Ketersediaan lahan di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) menjadi salah satu tantangan besar yang berisiko menahan laju produk domestik regional bruto (PDRB) wilayah ini di masa mendatang. Direktur ICRAF Indonesia sekaligus Koordinator Proyek Land4Lives Andree Ekadinata mengatakan bahwa kondisi Sumsel dengan seperlima pertumbuhan ekonomi yang bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memang erat kaitannya dengan ketersediaan lahan. Dia menjelaskan bahwa kondisi lahan saat ini tidak sama dengan dulu di mana ketersediaannya semakin menyempit. “Kuncinya yakni membangun sinergi antara rencana pembangunan dengan rencana tata ruang, serta upaya untuk meningkatkan produktivitas sehingga setiap jengkal lahan memberikan produksi yang bermanfaat,” jelasnya, Rabu (3/4). Menurutnya, salah satu solusi yang juga bisa diterapkan untuk mengatasi persoalan lahan yakni penerapan agroforestri di mana bisa memadukan berbagai spesies di satu lahan. Dia menambahkan bahwa beberapa persoalan yang juga perlu diperhatikan sejalan dengan strategi pembangunan Sumsel 20 tahun ke depan diantaranya ketahanan pangan, pengelolaan ekosistem gambut, serta isu kesetaraan gender. Penjabat (Pj.) Gubernur Sumsel Agus Fatoni menambahkan perekonomian wilayah ini masih mampu tumbuh stabil di kisaran 5% pada saat Covid-19. Selain itu, dia mengungkapkan bahwa beberapa capaian dari indikator makro juga menunjukkan tren yang positif.

Restrukturisasi utang BUMN Karya ternyata tak berjalan mulus, lantaran tersandung persetujuan pemegang obligasi. Hal ini membuat posisi BUMN karya di ujung tanduk, bahkan terancam pailit. Akhir pekan lalu, salah satu BUMN Karya  yang terbelit utang besar, PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Pasalnya, Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 memutuskan menolak restrukturisasi. Imbasnya Waskita diharuskan melunasi  utang sampai batas waktu yang  ditentukan. Apabila, perseroan gagal memenuhinya, pemegang obligasi menugaskan wali amanat untuk menagih dan menyatakan  obligasi menjadi jatuh tempo. Adapun nilai pokok obligasi berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019 sebesr Rp1,22 triliun. (Yetede)

Otoritas Jasa keuangan (OJK)  telah mengakhiri  restrukturisasi  kredit terdampak Covid-19 pada 31 Maret 2024, di mana per Februari 2024 outstanding restrukturisasi tersisa Rp242,8 triliun. Perbankan nasional  juga dinilai sudah sangat siap  mangakhiri stimulus  tersebut, tercermin dari pencadangan yang dipupuk mencapai 336,56% per Februari 2024.  Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Ediana Rae mengatakan, perkembangan perbankan melanjutkan tren pertumbuhan yang positif  dengan kredit tetap tumbuh dua digit di Februari 2024 sebesar 11,28% year on year  (yoy)  menjadi sebesar Rp7.095 triliun. Kredit yang meningkat didukung permodalan  kuat yang mencapai  27,72% sementara sebelumnya 27,52%. Intermediasi perbankan juga sejalan dengan kualitas yang masih tetap terjaga  di mana rasio non performing loan (NPL) net sebesar 0,82% dan NPL gross sebesar 2,35%, seiring dengan tumbuhnya perekonomian nasional. (Yetede)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil membawa produk perikanan Indonesia bersinar di ajang Seafood Expo North Amerika (SENA) 2024 yang berlangsung selama tiga hari, yakni 10-12 Maret 2024 di Boston. Selama pameran tersebut, Indonesia mencatat total potensi transaksi perdagangan US$ 58,47 juta atau terlampaui target yang ditetapkan KKP sebesar US$ 50 juta. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk  Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo mengatakan, ikan Indonesia memukau  para pembeli di SENA 2024. Berbagai produk perikanan RI, termasuk tuna loin, frozen, dan saku sukses memikat para buyer dari berbagai negara, seperti Amerika Serikat,  Kanada, Belgia, Spanyol, Inggris, Perancid, China, Arab Saudi, Korea Selatan, Peru, Chili, Taiwan, Hong Kong, India, dan Australia. "Pengunjung SENA terpikat dengan tuna kita, ini terlihat dari nilai  US$  29,5 juta atau 50,45% total potensi transaksi khusus produk tuna di saat pameran," ujar Budi. (Yetede)

”Winner takes all market” Ekosistem bermedia hari ini menampakkan struktur yang berlapis-lapis. Bagaimana masyarakat mengonsumsi informasi, kurang lebih ditentukan oleh apa platform media sosial (medsos), platform mesin pencari, platform video, web browser, sistem operasi, serta aplikasi tertanam dalam gawai yang mereka gunakan. Model periklanan yang banyak digunakan pengiklan juga ditentukan oleh perilaku konsumsi media yang terbentuk oleh hal-hal tersebut. Dalam konteks inilah, perusahaan platform digital mengendalikan praktik bermedia. Google secara paripurna menguasai pangsa pasar teknologi mesin pencari (Google Search), platform video (Youtube), web browser (Chrome) dan sistem operasi (Android).

Meta mendominasi jagat medsos dengan mengoperasikan platform medsos terpopuler: Facebook, Instagram, Whatsapp. Dengan dominasi tersebut, Google dan Meta mempraktikkan monopsoni sekaligus monopoli, yakni menguasai pasar secara paripurna karena baik bahan dasar (data perilaku pengguna) maupun produk akhir (teknologi, informasi, dan iklan) dikendalikan pihak yang sama. Semakin kuat winner takes all market, semakin lebar ketimpangan antara penguasa pasar dan pelaku pasar lain. Inilah yang terjadi dalam hubungan antara perusahaan platform digital dan perusahaan media massa, termasuk di Indonesia. Dalam laporan We are Social dan Melwater, dari total belanja iklan Indonesia pada 2023 yang mencapai Rp 103,4 triliun, belanja iklan digital memiliki porsi 46 % (Rp 47,5 triliun).

Dengan pertumbuhan di atas 10 % per tahun, belanja iklan digital diperkirakan akan menyudahi dominasi belanja iklan televisi di Indonesia pada 2025. Sayangnya yang menikmati pertumbuhan ini bukan media massa konvensional, melainkan raksasa digital Google dan Meta. Dalam tiga tahun terakhir, duopoli itu menguasai lebih dari 70 % belanja iklan digital di Indonesia, melalui dua cara. Pertama, mereka adalah pemilik inventori iklan terbesar yang mengoperasikan platform mesin pencarian, video, dan media sosial dengan popularitas yang tak tertandingi. Popularitas ini mampu melahirkan persepsi publik, ”kalau mau mencari informasi, hiburan, dan jejaring, harus ke Google Search, Youtube, Facebook dan Instagram”. Dalam peta belanja iklan digital Indonesia tahun 2023, ketiga jenis periklanan ini memiliki porsi masing-masing: iklan pencarian (32 %/Rp 15,5 triliun), iklan medsos (35 %/Rp 16,7 triliun), iklan video (14,8 %/Rp 10,9 triliun).

Kedua, perusahaan platform digital juga mengoperasikan berbagai teknologi penunjang periklanan digital yang semakin lama semakin sulit dihindari penerapannya oleh para penerbit dan pengiklan, seperti DSP, SSP, Ads Servers, Trading Desk, WebBrowser, analytics software provider, dan data provider. Teknologi-teknologi ini melahirkan mode periklanan programatik di mana perusahaan platform bertindak sebagai broker yang menjembatani hubungan antara pengiklan dan media. Sebagai broker, ”diam-diam” mereka mengambil porsi bagi hasil terbesar, diperkirakan mencapai 61-74 % dari nilai transaksi iklan. Padahal, porsi periklanan programatik sangat dominan dalam pasar periklanan digital di Indonesia, yakni 80 % (Rp 38,6 triliun) dari total belanja iklan digital Indonesia 2023. (Yoga) 

Sejumlah kelompok masyarakat di Banggai berdaya lewat usaha bersama. Membawa senampan maggot, Syamsul Hidayat (50) berjalan cepat menuju kandang ayam miliknya di Desa Sentral Timur, Toili, Kabupaten Banggai, Sulteng. Larva dari lalat black soldier fly (BSF) itu dituang ke tanah. Puluhan ayam menyambut riuh di sore yang tenang, Minggu (31/3). Dalam sehari, ia membutuhkan 4 kg maggot, masing-masing 2 kg di pagi dan sore. Maggot itu diambil dari ”kandang” milik kelompok yang ada di pekarangannya. Pengeluaran untuk pakan ternak sangat jauh berkurang. Dedak berapa, jagung harga berapa, sekarang diganti maggot yang kami tidak perlu beli,” ujarnya. Rekannya, Yantri Suryadi (34), menuturkan hal serupa. Ternak lele di kediamannya menggunakan pakan dari Maggot.

Pengeluaran pakan jauh berkurang dan hasil kolam menggembirakan. Sejak 2021, Syamsul dan Yantri terhimpun dalam kelompok BSF GenToili. Kelompok ini adalah wadah bagi warga untuk mengembangkan maggot. Mereka bersama-sama mencari solusi pakan ternak hingga persoalan lingkungan, memanfaatkan sampah untuk pengembangan maggot.  Sampah dari rumah, warung, dan pesantren dikumpulkan dan diolah sendiri. ”Dulu sampah di lingkungan banyak. Orang buang sampah di kali, di pinggir jalan. Sekarang kami yang ambil,” kata Yantri. Kelompok BSF GenToili diinisiasi oleh Agung Dwi Pratama (29). Tujuannya agar budidaya maggot makin berkembang dan menjadi penghasilan bersama. Kelompok saat ini berisi 13 anggota.

Menurut Agung, maggot dipilih karena ia dan anggota lainnya sama-sama beternak, ayam ataupun lele yang membutuhkan pakan tak sedikit. Budidaya maggot bisa jadi solusi mereka. Produksinya hingga 20 kg maggot per minggu. Sebagian hasil tersebut dijual dan sebagian dibagi ke anggota kelompok. ”Dalam perjalanannya, lalu didampingi oleh Pertamina melalui Donggi Matindok Field, mendapat bantuan kolam lele, rumah produksi, hingga mesin cacah. Ini membantu dalam produksi maggot,” kata Agung. Tak hanya maggot hidup, mereka berinovasi membuat maggot dalam kemasan. Maggot disangrai dan dikemas dan diberi nama Maggo Booster. Produk ini mulai diminati masyarakat untuk ternak, baik burung hias maupun ikan koi. (Yoga) 

Rapat Dewan Komisioner OJK menilai stabilitas sektor perbankan dan jasa keuangan lainnya tetap terjaga stabil dengan kinerja intermediasi yang kontributif, didukung likuiditas yang memadai dan tingkat permodalan yang kuat. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Selasa (2/4) mengatakan, sejalan dengan kinerja perekonomian global yang membaik di tengah fragmentasi kondisi geopolitik global, kinerja industri perbankan Indonesia per Februari 2024 tetap resilien dan stabil didukung oleh tingkat profitabilitas sebesar 2,52 % dan margin bunga bersih sebesar 4,49 %. Permodalan perbankan yang tinggi sebesar 27,72 % menjadi bantalan mitigasi risiko yang solid di tengah kondisi ketidakpastian global.

Dari sisi kinerja intermediasi, pada Februari 2024, secara bulanan kredit mengalami peningkatan sebesar Rp 36,96 triliun, atau tumbuh 0,52 %. Secara tahunan, kredit kembali mencatatkan double digit growth sebesar 11,28 % menjadi Rp 7.095 triliun. ”Pertumbuhan tersebut utamanya didorong kredit modal kerja yang tumbuh 12,04 % secara tahunan, sementara ditinjau dari kepemilikan bank, bank BUMN menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit, yaitu tumbuh 13,62 %,” kata Dian Ediana. Searah dengan pertumbuhan kredit, dana pihak ketiga (DPK) juga mengalami pertumbuhan positif, baik secara bulanan maupun tahunan. Pada Februari 2024, DPK tercatat tumbuh 0,30 % secara bulanan dan meningkat sebesar 5,66 % secara tahunan menjadi Rp 8.441 triliun. Giro menjadi kontributor pertumbuhan terbesar, yaitu 7,33 % secara tahunan. (Yoga) 

PT Pupuk Indonesia (Persero) menghadapi sejumlah isu aktual strategis pada tahun ini, mencakup distribusi pupuk bersubsidi, piutang subsidi pupuk, dan gejolak harga pupuk beserta bahan bakunya. Meski begitu, perusahaan milik negara itu tetap berkomitmen turut menopang ketahanan pangan nasional. Produsen pupuk terbesar keenam dunia itu juga akan mengembangkan kemandirian bahan baku dan hilirisasi produk turunan pupuk. Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan PT Pupuk Indonesia yang digelar secara hibrida di Jakarta, Selasa (2/4). Rapat tersebut dihadiri Dirut PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi beserta jajarannya.

Rahmad mengatakan, penambahan anggaran dan alokasi pupuk bersubsidi beserta pengadaan dan penyaluran merupakan salah satu isu aktual strategis perseroan. Tahun ini, pemerintah menambah anggaran subsidi pupuk Rp 26,6 triliun menjadi Rp 53,3 triliun dari sebelumnya Rp 26,7 triliun. Dengan begitu, alokasi pupuk bersubsidi bertambah dari 4,73 juta ton jadi 9,55 juta ton. Melalui tambahan dana itu jenis pupuk yang disubsidi itu tidak hanya urea dan NPK. Pupuk organik yang sebelumnya dikeluarkan dari daftar pupuk bersubsidi kini kembali dialokasikan sebanyak 500.000 ton. ”Lahan pertanian di Indonesia sudah banyak yang kritis sehingga pupuk organik diperlukan,” ujarnya.

Isu strategis yang dihadapi Pupuk Indonesia adalah utang pemerintah terhadap perseroan terkait subsidi pupuk. Pembayaran utang subsidi pupuk pemerintah kepada Pupuk Indonesia masih kurang Rp 10,48 triliun. Rahmad menjelaskan, sebelumnya pemerintah sudah membayar utang hasil tagihan tahun 2022 senilai Rp 16,5 triliun pada 28 Desember 2023. Namun, masih ada kurang bayar sebesar Rp 10,48 triliun. Kurang bayar itu mencakup tagihan utang tahun 2020 yang sudah diaudit BPK sebesar Rp 430,23 miliar. Isu strategis ketiga adalah harga pupuk beserta bahan bakunya yang masih bergejolak sejak dua tahun terakhir. Gejolak harga itu dipengaruhi faktor eksternal, yakni perang Rusia-Ukraina dan konflik di Laut Merah. Perseroan harus menambah biaya produksi lantaran kenaikan harga bahan baku yang mayoritas masih impor. (Yoga) 

Polemik pelarangan jasa titip sulit berujung tanpa pembenahan fundamental. Jasa ini sudah lama dan mengakar. Sikap aji mumpung menjadi masalah inti. Ditjen Bea Cukai Kemenkeu resmi membatasi barang bawaan penumpang dari luar negeri mulai 10 Maret 2024, mengacu Permendag No 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, dimana terdapat lima jenis barang bawaan penumpang dari luar negeri yang dibatasi masuk ke Indonesia, yakni alat elektronik, alas kaki, barang tekstil, tas, dan sepatu. Penerapan aturan pembatasan barang bawaan penumpang dari luar negeri menuai protes sejumlah kalangan, seperti konsumen jasa titip (jastip), pelaku jastip, hingga pekerja migran Indonesia. Para pekerja migran tersebut merasa keberatan dengan ketentuan pembatasan barang bawaan lantaran akan mempersulit mereka tatkala hendak menengok keluarga di kampung halaman (Kompas.id, 1 April 2024).

Jastip sudah lama muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pembelanja personal (personal shopper) hingga kemudian jastip ini. Jastip kian menjadi tren ketika muncul media sosial. Di sisi lain, masalah makin bertumpuk, mulai dari soal legalitas perdagangan hingga motivasi melakukan jastip. Dari sisi penjual jasa, jastip bisa menutup beberapa pengeluaran selama di luar negeri. Dari sisi pembeli, fenomena ini tak lagi sekadar jual-beli. Mereka membeli barang karena godaan yang dihadirkan di media sosial hingga kecanduan. Di sisi lain, kebiasaan pamer menyebabkan mereka mudah membeli barang yang tak diperlukan. Jika saja otoritas mau mengatur perdagangan seperti ini, langkah yang dilakukan tidak boleh tanggung. Sebaiknya tidak mulai dari mengurusi langsung jastip. Orang kecil membutuhkan langkah nyata untuk menindak upaya perdagangan illegal yang mungkin masih terjadi dan dilakukan pemain kuat. Apabila ini dilakukan, publik makin yakin soal keinginan pemerintah untuk mengatur impor secara benar. (Yoga) 

Penyidik Kejaksaan Agung diminta menjerat tersangka kasus dugaan korupsi di PT Timah dengan pasal pencucian uang. Dengan penerapan pasal tersebut, penyidik bisa mengejar pihak yang meraup keuntungan paling besar sekaligus para pihak yang menerima aliran dana korupsi, selain bisa memaksimalkan pemulihan kerugian negara akibat korupsi. Sejauh ini, dari 16 orang yang sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik, baru Helena Lim yang disebut pihak Kejagung akan disangkakan dengan pasal pencucian uang. Terbuka kemungkinan pula tersangka lainnya, Harvey Moeis, disangkakan dengan pasal serupa. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman saat dihubungi, Selasa (2/4), berpandangan, dengan menerapkan pasal pencucian uang, penyidik dapat lebih jauh membongkar para pihak yang diduga turut menerima aliran uang.

Para pihak itu tidak hanya mereka yang turut serta menikmati, tetapi juga pihak yang paling menikmati keuntungan, terutama pemilik manfaat (beneficial owner). Selain itu, dengan diterapkan pasal pencucian uang, pemulihan kerugian negara bisa lebih optimal. ”Dengan diterapkannya pasal pencucian uang, kan, semakin banyak yang bisa disita. Dan, itu memaksimalkan pengembalian kerugian negara,” ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi menegaskan, dalam mendalami setiap perkara korupsi, penyidik selalu menelisik kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang. Hal itu disebutnya sudah menjadi  prosedur tetap dari penyidik Kejagung. Terkait dengan harta benda atau aset yang diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi di PT Timah, kata Kuntadi, penyidik masih terus menelusurinya. Jika penyidik menemukan adanya keterkaitan, aset tersebut akan disita penyidik.

”Terkait dengan keuntungan (yang diterima tersangka), masih dalam proses penelusuran kami,” ujarnya. Pada Senin (1/4), penyidik Kejagung menyita dua mobil mewah dari kediaman Harvey Moeis di apartemen The Pakubuwono, Jakarta. Kendaraan mewah tersebut diduga hanya sebagian kecil harta yang dikumpulkan dari kegiatan penambangan ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Kasus dugaan korupsi pengelolaan timah di tambang PT Timah Tbk tahun 2015- 2022 diduga mengakibatkan negara mengalami kerugian hingga Rp 271 triliun. Jumlah itu terdiri dari kerugian lingkungan (ekologis) Rp 157,8 triliun, ekonomi lingkungan Rp 60,27 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan Rp 5,25 triliun. Selain itu, ada pula kerugian di luar kawasan hutan sekitar Rp 47,7 triliun. (Yoga)