Emiten nikel, PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) atau Harita Nickel membukukan pertumbuhan laba bersih pada 2023 sejalan dengan pendapatan yang melonjak signifikan. Di sisi lain, ekspansi fasilitas pengolahan nikel NCKL terus berlanjut. Sepanjang 2023, pendapatan NCKL melonjak 149,35% year-on-year (YoY) menjadi sebesar Rp23,85 triliun dari Rp9,56 triliun pada 2022. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan tersebut terdiri atas pengolahan nikel sebesar Rp20,76 triliun serta pendapatan dari penambangan nikel sebesar Rp3,09 triliun. Kontrak pelanggan yang lebih dari 10% dari pendapatan adalah Lygend Resources & Technology Co., Ltd., Ningbo Lygend Wisdom Co., Ltd., dan Glencore International AG. Pendapatan itu berasal dari penjualan bijih nikel sebanyak 15,38 juta wet metric ton (wmt) yang mencakup saprolit sebanyak 6,30 juta wmt dan limonit sebanyak 9,08 juta wmt sepanjang 2023. 

Selain itu, NCKL juga membukukan peningkatan produksi feronikel sebesar 300% YoY menjadi 101.538 ton pada 2023 dan kenaikan produksi mixed hydroxide precipitate (MHP) sebesar 50% YoY menjadi 63.654 ton pada 2023. Roy Arman Arfandy, Direktur Utama Trimegah Bangun Persada, mengatakan Harita Nickel tetap berupaya untuk mempertahankan pertumbuhan di tengah kondisi pasar yang penuh tantangan sepanjang tahun 2023. Di sisi pengolahan nikel, pertumbuhan NCKL turut didorong oleh peningkatan volume dari smelter baru PT Halmahera Jaya Feronikel (HJF) yang menghasilkan feronikel dan lini produksi tambahan PT Halmahera Persada Lygend (HPL) untuk menghasilkan bahan baku baterai kendaraan listrik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berkomitmen dalam peningkatan literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Penandatangan Nota Kesepahaman antara OJK dan Kemendagri berlangsung di Gedung OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Kamis (28/3/2024). Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan langkah kolaborasi itu dilakukan sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Undang-undang No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Oleh karena itu, peningkatan literasi, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen ditunjukkan agar aktivitas sektor keuangan memberikan dampak yang positif. 

Namun demikian, diakuinya, upaya meningkatkan literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen secara merata di seluruh daerah dan kalangan masyarakat tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, dalam hal ini OJK. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinergitas dengan berbagai pihak, salah satunya Kemendagri yang juga bertujuan untuk mengoptimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan keberadaan TPAKD sangat penting bagi pemerintah daerah, khususnya dalam percepatan akses keuangan daerah dan mendukung kemandirian serta ekonomi daerah. Sejak dibentuk pada 15 Januari 2016 hingga Desember 2023 lalu, TPAKD di Indonesia telah mencapai 515 dengan 34 di antaranya merupakan TPAKD tingkat 34 provinsi. Sesuai dengan tugas dan kewajiban dari TPAKD, salah satunya yakni membantu program pemerintah dalam meningkatkan literasi, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen.

Layanan TikTok Shop yang bermigrasi menjadi Shop Tokopedia berkomitmen melanjutkan program beli lokal, di tengah kekhawatiran risiko penguasaan data oleh platform belanja online asal China itu. Wajah Chief Executive Officer (CEO) PT Tokopedia Melissa Siska Juminto tampak ceria saat mengumumkan tuntasnya proses migrasi layanan TikTok Shop ke Shop Tokopedia sejak 27 Maret 2024. Proses migrasi tersebut terhitung lebih cepat dari jangka waktu yang diminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) yaitu 4 bulan terhitung sejak 12 Desember 2023. Dengan batas waktu 4 bulan, semestinya proses migrasi layanan harus selesai paling lambat 12 April 2024.

Dalam acara Diskusi Media Update Perkembangan Masa Transisi TikTok dan Tokopedia di Jakarta pada Rabu (3/4), Melissa mengungkap Tokopedia melakukan penyesuaian terhadap tiga komponen utama. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perdanganan (Permendag) No. 31/2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pertama, secara pembayaran (payment). Melissa menyampaikan bahwa sosial commerce tidak dapat memfasilitasi transaksi pada sistem elektroniknya. Artinya, TikTok tidak lagi bisa memfasilitasi transaksi pembayaran, melainkan akan diambil oleh Tokopedia. Kedua, pengguna (user) dan data. Dalam komponen itu, tidak terjadi penyalahgunaan dan penguasaan data yang mengakibatkan persaingan tidak sehat. Ketiga, merchant operation. KP3A Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tidak bisa melakukan di luar kewajiban perlindungan konsumen, pembinaan, dan penyelesaian sengketa.

Teranyar, Tokopedia melaksanakan instruksi Kemendag untuk penerbitan invoice transaksi di dalam Shop Tokopedia. Selain itu, Kemendag memberikan catatan khusus agar tetap memprioritaskan penjualan produk lokal di dalam platform Shop Tokopedia. Hal itu, kata dia, telah dilakukan sejak awal kemunculan kolaborasi kedua platform pada momentum hari belanja online 12.12 pada 12 Desember 2023. Melissa menegaskan program promosi dalam Shop Tokopedia bertujuan mendukung penjualan produk UMKM di dalam platform. Namun, dia berjanji tidak akan berlebihan menggelontorkan promosi usai TikTok bergabung ke Tokopedia.   Oleh karena itu, Melissa mengeklaim aktif menurunkan akun penjual yang diduga melakukan predatory pricing. “Kita takedown, sekarang kita kerja very tight ya tiap dapat laporan kita turunin segera,” ujarnya.

Sementara itu, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) tetap khawatir ada risiko penguasaan data tren belanja masyarakat warga Indonesia oleh platform TikTok Shop yang kini menjadi Shop Tokopedia. Ketua Umum Hippi Erik Hidayat menilai aksi platform belanja online asal China itu telah menabrak aturan telah mengancam keberlangsungan UMKM. Sejak mengakuisisi sejumlah besar saham PT Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), TikTok menyajikan fitur belanja dalam platform Tokopedia secara back end atau di balik layar dan mengubah nama fitur menjadi Shop Tokopedia. Menurutnya, pembelian saham Tokopedia oleh TikTok bakal berakibat fatal terhadap keberlangsungan bisnis UMKM. Padahal, Permendag No. 31/2023 Pasal 13 Ayat 3 huruf (a) menyebutkan bahwa penyelenggara PMSE wajib memastikan tidak adanya interkoneksi antara sistem elektronik yang digunakan dan sistem elektronik di luar Sarana.

Aturan penempatan devisa hasil ekspor di dalam negeri atau Term Deposit Valuta Asing Devisa Hasil Ekspor (TD Valas DHE) sumber daya alam (SDA) yang berlaku sejak 1 Agustus 2023, memang telah membantu menjaga stabilitas rupiah dan cadangan devisa. Hal itu dapat dilihat dari realisasi tinggi penempatan DHE selama Agustus—Desember 2023, dan pada tahun ini per 20 Februari mencapai US$1,95 miliar. Namun, pemerintah juga berada pada posisi dilematis. Musababnya, masih ada saja pengusaha atau eksportir yang tidak mematuhi ketentuan soal penempatan DHE tersebut. Parahnya, jumlahnya sempat mengalami kenaikan yakni dari 7 eksportir pada Februari 2024 menjadi 16 eksportir pada 25 Maret, dan per 1 April berkurang menjadi 11 eksportir. Perusahaan pelanggar itu pun telah dikenai sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan ekspor yang dieksekusi Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan atas rekomendasi Bank Indonesia (BI). Posisi dilematis itu muncul dari sanksi berupa penghentian layanan ekspor yang makin menggerus aktivitas ekspor nasional. Apalagi, surplus neraca perdagangan terus menyusut. Adapun, kalangan pelaku usaha memandang strategi yang bisa menarik minat eksportir untuk mematuhi ketentuan DHE tanpa mengorbankan neraca perdagangan adalah dengan menyajikan insentif menarik. Sayangnya, sampai saat ini insentif fiskal yang dijanjikan tak kunjung datang. Alhasil, ada aksi saling tunggu di kalangan eksportir yang sejatinya merugikan perekonomian nasional. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, menjelaskan hingga kemarin, Rabu (3/4), posisi TD Valas DHE mencapai US$1,99 miliar dan diikuti oleh 85 nasabah. "Itu terdiri dari 85 nasabah dan 16 bank," katanya kepada Bisnis.

Mengacu pada data Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang diperoleh Bisnis, dari 23 eksportir bandel yang tercatat pada 1 April 2024, sebanyak 12 di antaranya telah patuh sehingga tersisa 11 eksportir yang masih dikenai pemblokiran layanan ekspor. Adapun, pencabutan blokir ekspor tersebut bisa dilakukan dengan dua syarat utama. Pertama, soal pemasukan blokir dicabut apabila eksportir sudah memasukkan DHE ke dalam sistem keuangan di Indonesia. Kedua, soal penempatan pencabutan blokir layanan ekspor akan dilakukan apabila eksportir telah menempatkan minimal 30% DHE ke rekening khusus selama 3 bulan. Dalam konteks ini, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Heryanto, enggan memberikan banyak komentar soal upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan. Sementara itu, kalangan eksportir meminta pemerintah untuk merumuskan jalan tengah agar kebijakan DHE tidak memberatkan, lebih menarik, serta tetap mendukung optimalisasi ekspor.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno, berharap pemerintah tidak selayaknya memblokir perusahaan. Sebaliknya, pemerintah harus mencarikan jalan keluar yang solutif. "Kalau di blokir efeknya negatif untuk ekspor," katanya. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, mengatakan setiap perusahaan memiliki kondisi keuangan yang berbeda sehingga tidak semua mampu menahan devisa ekspornya hingga 3 bulan. Ketua Umum Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandra Wahjudi, mengusulkan agar pemerintah memberikan kelelulasaan bagi eksportir dalam mengelola DHE. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyarankan pemerintah untuk mengimprovisasi skema insentif sehingga kemudahan yang diberikan tidak menambah beban fiskal. Salah satunya dengan menyediakan dana darurat yang bersumber dari masing-masing eksportir. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, menambahkan hal yang perlu disempurnakan adalah penerapan DHE bagi perusahaan yang membutuhkan valas dalam pembelian input produksi.

PT Bank CIMB Niaga Tbk memutuskan pembagian dividen tunai sebesar 50% dari laba bersih pada 2023 yang mencapai Rp6,17 triliun. Dividen tunai tersebut akan dibayarkan selambatnya 30 hari kalender setelah keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) berlaku. Sisa laba bersih tahun buku 2023 setelah dikurangi pembagian dividen tunai, dibukukan sebagai laba ditahan untuk membiayai kegiatan usaha perseroan. Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan bahwa kinerja menggembirakan ini mencerminkan konsistensi CIMB Niaga dalam menjaga ketahanan, agility, dan pendekatan yang berorientasi pada nasabah. Sebelumnya, dari laporan keuangan perseroan, CIMB Niaga menjaga posisi permodalan dan likuiditas yang solid dengan capital adequacy ratio (CAR) dan loan to deposit ratio (LDR) masing-masing sebesar 24,0% dan 89,3%. 

Total aset konsolidasian adalah sebesar Rp334,4 triliun per 31 Desember 2023, yang semakin memperkuat posisi CIMB Niaga sebagai bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia. Pada kesempatan yang sama, RUPST juga mengangkat kembali 3 anggota Direksi dan 2 anggota Dewan Komisaris serta mengangkat 1 Komisaris Independen baru. Pada jajaran pengawas, RUPST sepakat mengangkat kembali Glenn Muhammad Surya Yusuf sebagai Wakil Presiden Komisaris (Independen) CIMB Niaga dan Dato’ Abdul Rahman Ahmad sebagai Komisaris CIMB Niaga. RUPST juga menyetujui Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) yang telah disusun dan disampaikan kepada OJK pada 20 November 2023. Selain keputusan-keputusan di atas, RUPST juga menyetujui sejumlah agenda lain seperti pembelian kembali saham perseroan dan rencana pengalihannya serta perubahan anggaran dasar perseroan.

Bank Indonesia mencatat perolehan Term Deposit (TD) valas Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) sebesar US$1,95 miliar hingga 20 Maret 2024. Sementara itu, jumlah perusahaan yang sudah menempatkan DHE di dalam negeri melalui instrumen tersebut mencapai 160 eksportir hingga Februari 2024. Adapun, pengertian devisa hasil ekspor (DHE) SDA, berdasarkan PMK No. 73/2023, adalah aset dan kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi internasional sebagai hasil kegiatan ekspor barang yang berasal dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam. Pengolahan sumber daya alam tersebut mencakup pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam PP No. 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam yang ditekan pada 12 Juli 2023 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Berdasarkan PP tersebut, DHE SDA yang telah dimasukkan dan ditempatkan eksportir ke dalam rekening khusus DHE SDA ditempatkan paling sedikit sebesar 30% dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu tertentu. Masalah DHE ini sejatinya sudah menjadi rahasia umum sejak lama di kalangan eksportir di mana DHE disimpan di luar negeri, terutama di Singapura. Hal itu terjadi lantaran Indonesia menganut rezim devisa bebas, yang tidak melarang warganya menyimpan DHE di luar negeri. Persoalannya lagi-lagi kembali kepada komitmen dunia usaha. Pasalnya, pemerintah dihadapkan pada realisasi kondisi dilematis soal kebijakan DHE SDA, di mana jumlah perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut terus meningkat dan berakibat pada sanksi pemblokiran atau penghentian layanan ekspor. 

Di sisi lain, dunia usaha tentu juga realistis, di mana bank asing, misalnya, memberikan suku bunga deposito yang lebih menarik daripada bank lokal. Wajar jika kemudian DHE masih ada yang parkir di luar. Data Bea Cukai mencatat, jumlah perusahaan atau eksportir yang dikenai sanksi pemblokiran naik, dari 7 eksportir pada Februari menjadi 23 pada Maret 2024. Sementara itu, apabila pemerintah memberikan sanksi yang lebih berat, eksportir makin kelabakan sehingga tak mampu memenuhi ketentuan itu sehingga berisiko makin banyaknya perusahaan yang tidak dapat menjalankan ekspor. Di sisi lain, urgensi untuk mengoptimalkan fungsi DHE sangat tinggi lantaran rupiah terus bergerak ke bawah akibat tersengat sentimen global. Sepanjang devisa ekspor banyak yang diparkir ke luar negeri, maka tekanan terhadap rupiah makin berat.

Ketika berbicara soal investasi, siapa tak kenal yang satu ini. Sebagai instrumen investasi yang digemari lintas generasi, emas terus dilirik dari waktu ke waktu. Di tengah ketidakpastian ekonomi dan berbagai peristiwa geopolitik global, emas masih menjadi salah satu alat investasi yang menguat di tahun 2023. Institusi keuangan J.P. Morgan Chase & Co bahkan mencatat, harga emas global menyentuh titik tertingginya di kisaran 2.135,39 dolar AS per ons pada Desember kemarin, dan meski diprediksi turun dalam waktu dekat, harga emas akan terus naik ke level tertinggi baru di akhir tahun dengan perkiraan puncaknya pada tahun 2025 mendatang. Meski tren harga emas meningkat, data World Gold Council juga menunjukkan permintaan emas yang cukup baik pada kuartal keempat 2023 yang mencapai 1.150 ton, naik 8% di atas rata-rata setiap 5 tahun. 

Sebagai sarana investasi jangka panjang minim risiko, emas memang menawarkan berbagai keunggulan yang menjadi daya tarik tersendiri. Pertama, tren harga emas yang cukup stabil bahkan cenderung meningkat membuatnya menjadi alat lindung nilai yang efektif untuk menjaga nilai kekayaan. Emas juga sebagai “safe haven” memiliki daya tahan yang baik di tengah inflasi dan tidak memiliki kaitan dengan portofolio investasi lain, sehingga dapat menghindari risiko kerugian penurunan nilai aset.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat di era digital, sektor perbankan harus terus berinovasi untuk menghadirkan berbagai layanan yang dapat memenuhi kebutuhan finansial yang serba cepat, praktis, dan dinamis. Apalagi berdasarkan data Indonesia Fintech Trends - Second Semester of 2023 dari Jakpat, saat ini digital payment telah begitu banyak digunakan, bahkan hingga lebih dari 85% untuk beragam transaksi offline dan online. Kebutuhan akan layanan digital yang terus tumbuh ini turut mendorong konsep investasi emas berevolusi menjadi lebih modern dan mudah dijangkau melalui emas digital. Sesuai dengan sebutannya, emas digital merupakan sebuah layanan investasi emas dengan jaminan kadar kemurnian 24 karat yang dapat dilakukan lewat proses transaksi secara digital, baik untuk pembelian, penjualan, maupun penyimpanan, dengan dukungan layanan fitur mobile banking yang cerdas, mudah, dan aman. Selain itu, jika melihat data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi atau rasio penduduk yang telah terkoneksi dengan internet di tahun 2024 mencapai 79,5% yang didominasi oleh dua generasi, yaitu Gen Z dan Milenial. 

Laporan Indonesia Digital Economic and Financial Outlook 2024 dari Populix juga mencatat, sebanyak 64% dari generasi Gen Z dan Milenial menggunakan layanan pembayaran online, di mana mobile banking, QRIS dan dompet digital masih menjadi favorit. Tingginya penggunaan internet dan platform digital tersebut turut memperluas jangkauan pasar investasi emas, termasuk di kalangan generasi Milenial dan Gen Z yang memiliki kedekatan dengan segala sesuatu yang bersifat online. Lewat kehadiran emas digital, masyarakat mempunyai pilihan instrumen investasi masa kini untuk merencanakan finansial masa depan. Selain mudah dijangkau, dengan dukungan layanan mobile banking yang cerdas, berinvestasi dapat dilakukan dalam satu genggaman. Emas digital bisa menjadi jawaban atas kebutuhan keuangan modern yang aman, mudah, dan nyaman yang dapat membantu masyarakat mencapai target finansial di masa mendatang.

Pemerintah kembang kempis memikirkan pasokan gas untuk industri di dalam negeri pada periode 2025—2026, seiring dengan capaian lifting nasional yang tidak kunjung memberikan kabar bahagia. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan bahwa pasokan gas dari hulu relatif pas-pasan untuk kebutuhan dalam negeri pada periode 2025—2026. Hingga kini, pemanfaatan gas bumi di dalam negeri telah mencapai 68,2% dari total produksi nasional. Artinya, sekira 3.745 BBtud gas bumi dari 5.494 BBtud gas yang diproduksi dimanfaatkan di dalam negeri, sedangkan 1.749 BBtud sisanya dilepas ke pasar ekspor. Dari jumlah gas bumi yang dimanfaatkan di dalam negeri tersebut, 1.515,8 BBtud di antaranya digunakan oleh industri. “Perlu kita sadari sampai dengan 2 tahun ke depan atau 2025—2026 itu [kondisinya] tidak mudah, masih sulit bernapas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Walaupun bisa [memenuhi], tapi hanya sekadar pas,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji di Komisi VII DPR, Rabu (3/4). Tutuka pun menjelaskan bahwa alokasi harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri telah dialirkan kepada 265 perusahaan, dengan volume sekitar 41% dari keseluruhan produksi nasional. Selain itu, susutnya serapan gas murah dari pabrik pupuk juga disebabkan karena keterbatasan kemampuan pasokan hulu dan perawatan di sisi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) minyak dan gas bumi. 

Berdasarkan data milik Kementerian ESDM, realisasi serapan gas murah pada 2023 berada di angka 686,28 british thermal unit per day (BBtud) untuk industri pupuk, hanya 84,3% dari alokasi saat itu di level 814,06 BBtud. Untuk memastikan seluruh industri mendapatkan pasokan gas bumi yang memadai, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pun tengah mengevaluasi realisasi capaian program jangka panjang atau long term plan (LTP) 1 juta barel minyak per hari (bopd) dan 12.000 juta kaki kubik per hari gas (MMscfd). Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan bahwa lembagannya bakal memundurkan target jangka panjang itu 2—3 tahun lebih lambat dari target LTP yang ditenggat pada 2030. Alasannya, realisasi lifting migas yang disusun pada 2019 itu terdampak oleh pandemi Covid-19 selama hampir 3 tahun. Sementara itu, PT Pupuk Indonesia (Persero) melaporkan cukup banyak impak positif dari pemanfaatan HGBT terhadap sektor pupuk selama 3 tahun terakhir, meski masih ditemui kendala dari sisi pemenuhan alokasinya. 

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan bahwa harga gas murah untuk industri yang berlaku sejak 2020 mampu menghemat biaya subsidi pupuk secara signifikan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pun menilai, multiplier effect manufaktur terhadap perekonomian bakal makin tinggi apabila industri bisa mendapatkan harga gas yang kompetitif, sehingga bisa mendongkrak daya saingnya. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, HGBT sangat berkorelasi positif dengan kinerja industri di dalam negeri. Kenaikan pajak dari industri pengguna HGBT sepanjang tahun lalu pun mencapai 32% dibandingkan dengan 2019. Tak hanya itu, hingga 2023, tercatat telah terealisasi investasi sebesar Rp41 triliun atau naik sebesar 34% dibandingkan dengan 2019. Bahkan, terdapat potensi investasi di sektor petrokimia, baja, keramik, dan kaca yang sebesar Rp225 triliun. Akan tetapi, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro berpendapat bahwa program harga gas murah itu justru membuat kemampuan finansial atau arus kas dari badan usaha usaha hilir gas terkontraksi untuk berinvestasi lebih masif pada infrastruktur midstream gas.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan fenomena La Nina bisa menurunkan produksi perikanan tangkap di Tanah Air lantaran perubahan dalam pola migrasi ikan dan kondisi laut. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) TB Haeru Rahayu menyampaikan bahwa dampak La Nina terhadap sektor perikanan dapat bervariasi tergantung pada lokasi geografi snya. Dia memberikan contoh spesies oceanik yang berada di area sempit seperti selat atau teluk, dengan pengaruh daratan akan lebih dominan seperti ikan Lemuru di Selat Bali. 

“Pengaruhnya tentu bisa mengakibatkan beberapa spesies oceanik lebih susah ditangkap,” katanya kepada Bisnis, Rabu (3/4). Secara umum, dia menuturkan fenomena La Nina dapat meningkatkan suhu permukaan laut yang dapat menghasilkan aliran yang lebih kuat di lautan. Fenomena La Nina yang ditandai dengan tingginya curah hujan membuat asupan air tawar ke laut meningkat dan salinitas di permukaan atau dekat pantai menurun. Di sisi lain, potensi penurunan produksi dapat berkisar antara beberapa persen hingga lebih signifikan, tergantung pada tingkat keparahan fenomena La Nina dan kondisi spesifi k di perairan Indonesia. Namun, Haeru belum bisa memastikan persentase penurunannya mengingat belum ada riset mendapat terkait hal ini di Indonesia. “Tanpa data yang lebih spesifi k, sulit untuk memberikan perkiraan persentase penurunan produksi,” ujarnya.