PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF di akhir 2023 mencatat total akumulasi dana yang telah dialirkan SMF ke sektor pembiayaan  perumahan sejak tahun  2005 mencapai 103,75 triliun. Adapun, total aset SMF hingga akhir 2023  mencapai sebesar Rp 45,71 triliun. Pencapaian tersebut  ditopang oleh kegiatan  penyaluran pinjaman sebesar  Rp 13,09 triliun. Sementara itu, laba bersih  di 2023  mencapai Rp 466 miliar.  Terkait penerbitan surat utang korporasi sebagai sumber pendanaan, selama 2023 SMF telah menerbitkan obligasi dan sukuk dengan total  sebesar Rp 6,85 triliun melalui penerbitan  Obligasi PUB VII Tahap I, Sukuk Musyarakah  PUB I Tahap I, Obligasi PUB VII Tahap II, Obligasi Berwawasan Sosial PUB I Tahap I, dan Sukuk Musyarakah Berwawasan Sosial PUB I Tahap I. Sampai dengan akhir  2023, posisi (outstanding) surat utang dan sukuk SMF mencapai Rp 19,35 triliun dan (outstanding) pendanaan jangka panjang dari bank sebesar  Rp 3,90 triliun. (Yetede)

Pemerintah menilai positif rencana perusahaan Bruenergy Utama Sdn Bhd membangun kereta cepat melintasi Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia  termasuk ke Ibu Kota Negara (IKN). Kepala Staff Kepresidenan RI Moeldoko mengatakan, rencana tersebut bakal memberi  efek yang besar dalam mobilisasi warga. "Namun yang perlu diingat ini perbatasan dengan kedaulatan masing-masing. Kita menyambut baik karena ada pemenuhan  kebutuhan untuk mobilitas orang dan barang," kata Moeldoko.  Menurut Moeldoko, dipandang dari sisi kedaulatan  akan berkaitan dengan hubungan bilateral dan multilateral dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul di kawasan perbatasan. "Menurut saya secara pribadi bagus ada sebuah konektivitas, mendekatkan, sehingga nanti barang-barang di Indonesia bisa dengan cepat menuju Malaysia, lalu menghubungkan Brunei Darussalam walaupun singgah di malaysia. Berikutnya akan memudahkan mobilitas manusia, mobilitas barang," ungkapnya. (Yetede)

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian  Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat, penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital hingga 31 Maret 2024 sebesar Rp 23,04 triliun. Jumlah tersebut berasal  dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pendanaan Melalui Sistem (PMSE) sebesar Rp 18,74 triliun, pajak kripto sebesar Rp 580,2 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp1,95 triliun, dan pajak yang dipungut  oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atur jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) sebesar Rp1,77 triliun. Sementara itu, sampai dengan Maret 2024 pemerintah telah menunjukkan 167 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN. Jumlah tersebut termasuk dua pembetulan atau perubahan data pemungut PPN PMSE. Pembetulan di bulan Maret 2024 yaitu Vonage  Business Inc dan Twitch Interactive Singapore Private Limited. (Yetede)

PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickle berpeluang mengantongi dana jumbo sebesar Rp 17 triliun dari aksi penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue yang akan digunakan untuk akuisisi tambang dan penetrasi pasar. Analis menilai, ekspansi tersebut  bakal mengokohkan pendapatan sekaligus posisi Harita di industri baterai kendaraan listrik.  Potensi dana  fantastis tersebut bakal terhimpun dari aksi penawaran umum terbatas (PUT) sebanyak-banyaknya 18,9 miliar saham.  Tentunya dengan asumsi NCKL, membandrol harga pelaksanaan rights issue sebesar Rp 900 sebagaimana harga penutupan saham NCKLL pada Jumat (5/4/2024). Direktur Utama Harita Nickel Roy A. Arfandi menyatakan, PUT merupakan langkah strategis Harita Nikel sebagai upaya memperkuat pertumbuhan dan  pengembangan usaha berkelanjutan. (Yetede)

Gabungan Penguasaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dipercepat, diantaranya dengan mengatasi hambatan  perizinan bagi perkebunan rakyat yang berada di kawasan hutan. Dengan melajunya PSR diharapkan produksi minyak sawit nasional kian melesat dan keberlanjutan dari kegiatan hilirisasi bisa terjaga di masa depan karena bahan bakunya selalu tersedia. menurut Ketua Umum Gapki  Eddy Martono, menjaga keberlanjutan hilirisasi sawit nasional kedepan adalah upaya yang sangat bagus. Sebab, hilirisasi akan membuka lapangan kerja  baru dan meningkatkan nilai tambah. "Gapki mendukung hilirisasi dilanjutkan dan diperkuat. Tapi yang perlu diperhatikan, sektor hulunya bagaimana, terutama dalam meningkatkan produktivitas. Jangan sampai nanti hilirisasi sudah digenjot, ternyata (bahan baku/produksi) tidak mencukupi. Untuk memacu produktivitas sawit, sudah ada program PSR, ini yang harus dipacu lagi," ungkap Eddy. (Yetede)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menetapkan kembali mantan Wakil  Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharief Hiariej atau Eddy Hiariej sebagai tersangka. Status Eddy sempat dipertanyakan saat dia menjadi saksi ahli dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHP) di Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 4 2024. Eddy kemudian mengajukan praperadilan ke Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan dan menang. Dalam keputusannya, hakim tunggal Estiono mempermasalahkan penetapan status tersangka Eddy yang dilakukan pada tahap penyelidikan. Mengutip Kitab Undang-Undang  Hukum Acara Pidana, Estiono menilai penyelidikan tidak memiliki nilai pro justicia. Dia tidak mempertimbangkan Undang-Undang KPK yang  memperbolehkan lambaga antirusuah itu menetapkan orang  sebagai tersangka pada tahap penyidikan. ALi memastikan KPK mengikuti putusan KPK sudah menaikkan status perkara jual-beli wewenang di Kementerian Hukum dan HAM yang melibatkan Eddy Hiariej ke tahap penyidikan. "Kami pastikan KPK melanjutkan penyidikan  perkara dugaan korupsi di Kemenkumham," kata Ali Fikri. (Yetede)

Detoks keuangan adalah proses kegiatan yang dilakukan secara terstruktur untuk mengembalikan posisi keuangan ke kondisi netral. Harapannya, dari situasi yang netral, perencanaan keuangan, termasuk investasi, dapat berjalan baik. Langkah pertama dimulai dengan memahami pengeluaran rutin dan pasti untuk bulan berjalan. Caranya, dengan membuat daftar tagihan dan kewajiban yang perlu dibayarkan. Sumber dana pembayaran tagihan dan kewajiban sejatinya berasal dari penghasilan rutin. Jumlah pos pengeluaran ini wajib bisa dipenuhi dari penghasilan bulanan.  Caranya adalah menghitung anggaran pengeluaran pasti, lalu memisahkan angka tersebut di rekening yang terpisah. Setiap bulan, terlepas berapa pun penghasilan yang diterima, transfer dana tetap dilakukan ke rekening pos pengeluaran pasti.

Bagi mereka yang penghasilannya tak menentu, lakukan pengaturan keuangan mingguan. Jika penghasilan sama sekali belum cair, jalan keluarnya adalah mengecek saldo dana darurat. Apabila rumah tangga memiliki dana darurat, sangat disarankan untuk mengambil sejumlah dana hanya untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup harian hingga tanggal gajian tiba. Bila saldo kas dana darurat sudah menipis, langkah berikutnya adalah melihat saldo dana di asset investasi yang likuid, seperti emas, reksa dana pasar uang, dan saham. Jika diperlukan, ambil secukupnya hanya untuk menjaga likuiditas hingga tanggal gajian berikutnya. Saat keadaan mulai stabil, lebih baik hasil investasi diputarkan kembali dalam aset investasi lain. Langkah kedua adalah antisipasi pengeluaran tambahan di masa transisi antara libur Lebaran dan tanggal gajian berikutnya.

Jika asisten rumah tangga terlambat datang atau bahkan tidak kembali, misalnya, ada potensi pengeluaran tambahan untuk jasa bersih rumah ataupun jasa penitipan anak. Ketiga, evaluasi daftar pinjaman baru yang terbentuk akibat bengkaknya pengeluaran pada momen Lebaran lalu. Apabila jumlah tagihan utang konsumtif sudah melebihi penghasilan, saran terbaik adalah menjual barang-barang konsumtif yang dibeli dan mempergunakan dananya untuk pelunasan. Lalu, susunlah strategi pelunasan utang. Keempat, membatasi penggunaan fasilitas pinjaman konsumtif untuk beberapa waktu ke depan. Di masa detoks keuangan, sangat disarankan untuk disiplin membuat anggaran dan membagi pos-pos pengeluaran secara fisik. Terakhir, mengembalikan saldo dana darurat menjadi setidaknya tiga kali pengeluaran rutin bulanan.  Hasil dari detoks keuangan adalah, saldo utang menurun, bahkan nihil, saldo dana darurat minimal terpenuhi, dan alokasi arus kas bulanan yang positif. (Yoga)

PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter menyesuaikan layanan di Jabodetabek, kereta api Bandara Soekarno-Hatta, dan kereta lokal Merak agar warga dapat tetap bermobilisasi dengan lancar selama libur Lebaran. Penyesuaian ini termasuk antisipasi lonjakan pengguna yang didominasi pengguna musiman atau warga yang hendak bersilaturahmi, ke tempat wisata dan pusat perbelanjaan, serta kemacetan lalu lintas. KAI Commuter memberlakukan masa angkutan Lebaran 2024 sejak 5 April hingga 16 April 2024. Jumlah komuter di Jabodetabek mencapai 16,4 juta orang atau naik 4 % dibanding tahun lalu yang mencapai 15,7 juta pengguna. Puncak pengguna atau mobilitas warga diprediksi terjadi pada 14 April 2024 dengan angka 791.246 komuter.

Para komuter itu didominasi pengguna musiman yang akan bersilaturahmi, berkunjung ke tempat wisata, dan berkunjung ke pusat perbelanjaan dekat stasiun-stasiun kereta rel listrik (KRL). Vice President Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba menyebutkan, pengoperasian kereta komuter selama masa angkutan Le baran mencapai 1.061 perjalanan per hari. Lima stasiun yang akan dipadati oleh pengguna adalah Stasiun Bogor, Stasiun Tanah Abang, Stasiun Jakarta Kota, Stasiun Citayam, dan Stasiun Bekasi. KAI Commuter menyiagakan 4.500 petugas, terdiri dari petugas keamanan 3.603 orang (pegawai keselamatan dan keamanan, pengamanan stasiun dan kereta), ditambah 24 polisi dan petugas lain. ”Manfaatkan aplikasi C-Access untuk mengecek jadwal perjalanan, posisi kereta, harga tiket, kepadatan stasiun, dan lainnya yang memudahkan pengguna,” kata Anne, Jumat (5/4). (Yoga)