Kami masih berkomitmen tidak melakukan PHK,” ucap Deddy. Kebijakan merumahkan karyawan ini, terutama terjadi pada hotel dan restoran yang banyak mengandalkan kegiatan meetings, incentives, conventions and exhibitions (MICE). Segmen itu terpukul paling besar oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah melalui Inpres No 1 Tahun2025 sejak 22 Januari 2025, yang berdampak, dipangkasnya kegiatan rapat dan seminar di luar kantor serta perjalanan dinas dan acara seremonial. Padahal, aktivitas MICE pemerintah berkontribusi 40 % terhadap okupansi hotel. MICE juga membantu mengisi okupansi hotel yang biasanya rendah pada Senin hingga Kamis. Selain itu, industri hotel dan restoran di DIY juga terpukul dengan kebijakan sejumlah pemda yang melarang kegiatan study tour atau karyawisata sekolah. (Yoga)

Job Fair Bekasi Pasti Kerja Expo yang diselenggarakan Selasa (27/5) di Gedung President University Convention Center, Cikarang Utara, Bekasi, Jabar, berakhir rusuh. Dalam video yang sempat viral di media sosial, jumlah pencari kerja di acara itu membeludak. Mereka saling berdesakan, dorong, berebut QR Code (kodebatang) sebagai satu-satunya media akses, hingga ada yang jatuh dan pingsan. Kepala Biro Humas Kemenaker, Sunardi Manampiar Sinaga mengatakan, tingginya animo masyarakat terhadap bursa kerja (jobfair) sangat bisa dimengerti terutama dari kalangan angkatan kerja baru. Tanggapan Kemenaker itu tak mampu meredam perdebatan dan kecemasan terhadap kondisi lapangankerja di Indonesia. Di media sosial muncul diskusi lanjutan, ada yang curiga banyak perusahaan jadi peserta jobfair, tetapi tidak benar-benar membuka lowongan pekerjaan. Mereka hadir karena formalitas.

Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit, Selasa (3/6), di Jakarta, berpendapat, kericuhan Job Fair Bekasi Pasti Kerja Expo adalah bukti nyata ketidakseimbangan suplai-permintaan pekerjaan. Pemerintah harus mengakui kondisi ketenagakerjaan Indonesia yang sesungguhnya, bukan berdalih seakan-akan situasinya baik-baik saja. ”Kita harus realistis. Data PHK dan pengangguran memang berbeda, tetapi di lapangan banyak yang mengeluh cari kerja semakin susah. Jadi, jangan merasa hebat meski pertumbuhan ekonomi masih tinggi,” ujarnya. Berdasarkan laporan Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025 yang dirilis BPS, jumlah penganggur di Indonesia setahun terakhir bertambah 83.000 orang menjadi 7,28 juta orang. Kemenaker mengklaim, jumlah PHK per 20 Mei 2025 sebanyak 26.455 kasus, tapi menurut Apindo jumlahnya 73.992 kasus per 10 Maret 2025.

Sesuai data BPJS Ketenagakerjaan, pencairan jaminan hari tua (JHT) mencapai Rp 1,67 triliun kepada 114.742 tenaga kerja pada Januari-Maret 2025. JHT dapat diklaim jika peserta mengundurkan diri atau mengalami PHK. Kualitas investasi yang masuk ke Indonesia berubah, 7-8 tahun lalu, Rp 1 triliun investasi mampu menyerap 4.000 pekerja. Kini, Rp 1 triliun investasi hanya bisa mempekerjakan 1.200 orang. Menyelenggarakan job fair di tengah isu risiko PHK meluas, daya beli turun dan pengangguran usia muda bisa jadi bumerang bagi pemerintah. Esensi job fair sesungguhnya ialah mempertemukan perusahaan yang kesulitan mencari pekerja dengan pencari kerja. ”Pencari kerja saat ini lebih besar dari permintaan pekerjaan. Pemerintah perlu perbaiki iklim investasi dan beri kepastian hukum bagi investor,” kata Anton. (Yoga)

Dari 16 juta lebih investor individu, sebanyak 54 % adalah investor dari generasi Z dan Alfa. Mereka menjadi penggerak utama pertumbuhan investor di Indonesia. Dominasi generasi mudadi pasar modal Indonesia kini menjadi fenomena yang tidak bisa diabaikan. Mereka tak hanya hadir sebagai investor pemula, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan investor di Indonesia. Yusuf Adi Pradana dari Di-isi Pengembangan Pasar BEI (Bursa Efek Indonesia), dalam edukasi wartawan pasar modal, Rabu (28/5) di Jakarta, menjelaskan, fenomena peningkatan jumlah investor belakangan ini disokong oleh investor ritel berusia muda seperti generasi Z dan Alfa, yang memberikan wajah baru bagi pasar modal Indonesia. Berbeda dari generasi sebelumnya, investor muda memiliki pendekatan yang tidak hanya rasional, tetapi juga emosional dan sosial, dipengaruhi tren seperti FOMO (fear of missing out) dan YOLO (you only live once).

Mengutip data Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI) per April 2025, dari 16 juta lebih investor individu di pasar modal, 54 % di antaranya adalah investor usia 30 tahun atau ke bawah yang masuk golongan generasi Z dan Alfa. Akumulasi aset mereka sekitar Rp 40 triliun, lebih kecil ketimbang investor usia lainnya. Namun, secara jumlah, mereka menyaingi total investor individu usia 31 tahun ke atas. ”Generasi muda ini menjadi penggerak utama dominasi investor di Indonesia. Ini menjadi PR kita semua untuk mengelola potensi besar ini dengan pendekatan yang relevan,” kata Yusuf. Alexander (23) investor pemula di pasar modal, mengatakan, pesatnya perkembangan informasi mendorong dirinya mengenal ilmu investasi dan fasilitas pasar modal lebih mudah dan cepat. Pekerja swasta itu bahkan sudah masuk ekosistem pasar modal sejak lulus bangku SMA. Terpapar konten di media sosial pada awalnya, ia serius mempelajari dunia investasi lewat jalur resmi yang disediakan anggota bursa hingga OJK.

”Anakmuda sekarang bisa lebih mudah menyimpan uang untuk mengakumulasi kekayaan, tentunya dengan pengetahuan cukup dan kesadaran akan risiko dalam berinvestasi,” ujar Alexander. Meningkatnya aktivitas dan pelaku pasar modal tak lepas dari kolaborasi organisasi pasar modal dan berbagai pemangku kepentingan dalam menyuarakan pentingnya berinvestasi dan inovasi dalam pasar modal. ”BEI menyadari bahwa pertumbuhan jumlah investor harus diimbangi dengan penguatan infrastruktur informasi dan edukasi pasar modal,” kata Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik. BEI telah mengembangkanaplikasi IDX Mobile untuk membantu masyarakat menyimulasikan kegiatan investasi di pasar modal. BEI juga memiliki media sosial resmi sebagai kanal utama untuk memberi akses informasi sekaligus edukasi yang cepat serta mudah kepada masyarakat. (Yoga)

BUMN tengah menghadapi isu sensitif, yakni pengangkatan Wamen sebagai komisaris di perusahaan-perusahaan negara. Keterlibatan pemerintah dalam struktur BUMN menimbulkan pertanyaan, apakah ini akan meningkatkan kinerja atau justru menjadi ancaman bagi perusahaan negara. Persoalan rangkap jabatankembali mengemuka setelah beberapa nama Wamen masuk dalam jajaran komisaris BUMN. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Selasa (27/5) Wamen Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo ditunjuk sebagai komisaris utama perusahaan menggantikan Bambang Brodjonegoro yang mengundurkan diri pada 10 April 2025 setelah ditunjuk sebagai Dekan Asian Development Bank Institute (ADBI). Pengunduran diri Bambang dilakukan karena adanya aturan larangan jabatan rangkap di organisasi internasional.

Sehari berselang, PT Telkomsel, mengumumkan Wamen Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono sebagai komisaris utama melalui RUPST. Ada 15 wamen merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Ada yang ditunjuk sebagai komisaris sebelum menjabat Wamen. Adapula yang setelahnya. Dalam keterangan resminya, akhir Maret 2025, Menteri BUMN, Erick Thohir menyatakan, keberadaan perwakilan pemerintah di jajaran komisaris Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) diperlukan untuk memastikan keterpaduan kebijakan. Kehadiran pejabat dari kementerian lain dalam struktur komisaris BUMN juga dibutuhkan untuk memperkuat pengawasan. ”Aspek pengawasan tetap menjadi prioritas dan dilakukan melalui berbagai lembaga terkait, termasuk Kemenkeu dan BI,” ujar Erick.

Tapi, rangkap jabatan oleh pejabat publik di sektor swasta milik negara tetap disorot banyak pihak karena menabrak sejumlah peraturan perundang-undangan. Peneliti NEXT Indonesia, Herry Gunawan, menilai, pengangkatan Wamen sebagai komisaris BUMN melanggar Pasal 39 UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang secara tegas menyatakan, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara, perusahaan swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai APBN/APBD. Larangan itu, juga berlaku bagi Wamen sebagaimana ditegaskan putusan MK No 80/PUU-XVII/2019, dikarenakan pengangkatan dan pemberhentian Wamen merupakan hak prerogatif presiden sebagaimana menteri, status hukum dan larangan rangkap jabatannya setara. (Yoga)

Kementerian Lingkungan Hidup telah mencabut izin lingkungan tambang seng dan timbal PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Kabupaten Dairi, Sumut, sebagai tindak lanjut putusan MA yang memenangkan gugatan warga. Kini, warga meminta agar pertambangan ditutup permanen. ”Kami turun-temurun hidup dari pertanian. Setelah tambang beraktivitas, hutan lindung dibabat, banjir bandang melanda, dan sawah kami rusak total. Dulu kami menjual beras, sekarang harus membeli beras,” kata Darwin Situmorang (73), warga Desa Bongkaras, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Selasa (3/6) di Medan. Penolakan warga terhadap kehadiran tambang sudah berlangsung 20 tahun, sejak PT DPM masuk ke Dairi pada 2005. Ada 11 desa di Kecamatan Silima Pungga-Pungga dan Siempat Nempu Hilir yang terdampak langsung oleh aktivitas tambang tersebut. Warga bersama sejumlah organisasi pendamping berjuang dengan berbagai cara menolak kehadiran tambang. 

Aktivitas tambang tersebut, sangat berdampak terhadap pertanian. PT DPM, sudah membangun gudang bahan peledak,mulut  terowongan, bendungan limbah dan jalan akses ke kawasan pertambangan. Alih fungsi hutan lindung dihulu permukiman, telah berdampak langsung terhadap kegiatan pertanian mereka. Banjir bandang melanda Kecamatan SilimaPungga-Pungga pada  2018.Enam warga meninggal serta puluhan hektar sawah dan ladang rusak berat. ”Saya sendiri kehilangan 3 hektar sawah karena rusak akibat banjir bandang itu, ” kata Darwin, yang sebelumnya, tiap pekan menjual beras ke kota untuk memenuhi kebutuhan lauk-pauk. Sementara hasil dari ladang, seperti durian, petai, jeruk purut dan kopi, digunakan untuk menyekolahkan anak-anaknya. ”Anak saya sembilan orang,semuanya tamat sarjana dari hasil pertanian,” kata Darwin. Kini, Darwin tak punya sawah lagi dan harus  membeli beras untuk kebutuhan keluarga. Hasil ladang juga menurun drastis.

Dampak buruk dari tambang membuat warga menolak keberadaan PT DPM. Pertambangan seng dan timbal itu digagas sejak 2005 dan langsung ditolak keras masyarakat. Pembangunannya berhenti total pada 2012 hingga 2017 karena penolakan warga. Namun, pembangunan tambang dilanjutkan pada 2017. Warga juga menolak pembangunan gudang bahan peledak yang sangat dekat dengan permukiman, yakni hanya berjarak 50 meter dari permukiman dan ladang warga terdekat. Warga pun menolak pembangunan bendungan limbah di hulu permukiman yang dikhawatirkan rawan jebol karena gempa. ”Kami berharap pencabutan izin lingkungan oleh pemerintah ditindaklanjuti dengan penghentian pertambangan secara permanen,” kata Rainim. Sekretaris Eksekutif LBH Rakyat Sumut, Juniaty Aritonang mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah KLH yang mencabutizin lingkungan PT DPM. ”Ini preseden baik. Negara berani mencabut surat keputusan izin lingkungan perusahaan yang mengancam ruang hidup masyarakat,” kata Juniaty. (Yoga)

Ratusan muda-mudi memadati SMK Miftahul Falah di Kebayoran Lama, Jaksel, Selasa (3/6). Raut wajah mereka ceria setelah ijazah yang ditahan pihak sekolah bisa dibawa pulang ke rumah. Yunita Sari, lulusan SMK Mitra Pembangunan di Pasar Minggu, Jaksel, kini orangtuanya tak perlu mengeluarkan uang Rp 2,5 juta untuk menebus ijazahnya yang ditahan setahun terakhir. ”Telat bayar SPP (sumbangan pembinaan pendidikan), jadi ijazah ditahan sekolah. Belum ada uangnya juga,” kata Yunita. Orangtuanya punya warung kelontong. Saban hari ia membantu usaha orangtuanya sepulang sekolah atau hari libur. Pendapatan dari warung dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk mencicil SPP Rp 800.000 per bulan.

Sementara kebutuhan sekolah lain terpenuhi dari bansos pendidikan, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Yunita sebagai siswa SMK mendapat biaya rutin Rp235.000, biaya berkala Rp215.000 dan tambahan SPP untuk sekolah swasta Rp 240.000. Setelah ijazah ditebus, Yunita akan mengikuti bursa kerja (job fair) sambil mengecek peluang melanjutkan pendidikan. Kelvin, lulusan SMK BaktiIdhata di Cilandak, juga merasa lega, bisa membawa pulang ijazah yang ditahan tiga bulan karena menunggak SPP. Selama ini keluarganya kerepotan membayar SPP sebesar Rp 650.000 per bulan. Selain tak mendapatkan KJP Plus, keluarganya bergantung pada uang kiriman dari sang ayah yang merantau ke Kalimantan.

Ia berencana melamar keperusahaan teknologi dan informasi setelah mengantongi ijazah, sesuai latar belakang kejuruannya. ”Semoga bisa dapat pekerjaan yang sesuai dengan jurusan,” kataKelvin. Saat ini, Kelvin bekerja di salah satu restoran di BSD, Tangsel, Banten. Ia bisa bekerja di sana karena rekomendasi kenalan. Program tebus ijazah merupakan satu dari 40 program hasil terbaik cepat (quick wins) 100 hari pertama Gubernur dan Wagub Daerah Khusus Jakarta Pramono-Rano Karno, yang dijalankan oleh Baznas (Bazis) Provinsi Jakarta. Tebus ijazah atau pemutihan berlangsung secara bertahap dengan target belasan ribu ijazah yang ditahan. Sepanjang tahun ini sudah bergulir tiga kali tebus ijazah dengan jumlah 1.315 ijazah dan tunggakan Rp 4,38 miliar. (Yoga)