Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar AS, seiring masih tingginya ketidapastian global dan merosotnya surplus neraca perdagangan nasional. Pemerintah dan BI diminta segera bertindak untuk meredam gejolak rupiah. Berdasarkan kurs Jisdor BI, Kamis pekan lalu, rupiah melemah 0,12 % ke level Rp 15.873 per dolar AS, dibandingkan hari sebelumnya. Sepanjang 2024, rupiah melemah 2,3 %.

Karena itu, untuk meredam gejolak rupiah, BI perlu menggencarkan intervensi di pasar keuangan, seperti triple intervention serta mengoptimalkan beberapa instrument yang sudah rilis,, antara lain penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE) melalui implementasi term deposit (TD) DHE valas BI dan penerbitan Sertifikat Rupiah BI (SRBI) serta Sekuritas Valas BI (BEI).

Pemerintah juga harus tegas ke eksportir sumber daya alam yang belum menempatkan DHE di dalam negeri, yang bisa menambah pasokan valas dan menjaga stabilisasi rupiah. Iklim investasi juga harus diperbaiki agar pemodal asing tertarik menanam modal di Indonesia, sehingga bisa mengurangi impor. (Yetede)

Indeks Harga Saham Gabungan (BEI)  Bursa Efek Indonesia (BEI) berpotensi bergerak bervariatif dengan kecenderungan  menguat (mixed to higher) pada pekan terakhir perdagangan. Sebelum memasuki libur Lebaran 2024. Peluang Rebound IHSG cukup  melemah -083% pada pekan lalu yang lalu kami sampai  -0,83% pada pekan lalu ke posisi 7.288. "IHSG mestinya bisa mix to hinger dengan suppport  7.237 investor," kata senior investmen Information-Retail Business Mirea Asset Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta . Dari dalam negeri Nafan mengungkap pelaku pasar menanti data inflasi dan PMI manufacturing Indonesia yang segera dirilis. "Apabila data inflasi cenderung stabil, tentu ini akan mendatangkan  sentimen positif ke pasar. Sementara kalau PMI  manufacturing  tetap ekspansif dan hasilnya menunjukkan di atas ekspektasi, juga akan memberikan pengaruh  positif ke market," ujar dia (Yetede)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Regulasi impor yang berlaku sejak 10 Maret 2024 menuai pro dan kontra. Kalangan pengusaha menilai perlu adanya ralaksasi sejumlah ketentuan dalam peraturan Menteri Perdagangan No. 3 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Hanya saja, relaksasi dan berbagai penyesuaian nantinya jangan sampai memberi ruang bagi peredaran produk impor ilegal. Konsistensi negara dalam menjalankan regulasi impor mesti tegas dijalankan guna melindungi pasar dan dunia usaha dari serbuan barang-barang ilegal. Pemerintah diminta juga bijak dalam mengatur produk yang bahan bakunya belum sepenuhnya dapat diproduksi dari dalam negeri untuk menjaga kelangsungan industri.

Indeks harga saham gabungan atau IHSG menutup rapor kuartal pertama tahun ini dengan pertumbuhan gradual. Indeks komposit hanya naik 0,22% ke level 7.288,81, jika dibandingkan dengan pengujung perdagangan tahun lalu yang berakhir di level 7.272,79.IHSG seharusnya mampu mencatatkan performa yang lebih apik setelah sempat menembus rekor baru di level 7.433,32 pada 14 Maret 2024. Akan tetapi, kinerja indeks dalam 2 pekan terakhir berfluktuasi tajam dengan kecenderungan melemah.Pekan lalu, misalnya, indeks komposit anjlok sebanyak 0,83%. Penurunan IHSG sepekan terseret oleh pelemahan sembilan indeks sektoral. Sektor transportasi dan logistik terkoreksi paling dalam dengan penurunan 8,76%, diikuti oleh sektor perindustrian minus 2,38%, serta sektor properti dan real estat yang melemah 2,36%. Hampir seluruh sektor saham pekan lalu terjerembab, kecuali sektor keuangan yang menguat 0,91% dan sektor barang konsumsi primer yang tetap mencetak pertumbuhan 0,64%. Kedua sektor itu juga menunjukkan performa yang solid sepanjang satu kuartal dengan penguatan masing-masing sebesar 4,87% dan 0,32%. Di samping sektor keuangan dan barang konsumsi primer, sektor saham energi juga tetap menarik untuk dikoleksi.

Kendati sempat melemah 0,58% pada pekan lalu, sektor saham energi tetap mengakumulasi kenaikan 1,03% dalam 3 bulan pertama tahun ini. Sektor energi bakal memberikan potensi kenaikan harga menjelang periode cum dividend sejumlah emiten, salah satunya PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) yang belakangan harga sahamnya terdiskon cukup dalam. Yang paling menarik tentu saja sektor saham keuangan yang konsisten menunjukkan kinerja yang bertumbuh. Di sisi lain, valuasi saham sektor keuangan juga masih relatif menarik. Sektor keuangan selalu bisa menjadi tumpuan karena memiliki fundamental yang kokoh untuk menghadapi situasi ekonomi yang sarat ketidakpastian saat ini. Investor asing juga diyakini bakal lebih selektif menempatkan dana di pasar saham Indonesia. Otoritas bursa mencatat investor asing membukukan nilai jual bersih sebesar Rp390,5 miliar pada sesi perdagangan terakhir pekan lalu. Kita tentu menyadari bahwa kinerja pasar ke depan bakal terus dihantui beragam sentimen mulai dari inflasi yang menanjak, tensi geopolitik yang belum mereda, perang dagang, hingga perlambatan ekonomi global. Namun, ekspektasi atas dimulainya rezim suku bunga murah melalui potensi pemangkasan suku bunga acuan pada akhir kuartal II/2024 oleh The Fed diharapkan membawa pengaruh positif.

Belum genap 1 bulan diberlakukan, Peraturan Menteri Perdagangan No. 3 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menuai kritik. Pemerintah pun memberi sinyal segera melakukan perbaikan dan penyesuaian atas ketentuan anyar tersebut. Rabu (27/3) siang di salah satu gerai tas kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seorang pedagang membuka penawaran tas brandpapan atas Louis Vuitton di kisaran Rp2,5 juta. “Di sini enggak ada oriorian[orisinal], adanya impor kualitas premium,” kata seorang pedagang yang ditemui Bisnis. Bagi kalangan jetset, tas Louis Vuitton adalah cerminan kemewahan. Harga produk orisinal tas maupun produk fesyen milik brand kenamaan yang bermarkas di Paris, Prancis itu bisa sampai puluhan juta hingga ratusan juta.Pun demikian di gerai-gerai resmi yang tersebar di sejumlah pusat belanja Ibu Kota yang tentu tak jauh beda dengan harga produk orisinalnya. Tak hanya tas, Tanah Abang juga menjadi ‘surga’ produk brand papan atas dengan harga miring seperti jam tangan, sepatu, dan lain sebagainya. Hal itu yang membuat Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) berang. Bagaimana tidak, kalangan pengusaha ritel yang selama ini melakukan impor barang secara legal dan harus membayar pajak yang besarannya bisa mencapai 40%—50%, mesti bersaing dengan produk ilegal yang beredar di pasaran. Biaya yang mesti dibayarkan oleh pengusaha ritel mulai dari bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), hingga biaya sewa tempat usaha di mal. Menurut Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah, barang impor yang masuk melalui jalur ilegal tidak membayar pajak kepada negara. Perbedaan tersebut menjadi tidak adil antara pengusaha yang mengimpor secara legal dengan oknum penyelundup barang impor secara ilegal.

Selain Hippindo, konferensi pers tersebut juga diikuti oleh Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Asosiasi Pemasok Garment dan Asesoris Indonesia (APGAI), Asosiasi Motor Listrik Indonesia (AISMOLI), Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI), Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia (APREGINDO), Asosiasi Mainan Indonesia (AMI), Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (PERKOSMI), dan Asosiasi Matahari Supplier’s Club (AMSC). Mereka sepakat untuk mendukung upaya pemerintah dalam memberantas produk-produk ilegal yang beredar di pasaran guna menyelamatkan industri dalam negeri, termasuk meningkatkan kontribusi bagi perekonomian. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendapatan bea masuk dari berbagai aktivitas, termasuk impor senilai Rp53,09 triliun pada 2023. Nilai itu hampir 73% dari total pendapatan negara dari perdagangan internasional yang diperkirakan mencapai Rp72,9 triliun. Kalangan pengusaha berharap pemerintah memberi relaksasi atas regulasi impor. Relaksasi diharapkan dapat memberi kesempatan bagi pelaku usaha menyesuaikan ketentuan anyar dan pemerintah bersikap tegas atas berbagai celah impor produk ilegal. 

Ketentuan impor yang dimaksud itu yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Permendag No. 3/2024 mulai berlaku pada 10 Maret 2024. Hanya saja, regulasi itu menimbulkan polemik. Bagi sebagian kalangan, aturan anyar tersebut memberi kepastian dan perlindungan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Namun, kalangan lain berpendapat regulasi itu membatasi aktivitas impor, khususnya bagi perusahaan yang masih harus mendatangkan bahan baku dari luar negeri. Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, menyatakan wacana perubahan regulasi Permendag yang belum genap dijalankan 1 bulan mencerminkan bahwa regulasi tidak dirancang dengan baik dan tidak terbuka kepada para pelaku usaha. Aturan baru tersebut, lanjutnya, juga menunjukkan adanya ketidaksinkronan antarkementerian teknis lainnya yang mengampu para pelaku usaha. Sementara itu, Executive Director Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyatakan ketidaksinkronan pemerintah dalam mengatur tata kelola impor mesti dibenahi supaya tidak menimbulkan kekhawatiran kalangan pelaku industri yang memiliki peran dalam menggerakkan ekonomi. Pembatasan impor, katanya, dapat membahayakan supply chain hingga merugikan industri dalam negeri. Untuk itu, dia menekankan harmonisasi kebijakan yang mesti dibenahi lantaran memengaruhi kinerja industri. Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan larangan terbatas impor perlu diterapkan untuk barang konsumtif. Namun, dia mengakui untuk impor bahan baku, Indonesia masih perlu impor kecuali jika sudah ada subtitusinya di dalam negeri.

Beroperasinya pabrik baterai kendaraan listrik milik Hyundai dan LG Energy Solution Ltd. pada bulan depan diyakini bisa menekan harga mobil listrik di Tanah Air. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, produksi baterai kendaraan listrik di dalam negeri bisa memangkas harga jual produk tersebut hingga 30%. Terlebih, hingga kini komponen baterai menjadi porsi terbesar dalam ongkos produksi mobil listrik. “Kalau sudah diproduksi di dalam negeri, saya kira akan ada penurunan 20%—30% dari harga mobil listrik itu semua,” katanya, dikutip Minggu (31/3). Dari segi komponen, Agus menuturkan, harga baterai mobil listrik berkisar 40%—50% dari total harga jual mobil listrik. Pasalnya, komponen tersebut selama ini masih diimpor dan dikenakan pajak, sehingga mengerek harga di pasar dalam negeri. “Kalau baterai sudah kita produksi, industri dalam negeri nya sudah memproduksi baterai, nanti yang pertama dinilai TKDN kita akan makin tinggi, insaallah akan menarik investasi-investasi,” tuturnya. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat, realisasi investasi untuk baterai kendaraan listrik tersebut mencapai Rp21,7 triliun. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, kongsi Hyundai LGES akan meresmikan pabrik baterai berkapasitas terpasang 10 gigawatt hour (GWh) pada bulan depan.

Dari bingkisan konvensional berupa makanan dan kini berevolusi menjadi hadiah digital, parsel mengisi fungsi sosial untuk menjalin keakraban sesama. Pada saat yang sama, parsel menjual seni dan keterampilan.

Satu per satu ojek daring dan kurir berdatangan mengambil pesanan di rumah Dijah (46) di Cikini, Jakpus, Selasa (26/3) siang. Pesanan itu siap diantar menuju berbagai tempat di Jabodetabek. Produknya berupa parsel tanda kasih hari raya Idul Fitri. Dijah merupakan satu dari banyak pedagang parsel musiman yang mencari berkah Ramadhan di Cikini yang melayani pemesan parsel, baik perorangan maupun partai besar. Harga parselnya beragam, Rp 100.000 dipatok untuk parsel berukuran kecil berisi makanan ringan.

Dijah mengatakan, Ia juga menerima pesanan khusus dari para pelanggan. Parsel jenis ini unik-unik karena isinya bermacam-macam. Harganya juga jauh di atas parsel makanan, bisa mencapai Rp 10 juta. Paket termahal biasanya berisi barang-barang premium non-makanan, seperti barang pecah belah dan elektronik. Bahkan, Dijah pernah membuat parsel berisi televisi. Setiap hari mereka mampu memproduksi 100 parsel ukuran kecil hingga sedang. Untuk parsel pesanan khusus, biasanya memakan waktu dua sampai tiga hari tergantung kerumitannya agar enak dipandang. Dijah menjalani bisnis ini sejak tahun 1980-an, ia merintis dari berjualan langsung di pinggir jalan. Sekarang ia bisa menyuplai para pedagang di Pasar Cikini.

Pelanggan setianya mulai dari perorangan, instansi pemerintah, hingga perusahaan ternama. Bahkan, ada pelanggan yang sejak tahun 1980-an hingga saat ini masih memesan kepadanya setiap menjelang Lebaran.

Tradisi berbagi juga mengalami pergeseran seiring perkembangan zaman. Selain parsel konvensional yang berbentuk fisik, mulai muncul parsel-parsel dalam bentuk lain. Salah satunya berupa parsel digital, yang dilakukan PT Astra Honda Motor (AHM). Mereka mengubah parselnya dari bingkisan fisik menjadi voucer belanja digital kepada ratusan karyawannya melalui program Bingkisan Puasa dan Lebaran.

“Ini bagian dari kebijakan kami untuk mengapresiasi karyawan yang merayakan hari raya Idul Fitri. Sekarang, kami sudah beralih ke saldo digital,” ujar Manajer Umum Bidang Komunikasi Perusahaan PT AHM Ahmad Muhibbudin. Parsel memang menjadi salah satu tradisi menjelang hari raya. Secara rata-rata, masyarakat mengalokasikan dana Rp 302.321 untuk membeli parsel lebaran. Hal ini seperti yang dilakukan Rini (67), warga Ciledug, Tangerang, Banten, yang jauh-jauh ke Cikini untuk berburu parsel untuk saudaranya di Sukabumi, Jabar, yang tidak bisa ia kunjungi saat Lebaran. (Yoga)

Masyarakat di sejumlah daerah akan mulai mudik awal pekan ini. Berbagai moda transportasi bersiap mengangkut 193,6 juta orang ke kampung halaman. Tiket kereta api, bus, kapal laut, hingga pesawat sudah hampir ludes terjual. Badan usaha jalan tol hingga kapal penyeberangan juga bersiap memberikan layanan untuk pemudik. Menhub Budi Karya Sumadi saat meninjau kesiapan mudik Lebaran di Bandung, Jabar, Minggu (31/3) mengatakan, ”Tol Cipali menjadi concern pada arus mudik tahun ini. Di situ ada bottle neck. Rest area juga menjadi pekerjaan rumah. Akan ada pembatasan berhenti di rest area, yakni setengah jam,” kata Budi.

Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada Sabtu (6/4) hingga Senin (8/4), sebagaimana Survei Angkutan Lebaran 2024 yang dilakukan Kemenhub, dimana kereta api menjadi moda yang paling banyak digunakan,

yakni 39,32 juta orang. Namun, tiga moda transportasi yang akan menggunakan jalan tol secara keseluruhan jauh lebih besar. Angkutan bus diperkirakan mengangkut 37,51 juta orang, mobil pribadi 35,42 juta orang, dan mobil sewa 11,64 juta orang. Total 84,57 juta orang atau 43,67 % menggunakan tiga moda ini. (Yoga)

Kasus dugaan megakorupsi PT Timah yang merugikan negara hingga Rp 217 triliun hanya puncak dari gunung es kusutnya tata kelola kekayaan masif tambang Indonesia. Korupsi yang melibatkan BUMN tambang bukan baru kali ini terjadi. Sebelumnya, PT Pertamina, PT Antam, PT BA, hingga PT PLN juga menjadi langganan kasus korupsi, melibatkan pelaku mulai dari korporasi swasta hingga perorangan, serta menyeret pejabat teras kementerian hingga pimpinan tertinggi BUMN tambang, politisi, dan kepala daerah. Modusnya sangat luas dan beragam, mulai dari kongkalikong dalam pemberian izin usaha pertambangan, penambangan tanpa izin, penyalahgunaan dana reklamasi, hingga manipulasi data ekspor dan penghindaran pajak. Kejaksaan Agung pernah menyebut, setidaknya ada 14 modus operandi.

Dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 2015-2022, sejauh ini sudah diperiksa belasan tersangka dan ratusan saksi. Jumlah ini diperkirakan bertambah karena Kejagung masih terus mendalami kasusnya dan memeriksa para saksi. Sudah semestinya PPATK dilibatkan untuk menelusuri kemungkinan tindak pidana pencucian uang hasil korupsi dalam kasus ini. Megakorupsi PT Timah mendapat sorotan luas karena nilai kerugian negara yang masif, seper sepuluh nilai APBN dan menyeret nama crazy rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim, serta suami artis terkenal Sandra Dewi, Harvey Moeis. Dugaan kerugian Rp 271 triliun itu baru kerugian ekologis, belum kerugian dari sisi pendapatan negara dan lainnya.

Dari pemeriksaan Kejagung terungkap peran sentral Harvey dalam jalinan rumit kasus pemufakatan jahat lewat modus pengakomodasian tambang ilegal di lahan PT Timah. Dari total 170.363 hektar luas lahan PT Timah, yang memiliki IUP 88.900 hektar. Sisanya tambang ilegal. Besarnya angka kerugian negara tak mengherankan jika dilihat dari skala perputaran uang di sektor ekstraktif yang menjadikan lahan BUMN tambang sebagai bancakan perorangan dan swasta, termasuk melalui perusahaan boneka itu. Bukan rahasia lagi, sektor tambang melahirkan banyak crazy rich dengan kekayaan tak masuk akal. Sejak lama, sejumlah lembaga menyinyalir sangat maraknya tambang ilegal yang menjamur akibat lemahnya penegakan hukum, kuatnya bekingan aparat, dan kongkalikong dengan pejabat. Akibatnya, negara dirugikan hingga ratusan triliun. (Yoga)

Perbankan diproyeksi akan lebih selektif dalam menyerap surat utang yang diterbitkan BUMN di sektor infrastruktur atau BUMN Karya. Sejumlah kasus gagal bayar BUMN Karya menjadi penyebabnya. Dihubungi pada Minggu (31/3/2024), Analis Divisi Pemeringkat Jasa Keuangan Pefindo Danan Dito menilai, maraknya kasus gagal bayar BUMN Karya membuat perbankan trauma untuk menyerap surat utang yang diterbitkan BUMN Karya dalam jangka menengah. ”Perbankan, terutama swasta, memberi catatan khusus untuk sektor ini. Artinya, perlu ada pertimbangan yang ketat jika ingin membeli surat utang dari sektor tersebut,” ujar Danan.

BUMN Karya yang kini tengah terbelit beban utang antara lain PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Kompas mencatat, posisi utang Waskita Karya yang tengah direstrukturisasi per Desember 2023 mencapai Rp 41,2 triliun. Sementara Wijaya Karya telah merampungkan perjanjian restrukturisasi induk (master restructuring agreement/MRA), menyusul kesepakatan yang telah terjalin sebelumnya bersama 11 lembaga keuangan. Nilai saldo utang setara dengan 100 % dari total utang yang direstrukturisasi sebesar Rp 20,79 triliun.

Danan menambahkan, untuk menyerap surat utang yang diterbitkan sektor BUMN Karya, perbankan akan lebih jeli dalam mengalkulasi prospek bisnis dan penugasan negara yang akan dilimpahkan ke setiap entitas BUMN Karya. Untuk saat ini, perbankan masih menunggu upaya restrukturisasi dari beberapa surat utang. ”Proses penyelesaian masalah (restrukturisasi utang) akan menjadi tolok ukur bagi perbankan untuk membeli surat utang dari sektor tersebut atau tidak. Artinya, jika penyelesaiannya jelas, maka bukan tidak mungkin perbankan kembali tertarik,” kata Danan. (Yoga)