Indonesia mempunyai keberagaman pangan lokal melimpah, namun belum dimanfaatkan optimal. Alhasil, ketergantungan terhadap bahan pangan impor membuat ketahanan pangan negara ini kian rapuh. Pola konsumsi pangan di Tanah Air semakin seragam, yaitu beras dan terigu. Padahal, sumber pangan lokal yang beragam sangat potensial untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Gerakan kembali ke pangan lokal tak cukup hanya sebatas jargon atau kampanye, tetapi mesti didukung kebijakan yang konkret untuk mewujudkannya. Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas, Rinna Syawal mengatakan, pangan lokal semestinya menjadi basis pemenuhan kebutuhan makanan.

Sumber makanan lain tidak dilarang, tetapi jangan mendominasi. Hal ini diperlukan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Sebab, pangan lokal berasal dari bahan-bahan yang tersedia di sekitar sehingga mudah diperoleh dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. ”Kekayaan pangan Nusantara memang belum optimal dimanfaatkan. Tantangannya banyak sekali, yang pertama soal mindset (pola pikir),” ujarnya dalam diskusi ”Dialog Kebijakan Percepatan Penganeka ragaman Pangan: Kolaborasi Program untuk Penguatan Sistem Pangan Nasional Berbasis Pangan dan Kearifan Lokal” yang digelar Koalisi Pangan BAIK, di Jakarta, Rabu (16/4).

Banyak yang menganggap belum makan jika belum mengonsumsi nasi. Selain itu, sebagian orang di desa sungkan menyajikan pangan lokal, seperti singkong dan pisang, kepada tamu. Tidak sedikit yang justru menawarkan makanan ultra-olahan, salah satunya biskuit. Pola pikir ini mesti diubah. Sebab, pangan lokal bukan sekadar makanan, melainkan warisan leluhur yang sarat nilai-nilai sejarah dan budaya. Menurut Rinna, dibutuhkan berbagai strategi untuk menciptakan pasar pangan lokal. Tanpa ada kepastian hasil panen diserap pasar, masyarakat akan ragu untuk menanam dan membudidayakannya. (Yoga)

Industri perbankan berupaya menarik dana murah dari masyarakat, melalui promo dan digitalisasi. Kualitas aset turut dijaga sebagai antisipasi menghadapi tantangan pelemahan daya beli masyarakat dan ketidakpastian global akibat kebijakan tarif Presiden AS, Donald Trump. Direktur Consumer Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Corina Leyla Karnalie mengatakan, dana pihak ketiga (DPK) BNI utamanya didominasi dana murah (current account saving account/CASA) yang mampu menurunkan biaya dana (cost of fund) perseroan.

Per Desember 2024, dana murah BNI tercatat Rp 563,3 triliun atau 69,9 % dari total DPK, ditopang pertumbuhan dana rekening tabungan (saving account) nasabah sebesar 11 % secara tahunan. ”Tahun ini (2025), target kita itu cukup challenging. Tabungan ditargetkan tumbuh 16,7 % secara tahunan. Kami optimis, karena itu, kami menyiapkan banyak program,” katanya di Jakarta, Rabu (16/4). Untuk mencapai target tersebut, beberapa promosi dan kampanye pun dilakukan, salah satunya dengan mengadakan program Undian Rejeki wondr BNI yang berlangsung selama April 2025-31 Januari 2026.

Program ini adalah strategi perseroan untuk akuisisi, penetrasi, serta peningkatan transaksi dengan mengandalkan aplikasi wondr. Kehadiran wondr by BNI dapat menjadi inovasi signifikan bagi perbankan. Selain memudahkan akses perbankan, aplikasi tersebut juga bisa mendorong peningkatan jumlah pengguna, volume transaksi, serta pertumbuhan DPK dari produk tabungan. Per Februari 2025, DPK BNI tercatat Rp 775 triliun atau tumbuh 1 % dibanding periode yang sama tahun lalu. Dari jumlah tersebut, dana murah yang dihimpun mencapai Rp 550 triliun atau 70,9 % dari total DPK.  (Yoga)

”Thriving in Harmony, Nature, Culture, Future”, adalah tema Paviliun Indonesia, turunan dari tema World Expo 2025 Osaka, yakni ”Designing Future Society for Our Lives”, yang mengusung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). ”Modal Indonesia dalam menyongsong masa depan adalah kekayaan alam kita, dan keragaman kultur. Kita optimistis dengan masa depan. Kita tidak mengutamakan teknologi saja, tetapi juga kearifan nilai-nilai dan kekayaan alam kita,” kata Tantowi Yahya, Jubir dan Kurator Paviliun Indonesia, kepada pengunjung yang hadir, Selasa (15/4). Kekuatan budaya atau tradisi disajikan dalam bentuk pameran foto wajah-wajah masyarakat Indonesia dari beragam suku dan budaya. Demikian juga perkakas ataupun kain tenun dan batik dari banyak daerah Nusantara.

Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang (PPIJ) Rachmat Gobel mengharapkan Indonesia optimal memanfaatkan World Expo di Osaka untuk berpromosi di tengah persaingan dagang dunia yang sangat ketat. ”Ini kesempatan mempromosikan filosofi dan budaya Indonesia serta menunjukkan keunggulan dari tiap daerah. Apalagi, ini pemerintahan baru, ini kesempatan terbaik,” kata Gobel. Sebagai anggota DPR RI, Gobel melihat masih banyak PR yang harus diselesaikan Indonesia untuk berkompetisi dengan negara-negara lain di tengah persaingan yang sangat ketat saat ini. Namun, dia mengingatkan, Indonesia memiliki pasar yang besar. Indonesia juga memiliki alam yang kaya, rakyat yang bersatu, dan budayanya yang unggul. (Yoga)

Menambang garam melalui lorong-lorong plastik dengan bahan baku air dari Samudra Indonesia dapat juga menghasilkan garam dengan kualitas bagus. Di sisi timur Pantai Modangan, Kabupaten Malang, Jatim, bangunan berbentuk setengah silinder memanjang berwarna putih, berderet di sisi barat perbukitan. Bangunan-bangunan dari bahan plastik dengan rangka paralon itu merupakan tempat pembuatan garam dengan metode greenhouse salt tunnel (GST) atau lorong/terowongan. Air dari pantai berombak tinggi itu disedot melalui pipa ke tandon sebelum akhirnya dialirkan ke terowongan-terowongan yang ada. Total ada 30 terowongan dengan dua ukuran berbeda di tempat itu. Masing-masing berukuran 15 x 4 meter sebanyak 20 buah dan 21 x 4 meter sebanyak 10 buah. Sebagian terowongan telah terisi kristal garam setengah jadi hingga siap panen.

Berbeda dengan pembuatan garam umumnya, di sini tak mengenal musim. Saat puncak musim hujan pun, aktivitas kristalisasi garam tetap berlangsung. ”Ombak di sini besar. Air laut dari bawah tebing (sisi timur Pantai Modangan) sejauh 500 meter dialirkan menggunakan pompa. Airnya bersih, tidak bercampur pasir,” ujar Ketua Kelompok Usaha Garam Sumberoto Makmur Sejahtera, Edi Santoso (51), Selasa (15/4). Bersama nelayan lain, setengah tahun terakhir ini Edi mengelola GST itu. Tak ada perbedaan kandungan garam di Samudra Indonesia antara musim kemarau dan musim hujan. Rata-rata kadar salinitasnya 3-4 %. Produksi garam di tempat itu ditargetkan di atas 60 ton setahun. Di Kabupaten Malang, pembuatan garam dengan sistem terowongan tak hanya ada di Modangan. Ada pula di Pantai Bajulmati, Desa Gajahrejo, dan Pantai Nganteb, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, serta pantai perawan di Desa Sidoasri.

Lokasi pembuatan garam di Bajulmati menjadi pionir metode ini di Malang. Ada 12 terowongan yang dibangun di tempat itu pada 2021 dengan ukuran masing-masing 21 x 4 m. Pada 2022 jumlah produksi garam dari Bajulmati mencapai 2,8 ton dan naik menjadi 10 ton pada 2023. Pada 2024, produksinya turun lantaran terkendala jarak antara lokasi terowongan dan air laut cukup jauh. Sayangnya, produksi garam yang dihasilkan di Malang masih menyasar pasar lokal. Pemkab Malang berharap ada perlindungan dari pemerintah bagi pelaku usaha garam pemula yang memproduksi barang dengan kualitas baik, misalnya dengan mencarikan pasar khusus. Selama ini regulasi yang mengatur hal itu belum ada. ”Pernah laku Rp 5.000 per kg, pernah dibeli Rp 2.500 per kg juga yang hasil dari Bajulmati karena pangsa pasarnya bukan pangsa pasar mencari garam yang berkualitas,” kata Kadis Perikanan Kabupaten Malang, Victor Sembiring. (Yoga)

Akibat laku culas pejabat, pengelolaan sampah di Kota Tangsel, Banten, menjadi amburadul. Proyek itu dijadikan ajang mencari rente oleh pejabat di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangsel. Kepala (DLH) Kota Tangsel, Wahyunoto Lukman ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan sampah yang merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah. Ia ditangkap penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Banten pada Selasa (15/4). Penahanan Wahyunoto menyusul penahanan Dirut PT Ella Pratama Perkasa, Syukron Yuliadi Mufti, yang menjadi tersangka sehari sebelumnya. Keduanya diduga terlibat korupsi kegiatan jasa layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah tahun 2024.

Adapun nilai kontraknya Rp 75,94 miliar, terdiri atas Rp 50,72 miliar untuk pengangkutan dan Rp 25,21 miliar untuk pengelolaan sampah. Kejaksaan mengungkap bahwa PT Ella Pratama Perkasa tidak memiliki fasilitas, kapasitas, dan kompetensi dalam pengelolaan sampah. Justru terjadi rekayasa tender antara Wahyunoto dan Syukron. Mereka memanipulasi dokumen Klasifikasi Baku Lapangan Usaha perusahaan dan membentuk subkontraktor fiktif, yakni CV Bank Sampah Induk Rumpintama yang dimiliki Agus Syamsudin. Bahkan, direktur operasionalnya adalah penjaga kebun pribadi Wahyunoto, yaitu Sulaeman.  

Kades Cibodas, Rumpin, Mad Harun, Rabu (16/4) mengatakan, tanah yang digunakan Wahyunoto untuk pengolahan sampah merupakan lahan pribadinya seluas 5.000 meter persegi di RT 004 RW 001 Kampung Paranje, Desa Cibodas, Kabupaten Bogor. Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie prihatin dengan dugaan korupsi yang terjadi. Ia meminta semua pihak mengikuti proses hukum dan kooperatif. Selanjutnya, ia akan menunjuk Plt Kadis agar kegiatan berjalan normal, terutama pengelolaan sampah. Dari tahun ke tahun, pengelolaan sampah di Tangsel tidak kunjung membaik. Masalah belum selesai, malah dijadikan ajang memburu rente. (Yoga)

Pembukaan lowongan untuk 1.652 petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU tingkat kelurahan di DKI Jakarta memberikan harapan baru bagi warga untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Proses seleksi yang adil dan transparan diharapkan membuka peluang lebih banyak warga untuk terlibat dalam pembangunan kota yang lebih baik. Salah satu warga yang antusias adalah Supardi (42), warga Jaksel. Meski usianya sudah 42 tahun, ia masih harus berjuang mencari pekerjaan yang layak. ”Saya merasa sangat beruntung karena ada peluang kerja yang terbuka bagi warga dengan pendidikan minimal SD. Selama ini sulit mencari pekerjaan yang tak membutuhkan kualifikasi tinggi, jadi ini kesempatan emas bagi saya dan keluarga,” ujar Supardi, Rabu (16/4).

Beberapa tahun terakhir, ia mengandalkan pekerjaan serabutan, dari menjadi tukang ojek hingga cleaning service. Namun, pendapatan yang ia terima sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Rekrutmen ini juga menarik perhatian anak muda yang kesulitan mencari pekerjaan tetap. Salah satunya Riza Abdillah (20), lulusan SMA, yang berencana melamar untuk menjadi petugas PPSU. ”Saya berharap proses seleksi berjalan lancar dan adil, tanpa diskriminasi. Semoga semua calon pelamar mendapat kesempatan yang sama,” kata Riza. Pemprov DKI Jakarta memastikan transparansi dalam perekrutan 1.652 petugas PPSU tingkat kelurahan pada akhir April 2025. (Yoga)

Di pelantar Tiktok, tengah viral orang-orang yang mengaku sebagai pemilik pabrik di China. Mereka mengklaim, tas dan kosmetik jenama Eropa atau AS umumnya dibuat di China, lalu dikirim ke Perancis atau Italia untuk dilabeli ”buatan Perancis” atau ”buatan Italia”, dikemas, lalu dijual di butik dengan harga selangit. ”Modal membuat tas (Hermés) Birkin itu cuma 1.000 USD. Di butik, harganya minimal 10.000 USD. Ayo, sini, beli sama saya saja,” kata akun @NewsNexus yang diakses Selasa (15/4). Demikian pula video-video dari orang-orang yang mengaku membuat tas untuk jenama Christian Dior, Prada, Chanel, dan Yves Saint Laurent. Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) adalah perusahaan induk untuk 75 jenama, antara lain Celine, Givenchy, Louis Vuitton, Fendi, Kenzo, Loewe, dan Marc Jacobs, pabrik tas mereka ada di Saint-Pourçain-sur Sioule, Perancis, dan Firenze, Italia.

Kering, korporasi Perancis, adalah induk dari Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Gucci, dan Balenciaga. Pabrik-pabrik di bawah Kering berada di Swiss dan Italia. Hermés lebih ketat. Mereka memusatkan produksi di Perancis. Tepatnya di Pantin, Lyon, Ardenne, dan Normandy. Berdasarkan liputan Newsweek, Hermés memproduksi dari awal sampai akhir, dari menyamak kulit sampai membuat produk jadi. Butuh waktu 15 hingga 40 jam untuk membuat satu tas Hermés, baik model Birkin, Kelly, maupun Constance. Perajinnya harus mengikuti pelatihan lima tahun sebelum memegang produksi. Uni Eropa memiliki peraturan ketat mengenai pemasangan label. Bagi Perancis dan Italia, aturan untuk produk mode sangat ketat karena jadi sektor unggulan dan bersejarah. Cap Origine France Garantie (OFG) di Perancis berarti mayoritas bagian produk dibuat di Perancis dan mayoritas biayanya datang dari Perancis.

Banyak unggahan di media sosial mengatakan, kalangan ini hanya membeli tas karena berjenama tenar dan mewah tanpa mengerti cita rasa seni dan keahlian yang diperlukan untuk membuatnya. Video-video itu juga mempreteli proses pembuatan tas mewah. Betul, tas Kelly dibuat dari kulit sapi bermutu tinggi dengan jahitan kuat dengan kreasi tangan-tangan terampil di Perancis. Namun, layakkah tas itu dihargai 60.000 USD (Rp 1 miliar). Rumah mode selalu memproduksi dengan jumlah terbatas guna menjaga agar produk mereka tidak pasaran. Ini yang membuat ongkos produksi lebih mahal, selain upah pekerja di Eropa yang lebih tinggi daripada di China. ”Kalian itu membeli karena logonya. Jika kalian mau produk dari bahan yang sama, dengan harga sepersepuluh, bahkan kurang, silakan ke kami,” kata salah satu video yang diedarkan ulang di X. Namun tas itu tidak diberi logo Hermés, Dior, Chanel, atau apa pun.

Warganet AS umumnya memuji China tidak tunduk pada pukulan tarif 145 % yang ditetapkan Trump. Warganet juga menertawai diri sendiri yang menyukai produk karena jenama dan logo. ”Boleh juga cara China mengejek kita,” cuit seorang warganet AS. Bukan rahasia bahwa China memproduksi barang-barang ”aspal” alias asli tetapi palsu. Barangnya dibuat dengan bahan sama dengan produk asli, tetapi di pabrik yang bukan dilisensi oleh jenama terkait. Kadang-kadang, dilabeli dengan nama yang meleset dari jenama asli, misalnya Adiads, Neki, Cnovesre, dan Birkinstick. Kadin AS mendata, 86 % barang palsu global berasal dari China. ”Munculnya produk palsu ini sejalan dengan psikologis konsumen yang menyandingkan suatu jenama dengan kemewahan ataupun gaya hidup keren. Mereka menginginkan tampilan dan logo tanpa menghabiskan isi dompet,” tulis lembaga tersebut. (Yoga)

Pencairan tunjangan kinerja dosen di lingkungan Kemendiktisaintek direncanakan mulai Juli 2025. Di tahap awal ini, pembayaran tukin bagi 31.066 dosen langsung untuk enam bulan sesuai kelas jabatan dosen yang dihitung dari Januari-Juni 2025. Kepastian pembayaran tukin para dosen ASN di lingkungan Kemendiktisaintek tersebut sesuai Perpres No 19 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemendiktisaintek. Hal ini disampaikan dalam taklimat media yang dipandu Sekjen Kemendiktisaintek, Togar M Simatupang, Selasa (15/4).

”Ini bentuk nyata penghargaan negara di bawah Presiden Prabowo, sebagai peran sentral pendidik, peneliti, dan pengabdi masyarakat untuk menghasilkan SDM unggul, riset, dan inovasi untuk memajukan Indonesia setara negara maju,” kata Mendiktisaintek Brian Yuliarto. Menurut Brian, Kemendiktisaintek sedang mengharmonisasi rancangan peraturan menteri dan petunjuk teknis pembayaran tukin bersama Kementerian PAN dan RB, Kemenkeu dan Kementerian Hukum guna memastikan pembayaran tukin ini adil dan akuntabel.

”Peraturan menteri dan petunjuk teknis ditargetkan selesai April agar tidak terjadi penundaan pencairan,” katanya. Mengacu Perpres No 19/2025, pemberian tukin bagi dosen hanya untuk 31.066 dosen. Mereka ini mengajar di 49 PTN satker dan 29 PTN BLU yang belum memberikan remunerasi, serta dosen di LLDikti. Kebutuhan anggaran mencapai Rp 2,66 triliun. (Yoga)

Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, Widodo menyebut sidang mengenai ekstradisi buron kasus korupsi proyek KTP elektronik Paulus Tannos di Singapura direncanakan digelar pada bulan Juni 2025. Sidang mendahului (committal hearing) mengenai kelayakan ekstradisi Paulus Tannos akan berlangsung pada tanggal 23 hingga 25 Juni nanti. "Diprediksi sidangnua itu bulan Juni. Kita berharap, kalau dari pihak mereka ada perlawanan dan bisa menerima, segera. Langsung penetapan (kestradisi) cepat," kata Widodo. Menurut Dirjen AHU, Pemerintah Indonesia tidak bisa campur tangan karena kelayakan ekstradisi sudah menyangkut yuridiksi hukum nasional Sinagpura. Ia pun tidak mengetahui jarak waktu antara putusan dan eksekusi ekstradisi. Namun begitu, Widodo kini meyakini Pemerintah Singapura akan membantu proses ekstradisi tersebut karena mengingat perjanjian bantuan hukum timbal balik (MLA) yang jalin dengan Indonesia. "Pemerintah SIngapura akan terus berupaya untuk membantu Pemerintah Indonesia, karena adanya perjanjian," kata dia. Di sisi lain,m dia menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Indonesia sedang melengkapi dokumen tambahan yang dimintakan Kamar Kejaksaan Agung (AGC) Singapura. Dokumen tersebut terkait dengan bukti-bukti berhubungan dengan perkara Paulus Tannos di Indonesia. "Semua dokumen sudah masuk, sudah lengkap, tapi kan ada beberapa hal yang perlu mungkin penekanan dari beberapa bukti, ya, terkait dengan affidavitnya dan lain sebagainya," kata dia. (Yetede)

Pemerintah tengah mematangkan Satgas PHK sebagai respons atas ancaman meningkatnya gelombang PHK, seiring tekanan ekonomi global dan kebijakan tarif impor tinggi dari AS. Pembentukan satgas ini juga menjadi bagian upaya lintas kementerian untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional. Hal tersebut disampaikan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto seusai menggelar Rapat Koordinasi Teknis Terbatas terkait persiapan negosiasi pene- tapan tarif resiprokal oleh AS terhadap Indonesia, di Jakarta, Senin (14/4).Airlangga mengatakan, pematangan landasan dan fungsi Satgas PHK sedang dilakukan secara paralel sesuai arahan Presiden Prabowo.

Pembahasan ini melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kemenaker, Kemenperin dan Kemendag. ”Diharapkan dalam waktu singkat kita bisa menerbitkan kebijakan terkait Satgas PHK. K ita sedang mencari low hanging fruit (peluang yang mudah diraih) dalam menghadapi situasi saat ini,” ujar Airlangga. Pembentukan Satgas PHK merupakan langkah antisipatif pemerintah terhadap meningkatnya ancaman PHK massal sejak tahun lalu. Satgas ini disiapkan untuk merespons dampak penurunan produksi industri dalam negeri akibat kebijakan tarif impor AS yang berpotensi melemahkan ekspor Indonesia. (Yoga)