Ekonomi
( 40465 )Ambisi Arab Saudi Menggenjot Pariwisata
Seolah penawar duka untuk komunitas penggemar Dragon Ball di
dunia atas wafatnya Akira Toriyama, sebuah berita di situs resmi Dragon Ball
pada Jumat (22/3) mengumumkan, taman hiburan bertema Dragon Ball akan menjadi
megaproyek perusahaan investasi raksasa yang berbasis di Arab Saudi, Qiddiya
Investment Co. Kabar yang diiringi teaser video taman hiburan Dragon Ball,
langsung menjadi hype di berbagai kanal media sosial. Taman hiburan tematis ini
akan dibangun di kompleks kota Qiddiya, 45 km dari pusat kota Riyadh. Di taman
hiburan tematik ini, pengunjung akan diajak bertualang bersama puluhan karakter
dalam seri Dragon Ball, termasuk Son Goku, untuk menjelajahi sejumlah lokasi
ikonik, seperti Kame House, Capsule Corporation, dan Planet Beerus. Lebih dari
30 atraksi telah direncanakan, termasuk roller coaster skala besar di dalam patung
Shenron, karakter naga dalam serial Dragon Ball, setinggi 70 meter. Taman ini
juga akan dilengkapi dengan hotel dan restoran.
Perpaduan nama besar Dragon Ball dengan kredibilitas Qiddiya
Investment Co, yang punya portofolio megaproyek dengan nilai 7 triliun USD atau
Rp 100.000 triliun, tentu menjadi daya Tarik para investor global.Qiddiya Investment
Company adalah perusahaan investor yang didirikan pada tahun 2018 dan
sepenuhnya dimiliki Dana Investasi Publik (PIF) Kerajaan Arab Saudi. Sejumlah
”gigaproyek” yang menjadi portofolio perusahaan adalah Red Sea Global, Kota
Wisata Qiddiya, dan Otoritas Pengembangan Gerbang Diriyah yang bertujuan untuk
meningkatkan status kerajaan sebagai tujuan wisata terkemuka. Gigaproyek dari
PIF tak sekadar memperkuat posisi Arab Saudi sebagai destinasi wisata global
yang menawarkan pengalaman unik bagi pengunjung dari seluruh dunia. Pemerintah
Arab Saudi memang punya rencana ambisius untuk mendorong kembali perekonomian melalui
sektor wisata, dengan target kunjungan lebih dari 150 juta wisatawan mulai 2030.
Sektor pariwisata terbukti memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap perekonomian negara dengan wisatawan domestik dan internasional
menghabiskan lebih dari 250 miliar riyal (66,6 miliar USD) pada tahun 2023.
Pengeluaran ini mewakili 4 % PDB dan 7 % PDB nonminyak. Besarnya nilai ekonomi
tersebut mencerminkan peran penting pariwisata dalam mendiversifikasi
perekonomian Arab Saudi yang dalam beberapa dekade lalu bertumpu pada sektor
minyak bumi. Dilansir dari AP, sektor pariwisata di Kerajaan Arab Saudi mengalami
lompatan kualitatif yang signifikan dengan total wisatawan, baik domestik
maupun internasional, 106,2 juta orang pada tahun 2023. Menteri Pariwisata Arab
Saudi Ahmed Al Khateeb mengatakan bahwa sektor pariwisata adalah pilar utama
dalam transformasi ekonomi negara berdasarkan Visi 2030, untuk menciptakan
lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan warga Arab Saudi. Visi tersebut
membuat dalam beberapa tahun ke depan, pengembangan ekosistem pariwisata terus
berjalan sejalan dengan strategi pariwisata nasional dengan mengembangkan
destinasi wisata yang beragam. (Yoga)
Rumah di Jakarta dan Bali Diminati Asing
Bali dan Jakarta menjadi wilayah yang paling diminati warga
negara asing untuk memiliki properti di Indonesia. Hingga triwulan I
(Januari-Maret) 2024, permintaan properti oleh warga negara asing terus
meningkat, meliputi rumah tapak, tanah, dan apartemen. Head of Research
Rumah123 Marisa Jaya, dalam keterangan pers, Senin (1/4) mengatakan, dalam satu
dekade terakhir, kebijakan kepemilikan properti oleh warga negara asing (WNA)
di Indonesia semakin fleksibel. Fleksibilitas dalam kebijakan dan regulasi
pemerintah membuka peluang baru bagi industri properti untuk menarik minat pasar
WNA.
Rumah123 mencatat, selama triwulan I-2024, pencarian tertinggi
oleh WNA terdapat pada segmen hunian harga Rp 1 miliar-Rp 3 miliar, yakni 34,7
%, diikuti harga Rp 400 juta-1 miliar (25,7 %). Hunian dengan harga di atas Rp
5 miliar juga mencatatkan persentase yang cukup tinggi, yaitu 18 %. Sepanjang
tahun 2023, terdapat 10 wilayah paling diminati pencari properti berkebangsaan
asing. Popularitas tertinggi adalah di wilayah Jaksel, Badung (Bali), dan Tangerang
(Banten), diikuti oleh Bandung, Jabar, Batam, Jakut, Denpasar, Jakpus, dan Surabaya.
Permintaan properti oleh warga asing melonjak terutama di
Badung, Bali, 92,1 %, dibandingkan tahun 2022, Denpasar naik 81,3 %, Surabaya
meningkat 49,6 %, dan Jakut 46 % secara tahunan. ”Pertumbuhan permintaan
properti dari WNA di tahun 2023 mengalami perkembangan pesat dibandingkan tahun
2022. Potensi pasar WNA diharapkan semakin mempercepat pertumbuhan dan kemajuan
industri ini lebih baik di tahun 2024,” ujar Marisa, dalam keterangan pers. Ketua
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Bali
Gede Suardita, mengemukakan, permintaan properti oleh warga asing di Bali terus
meningkat sejak terbitnya regulasi yang memudahkan properti bagi WNA. Pembelian
properti oleh warga asing dilakukan terutama untuk vila. (Yoga)
INFLASI DAERAH : PENGENDALIAN TAK BOLEH KENDUR
Rentetan aksi pemerintah daerah dalam beberapa pekan terakhir lewat berbagai macam strategi nyatanya belum mampu menahan inflasi di rentang zona sasaran. Mayoritas provinsi tercatat masih menorehkan inflasi di atas rata-rata nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa lebih dari separuh provinsi mencatatkan inflasi tahunan pada Maret 2024 di atas rata-rata nasional yang hanya 3,05%.Tercatat, ada 21 provinsi dari 38 provinsi yang berada di atas rata-rata nasional. Bahkan, apabila menggunakan patokan rentang sasaran Bank Indonesia, ada 13 provinsi yang mencatatkan inflasi tahunan pada Maret 2024 di atas 3,5%. Padahal, bank sentral menargetkan inflasi tahun ini berada di rentang 2,5% plus minus 1% alias pada rentang 1,5%—3,5%. Oleh sebab itu, upaya pengendalian tak boleh mengendur lantaran hajatan tahunan arus mudik dan arus balik baru akan terjadi pada awal kuartal II/2024 yang berpotensi mengerek inflasi lebih tinggi. Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) misalnya yang masih waspada menghadapi tantangan inflasi, khususnya pada harga pangan jelang perayaan Idulfi tri 2024.
Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim Siti Farisyah Yana menyatakan bahwa Kaltim siap melaksanakan arahan pusat dalam pengendalian inflasi di daerah. “Kabupaten Berau mencatat inflasi tertinggi sebesar 4,0%, sementara Kota Samarinda mencatat yang terendah sebesar 2,84%,” kata Kepala BPS Kaltim Yusniar Juliana, Senin (1/4). “Namun, terdapat penurunan indeks pada kelompok perlengkapan rumah tangga, yang memberikan efek defl asi,” katanya. Kemarin, Senin (1/4), Gerakan Pangan Murah (GPM) dilakukan secara serentak di seluruh provinsi, dan di seluruh kabupaten/kota, tak terkecuali di Benua Etam. Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan dan Distribusi Pangan DPTPH Kaltim Amaylia Dina Widyastuti menjelaskan bahwa GPM di wiilayah ini diikuti oleh 45 partisipan yang terdiri dari pelaku usaha yang menjual bahan pokok pangan strategis, produk pangan olahan dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta beberapa perangkat daerah terkait.
Provinsi Jawa Barat (Jabar) juga melakukan langkah serupa, meski dikemas dalam format yang sedikit berbeda, Operasi Pasar Bersubsidi (Opadi). Opadi merupakan upaya Pemprov Jabar menekan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok menjelang Idulfi tri yang digelar serentak di 27 kabupaten/kota wilayah ini dari 1—5 April 2024. Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin pun meresmikan Opadi di Jalan R. Syamsudin, Kota Sukabumi, Senin (1/4). Dalam Opadi tersebut, komoditas yang dijual, yaitu paket beras premium kemasan 5 kilogram, gula premium kemasan 2 kilogram, dan minyak goreng premium kemasan 2 liter. Dalam harga normal paket tersebut dibandrol dengan harga Rp146.700. Namun setelah disubsidi, masyarakat dapat membelinya di Opadi dengan harga Rp101.000 atau mendapat subsidi Rp45.700. Gelaran Opadi ini menjadi penting lantaran wilayah ini mencatatkan inflasi tahunan tertinggi pada Maret 2024 untuk region Jawa, dengan pencapaian 3,48%. Kepala BPS Jabar Marsudijono mengatakan bahwa selain emas perhiasan, komoditas lain yang juga berkontribusi terhadap inflasi wilayah ini adalah telur ayam ras, daging ayam ras, beras, dan tomat.
Sementara itu, ada yang berbeda dengan GPM yang digelar oleh Pemprov Jawa Tengah. Hal ini lantaran warga dapat menebus dengan harga sukarela. Akan tetapi, kondisi itu hanya berlaku bagi para korban banjir. Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengatakan bahwa saat ini gelaran GPM di Jawa Tengah sudah melebihi target, yakni sebanyak 150 gelaran. “GPM hari ini adalah GPM kita yg ketiga. Nah, untuk hari ini kita ada 12 kota, seluruhnya 150 ton beras,” katanya Senin (1/3).Pada GPM kali ini, imbuhnya, berhasil menekan harga beras menjadi Rp14.600 per kilogramnya.
Sementara itu, imbuhnya, warga Jateng yang terdampak banjir juga diperbolehkan buat menebus paket sembako dengan harga sukarela. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah Rahmat Dwisaputra berharap, kegiatan ini bisa makin mendorong penurunan inflasi, khususnya di provinsi ini.
Adapun, BPS Jateng mencatat kenaikan harga pangan masih menjadi pemicu utama inflasi tahunan di wilayah ini ke level 3,4%. Komoditas beras sendiri masih menjadi penyumbang utama inflasi di provinsi ini hingga Maret 2024. BPS mencatat, dari 9 kabupaten dan kota pemantauan inflasi di Jateng, hanya ada 3 wilayah yang sudah mengalami penurunan harga beras.
KREDIT USAHA RAKYAT : Minat Tinggi Skema Mikro
Kredit usaha rakyat (KUR) dengan skema mikro mendominasi penyaluran pembiayaan di Sulawesi Selatan (Sulsel) sepanjang dua bulan pertama tahun ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran KUR di provinsi ini pada januari—Februari 2024 telah mencapai Rp2,12 trilun. Jumlah tersebut disalurkan kepada sebanyak 38.894 debitur di wilayah ini. Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) Darwisman menjelaskan bahwa penyaluran KUR dengan skema mikro pada periode tersebut mencapai Rp1,69 triliun, atau 80,12% kepada sebanyak 35.622 debitur.
Dia memerinci bahwa penyaluran KUR di Sulsel juga masih didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran yang mencapai Rp844 miliar, atau mencakup 39,8% dari total penyaluran. Di posisi kedua, ada sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar Rp771 miliar dengan porsi mencapai 36,39%. Posisi ketiga adalah sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan yang nilainya mencapai Rp204 miliar dengan porsi 9,62%. Dua sektor lainnya adalah sektor industri pengolahan dan sektor perikanan dengan penyaluran masing-masing Rp108,4 miliar dan Rp86 miliar.
Sayangnya, apabila dilihat dari sisi lokasi penyaluran KUR di Sulawesi Selatan masih terkonsentrasi di kawasan perkotaan yang tergambar dari dominasi Kota Makassar dengan penyaluran mencapai Rp295,28 miliar kepada 4.670 debitur. Ibu kota Sulsel ini memiliki porsi mencapai 13,92%. Lokasi berikutnya adalah Kabupaten Bone dengan penyaluran KUR mencapai Rp175,66 miliar kepada 3.111 debitur.
EKONOMI LEBARAN 2024 : BANJIR DANA MENGARAH KE DAERAH
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menyusul potensi perputaran ekonomi Lebaran 2024 mencapai Rp276,11 triliun. Potensi itu mengacu prediksi pergerakan masyarakat selama libur Lebaran yang menembus 193,6 juta orang atau 71,7% dari total pupulasi penduduk Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa koordinasi itu bertujuan memastikan kesiapan daerah dan destinasi wisata dalam menyambut libur Lebaran 2024. Dia telah menyampaikan Surat Edaran tentang Penyelenggaraan Kegiatan Wisata yang Aman, Nyaman, dan Menyenangkan pada Saat Libur Mudik dan Hari Raya Idulfi tri 1445 H kepada seluruh pemerintah daerah dan seluruh pelaku usaha pariwisata. “Kemenparekraf akan berkoordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait seperti Kemenhub, Kemenkes, Kepolisian, dan Basarnas setempat,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (1/4). Sandiaga mengungkapkan mayoritas wisatawan berasal dari daerah sekitar destinasi dan masyarakat intraprovinsi. Dia juga memperkirakan kepadatan aktivitas wisata akan dimulai pada H+1 Lebaran dan tingkat okupansi diprediksi lebih dari 80%, bahkan hingga menembus 100% di destinasi favorit.
Deputi Bidang Kajian Strategis Kemenparekraf Dessy Ruhati menambahkan potensi perputaran ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang mencapai Rp276,11 triliun merupakan angka sementara Kemenparekraf 2024. Dia menegaskan potensi perputaran ekonomi itu diasumsikan meningkat sebesar 18% dibandingkan potensi perputaran ekonomi Lebaran 2023.
Kemenparekraf mencatat tiga tujuan utama pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) di antaranya adalah Jawa Tengah kurang lebih 61,6 juta orang, Jawa Timur 37,6 juta orang, dan Jawa Barat 32 juta orang. Selain itu, dia memperkirakan preferensi wisata masyarakat di antaranya wisata pantai atau danau, pusat kuliner, pegunungan atau agrowisata, taman rekreasi dan kebun binatang, serta pusat perbelanjaan. Berdasarkan kajian Lebaran yang dilakukan Kemenparekraf, Dessy menegaskan momentum Lebaran 2024 mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5% pada kuartal I/2024 dan II/2024.
Sementara itu, pemerhati pariwisata Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Chusmeru optimistis potensi perputaran ekonomi sektor parekraf menembus Rp276,11 triliun.
Akan tetapi, Chusmeru memberikan sederet catatan agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan selama libur Lebaran antara lain membatasi jumlah pengunjung di satu objek wisata untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan akibat pengunjung membeludak dan perlunya pemantauan terhadap kemampuan sarana dan prasarana, utamanya pada wahana wisata.
EKSPANSI SEMU MANUFAKTUR
Kinerja manufaktur nasional kembali kinclong, jika merujuk pada Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia periode Maret 2024, lansiran S&P Global. PMI tercatat ekspansif dengan angka indeks 54,2 atau tertinggi sejak Oktober 2021. Capaian moncer itu disokong oleh peningkatan pesanan yang diterima perusahaan, khususnya dari pasar domestik yang belakangan menjadi penopang manufaktur nasional. Kinerja PMI Manufaktur Indonesia tergolong baik dibandingkan dengan negara Asia lainnya, seperti Korea Selatan yang turun menjadi 49,8 dari 50,7 pada Februari, dan Jepang yang masih terkontraksi meski mampu naik menjadi 48,2 dari 47,2. Kemudian juga Taiwan yang manufakturnya masih dalam zona kontraksi meski mampu tumbuh menjadi 49,3 dari 48,6, serta China yang naik tipis menjadi 51,1 dari 50,9 pada Februari. Kendati demikian, capaian positif itu dibayangi fakta bahwa sebagian pelaku industri masih bergulat dengan berbagai tekanan yang mengimpit usaha mereka.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, performa manufaktur dalam negeri bisa lebih bergeliat apabila pemerintah konsisten memberikan dukungan kepada pelaku industri, seperti dengan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk seluruh sektor industri. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, HGBT sangat berkorelasi positif dengan kinerja industri di dalam negeri. Kenaikan pajak dari industri pengguna HGBT sepanjang tahun lalu pun mencapai 32% dibandingkan dengan 2019. Dampak positif lainnya, selama 2020 hingga 2023 adalah peningkatan ekspor sebesar Rp84,98 triliun, peningkatan penerimaan pajak Rp27,81 triliun, peningkatan investasi Rp31,06 triliun, dan penurunan subsidi pupuk mencapai Rp13,3 triliun.
Perihal kinerja PMI yang kinclong di tengah berbagai tekanan yang dialami pelaku usaha manufaktur, Kementerian Perindustrian menjelaskan bahwa PMI Manufaktur dan Indeks Kepercayaan Industri yang dirilis oleh pemerintah memang hanya menggambarkan kondisi industri secara makro. “Perusahaan industri yang menjadi responden surveinya banyak, dan sebagian besar mereka optimistis, dan sedang mengalami ekspansi, sehingga banyak yang merekrut tenaga kerja,” kata Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. Jika ditengok, penutupan fasilitas produksi atau pabrik, khususnya di sektor tekstil dan produk tekstil atau TPT, alas kaki, dan olahan karet masih terjadi di tengah tren ekspansi manufaktur yang sudah terjadi dalam 31 bulan terakhir. Pemulihan aktivitas yang belum merata diklaim menjadi salah satu penyebab masih ada pabrik yang tutup di tengah tingginya optimisme pelaku industri.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan, mayoritas manufaktur yang terpaksa menutup fasilitas produksi adalah perusahaan dengan orientasi ekspor atau telah mengalami koreksi permintaan secara besar-besaran pascapandemi.
Senada, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakrie mengatakan, penutupan pabrik sepatu di dalam negeri terjadi karena pelaku usaha masih terjerat dampak pelemahan ekonomi dan pandemi Covid-19.
Adapun, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, industri hulu dan intermediateindustri TPT masih memerlukan waktu untuk pulih, meski pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan terbatas impor.
Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, ekspansi manufaktur di Indonesia masih terbatas pada subsektor tertentu, seperti industri makanan dan minuman (mamin) akibat peningkatan permintaan pada Ramadan dan Idulfi tri.
Inalum Ekspor Perdana Aluminium Ingot 7.000 Ton
PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) melakukan ekspor
Aluminium Ingot Seri G-1 sebanyak 7.000 metrik ton (MT) ke China. Hal ini
sekaligus sebagai momen ekspor perdana korporasi pada tahun 2024. Ekspor yang dilakukan di Pelabuhan Inalum di
Kuala Tanjung merupakan bukti produk Inalum semakin kompetitif di pasar global.
Corporate Secretary Inalum Mahyaruddin Ende dalam
keterangannya di Jakarta, Senin (1/4) menyampaikan, “Momen ekspor 7.000 MT ini
merupakan langkah perusahaan dalam hal ekspansi pasar aluminium khususnya pasar
global. Hal itu sejalan dengan salah satu dari tiga mandat pemerintah kepada
keluarga besar BUMN Holding Mind ID yaitu memiliki kepemimpinan pasar yang
terwujud melalui optimalisasi komoditas mineral dan ekspansi bisnis sekaligus
pembuktian korporasi memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional”. (Yetede)
Inflasi Masih Belum Terkendali
Fintech Mampu Atasi Gap Pembiayaan UMKM
OJK menyatakan, pembiayaan kepada UMKM masih berpotensi
tumbuh, seiring dengan kebutuhan akan pembiayaan UMKM yang masih cukup besar.
UMKM diperkirakan membutuhkan pembiayaan Rp 3.800 triliun pada 2024. Namun,
jumlah yang dibutuhkan itu baru mampu dipenuhi Rp 1.600 triliun. Berdasarkan
data OJK pada 2021, pembiayaan bagi UMKM yang dapat dipenuhi perbankan hanya Rp
1.221 triliun, sedangkan sektor pasar modal dan industri keuangan non bank
(IKNB) baru bisa berkontribusi Rp 229 triliun.
OJK pun mencatat terdapat total Rp 1.290 triliun pembiayaan
UMKM yang belum dapat dipenuhi sektor jasa keuangan pada 2021. Menurut Direktur
Pengaturan Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Lembaga Keuangan mikro dan Jasa
Keuangan Lainnya OJK Irfan Sitanggang di Jakarta, pemanfaatan platform digital
dapat menjadi alternative untuk mengatasi permasalahan terkait kesenjangan taua
gap pembiayaan bagi UMKM. “Untuk pembiayaan ke UMKM bisa dioptimalisasi melalui
pemanfaatan platform digital yang dapat menjadi solusi alternative yang
efektif,” ujarnya. (Yetede)
Jumlah Kunjungan Wisman Meningkat 11,67 %
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









