Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2  Mei 2025 nanti harus menjadi momentum untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Hal itu dimulai dengan meningkatkan jumlah guru dan dosen berkualitas. Tercatat saat ini jumlah dosen  di Indonesia mencapai 303,67 ribu. Namun, hanya 25% saja yang sduah lulus doktor. Adapun jumlah profesor (guru besar) di Indonesia pada 2022 mencapai 7.959 orang. Pada tahun ajaran 2022/2023, terdapat sekitar 3,3 juta guru di Tanah Air, tepatnya di sekolah negeri. Jumlah tersebut terus berkurang akibat banyaknya guru yang pensin. Jumlahnya disinyalir mencapai 70.000 guru per tahun. Dengan demikian, pada tahun 2024 Indonesia akan mengalami kekurangan guru sebanyak 1,3 juta guru. Menurut Data Pokok Pendidikan dari Kemedikbudristek, pada Semester Ganjil 2024/2025 ini, jumlah guru di Tanah Air mencapai 3,39 juta, tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk tenaga pengajar yang ditempatkan di luar negeri sebanyak 845 orang. Namun, dari jumlah guru tersebut, sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni jumlah guru terbanyak ada di Jawa Barat, diikuti di Jawa Timur dan Jawa Tengah. (Yetede)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka peluang merivisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) sebagai respons atas  maraknya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh sejumlah ormas di Tanah Air. Menurutnya, revisi ini menjadi penting agar pengawas terhadap ormas semakin ketat dan akuntable. "Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan ketat. Di antaranya, mungkin masalah keuangan, audit keuangan," kata Tito.  Dia menyebut salah satu aspek penting yang perlu dievaluasi adalah mekanisme pengawasan, terutama dalam hal transparansi keuangan. Tito menilai ketidakjelasan alur dan penggunaan dana ormas bisa menjadi celah untuk penyalahgunaan kekuasaaan di tingkat akar rumput. Ia menegaskan bahwa ormas sejatinya adalah bagian dari sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Meski begitu, dia mengingatkan bawa kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk melakukan intimidasi, pemerasan, apalagi kekerasan. (Yetede)

Pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp 250 triliun sejak Januari hingga akhir Maret 2025. Jumlah tersebut setara 40,6 % dari total target pembiayaan APBN 2025 yang ditetapkan Rp 775,9 triliun. Realisasi penarikan utang yang tinggi sejak awal tahun tersebut merupakan strategi frontloading (penarikan utang di awal) yang diambil pemerintah di tengah ekonomi global yang semakin tidak pasti. Terutama setelah AS menerapkan tarif impor tinggi terhadap puluhan negara. Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara daring, Kamis (24/4) Menkeu Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah akan menarik utang baru secara hati-hati dan terukur dengan memperhatikan proyeksi defisit APBN 2025.

”Kami mencermati ketersediaan likuiditas pemerintah dan dinamika pasar keuangan, termasuk pasar obligasi, di samping menjaga keseimbangan antara tingkat biaya dan risiko utang,” kata Sri Mulyani. Sepanjang triwulan I-2025, pembiayaan utang tercatat Rp 270,4 triliun atau 34,8 % dari target. Namun, angka pembiayaan non-utang tercatat negatif sebesar Rp 20,4 triliun. Dengan demikian, total penarikan utang bersih menjadi Rp 250 triliun. Sri Mulyani merinci, pembiayaan utang itu terdiri dari penerbitan surat berharga negara (SBN) secara neto sebesar Rp 282,6 triliun dan pinjaman neto minus Rp 12,2 triliun.

Ia menegaskan, strategi pembiayaan utang dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kebutuhan defisit, posisi likuiditas, dan dinamika pasar. ”Pembiayaan utang akan terus dilaksanakan secara terukur dengan memperhatikan outlook defisit APBN dan kondisi pasar keuangan,” ujar Sri Mulyani. Tingginya realisasi penarikan utang di tiga bulan pertama tahun ini salah satunya akan digunakan untuk menambal target defisit APBN pada 2025 sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53 % dari PDB. (Yoga)

Dunia menghadapi kesenjangan pendanaan untuk menyelamatkan jiwa manusia, sebagai dampak pemotongan dana dari AS untuk WHO. Setelah pergantian pemerintahan, AS menarik diri dari organisasi-organisasi internasional yang berperan penting dalam tata kelola kesehatan dunia. Kebijakan Presiden AS, Donald Trump memotong dukungan dana bagi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebabkan lembaga ini mengalami defisit anggaran ratusan juta USD. Selain pengurangan tenaga kerja, defisit anggaran ini menghambat upaya organisasi itu mengatasi berbagai masalah kesehatan global, seperti TBC, HIV, dan kesehatan ibu dan anak.

Selama ini, AS jadi donor terbesar dan mengucurkan dana 1,3 miliar USD bagi WHO untuk anggaran 2022-2023 terutama lewat kontribusi sukarela (Kompas, 24/4/2025). AS tidak membayar iurannya tahun 2024 dan diperkirakan tak akan membayar iuran tahun 2025. Menurut Dirjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hal ini memicu defisit anggaran sehingga WHO mengurangi skala pekerjaan dan tenaga kerja. Keputusan Pemerintah AS membubarkan lembaga bantuan luar negeri AS, USAID, dan membekukan hampir semua bantuan bagi berbagai proyek kesehatan di seluruh dunia berdampak parah bagi negara-negara berkembang. Pendanaan kesehatan global telah meningkatkan kesehatan masyarakat secara global satu dekade terakhir.

Contohnya, bantuan kesehatan menurunkan angka kematian akibat HIV hingga 51 % antara tahun 2010 dan 2023, serta kematian akibat TBC turun 23 % tahun 2015-2023. Kepergian Pemerintah AS dari ranah kemanusiaan dan pembangunan kesehatan global tanpa ada transisi merupakan pukulan hebat bagi tata kelola pembangunan global. Sebab, selama ini, dunia membiarkan ruang terbuka lebar hanya bagi AS dalam upaya kesehatan global. Untuk mengatasi kesenjangan pendanaan, Tedros berharap biaya keanggotaan negara-negara anggota WHO meningkat. Selain itu, komitmen terhadap organisasi pembangunan multilateral mesti diperkuat disertai pembentukan aliansi kuat masyarakat sipil, filantropi, dan akademisi. (Yoga)

Pemerintah telah menyesuaikan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat mengakses rumah subsidi. Namun, pemerintah perlu memperjelas kebijakan ini agar kelompok menengah tidak ”memakan” kuota bagi kelompok bawah. Pemerintah resmi mengubah kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna mengakses rumah subsidi yang berlaku sejak Selasa (22/4/2025). Kebijakan itu tertuang dalam Permen Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) No 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria MBR serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

”Permen ini meningkatkan akses dan keterjangkauan MBR terhadap kemudahan pembangunan dan perolehan rumah dengan menyesuaikan besaran penghasilan maksimal MBR. Perhitungannya, didapat dari BPS berdasarkan Survei SosialEkonomi Nasional (Susenas) Tahun 2024,” tutur Sekjen Kementerian PKP, Didyk Choiroel di Jakarta, Kamis (24/4). Kriteria MBR kini dibagi dalam empat zona wilayah dengan batas penghasilan berbeda. Di Zona I (Jawa non-Jabodetabek, Sumatera, NTT, NTB), batas maksimal penghasilan MBR adalah Rp 8,5 juta untuk lajang dan Rp 10 juta untuk pasangan. Zona II (Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku, Kepri) menetapkan batas Rp 9 juta dan Rp 11 juta.

Zona III (Papua dan wilayah pemekarannya) menetapkan Rp 10,5 juta dan Rp 12 juta. Zona IV (Jabodetabek) memiliki batas tertinggi, yakni Rp 12 juta untuk lajang dan Rp 14 juta untuk pasangan. ”Pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR ini adalah luas maksimum untuk rumah umum 36 meter persegi dan untuk rumah swadaya adalah 48 meter persegi,” kata Didyk. Kepala BPS Amalia Adininggar mengatakan, penyesuaian ini dilakukan karena perubahan penghasilan masyarakat dan tingkat kehidupan. Kriteria MBR juga disesuaikan berdasarkan wilayah agar lebih relevan. (Yoga)

Nawawin, seorang peternak ayam terlihat sedang memeriksa ayam pedaging peliharaannya di Desa Singkalan, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (24/4/2025). Usaha ternak ini merupakan mitra antara Nawawin dan perusahaan peternakan. Dengan jumlah ayam sekitar 6.000 ekor, Nawawin mendapat penghasilan bersih Rp 3 juta untuk sekali panen. Pendapatannya turun akibat jatuhnya harga ayam pedaging. Pada 14-16 April 2025 harga ayam pedaging Rp 13 ribu hingga Rp 14 ribu per kilogram,  padahal, menurut Peraturan Bapanas No 6 Tahun 2024, harga acuan penjualan ayam hidup sebesar Rp 23 ribu hingga Rp 35 ribu per kilogram. (Yoga)

Dilatarbelakangi sejumlah alasan, salah satunya lokasi penempatan yang terlalu jauh dari domisili, 1.967 calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang lolos seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024 mengundurkan diri. Pengunduran diri itu menyebabkan 1.967 formasi di kementerian dan lembaga belum terisi. Sebanyak 1.967 CPNS yang mundur itu sebelumnya lolos seleksi melalui mekanisme optimalisasi formasi atau setara 12 % dari total 16.167 orang yang ditempatkan lewat skema tersebut. Optimalisasi formasi merupakan kebijakan pemerintah untuk mengisi posisi kosong yang tidak terisi pada seleksi CASN tahun anggaran 2024. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat lima instansi dengan angka pengunduran diri tertinggi, yakni Kemendiktisaintek (640 orang); Kemenkes (575 orang); Kemenkomdigi (154 orang); Bawaslu (131 orang); serta Kementerian PUPR (121 orang).

Guru Besar IPDN, Djohermansyah Djohan, di Jakarta, Rabu (23/4) menyampaikan, pemerintah perlu segera mengisi formasi kosong yang disebabkan oleh banyaknya CPNS yang mundur. Pengisian terutama harus segera dilakukan di sektor-sektor strategis, seperti kesehatan dan pendidikan. Sebab, kekosongan formasi dalam birokrasi dinilai dapat mengganggu pelayanan publik. Contohnya, kekosongan formasi dokter dapat berdampak langsung terhadap layanan kesehatan masyarakat. Begitu pula di sektor pendidikan, kekurangan guru atau dosen bisa membuat layanan kepada pelajar dan mahasiswa tidak optimal. Djohermansyah menyarankan pemerintah agar membuka penerimaan susulan khusus untuk mengisi formasi kosong akibat PNS mengundurkan diri tersebut. Dengan demikian, formasi kosong itu dapat segera terisi tanpa harus menunggu perekrutan tahun berikutnya.

Dalam raker dengan Komisi II DPR, di Jakarta, Selasa (22/4), Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, dari 1.967 CPNS yang mundur, sebanyak 1.265 mengundurkan diri dengan alasan lokasi unit kerja yang terlalu jauh dari domisili peserta. Banyaknya CPNS yang mundur ini pun menuai kritik dari publik mengingat persaingan memperoleh pekerjaan semakin ketat. Akun di X mengkritisi dengan menilai para CPNS yang mundur telah membuang anggaran yang telah dikeluarkan negara untuk membiayai seluruh proses seleksi. Ditambah lagi, mundurnya ribuan CPNS tersebut telah membuang peluang kerja ditengah terbatasnya kesempatan kerja saat ini.  (Yoga)

Investasi bukan hanya menarik investor dengan janji manis. Investor perlu realisasi kepastian hukum, kemudahan perizinan, dan jaminan rasa aman. Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno melalui media sosial Instagram, sempat ada permasalahan premanisme yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD di Subang, Jabar. ”Pemerintah perlu tegas menangani permasalahan ini. Jangan sampai investor datang ke Indonesia dan merasa tidak mendapat jaminan keamanan,” kata Eddy di media sosialnya. BYD membukukan pendapatan tahunan Rp 1.361 triliun pada 2023. Perusahaan teknologi tinggi yang didirikan November 1994 itu kini berkiprah di 80 negara, termasuk Indonesia.

Kabar perihal gangguan yang dialami BYD terjadi saat pemerintah sedang giat menarik investor untuk hadir dan menanamkan modal di Indonesia. Penanaman modal asing di dunia industri, baik padat modal maupun padat karya, turut menopang pertumbuhan ekonomi. Industri menyerap tenaga kerja dan berbagi pengetahuan di negara yang ditempati. Dengan 7,47 juta penganggur di Indonesia pada Agustus 2024, Indonesia butuh investasi. Di Indonesia, pembentukan modal tetap bruto atau investasi menyumbang 1,43 % dari pertumbuhan ekonomi 2024 yang sebesar 5,03 persen. Porsi ini tertinggi sejak 2021.

Meski demikian, investasi hanya tumbuh 4,61 % pada 2024. Investasi pada 2025 ditargetkan Rp 1.905 triliun dan pada 2025-2029 ditargetkan Rp 13.302 triliun. Investasi di Indonesia mestinya bukan hanya menarik di atas kertas, tapi juga mesti menarik saat investor berupaya merealisasikannya. Gangguan sekecil apa pun hendaknya ditiadakan, setidaknya diminimalisasi. Begitu juga gangguan tindakan premanisme, apa pun bentuknya, harus diatasi. Pemerintah di tingkat pusat dan daerah mesti tegas. Investasi adalah kegiatan yang didasari kepercayaan. Jika tidak ada rasa percaya, bagaimana investor bersedia menempatkan dananya. (Yoga)

Kasus keracunan di Cianjur, Jabar, yang diduga terjadi setelah menyantap menu program Makan Bergizi Gratis menuntut evaluasi menyeluruh pelaksanaan program tersebut. Agar kasus keracunan tidak terulang, upaya pencegahan perlu diperkuat. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) DadanHindayana mengatakan, dugaan penyebab keracunan yang dialami siswa di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Kabupaten Cianjur, Jabar, masih diperiksa, untuk memastikan apakah penyebab keracunan tersebut berasal dari menu yang diberikan dalam program MBG atau bukan. Berdasarkan laporan yang disampaikan Dinkes Cianjur, jumlah siswa yang keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG mencapai 79 orang. Pemerintah setempat menetapkan kasus tersebut sebagai kejadian luar biasa.

”Saat ini, kami sedang melakukan pemeriksaan terkait dugaan penyebab keracunan, apakah berasal dari MBG atau bukan. Kami sedang menunggu hasil labkesda (laboratorium kesehatan daerah) provinsi dari sampel yang sudah dikirimkan,” kata Dadan, Rabu (23/4). Hasil pemeriksaan sampel diperkirakan selesai sepuluh hari ke depan. Berdasarkan keterangan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), makanan yang diolah telah memenuhi standar dan sudah melalui proses yang seharusnya. Dengan adanya kasus keracunan ini, upaya pencegahan keracunan akan ditingkatkan, antara lain dengan meningkatkan tata kelola sistem MBG dengan meningkatkan pengawasan standar penyimpanan makanan di dapur MBG.

Juga menyempurnakan sistem dengan skala nasional, mendorong transparansi jadwal menu harian yang terpantau secara digital, serta meningkatkan kapasitas pelatihan keamanan pangan seluruh penyedia MBG. ”Dengan adanya kejadian ini, kami akan menambah satu SOP baru, yaitu sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah, tetapi di SPPG. Kita juga akan meningkatkan kualitas layanan lewat pelatihan. SPPG di Cianjur telah beroperasi sejak 15 Januari dan ini kejadian pertama kali. Jadi, perlu penyegaran melalui pelatihan,” ujarnya. (Yoga)

Kebijakan Presiden AS, Donald Trump untuk memotong dukungan dana ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebabkan lembaga ini defisit anggaran ratusan juta USD. Selain pemangkasan tenaga kerja, defisit anggaran ini juga menghambat upaya organisasi ini mengatasi berbagai masalah kesehatan global, seperti tuberkulosis, HIV, keluarga berencana, serta kesehatan ibu dan anak. ”Penurunan dana yang tiba-tiba telah menyebabkan kesenjangan gaji yang besar dan tidak ada pilihan selain mengurangi skala pekerjaan dan tenaga kerja kita,” kata Sekjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus kepada negara-negara anggota, Selasa (22/4).

Sebelumnya, WHO telah bersiap menghadapi rencana penarikan penuh dukungan dana dari AS, yang sebelumnya merupakan donor terbesar. AS memberi WHO dukungan dana 1,3 miliar USD untuk anggaran 2022-2023, terutama melalui kontribusi sukarela proyek-proyek tertentu. Namun, AS tidak lagi membayar iurannya untuk tahun 2024 dan diperkirakan tidak akan membayar iurannya untuk tahun 2025. Hal ini membuat WHO mempersiapkan struktur baru, yang dipresentasikan Tedros kepada staf dan negara-negara anggota. ”Penolakan AS untuk membayar kontribusi untuk tahun 2024 dan 2025, dikombinasikan dengan pengurangan bantuan pembangunan resmi oleh beberapa negara lain, berarti kita menghadapi kesenjangan gaji untuk dua tahun, 2026-2027, dari 560 juta hingga 650 juta USD,” katanya.

WHO sejauh ini mempekerjakan lebih dari 8.000 orang di seluruh dunia. Namun, ia akan mengucapkan selamat tinggal kepada sejumlah besar kolega dan berjanji untuk melakukannya secara manusiawi. Tedros menegaskan, dampak paling signifikan kemungkinan akan terasa di kantor pusat organisasi di Geneva, Swiss. Kepemimpinan senior di kantor pusat dikurangi dari 12 menjadi tujuh. Jumlah departemen juga akan dikurangi lebih dari setengahnya, dari 76 menjadi 34. Beberapa kantor perwakilan di negara-negara kaya kemungkinan akan ditutup. ”Ini adalah keputusan yang sangat menyakitkan bagi kita semua,” kata Tedros. Tedros menambahkan, situasinya bisa lebih buruk. Oleh karena itu, diharapkan ada peningkatan biaya keanggotaan. (Yoga)