Ekonomi
( 40600 )Inalum Ekspor Perdana Aluminium Ingot 7.000 Ton
PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) melakukan ekspor
Aluminium Ingot Seri G-1 sebanyak 7.000 metrik ton (MT) ke China. Hal ini
sekaligus sebagai momen ekspor perdana korporasi pada tahun 2024. Ekspor yang dilakukan di Pelabuhan Inalum di
Kuala Tanjung merupakan bukti produk Inalum semakin kompetitif di pasar global.
Corporate Secretary Inalum Mahyaruddin Ende dalam
keterangannya di Jakarta, Senin (1/4) menyampaikan, “Momen ekspor 7.000 MT ini
merupakan langkah perusahaan dalam hal ekspansi pasar aluminium khususnya pasar
global. Hal itu sejalan dengan salah satu dari tiga mandat pemerintah kepada
keluarga besar BUMN Holding Mind ID yaitu memiliki kepemimpinan pasar yang
terwujud melalui optimalisasi komoditas mineral dan ekspansi bisnis sekaligus
pembuktian korporasi memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional”. (Yetede)
Inflasi Masih Belum Terkendali
Fintech Mampu Atasi Gap Pembiayaan UMKM
OJK menyatakan, pembiayaan kepada UMKM masih berpotensi
tumbuh, seiring dengan kebutuhan akan pembiayaan UMKM yang masih cukup besar.
UMKM diperkirakan membutuhkan pembiayaan Rp 3.800 triliun pada 2024. Namun,
jumlah yang dibutuhkan itu baru mampu dipenuhi Rp 1.600 triliun. Berdasarkan
data OJK pada 2021, pembiayaan bagi UMKM yang dapat dipenuhi perbankan hanya Rp
1.221 triliun, sedangkan sektor pasar modal dan industri keuangan non bank
(IKNB) baru bisa berkontribusi Rp 229 triliun.
OJK pun mencatat terdapat total Rp 1.290 triliun pembiayaan
UMKM yang belum dapat dipenuhi sektor jasa keuangan pada 2021. Menurut Direktur
Pengaturan Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Lembaga Keuangan mikro dan Jasa
Keuangan Lainnya OJK Irfan Sitanggang di Jakarta, pemanfaatan platform digital
dapat menjadi alternative untuk mengatasi permasalahan terkait kesenjangan taua
gap pembiayaan bagi UMKM. “Untuk pembiayaan ke UMKM bisa dioptimalisasi melalui
pemanfaatan platform digital yang dapat menjadi solusi alternative yang
efektif,” ujarnya. (Yetede)
Jumlah Kunjungan Wisman Meningkat 11,67 %
Paradise Indonesia Bidik Pertumbuhan 20 %
PT Paradise Property Tbk (Paradise Indonesia) membidik
pertumbuhan penjualan 20 % pada 2024 dibandingkan dengan setahun sebelumnya. “Tahun
2024 kami berharap penjualan bertumbuh 20 % menjadi Rp 1,3 triliun ,” ujar
Surina, Direktur dan chief financial officer (CFO) Paradise Indonesia di
Jakarta, Senin (1/4).
Pada 2023, mengutip laporan keuangan perseroan, emiten property
berkode saham INPP itu mengantongi pendapatan Rp 1,10 triliun, tumbuh 16 %
dibandingkan setahun sebelumnya di Rp 955,54 miliar. Dari total pendapatan
2023, sekitar 85 % berasal dari pendapatan berulang (recurring income) hotel
dan mal (komersial). (Yetede)
Kerugian Korupsi Timah Rp 271 Triliun. Bagaimana Menghitungnya?
Kejaksaan Agung memeriksa pengusaha Robert Bonosusatya alias
RBT alias RBS sebagai saksi dalam dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di
wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022, 1 April
2024. Jaksa sudah menetapkan dua orang dekatnya, Harvey Moeis dan Helena Lim,
tersangka perkara yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 271 triliun. Nilai
kerugian korupsi timah hingga Rp 271 triliun merupakan perhitungan kerugian
ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, dan kerugian biaya pemulihan lingkungan.
Kejaksaan menggandeng guru besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB
University Bambang Hero Saharjo dan guru besar ekologi hutan IPB Basuki Haris
untuk menilai kerugian tersebut.
Melalui pengamatan citra satelit dari 2015 hingga 2022,
Bambang dan Basuki memperkirakan terdapat 350 ribu hektare lahan yang tergarap
akibat aktivitas tambang ilegal di tujuh kabupaten di Bangka Belitung. Selain
mengamati citra satelit, keduanya juga melakukan pemeriksaan langsung di
lapangan. "Kami terkejut ada ratusan perusahaan yang beroperasi di balik
kasus ini," kata Bambang. Penghitungan kerugian ekologi didasarkan pada
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian
Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan. Kerugian
lingkungan hidup akibat tambang timah dalam kawasan hutan mencapai Rp 223,36
triliun.
Jumlah ini terdiri
atas biaya kerugian lingkungan (ekologi) sebesar Rp 157,83 triliun, biaya kerugian
ekonomi lingkungan Rp 60,27 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan Rp 5,26
triliun. Sedangkan ihwal kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah di luar
kawasan hutan atau di area penggunaan lain, biaya kerugian lingkungannya
sebesar Rp 25,87 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan Rp 15,2 triliun,
dan biaya pemulihan lingkungan Rp 6,62 triliun, sehingga totalnya Rp 47,70
triliun. "Kalau semua digabung, kawasan hutan dan luar kawasan hutan,
total kerugian akibat kerusakan yang juga harus ditanggung negara adalah Rp
271,06 triliun," kata Bambang. (Yetede)
Konsumsi Lebaran Terancam Lesu Akibat Inflasi
Konsumsi masyarakat menjelang Lebaran tahun ini bisa jadi
tidak semeriah biasanya. Konsumen, khususnya dari kelompok kelas menengah,
harus memilah prioritas belanja. Harga bahan pangan yang tinggi membatasi daya
beli mereka. Kondisi ini tecermin dari data inflasi BPS. Per Maret 2024, inflasi
tahunan mencapai 3,05 %. Penyumbang utama inflasi selama periode ini berasal
dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 2,09 % poin
dari total inflasi. Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengutarakan
penyebabnya adalah kenaikan harga pangan pada sejumlah komoditas, seperti
beras, daging ayam ras, serta telur ayam ras. Komoditas lain yang berkontribusi
pada inflasi adalah cabai merah, bawang putih, serta tomat.
Harga beras sendiri melonjak karena pasokan yang terbatas.
Produksi beras di dalam negeri tersendat karena El Nino yang menyebabkan
kekeringan tahun lalu. BPS mencatat produksi beras turun dari awal 2023 di 4
juta ton per bulan ke 1 juta ton per bulan pada akhir tahun. Volumenya baru
menunjukkan kenaikan mulai Februari, di 3 juta ton per bulan. Secara tahunan,
produksi beras 2023 hanya sebanyak 31,1 juta ton, turun dari 2022 yang sebesar
31,54 juta ton. Ketika inflasi melonjak, Wakil Direktur Institute for
Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan daya
beli masyarakat, khususnya kelas menengah, akan terpukul. Dalam inflasi tahun
ini, mereka terbebani tingginya biaya belanja bahan pangan.
Akibatnya, kelompok ini akan mengerem belanja barang dan jasa
selain pangan, terutama kebutuhan sekunder serta tersier seperti otomotif,
barang elektronik, dan perjalanan wisata. Pemberian THR bisa membantu
mengurangi tekanan daya beli pada kelompok tersebut. Artinya, konsumsi masih
bisa naik. "Tapi laju konsumsi Lebaran kali ini tidak akan sekencang tahun
lalu yang sebesar 5,22 % secara tahunan," tutur Eko. Diperkirakan konsumsi
hanya tumbuh 5 % pada periode ini, ia mengatakan kelas menengah merupakan
tumpuan utama laju konsumsi yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi.
BPS mencatat kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan domestik
bruto sepanjang 2023 mencapai 53,18 %. (Yetede)
Risiko Monopoli di Balik Rencana Investasi Asing Masuk Budi Daya Lobster
Pemerintah semakin serius menyiapkan rencana budi daya benih
bening lobster (BBL). Salah satunya adalah menjalin kerja sama dengan Vietnam.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan sudah lima
investor Vietnam yang siap mengembangkan budi daya lobster di Indonesia. Implementasi
kerja sama budi daya telah dilakukan lewat pertemuan bilateral dengan petinggi
pemerintahan. Trenggono mengatakan sudah ada nota kesepahaman tentang
pengembangan benih bening lobster, ujarnya saat melakukan pertemuan bilateral
dengan Wakil Menteri Pertanian dan Pengembangan Perdesaan Vietnam Phung Duc
Tien di Nha Trang, 22 Maret 2024. Menurut Trenggono, Vietnam memiliki etos
kerja dan mata rantai industri budi daya lobster yang bagus. Karena itu, ia meminta
Vietnam berinvestasi.
Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani
Setiawan mengatakan kondisi pembudi daya lobster domestik saat ini masih
stagnan karena teknologi budi daya masih sederhana. Ia menilai pembudi daya
rakyat belum mengalami lompatan pengetahuan dan dukungan konkret dari
pemerintah. Dani menilai keberadaan investasi asing di sektor ini akan
menyebabkan praktik monopoli. Sebab, pembudi daya lokal akan kalah bersaing
dengan pemodal besar. Jika salah pengelolaan, akan menimbulkan kerugian bagi
Indonesia, karena kemiskinan dan ketimpangan di wilayah pesisir akan bertambah.
Selain itu, ia beranggapan transfer teknologi dari Vietnam sulit terjadi.
Karena pemerintah Vietnam tentu tidak mau budi daya lobster di negara mereka kalah
bersaing dengan Indonesia. (Yetede)
Ferienjob: Tepatkah Disebut Perdagangan Orang
Kisruh program kerja kontrak bagi mahasiswa di Jerman
berbalut magang atau Ferienjob masih terus berlanjut. Meskipun Direktorat
Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah menyatakan bahwa ada
dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), ada pula ahli yang menyatakan
program tersebut belum masuk kategori kejahatan ini. Direktur Tipidum Bareskrim
Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengungkapkan sejumlah indikasi adanya TPPO
dalam kasus ini. Misalnya mahasiswa mendapat iming-iming magang saat
mendapatkan sosialisasi program ini, sementara di negara asalnya, Ferienjob ini
merupakan program kerja murni. “Program ini sebetulnya resmi di Jerman, di mana
setiap Oktober sampai Desember itu adalah program merekrut mahasiswa untuk
bekerja mencari tambahan uang saku dan lain sebagainya," kata Djuhandhani,
Rabu, 27 Maret 2024.
Djuhandhani menyatakan lima tersangka yang telah ditetapkan
oleh penyidik menghubung-hubungkan Ferienjob ini dengan program pendidikan di
Indonesia agar dapat dikategorikan sebagai magang. Selain itu, para tersangka
disebut mengubah data untuk bisa meloloskan mahasiswa yang mengikuti program
tersebut, misalnya data visa menggunakan visa liburan, bukan visa kerja. Dalam
kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Mereka adalah guru besar Universitas Jambi, Profesor Sihol Situngkir; Direktur
PT Sinar Harapan Bangsa, Enik Rutita alias Enik Waldkonig; bos CV GEN,
Amsulistiani alias Ami Ensch; serta dua dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ),
berinisial AJ dan MZ. (Yetede)
Rentetan Ledakan di Gudang Amunisi
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









