PT Paradise Property Tbk (Paradise Indonesia) membidik pertumbuhan penjualan 20 % pada 2024 dibandingkan dengan setahun sebelumnya. “Tahun 2024 kami berharap penjualan bertumbuh 20 % menjadi Rp 1,3 triliun ,” ujar Surina, Direktur dan chief financial officer (CFO) Paradise Indonesia di Jakarta, Senin (1/4).

Pada 2023, mengutip laporan keuangan perseroan, emiten property berkode saham INPP itu mengantongi pendapatan Rp 1,10 triliun, tumbuh 16 % dibandingkan setahun sebelumnya di Rp 955,54 miliar. Dari total pendapatan 2023, sekitar 85 % berasal dari pendapatan berulang (recurring income) hotel dan mal (komersial). (Yetede)

Kejaksaan Agung memeriksa pengusaha Robert Bonosusatya alias RBT alias RBS sebagai saksi dalam dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022, 1 April 2024. Jaksa sudah menetapkan dua orang dekatnya, Harvey Moeis dan Helena Lim, tersangka perkara yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 271 triliun. Nilai kerugian korupsi timah hingga Rp 271 triliun merupakan perhitungan kerugian ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, dan kerugian biaya pemulihan lingkungan. Kejaksaan menggandeng guru besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University Bambang Hero Saharjo dan guru besar ekologi hutan IPB Basuki Haris untuk menilai kerugian tersebut.

Melalui pengamatan citra satelit dari 2015 hingga 2022, Bambang dan Basuki memperkirakan terdapat 350 ribu hektare lahan yang tergarap akibat aktivitas tambang ilegal di tujuh kabupaten di Bangka Belitung. Selain mengamati citra satelit, keduanya juga melakukan pemeriksaan langsung di lapangan. "Kami terkejut ada ratusan perusahaan yang beroperasi di balik kasus ini," kata Bambang. Penghitungan kerugian ekologi didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan. Kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah dalam kawasan hutan mencapai Rp 223,36 triliun.

 Jumlah ini terdiri atas biaya kerugian lingkungan (ekologi) sebesar Rp 157,83 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan Rp 60,27 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan Rp 5,26 triliun. Sedangkan ihwal kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah di luar kawasan hutan atau di area penggunaan lain, biaya kerugian lingkungannya sebesar Rp 25,87 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan Rp 15,2 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan Rp 6,62 triliun, sehingga totalnya Rp 47,70 triliun. "Kalau semua digabung, kawasan hutan dan luar kawasan hutan, total kerugian akibat kerusakan yang juga harus ditanggung negara adalah Rp 271,06 triliun," kata Bambang. (Yetede)

Konsumsi masyarakat menjelang Lebaran tahun ini bisa jadi tidak semeriah biasanya. Konsumen, khususnya dari kelompok kelas menengah, harus memilah prioritas belanja. Harga bahan pangan yang tinggi membatasi daya beli mereka. Kondisi ini tecermin dari data inflasi BPS. Per Maret 2024, inflasi tahunan mencapai 3,05 %. Penyumbang utama inflasi selama periode ini berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 2,09 % poin dari total inflasi. Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengutarakan penyebabnya adalah kenaikan harga pangan pada sejumlah komoditas, seperti beras, daging ayam ras, serta telur ayam ras. Komoditas lain yang berkontribusi pada inflasi adalah cabai merah, bawang putih, serta tomat.

Harga beras sendiri melonjak karena pasokan yang terbatas. Produksi beras di dalam negeri tersendat karena El Nino yang menyebabkan kekeringan tahun lalu. BPS mencatat produksi beras turun dari awal 2023 di 4 juta ton per bulan ke 1 juta ton per bulan pada akhir tahun. Volumenya baru menunjukkan kenaikan mulai Februari, di 3 juta ton per bulan. Secara tahunan, produksi beras 2023 hanya sebanyak 31,1 juta ton, turun dari 2022 yang sebesar 31,54 juta ton. Ketika inflasi melonjak, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah, akan terpukul. Dalam inflasi tahun ini, mereka terbebani tingginya biaya belanja bahan pangan.

Akibatnya, kelompok ini akan mengerem belanja barang dan jasa selain pangan, terutama kebutuhan sekunder serta tersier seperti otomotif, barang elektronik, dan perjalanan wisata. Pemberian THR bisa membantu mengurangi tekanan daya beli pada kelompok tersebut. Artinya, konsumsi masih bisa naik. "Tapi laju konsumsi Lebaran kali ini tidak akan sekencang tahun lalu yang sebesar 5,22 % secara tahunan," tutur Eko. Diperkirakan konsumsi hanya tumbuh 5 % pada periode ini, ia mengatakan kelas menengah merupakan tumpuan utama laju konsumsi yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi. BPS mencatat kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan domestik bruto sepanjang 2023 mencapai 53,18 %. (Yetede)

Pemerintah semakin serius menyiapkan rencana budi daya benih bening lobster (BBL). Salah satunya adalah menjalin kerja sama dengan Vietnam. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan sudah lima investor Vietnam yang siap mengembangkan budi daya lobster di Indonesia. Implementasi kerja sama budi daya telah dilakukan lewat pertemuan bilateral dengan petinggi pemerintahan. Trenggono mengatakan sudah ada nota kesepahaman tentang pengembangan benih bening lobster, ujarnya saat melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Pertanian dan Pengembangan Perdesaan Vietnam Phung Duc Tien di Nha Trang, 22 Maret 2024. Menurut Trenggono, Vietnam memiliki etos kerja dan mata rantai industri budi daya lobster yang bagus. Karena itu, ia meminta Vietnam berinvestasi.

Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengatakan kondisi pembudi daya lobster domestik saat ini masih stagnan karena teknologi budi daya masih sederhana. Ia menilai pembudi daya rakyat belum mengalami lompatan pengetahuan dan dukungan konkret dari pemerintah. Dani menilai keberadaan investasi asing di sektor ini akan menyebabkan praktik monopoli. Sebab, pembudi daya lokal akan kalah bersaing dengan pemodal besar. Jika salah pengelolaan, akan menimbulkan kerugian bagi Indonesia, karena kemiskinan dan ketimpangan di wilayah pesisir akan bertambah. Selain itu, ia beranggapan transfer teknologi dari Vietnam sulit terjadi. Karena pemerintah Vietnam tentu tidak mau budi daya lobster di negara mereka kalah bersaing dengan Indonesia. (Yetede)

Kisruh program kerja kontrak bagi mahasiswa di Jerman berbalut magang atau Ferienjob masih terus berlanjut. Meskipun Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah menyatakan bahwa ada dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), ada pula ahli yang menyatakan program tersebut belum masuk kategori kejahatan ini. Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengungkapkan sejumlah indikasi adanya TPPO dalam kasus ini. Misalnya mahasiswa mendapat iming-iming magang saat mendapatkan sosialisasi program ini, sementara di negara asalnya, Ferienjob ini merupakan program kerja murni. “Program ini sebetulnya resmi di Jerman, di mana setiap Oktober sampai Desember itu adalah program merekrut mahasiswa untuk bekerja mencari tambahan uang saku dan lain sebagainya," kata Djuhandhani, Rabu, 27 Maret 2024.

Djuhandhani menyatakan lima tersangka yang telah ditetapkan oleh penyidik menghubung-hubungkan Ferienjob ini dengan program pendidikan di Indonesia agar dapat dikategorikan sebagai magang. Selain itu, para tersangka disebut mengubah data untuk bisa meloloskan mahasiswa yang mengikuti program tersebut, misalnya data visa menggunakan visa liburan, bukan visa kerja. Dalam kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah guru besar Universitas Jambi, Profesor Sihol Situngkir; Direktur PT Sinar Harapan Bangsa, Enik Rutita alias Enik Waldkonig; bos CV GEN, Amsulistiani alias Ami Ensch; serta dua dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), berinisial AJ dan MZ. (Yetede)

Kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK 2) dan pengembangan Bumi Serpong Damai (BSD) dinilai ikut mendorong perekonomian nasional. Pengembangan PIK 2 dan BSD akan menyerap investasi Rp 58,54 triliun yang mencakup PIK 2 Rp 40 triliun dan BSD sebesar Rp 18,54 triliun.

“Pembangunan ini (2 PSN itu) akan membantuperekonomian masyarakat yang akan memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Staf Khusus Menko Bidang Perekonomian Ahmed Zaki Iskandar, baru-baru ini. Gubernur BI Perry Wajiyo mengatakan, kehadiran PSN ikut mendorong investasi bangunan, yang pada gilirannya mendorong ekonomi nasional. (Yetede)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) berpotensi bergerak bervariatif dengan kecenderungan menguat (mixed to higher) pada pekan terakhir perdagangan sebelum memasuki libur Lebaran 2024. Peluang rebound IHSG cukup terbuka setelah melemah -0,83 % pada pekan lalu ke posisi 7.288.

“IHSG semestinya bisa mixed to higher dengan support 7.238-7.179 dan resistance 7.321-7.346,” kata Senior Investment Information-Retail Business Mirae Asset Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta Utama, Minggu (31/3). Nafan menyebut, banyak data ekonomi domestic dan global yang rilis pekan ini, akan memengaruhi pergerakan IHSG, diantaranya PMI Manufakturing, data inflasi dan lainnya. “Juga perkembangan sentimen terkait dinamika the Fed ke depan dan kita juga menantikan US Nonfarm Payroll,” tutur dia. (Yetede)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai kebutuhan perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit diperkirakan mendorongpendanaan non dana pihak ketiga (non-DPK) semakin meningkat. Meski demikian, likuiditas perbankan yang masih memadai saat ini dan selisih biaya menyebabkan pertumbuhan dana non-DPK belum signifikan.

“Pemanfaatan pendanaan non-DPK potensial lebih banyak digunakan bank skala menengah dan atas untuk memperbaiki struktur pendanaan jangka panjang dan mendapatkan selisih biaya dana yang lebih murah,” Jelas Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa.

Sumber dana non-DPK meningkat 3,28 % (yoy) pada Januari 2024 yang mencapai Rp 585,82 triliun atau terkoreksi 0,59 % secara bulanan (month to month/mtm). Kenaikan pendanan non-DPK secara tahunan terutama dikontribusi oleh meningkatnya kewajiban bank lain sebesar Rp 17,78 triliun dan pinjaman pembiayaan diterima sebesar Rp 27,46 triliun. (Yetede)

OJK resmi mengakhiri kebijakan stimulus restrutukrisasi kredit perbankan untuk dampak Covid-19 pada 31 Maret 2024. Berakhirnya kebijakan tersebut konsisten dengan pencabutan status pandemi Covid 19 pada Juni 2023, serta mempertimbangkan perekonomian Indonesia yang telah pulih dari pandemi, termasuk kondisi sektor riil. Restrukturisasi kredit yang diterbitkan sejak awal 2020 telah banyak dimanfaatkan oleh debitur terutama pelaku UMKM. Stimulus restrukturisasi kredit merupakan bagian dari kebijakan countercyclical dan merupakan kebijakan yang  sangat penting dalam menopang kinerja debitur, perbankan, dan perekonomian secara umum untuk melewati periode pandemi. Selama empat tahun implementasi, pemanfaatan restrukturisasi kredit ini telah mencapai  Rp830,2 triliun, yang diberikan kepada 6,68 juta debitur pada Oktober 2020, yang merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Sebanyak 75% dari total debitur  penerima stimulus adalah segmen UMKM, atau sebanyak 4,96 juta debitur dengan total outstanding Rp348,8 triliun.(Yetede)