;
Kategori

Ekonomi

( 40600 )

Inalum Ekspor Perdana Aluminium Ingot 7.000 Ton

02 Apr 2024

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) melakukan ekspor Aluminium Ingot Seri G-1 sebanyak 7.000 metrik ton (MT) ke China. Hal ini sekaligus sebagai momen ekspor perdana korporasi pada tahun 2024.  Ekspor yang dilakukan di Pelabuhan Inalum di Kuala Tanjung merupakan bukti produk Inalum semakin kompetitif di pasar global.

Corporate Secretary Inalum Mahyaruddin Ende dalam keterangannya di Jakarta, Senin (1/4) menyampaikan, “Momen ekspor 7.000 MT ini merupakan langkah perusahaan dalam hal ekspansi pasar aluminium khususnya pasar global. Hal itu sejalan dengan salah satu dari tiga mandat pemerintah kepada keluarga besar BUMN Holding Mind ID yaitu memiliki kepemimpinan pasar yang terwujud melalui optimalisasi komoditas mineral dan ekspansi bisnis sekaligus pembuktian korporasi memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional”. (Yetede)

Inflasi Masih Belum Terkendali

02 Apr 2024
Inflasi komponen harga bergejolak atau volatile food masih enggan jinak dan secara year on year (yoy) terus naik menjadi 10,33% pada Maret 2024, sehingga memberikan andil 1,64% atau lebih dari separuh total inflasi umum. Inflasi umum yang selama enam bulan sebelumnya bertahan di bawah 3,0% (yoy), pada Maret 2024 tembus ke level 3,05% (yoy), naik signifikan dari bulan sebelumnya bertahan di bawah 3,0% (yoy), pada Maret 2024 tembus ke level 3,05% (yoy), naik signifikan dari bulan sebelumnya yang masih di 2,75% (yoy). Inflasi volatile food menunjukkan tren kenaikan yang cukup  tajam sejak Juli 2023, dari 0,03%  menjadi 8,47% pada Februari 2024 dan bulan lalu melonjak lagi menjadi  10,33%. "Ini merupakan inflasi komponen   harga bergejolak tertinggi  setelah Juli 2022 yang waktu itu mencapai 10,47%," ujar Plt Kepala Badan Pusat  Statistik (BPS) Amalia Ardininggar Widyasanti. (Yetede)                                                                                                                                                                                                                                                         

Fintech Mampu Atasi Gap Pembiayaan UMKM

02 Apr 2024

OJK menyatakan, pembiayaan kepada UMKM masih berpotensi tumbuh, seiring dengan kebutuhan akan pembiayaan UMKM yang masih cukup besar. UMKM diperkirakan membutuhkan pembiayaan Rp 3.800 triliun pada 2024. Namun, jumlah yang dibutuhkan itu baru mampu dipenuhi Rp 1.600 triliun. Berdasarkan data OJK pada 2021, pembiayaan bagi UMKM yang dapat dipenuhi perbankan hanya Rp 1.221 triliun, sedangkan sektor pasar modal dan industri keuangan non bank (IKNB) baru bisa berkontribusi Rp 229 triliun.

OJK pun mencatat terdapat total Rp 1.290 triliun pembiayaan UMKM yang belum dapat dipenuhi sektor jasa keuangan pada 2021. Menurut Direktur Pengaturan Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Lembaga Keuangan mikro dan Jasa Keuangan Lainnya OJK Irfan Sitanggang di Jakarta, pemanfaatan platform digital dapat menjadi alternative untuk mengatasi permasalahan terkait kesenjangan taua gap pembiayaan bagi UMKM. “Untuk pembiayaan ke UMKM bisa dioptimalisasi melalui pemanfaatan platform digital yang dapat menjadi solusi alternative yang efektif,” ujarnya. (Yetede)

Jumlah Kunjungan Wisman Meningkat 11,67 %

02 Apr 2024
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) di Indonesia mencapai 1,04 juta kunjungan pada Februari 2024. Jumlah ini naik 11,67% dibandingkan Januari 2024 atau month to month (mtm), dan naik 38,24% dibandingkan bulan yang sama pada tahun  lalu atau year on year (yoy). "Secara total, jumlah  kunjungan wisman pada Februari 2024  adalah sebanyak 1.036.037 kunjungan atau naik sebesar 11,67% secara tahunan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Jumlah kunjungan wisman melalui pintu masuk utama 890.864 kunjungan, sementara  yang masuk melalui pintu masuk perbatasan sebanyak 145.173 kunjungan.  (Yetede)

Paradise Indonesia Bidik Pertumbuhan 20 %

02 Apr 2024

PT Paradise Property Tbk (Paradise Indonesia) membidik pertumbuhan penjualan 20 % pada 2024 dibandingkan dengan setahun sebelumnya. “Tahun 2024 kami berharap penjualan bertumbuh 20 % menjadi Rp 1,3 triliun ,” ujar Surina, Direktur dan chief financial officer (CFO) Paradise Indonesia di Jakarta, Senin (1/4).

Pada 2023, mengutip laporan keuangan perseroan, emiten property berkode saham INPP itu mengantongi pendapatan Rp 1,10 triliun, tumbuh 16 % dibandingkan setahun sebelumnya di Rp 955,54 miliar. Dari total pendapatan 2023, sekitar 85 % berasal dari pendapatan berulang (recurring income) hotel dan mal (komersial). (Yetede)

Kerugian Korupsi Timah Rp 271 Triliun. Bagaimana Menghitungnya?

02 Apr 2024

Kejaksaan Agung memeriksa pengusaha Robert Bonosusatya alias RBT alias RBS sebagai saksi dalam dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022, 1 April 2024. Jaksa sudah menetapkan dua orang dekatnya, Harvey Moeis dan Helena Lim, tersangka perkara yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 271 triliun. Nilai kerugian korupsi timah hingga Rp 271 triliun merupakan perhitungan kerugian ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, dan kerugian biaya pemulihan lingkungan. Kejaksaan menggandeng guru besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University Bambang Hero Saharjo dan guru besar ekologi hutan IPB Basuki Haris untuk menilai kerugian tersebut.

Melalui pengamatan citra satelit dari 2015 hingga 2022, Bambang dan Basuki memperkirakan terdapat 350 ribu hektare lahan yang tergarap akibat aktivitas tambang ilegal di tujuh kabupaten di Bangka Belitung. Selain mengamati citra satelit, keduanya juga melakukan pemeriksaan langsung di lapangan. "Kami terkejut ada ratusan perusahaan yang beroperasi di balik kasus ini," kata Bambang. Penghitungan kerugian ekologi didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan. Kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah dalam kawasan hutan mencapai Rp 223,36 triliun.

 Jumlah ini terdiri atas biaya kerugian lingkungan (ekologi) sebesar Rp 157,83 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan Rp 60,27 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan Rp 5,26 triliun. Sedangkan ihwal kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah di luar kawasan hutan atau di area penggunaan lain, biaya kerugian lingkungannya sebesar Rp 25,87 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan Rp 15,2 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan Rp 6,62 triliun, sehingga totalnya Rp 47,70 triliun. "Kalau semua digabung, kawasan hutan dan luar kawasan hutan, total kerugian akibat kerusakan yang juga harus ditanggung negara adalah Rp 271,06 triliun," kata Bambang. (Yetede)

Konsumsi Lebaran Terancam Lesu Akibat Inflasi

02 Apr 2024

Konsumsi masyarakat menjelang Lebaran tahun ini bisa jadi tidak semeriah biasanya. Konsumen, khususnya dari kelompok kelas menengah, harus memilah prioritas belanja. Harga bahan pangan yang tinggi membatasi daya beli mereka. Kondisi ini tecermin dari data inflasi BPS. Per Maret 2024, inflasi tahunan mencapai 3,05 %. Penyumbang utama inflasi selama periode ini berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 2,09 % poin dari total inflasi. Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengutarakan penyebabnya adalah kenaikan harga pangan pada sejumlah komoditas, seperti beras, daging ayam ras, serta telur ayam ras. Komoditas lain yang berkontribusi pada inflasi adalah cabai merah, bawang putih, serta tomat.

Harga beras sendiri melonjak karena pasokan yang terbatas. Produksi beras di dalam negeri tersendat karena El Nino yang menyebabkan kekeringan tahun lalu. BPS mencatat produksi beras turun dari awal 2023 di 4 juta ton per bulan ke 1 juta ton per bulan pada akhir tahun. Volumenya baru menunjukkan kenaikan mulai Februari, di 3 juta ton per bulan. Secara tahunan, produksi beras 2023 hanya sebanyak 31,1 juta ton, turun dari 2022 yang sebesar 31,54 juta ton. Ketika inflasi melonjak, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah, akan terpukul. Dalam inflasi tahun ini, mereka terbebani tingginya biaya belanja bahan pangan.

Akibatnya, kelompok ini akan mengerem belanja barang dan jasa selain pangan, terutama kebutuhan sekunder serta tersier seperti otomotif, barang elektronik, dan perjalanan wisata. Pemberian THR bisa membantu mengurangi tekanan daya beli pada kelompok tersebut. Artinya, konsumsi masih bisa naik. "Tapi laju konsumsi Lebaran kali ini tidak akan sekencang tahun lalu yang sebesar 5,22 % secara tahunan," tutur Eko. Diperkirakan konsumsi hanya tumbuh 5 % pada periode ini, ia mengatakan kelas menengah merupakan tumpuan utama laju konsumsi yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi. BPS mencatat kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan domestik bruto sepanjang 2023 mencapai 53,18 %. (Yetede)

Risiko Monopoli di Balik Rencana Investasi Asing Masuk Budi Daya Lobster

01 Apr 2024

Pemerintah semakin serius menyiapkan rencana budi daya benih bening lobster (BBL). Salah satunya adalah menjalin kerja sama dengan Vietnam. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan sudah lima investor Vietnam yang siap mengembangkan budi daya lobster di Indonesia. Implementasi kerja sama budi daya telah dilakukan lewat pertemuan bilateral dengan petinggi pemerintahan. Trenggono mengatakan sudah ada nota kesepahaman tentang pengembangan benih bening lobster, ujarnya saat melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Pertanian dan Pengembangan Perdesaan Vietnam Phung Duc Tien di Nha Trang, 22 Maret 2024. Menurut Trenggono, Vietnam memiliki etos kerja dan mata rantai industri budi daya lobster yang bagus. Karena itu, ia meminta Vietnam berinvestasi.

Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengatakan kondisi pembudi daya lobster domestik saat ini masih stagnan karena teknologi budi daya masih sederhana. Ia menilai pembudi daya rakyat belum mengalami lompatan pengetahuan dan dukungan konkret dari pemerintah. Dani menilai keberadaan investasi asing di sektor ini akan menyebabkan praktik monopoli. Sebab, pembudi daya lokal akan kalah bersaing dengan pemodal besar. Jika salah pengelolaan, akan menimbulkan kerugian bagi Indonesia, karena kemiskinan dan ketimpangan di wilayah pesisir akan bertambah. Selain itu, ia beranggapan transfer teknologi dari Vietnam sulit terjadi. Karena pemerintah Vietnam tentu tidak mau budi daya lobster di negara mereka kalah bersaing dengan Indonesia. (Yetede)

Ferienjob: Tepatkah Disebut Perdagangan Orang

01 Apr 2024

Kisruh program kerja kontrak bagi mahasiswa di Jerman berbalut magang atau Ferienjob masih terus berlanjut. Meskipun Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah menyatakan bahwa ada dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), ada pula ahli yang menyatakan program tersebut belum masuk kategori kejahatan ini. Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengungkapkan sejumlah indikasi adanya TPPO dalam kasus ini. Misalnya mahasiswa mendapat iming-iming magang saat mendapatkan sosialisasi program ini, sementara di negara asalnya, Ferienjob ini merupakan program kerja murni. “Program ini sebetulnya resmi di Jerman, di mana setiap Oktober sampai Desember itu adalah program merekrut mahasiswa untuk bekerja mencari tambahan uang saku dan lain sebagainya," kata Djuhandhani, Rabu, 27 Maret 2024.

Djuhandhani menyatakan lima tersangka yang telah ditetapkan oleh penyidik menghubung-hubungkan Ferienjob ini dengan program pendidikan di Indonesia agar dapat dikategorikan sebagai magang. Selain itu, para tersangka disebut mengubah data untuk bisa meloloskan mahasiswa yang mengikuti program tersebut, misalnya data visa menggunakan visa liburan, bukan visa kerja. Dalam kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah guru besar Universitas Jambi, Profesor Sihol Situngkir; Direktur PT Sinar Harapan Bangsa, Enik Rutita alias Enik Waldkonig; bos CV GEN, Amsulistiani alias Ami Ensch; serta dua dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), berinisial AJ dan MZ. (Yetede)

Rentetan Ledakan di Gudang Amunisi

01 Apr 2024
Satu dari sepuluh Gudang Amunisi Daerah milik Kodam Jaya TNI AD di Kampung Parung Pinang, Desa Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jabar, meledak sekitar pukul 18.05 WIB, Sabtu, 30 Maret lalu. Amunisi yang meledak di gudang TNI tersebut mencapai 65 ton, yang terdiri atas 160 ribu jenis, dengan kaliber ukuran kecil hingga besar. Amunisi ini berasal dari beberapa satuan di bawah Kodam Jaya yang disimpan di sana. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa 65 ton amunisi yang meledak tersebut sudah kedaluwarsa.

Sesuai prosedur operasional standar (SOP), satuan-satuan akan mengembalikan amunisi kedaluwarsa itu ke Kodam Jaya. Setelah diverifikasi, amunisi tersebut akan dibuang atau di-disposal di Pameungpeuk, Garut, Jabar. Pengamat militer menyorot ledakan gudang amunisi tersebut. Mereka berpendapat tidak boleh ada ledakan amunisi di gudang milik TNI, dengan alasan apa pun. Karena itu, TNI wajib memastikan setiap gudang amunisi dalam kondisi aman.  Sesuai dengan catatan, sudah terjadi empat kali rentetan ledakan di gudang amunisi dan bahan peledak milik TNI dan Polri dalam sepuluh tahun terakhir. (Yetede)