Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  mencatatkan masih terdapat delapan dari 101 penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp 2,5 miliar hingga akhir Maret 2024. Angka tersebut menyusut dibandingkan sebelumnya 20 fintech yang belum bisa memenuhi ekuitas pada 29 Desember 2023. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya(PVML) OJK Agusman mengatakan, OJK akan terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait dengan progress action plan untuk pemenuhan ekuitas  minimum yang dimaksud. "Baik berupa injeksi modal dari pemegang saham, maupun dari strategic investor lokal atau asing yang kredibel, termasuk diantaranya pengembalian izin usaha," kata Agus. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) secara konsisten menjaga stabilitas mata uang di tengah pelemahan nilai tukar rupiah. Ikhtiar tersebut dilakukan dengan menjaga keseimbangan valuta asing (Valas) di pasar keuangan domestik. Sementara itu, pemerintah terus memantau pergerakan nilai tukar rupiah dan pengaruhnya ke kondisi perekonomian dalam negeri.  Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada akhir perdagangan Selasa (3/4/2024) melemah di tengah  data PMI Manufaktur ISM Amerika Serikat yang meningkat. Data PMI Manufaktur ISM AS tersebut menunjukkan ekspansi pertama di sektor manufaktur setelah kontraksi selama 16 bulan. Kurs rupiah ditutup merosot 23 poin atau 0,14% menjadi Rp15.920 per dolar AS dari sebelumnya Rp 15.897 per dolar AS. (Yetede)

Pembangunan 3.724 unit hunian tetap (huntap) dan infrastruktur pemukimannya di Sulawesi Tengah (Sulteng) menyerap anggaran Rp1,05 triliun. Huntap itu diperuntukkan bagi korban gempa bumi dan tsunami di Kota Palu pada 2018. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) menyatakan bahwa dari unit yang terbangun dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo Selasa (26/3/2024), sebanyak 3.195 unit telah dihuni oleh warga. Jokowi berharap komplek huntap itu  dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dan korban terdampak bencana bisa kembali bangkit menjalani kehidupan bersama keluarganya di rumah yang dibangun dengan teknologi rumah tahan gempa tersebut. "Semua huntapnya sudah selesai dan tadi kita sudah meresmikan secara simbolik. Alhamdulillah ada fasum, Fasos, dan Faskesnya juga. Kita harap nanti akan menjadi tempat membangun kehidupan yang baru disana," terang Presiden. (Yetede)

Emiten nikel, PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) atau Harita Nickel membukukan pertumbuhan laba bersih pada 2023 sejalan dengan pendapatan yang melonjak signifikan. Di sisi lain, ekspansi fasilitas pengolahan nikel NCKL terus berlanjut. Sepanjang 2023, pendapatan NCKL melonjak 149,35% year-on-year (YoY) menjadi sebesar Rp23,85 triliun dari Rp9,56 triliun pada 2022. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan tersebut terdiri atas pengolahan nikel sebesar Rp20,76 triliun serta pendapatan dari penambangan nikel sebesar Rp3,09 triliun. Kontrak pelanggan yang lebih dari 10% dari pendapatan adalah Lygend Resources & Technology Co., Ltd., Ningbo Lygend Wisdom Co., Ltd., dan Glencore International AG. Pendapatan itu berasal dari penjualan bijih nikel sebanyak 15,38 juta wet metric ton (wmt) yang mencakup saprolit sebanyak 6,30 juta wmt dan limonit sebanyak 9,08 juta wmt sepanjang 2023. 

Selain itu, NCKL juga membukukan peningkatan produksi feronikel sebesar 300% YoY menjadi 101.538 ton pada 2023 dan kenaikan produksi mixed hydroxide precipitate (MHP) sebesar 50% YoY menjadi 63.654 ton pada 2023. Roy Arman Arfandy, Direktur Utama Trimegah Bangun Persada, mengatakan Harita Nickel tetap berupaya untuk mempertahankan pertumbuhan di tengah kondisi pasar yang penuh tantangan sepanjang tahun 2023. Di sisi pengolahan nikel, pertumbuhan NCKL turut didorong oleh peningkatan volume dari smelter baru PT Halmahera Jaya Feronikel (HJF) yang menghasilkan feronikel dan lini produksi tambahan PT Halmahera Persada Lygend (HPL) untuk menghasilkan bahan baku baterai kendaraan listrik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berkomitmen dalam peningkatan literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Penandatangan Nota Kesepahaman antara OJK dan Kemendagri berlangsung di Gedung OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Kamis (28/3/2024). Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan langkah kolaborasi itu dilakukan sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Undang-undang No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Oleh karena itu, peningkatan literasi, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen ditunjukkan agar aktivitas sektor keuangan memberikan dampak yang positif. 

Namun demikian, diakuinya, upaya meningkatkan literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen secara merata di seluruh daerah dan kalangan masyarakat tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, dalam hal ini OJK. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinergitas dengan berbagai pihak, salah satunya Kemendagri yang juga bertujuan untuk mengoptimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan keberadaan TPAKD sangat penting bagi pemerintah daerah, khususnya dalam percepatan akses keuangan daerah dan mendukung kemandirian serta ekonomi daerah. Sejak dibentuk pada 15 Januari 2016 hingga Desember 2023 lalu, TPAKD di Indonesia telah mencapai 515 dengan 34 di antaranya merupakan TPAKD tingkat 34 provinsi. Sesuai dengan tugas dan kewajiban dari TPAKD, salah satunya yakni membantu program pemerintah dalam meningkatkan literasi, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen.

Layanan TikTok Shop yang bermigrasi menjadi Shop Tokopedia berkomitmen melanjutkan program beli lokal, di tengah kekhawatiran risiko penguasaan data oleh platform belanja online asal China itu. Wajah Chief Executive Officer (CEO) PT Tokopedia Melissa Siska Juminto tampak ceria saat mengumumkan tuntasnya proses migrasi layanan TikTok Shop ke Shop Tokopedia sejak 27 Maret 2024. Proses migrasi tersebut terhitung lebih cepat dari jangka waktu yang diminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) yaitu 4 bulan terhitung sejak 12 Desember 2023. Dengan batas waktu 4 bulan, semestinya proses migrasi layanan harus selesai paling lambat 12 April 2024.

Dalam acara Diskusi Media Update Perkembangan Masa Transisi TikTok dan Tokopedia di Jakarta pada Rabu (3/4), Melissa mengungkap Tokopedia melakukan penyesuaian terhadap tiga komponen utama. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perdanganan (Permendag) No. 31/2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pertama, secara pembayaran (payment). Melissa menyampaikan bahwa sosial commerce tidak dapat memfasilitasi transaksi pada sistem elektroniknya. Artinya, TikTok tidak lagi bisa memfasilitasi transaksi pembayaran, melainkan akan diambil oleh Tokopedia. Kedua, pengguna (user) dan data. Dalam komponen itu, tidak terjadi penyalahgunaan dan penguasaan data yang mengakibatkan persaingan tidak sehat. Ketiga, merchant operation. KP3A Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tidak bisa melakukan di luar kewajiban perlindungan konsumen, pembinaan, dan penyelesaian sengketa.

Teranyar, Tokopedia melaksanakan instruksi Kemendag untuk penerbitan invoice transaksi di dalam Shop Tokopedia. Selain itu, Kemendag memberikan catatan khusus agar tetap memprioritaskan penjualan produk lokal di dalam platform Shop Tokopedia. Hal itu, kata dia, telah dilakukan sejak awal kemunculan kolaborasi kedua platform pada momentum hari belanja online 12.12 pada 12 Desember 2023. Melissa menegaskan program promosi dalam Shop Tokopedia bertujuan mendukung penjualan produk UMKM di dalam platform. Namun, dia berjanji tidak akan berlebihan menggelontorkan promosi usai TikTok bergabung ke Tokopedia.   Oleh karena itu, Melissa mengeklaim aktif menurunkan akun penjual yang diduga melakukan predatory pricing. “Kita takedown, sekarang kita kerja very tight ya tiap dapat laporan kita turunin segera,” ujarnya.

Sementara itu, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) tetap khawatir ada risiko penguasaan data tren belanja masyarakat warga Indonesia oleh platform TikTok Shop yang kini menjadi Shop Tokopedia. Ketua Umum Hippi Erik Hidayat menilai aksi platform belanja online asal China itu telah menabrak aturan telah mengancam keberlangsungan UMKM. Sejak mengakuisisi sejumlah besar saham PT Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), TikTok menyajikan fitur belanja dalam platform Tokopedia secara back end atau di balik layar dan mengubah nama fitur menjadi Shop Tokopedia. Menurutnya, pembelian saham Tokopedia oleh TikTok bakal berakibat fatal terhadap keberlangsungan bisnis UMKM. Padahal, Permendag No. 31/2023 Pasal 13 Ayat 3 huruf (a) menyebutkan bahwa penyelenggara PMSE wajib memastikan tidak adanya interkoneksi antara sistem elektronik yang digunakan dan sistem elektronik di luar Sarana.

Aturan penempatan devisa hasil ekspor di dalam negeri atau Term Deposit Valuta Asing Devisa Hasil Ekspor (TD Valas DHE) sumber daya alam (SDA) yang berlaku sejak 1 Agustus 2023, memang telah membantu menjaga stabilitas rupiah dan cadangan devisa. Hal itu dapat dilihat dari realisasi tinggi penempatan DHE selama Agustus—Desember 2023, dan pada tahun ini per 20 Februari mencapai US$1,95 miliar. Namun, pemerintah juga berada pada posisi dilematis. Musababnya, masih ada saja pengusaha atau eksportir yang tidak mematuhi ketentuan soal penempatan DHE tersebut. Parahnya, jumlahnya sempat mengalami kenaikan yakni dari 7 eksportir pada Februari 2024 menjadi 16 eksportir pada 25 Maret, dan per 1 April berkurang menjadi 11 eksportir. Perusahaan pelanggar itu pun telah dikenai sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan ekspor yang dieksekusi Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan atas rekomendasi Bank Indonesia (BI). Posisi dilematis itu muncul dari sanksi berupa penghentian layanan ekspor yang makin menggerus aktivitas ekspor nasional. Apalagi, surplus neraca perdagangan terus menyusut. Adapun, kalangan pelaku usaha memandang strategi yang bisa menarik minat eksportir untuk mematuhi ketentuan DHE tanpa mengorbankan neraca perdagangan adalah dengan menyajikan insentif menarik. Sayangnya, sampai saat ini insentif fiskal yang dijanjikan tak kunjung datang. Alhasil, ada aksi saling tunggu di kalangan eksportir yang sejatinya merugikan perekonomian nasional. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, menjelaskan hingga kemarin, Rabu (3/4), posisi TD Valas DHE mencapai US$1,99 miliar dan diikuti oleh 85 nasabah. "Itu terdiri dari 85 nasabah dan 16 bank," katanya kepada Bisnis.

Mengacu pada data Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang diperoleh Bisnis, dari 23 eksportir bandel yang tercatat pada 1 April 2024, sebanyak 12 di antaranya telah patuh sehingga tersisa 11 eksportir yang masih dikenai pemblokiran layanan ekspor. Adapun, pencabutan blokir ekspor tersebut bisa dilakukan dengan dua syarat utama. Pertama, soal pemasukan blokir dicabut apabila eksportir sudah memasukkan DHE ke dalam sistem keuangan di Indonesia. Kedua, soal penempatan pencabutan blokir layanan ekspor akan dilakukan apabila eksportir telah menempatkan minimal 30% DHE ke rekening khusus selama 3 bulan. Dalam konteks ini, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Heryanto, enggan memberikan banyak komentar soal upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan. Sementara itu, kalangan eksportir meminta pemerintah untuk merumuskan jalan tengah agar kebijakan DHE tidak memberatkan, lebih menarik, serta tetap mendukung optimalisasi ekspor.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno, berharap pemerintah tidak selayaknya memblokir perusahaan. Sebaliknya, pemerintah harus mencarikan jalan keluar yang solutif. "Kalau di blokir efeknya negatif untuk ekspor," katanya. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, mengatakan setiap perusahaan memiliki kondisi keuangan yang berbeda sehingga tidak semua mampu menahan devisa ekspornya hingga 3 bulan. Ketua Umum Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandra Wahjudi, mengusulkan agar pemerintah memberikan kelelulasaan bagi eksportir dalam mengelola DHE. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyarankan pemerintah untuk mengimprovisasi skema insentif sehingga kemudahan yang diberikan tidak menambah beban fiskal. Salah satunya dengan menyediakan dana darurat yang bersumber dari masing-masing eksportir. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, menambahkan hal yang perlu disempurnakan adalah penerapan DHE bagi perusahaan yang membutuhkan valas dalam pembelian input produksi.

PT Bank CIMB Niaga Tbk memutuskan pembagian dividen tunai sebesar 50% dari laba bersih pada 2023 yang mencapai Rp6,17 triliun. Dividen tunai tersebut akan dibayarkan selambatnya 30 hari kalender setelah keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) berlaku. Sisa laba bersih tahun buku 2023 setelah dikurangi pembagian dividen tunai, dibukukan sebagai laba ditahan untuk membiayai kegiatan usaha perseroan. Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan bahwa kinerja menggembirakan ini mencerminkan konsistensi CIMB Niaga dalam menjaga ketahanan, agility, dan pendekatan yang berorientasi pada nasabah. Sebelumnya, dari laporan keuangan perseroan, CIMB Niaga menjaga posisi permodalan dan likuiditas yang solid dengan capital adequacy ratio (CAR) dan loan to deposit ratio (LDR) masing-masing sebesar 24,0% dan 89,3%. 

Total aset konsolidasian adalah sebesar Rp334,4 triliun per 31 Desember 2023, yang semakin memperkuat posisi CIMB Niaga sebagai bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia. Pada kesempatan yang sama, RUPST juga mengangkat kembali 3 anggota Direksi dan 2 anggota Dewan Komisaris serta mengangkat 1 Komisaris Independen baru. Pada jajaran pengawas, RUPST sepakat mengangkat kembali Glenn Muhammad Surya Yusuf sebagai Wakil Presiden Komisaris (Independen) CIMB Niaga dan Dato’ Abdul Rahman Ahmad sebagai Komisaris CIMB Niaga. RUPST juga menyetujui Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) yang telah disusun dan disampaikan kepada OJK pada 20 November 2023. Selain keputusan-keputusan di atas, RUPST juga menyetujui sejumlah agenda lain seperti pembelian kembali saham perseroan dan rencana pengalihannya serta perubahan anggaran dasar perseroan.