;
Kategori

Ekonomi

( 40600 )

Agung Dwi Pratama, Kegagalan Berbuah ”Maggot”

09 Apr 2024

Bermodalkan tutorial dan berkali-kali gagal mencoba, Agung Dwi Pratama (29) mengembangkan maggot di Banggai, Sulteng. Kini, ia menggandeng warga sekitar dan beternak larva lalat hitam itu untuk dimanfaatkan bersama. Medio 2018, saat mengalkulasi kebutuhan ternak ayam kampungnya, Agung tercekik kebutuhan pakan yang tinggi. Dedak, jagung, hingga nutrisi mencapai 75 % biaya produksi. Ia mulai mecari alternatif pakan. Saat itu, ia belum lama mengalami kerugian besar, 700 ekor ayam kampung ternaknya mati sekaligus. Ia pusing memikirkan modal dan keuntungan yang dibangun satu tahun terakhir. Terlebih lagi, ia baru saja menikah dan meninggalkan pekerjaan kantoran untuk beralih menjadi pengusaha.

”Hitungannya, dari Rp 50.000 harga ayam, misalnya, Rp 40.000 adalah biaya operasional dan perawatan. Dari jumlah tersebut, Rp 30.000 biaya pakan per ekornya,” kata Agung di Banggai, Minggu (31/3). Ia akhirnya menemukan informasi soal maggot yang Ia pelajari lewat bacaan, video terkait manfaatnya, hingga cara beternak maggot. Maggot adalah larva dari lalat black soldier fly (Hermetia illucens) atau si lalat hitam. Merogoh kocek Rp 1,5 juta, ia mengikuti kursus dalam jaringan dan video tutorial, lalu mencoba beternak maggot. Setelah memperbaiki cara produksi, volume produksi meningkat. Untuk mendapat 5 kg maggot, dibutuhkan 10 kg sampah, yang menjadi makanan utama dari telur lalat hitam. Sampah rumah tangga sisa makanan sehari-hari menjadi media tumbuh yang efektif untuk perkembangan maggot.

”Kami akhirnya membuat kelompok yang diberi nama GenToili BSF. GenToili diambil dari nama generasi dari kecamatan Toili,” sambungnya. Mereka mengumpulkan sampah di lingkungan secara bersama-sama. Berboncengan menggunakan sepeda motor berkeliling ke rumah-rumah warga, warung makan, hingga pesantren untuk mengumpulkan sampah makanan dan menaruhnya di sekretariat. Setelah difermentasi, lalu disiapkan untuk menjadi media kembang tumbuh maggot. Sistem rumah produksi sederhana juga dibuat. Mereka mampu menghasilkan 200 kg sebulan. Hasilnya, dibagi rata bersama. Sebab, para anggota kelompok ini adalah peternak ayam, lele, atau ternak lainnya. Berbekal modal tersebut, mereka mengajukan proposal ke Pertamina EP Donggi Matindok Field yang memang beroperasi di Banggai.

Saat ini, mereka telah memiliki produk lain berupa maggot kemasan. Maggot disangrai dan dikemas yang diberi nama Maggo Booster. Mereka mengemas dan menjualnya sendiri, dengan berkeliling kampung menawarkan produk ini ke toko hobi, pegiat hewan peliharaan, juga ke komunitas. Produk ini cocok untuk ikan koi, burung kontes, dan hewan peliharaan lainnya. Produk ini dibuat, untuk menjaga keberlangsungan, sekaligus eksistensi kelompok. Sebab, tidak semua anggota kelompok saat ini adalah peternak ayam, atau peternak lele. ”Kami juga punya mimpi untuk bikin pabrik tepung maggot. Itu kami rasa akan memberikan manfaat yang lebih besar ke depannya,” kata Agung. (Yoga)

Menuntut Ilmu Makan Siang Gratis ke China

09 Apr 2024

Tuntutlah ilmu sampai ke negeri China, Itu yang dilakukan calon presiden Pemilu 2024, Prabowo Subianto, demi mengeksekusi kebijakan makan siang gratis, program unggulannya semasa kampanye. Atas undangan Presiden China Xi Jinping, Prabowo menghabiskan tiga hari di Beijing, China, pada 31 Maret-2 April 2024. Pada hari terakhir kunjungannya, Prabowo menyambangi sekolah Beijing No.2 Middle School di Dongcheng District, Beijing, meninjau penerapan program makan siang gratis yang berjalan sejak 2011. ”Sangat sehat,” komentar Prabowo saat melihat menu yang tersaji. Lauk dari protein hewani, sayur-sayuran, hingga makanan ringan. China adalah contoh yang sejak tahun 2011 sampai sekarang masih menerapkan kebijakan makan siang gratis bagi anak sekolah di wilayah perdesaan yang miskin.

Program bernama Nutrition Improvement Program (NIP) itu awalnya menarget 699 kabupaten di 21 provinsi seluruh China. Setelah satu dekade, NIP berhasil memperbaiki asupan gizi anak sekolah. Namun, dampaknya, Pemerintah China kelimpungan dengan tingginya beban anggaran yang mesti ditanggung serta kasus korupsi yang bermunculan. Di Kabupaten Du’an di Daerah Otonom Guangxi Zhuang, daerah terpencil dan termiskin di China, yang terpilih untuk program pilot makan siang gratis, satu dekade lalu, anak-anak di Du’an mengalami malanutrisi parah, 12 dari 100 anak sekolah di Du’an mengalami tengkes. Mereka lebih kurus dan lebih pendek 6 cm dibanding anak-anak sepantaran di China.

Pada 2011, pemerintah China mulai menerapkan program makan siang gratis untuk memperbaiki asupan nutrisi anak-anak di wilayah perdesaan. Setiap Senin pagi, 20 truk pendingin akan membawa 4 ton daging babi, 8 ton sayuran dan buah, serta 10,8 ton nasi ke 300 sekolah di desa-desa Du’an, untuk memberi makan 80.000 siswa seminggu. Hasilnya, kondisi fisik mereka membaik. Bagi banyak keluarga di perdesaan Du’an, makan siang gratis dari sekolah menjadi satu-satunya sumber nutrisi untuk anak mereka. Selama 2011-2021, Pemerintah China menghabiskan 147,2 miliar yuan (Rp 323,3 triliun) untuk menyediakan makan siang gratis di 1.762 kabupaten, 29 provinsi, dan 40 juta siswa di perdesaan.

Inflasi pangan membuat harga makanan pokok naik signifikan selama 2011-2021, karena keterbatasan ruang fiskal, alokasi anggaran tetap sama, yakni 4 yuan atau Rp 6.580 per orang per porsi. Hal itu membuat sejumlah menu, seperti daging, dikurangi dari porsi sehingga mengurangi asupan gizi anak. Sekolah juga harus menanggung beban biaya yang tinggi untuk menjaga dapur kantin tetap mengepul. Pemda merogoh kas untuk membayar tagihan listrik, air, dan gaji pekerja kantin sekolah, Namun, karena tidak sanggup, subsidi itu hanya bertahan selama empat tahun pertama. Kedua, proyek makan siang gratis justru membuka celah korupsi.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Teguh Dartanto berkata, Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara lain jika ingin tetap menjalankan program makan siang gratis. ”Asumsinya, jika dijalankan utuh, anggarannya Rp 400 triliun-Rp 500 triliun per tahun. Jika parsial atau sebagian, anggarannya Rp 300 triliun. Meski pemerintahan baru nanti bisa menaikkan rasio pajak hingga 0,25 % poin per tahun pun, tambahan penerimaan itu tetap tidak bisa meng-cover biaya program makan siang gratis yang parsial,” tutur Teguh, Minggu (7/4). Jika tujuannya mengatasi tengkes, program itu cukup diberikan untuk ibu hamil dan anak balita. Jika hanya diarahkan untuk kelompok tersebut, kapasitas APBN masih mampu. (Yoga)

Penguatan Industri BPR

09 Apr 2024

Penyaluran kredit bank perekonomian rakyat atau BPR tumbuh 8,98 % per Desember 2023 menjadi Rp 140 triliun. Namun, sederet tantangan menghadang kelembagaannya, seperti persaingan usaha, digitalisasi, serta pemenuhan ketentuan regulasi. Ini implementasi UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Ketua Umum Perhimpunan BPR Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah mengatakan, banyak pelaku usaha yang secara ekspansif sudah memasuki pasar industri BPR dan BPR syariah (BPRS).

”Dari sisi digitalisasi, preferensi nasabah yang terus meningkatterhadap layanan digital memang menjadi cambuk bagi kita bersama, yang mau tidak mau, kami harus mampu menyesuaikan diri,” ujar Tedy, saat dihubungi dari Jakarta, Senin (8/4). Selain itu, industri BPR dan BPRS juga dituntut untuk memenuhi ketentuan regulasi yang telah berlaku. Beberapa regulasi tersebut adalah kewajiban modal inti minimum pada akhir 2024 untuk BPR dan pada akhir 2025 untuk BPRS, serta implementasi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Privat yang akan menggantikan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada 1 Januari 2025.

BPR atau BPRS menjalankan fungsi intermediasi layaknya bank umum dengan menyalurkan pembiayaan dan menerima layanan simpanan, baik melalui tabungan maupun deposito. Dalam menjalankan fungsi intermediasinya, industri BPR menjadi salah satu garda terdepan dalam memberikan layanan keuangan kepada pelaku UMKM. Porsi penyaluran kredit UMKM dibandingkan total penyaluran kredit oleh bank umum tercatat sebesar 20,32 % pada 2023. Sementara, porsi penyaluran kredit UMKM dibandingkan total penyaluran kredit oleh industri BPR mencapai 36,29 %. (Yoga)

AS-China dan ”Techno-nationalism”

08 Apr 2024

Teknologi ikut menentukan kemenangan dalam persaingan geopolitik. Pihak yang menguasai sarana penting dalam pengembangan kecerdasan buatan akan unggul. Rivalitas AS dan China dapat dilihat di berbagai bidang, antara lain teknologi. AS mengeluhkan China bisa mencapai kemajuan teknologi seperti sekarang, mampu membuat cip dan produk berbasis kecerdasan buatan, seperti ponsel dan drone, berkat ”bantuan” dari AS, berupa produk cip yang dihasilkan perusahaan AS atau layanan pendidikan tinggi bidang teknologi yang dinikmati mahasiswa China. Maka, dalam upaya menghambat China menguasai teknologi pembuatan cip, pejabat Kementerian Perdagangan AS untuk Urusan Industri dan Keamanan, Alan Estevez, dijadwalkan bertemu pejabat Belanda pekan ini.

Dilaporkan Kompas.id edisi 5 April 2024, pertemuan mereka akan dihadiri pemimpin  perusahaan penghasil mesin pencetak layout sirkuit cip asal Belanda, ASML. Intinya, AS hendak meminta ASML berhenti merawat mesin pencetak layout sirkuit cip yang dimiliki China. Sebelumnya, AS meminta penjualan mesin ASML ke China dihentikan. AS beralasan, jika China mampu memproduksi cip yang kian canggih, keamanan nasional AS terancam. China akan bisa membuat senjata pintar yang menyaingi AS. Pada 2022, AS juga menerapkan US CHIPS and Science Act yang melegalkan pemberian subsidi bagi perusahaan AS yang bergerak di sektor pembuatan cip.

Syaratnya, penerima subsidi tidak boleh memiliki kaitan apa pun dengan China. Semua itu bagian fenomena techno-nationalism, yakni upaya menghambat pertukaran dan penyebaran teknologi atas dasar nasionalisme, juga melarang ekspor dan menghambat alih teknologi, serta menyeleksi super ketat pertukaran ilmuwan/mahasiswa asing. Kondisi ini menyebabkan ketidakmenentuan bagi perusahaan di dunia. Tukar-menukar teknologi dan perdagangan tak bisa lagi dilakukan hanya berdasarkan alasan ekonomi. Dunia telah memasuki era techno-geopolitical uncertainty atau ketidakpastian geopolitik teknologi (Luo and Assche). (Yoga)

SEPEDA MOTOR, Rela ”Mengaspal” demi Merajut Perjumpaan

08 Apr 2024

Salah satu esensi Lebaran tentu merekatkan yang berjauhan. Demi ini, masyarakat mengupayakan banyak cara agar bisa berkumpul dengan sanak saudara dan handai tolan di kampung halaman. Sepeda motor menjadi pilihan rasional untuk pulang, sekaligus simbol keberhasilan banyak orang. Program mudik gratis ataupun berbayar banyak diserbu. Pemerintah dan korporasi mengakomodasi pengguna sepeda motor dengan mengirimkan kendaraan serta pemilik dan keluarganya ke titik terdekat tujuan akhir. Salah satunya dilakukan PT Astra Honda Motor (AHM) melalui program Mudik Balik Bareng Honda. Tahun ini, perusahaan itu mengantar 2.559 konsumennya mudik dengan bus ke kota tujuan di Semarang, Jateng dan Yogyakarta pada Sabtu (6/4). Sebanyak 1.109 sepeda motor peserta mudik diangkut menggunakan 28 truk pada Kamis (4/4).

Yunik Dharyanti (36), salah satu peserta mudik gratis ini. Ia sekeluarga memilih berhenti di Semarang, lalu melanjutkan perjalanan dengan sepeda motor ke Sragen. Estimasi waktu tempuh sekitar 4 jam. Dengan satu sepeda motor, ia berboncengan dengan suami serta kedua anaknya yang berusia 3 tahun dan 11 tahun. Walau jarak yang ditempuh sekitar 116 kilometer (km), kendaraan roda dua ini masih menjadi andalan keluarga ini. ”Kalau naik motor, di rumah (kampung) bisa  bawa motor jalan-jalan karena di kampung juga terbatas kendaraannya. Sepeda motor juga bisa dipakai bapak dan adik,” kata Yunik.

Riana Dwi (39) asal Pulo Gadung, Jaktim, bersama suami dan keenam anaknya, mendaftarkan tiga sepeda motor agar bisa terangkut dalam rombongan mudik menuju Yogyakarta. Sesampai di sana, mereka melanjutkan perjalanan ke Magelang, Jateng, selama dua jam. ”Total delapan orang. Motor akan dibawa anak pertama (18), saya, dan suami. Anak-anak lain, termasuk anak balita, dijemput saudara di Yogyakarta. Jalanan rawan,” kata Riana yang menganggap sepeda motor begitu penting karena membantu pergerakan keluarga. Mereka tidak lagi kebingungan mencari moda transportasi yang cocok untuk bersilaturahmi, agenda wajib tahunan keluarganya. (Yoga)

Warga Manfaatkan Mudik Gratis di Tengah Keterbatasan Ekonomi

08 Apr 2024

Mudik gratis sangat membantu warga di tengah keterbatasan ekonomi. Para penyelenggara mudik gratis mencegah pungutan liar kepada peserta dengan sistem pengaduan dan pengawasan. Peserta program mudik gratis seyogianya tidak dikenai pungutan apa pun. Salah satu penyelenggara mudik gratis adalah Pemprov Jateng yang menggandeng sejumlah pelaku usaha, termasuk Bank Jateng. Tidak hanya untuk mudik ke Jateng, fasilitas balik ke Jabodetabek pun cuma-cuma. Pelepasan 239 bus dalam program bertajuk Mudik Balik Asyik 2024 itu berlangsung di Museum Purna Bhakti Pertiwi, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Sabtu (6/4). Program ini menyasar pekerja informal di Jabodetabek dan akan mengantar 11.750 pemudik ke 35 kabupaten/kota di Jateng.

Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana menggaris bawahi, program mudik-balik gratis itu benar-benar tanpa pungutan. ”Kalau ada pungutan, kami akan tindak tegas. Kami sudah mengantisipasi dari awal,” ujarnya. Roy (44), pedagang soto di Karawaci, Tangerang, Banten, adalah salah satu yang memanfaatkan program mudik-balik gratis yang itu. Mudik gratis meringankan biaya mudiknya ke kampung halaman. Dirut PT Pegadaian (Persero) Damar Latri Setiawan menyatakan, mereka berupaya memberikan fasilitas mudik yang asyik, nyaman, dan aman sehingga seluruh pemudik selamat sampai ke kota tujuan, berkumpul dengan keluarga.

PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) juga mengerahkan 10 bus ke Jateng dan Jatim untuk program mudik gratis. Agar tidak terjadi pungutan liar, Marketing Communications Manager PT IAMI Puti Annisa Moeloek menyatakan, penyelenggara menempatkan petugas selama perjalanan. Di Jatim, sebanyak 3.841 orang berangkat mudik gratis dengan 96 bus dari depan kantor Dishub Jatim, Surabaya, Minggu (7/4). ”Selain membantu warga merayakan Lebaran di kampung halaman, program mendukung keselamatan pemudik di perjalanan,” kata Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono. Sugianto, peserta mudik gratis asal Ponorogo, mengatakan, program ini selalu ditunggu. ”Mudik gratis ini meringankan biaya perjalanan menuju kampung halaman,” katanya. Di tengah keterbatasan ekonomi, mudik gratis sangat membantu warga. (Yoga)

Omzet Lebaran Tidak Setinggi Satu Dekade Lalu

08 Apr 2024

Kenaikan omzet industri alas kaki dan tekstil serta produk tekstil pada momentum Lebaran terus merosot dalam 10-20 tahun terakhir. Jika dulu lonjakan omzet bisa berkali-kali lipat dibanding bulan biasa, kini lonjakan maksimal hanya 50 %. Penyebabnya beragam, mulai dari impor yang makin marak hingga daya beli masyarakat yang menurun. ”Ada kenaikan omzet karena momentum Lebaran, tetapi tidak seramai zaman dulu,” ujar Eddy Widjanarko, Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia, saat dihubungi, Minggu (7/4). Eddy menjelaskan, kenaikan omzet penjualan sepatu pada momentum Lebaran tahun ini tidak sebesar 10-20 tahun lalu. Sekitar 20 tahun lalu atau awal 2000-an, momentum Lebaran bisa meningkatkan omzet hingga tujuh kali lipat dibanding bulan biasanya.

Sampai 10 tahun lalu pun, meski menurun, momen Lebaran tetap bisa meningkatkan omzet tiga kali lipat dibanding bulan biasa. Namun, pada Lebaran 2024, kenaikan omzet hasil penjualan industri alas kaki atau sepatu paling besar mencapai 50 % disbanding bulan biasa. Penyebabnya, menurut Eddy, adalah kenaikan biaya hidup yang ditandai dengan inflasi pangan. Daya beli masyarakat juga menurun. Akhirnya, masyarakat lebih memprioritaskan belanja barang primer, seperti pangan, dibandingkan sepatu. Selain itu, kini makin marak sepatu impor, baik yang legal maupun ilegal, yang dipasarkan dengan harga lebih murah. Penjualan industri sepatu lokal pun tergerus. Ditambah lagi, telah terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat. Kini masyarakat lebih mengedepankan pakaian rapi, tanpa harus membeli sepatu baru dan pakaian baru. (Yoga)

Misi Nelayan Sejahtera Dihadang Gelombang

08 Apr 2024

Hari Nelayan Nasional yang diperingati setiap 6 April mengingatkan semua pihak, terutama pemerintah, soal nasib nelayan. Mereka semakin tidak sejahtera dan pekerjaan ini mulai ditinggalkan. Regulasi untuk mendorong kesejahteraan nelayan sudah dibuat melalui UU RI No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, yang mengamanatkan negara hadir mendorong kesejahteraan pelaku sektor perikanan. Namun, upaya perlindungan dan pemberdayaan untuk mendorong kesejahteraan nelayan belum optimal.

Indikator kesejahteraan nelayan melalui nilai tukar nelayan, cenderung melemah. Berdasarkan data BPS, nilai tukar nelayan pada Maret 2024 adalah 102,1, naik tipis dibanding Februari 2024, yakni 101,59. KKP mematok target nilai tukar nelayan 2024 sebesar 108. Sekjen Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana mengemukakan, nelayan menghadapi tantangan yang semakin berat di tengah dampak perubahan iklim. Perubahan cuaca yang tak bisa diprediksi menyebabkan beberapa jenis ikan sulit dicari. Tangkapan kian tak menentu. Selain itu, abrasi juga menggerus ruang hidup nelayan. Hingga kini belum terlihat peta jalan yang konkret untuk menyejahterakan nelayan.

Program peningkatan kesejahteraan nelayan belum tecermin dalam program kampanye presiden di Pemilu 2024. ”Kehidupan nelayan semakin berat, sedangkan belum terlihat peta jalan untuk mendorong kesejahteraan nelayan, seperti dihadang gelombang” ujar Budi, Kamis (4/5/2024). Plt Dirjen Perikanan Budidaya KKP TB Haeru Rahayu mengemukakan, pemerintah memiliki keberpihakan penuh kepada nelayan dengan memperjuangkan keberlanjutan subsidi perikanan di Indonesia di tengah tekanan internasional untuk menghapuskan skema subsidi perikanan. (Yoga)

Ekonomi (Bencana) Selat Muria

08 Apr 2024

Pada Februari 2024, banjir akibat cuaca ekstrem melanda Demak, Grobogan, dan Kudus. Sebulan kemudian, banjir melanda kembali ketiga kota itu beserta Semarang, Pati, dan Jepara. Bencana hidrometeorologi itu menggenangi permukiman dan lahan pertanian. Banjir juga merendam sejumlah titik jalan pantura di Semarang, Demak, dan Kudus dan berlangsung hampir dua minggu sehingga menyumbat jalur transportasi dan logistik. BPBD Jateng mencatat, total kerugian sementara akibat banjir di enam kota tersebut per 2 April 2024 mencapai Rp 2,22 triliun. Dari jumlah itu, kerugian Semarang Rp 852,3 miliar, Demak Rp 800,93 miliar, Grobogan Rp 343,2 miliar, Jepara Rp 139,64 miliar, Kudus Rp 80,77 miliar, dan Pati Rp 11,52 miliar.

Bencana besar serupa pernah melanda Kudus, Demak, Pati, dan Jepara pada awal 2014. Hujan ekstrem dengan curah 100-300 milimeter menyebabkan banjir dan longsor di empat daerah itu. Bencana itu mengakibatkan 125.000 warga mengungsi, 16 orang tewas, jalan pantura lumpuh selama dua minggu, dan tanaman padi seluas 23.723 hektar di ketiga daerah itu puso. Total kerugian akibat bencana di keempat kabupaten itu sebesar Rp 2,2 triliun.

Fenomena banjir akibat cuaca ekstrem dan air pasang itu memantik perbincangan potensi munculnya kembali Selat Muria. Selat Muria merupakan wilayah perairan di antara daratan utara Jateng dan Gunung Muria mulai abad ke-9 hingga abad ke-17. Waktu itu, Gunung Muria merupakan pulau tersendiri, terpisah dari Pulau Jawa, yang terekam dalam peta Jawa Dwipa yang menggambarkan Jawa pada zaman purba (Sejarah Kawitane Wong Jawa lan Wong Kanung, 1930). Akibat endapan selama ratusan tahun, Selat Muria berubah menjadi daratan sehingga Pulau Muria menyatu dengan Pulau Jawa.

Daratan tersebut mencakup Kudus serta sebagian Demak, Pati, Semarang, Jepara, dan Grobogan. Hingga kini, Semarang, Demak, Kudus, Pati, Grobogan, dan Jepara menjadi nadi ekonomi Jateng, bahkan Indonesia. Semarang, misalnya, menjadi nadi logistik karena memiliki Pelabuhan Tanjung Emas. Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan menjadi daerah sentra beras. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jateng mencatat, per 15 Maret 2024, banjir melanda 16.269 hektar sawah yang ditanami padi di Kabupaten Grobogan, Demak, Pati, Kudus, dan Jepara, menyebabkan sebagian besar padi gagal dipanen. (Yoga)

TUNJANGAN HARI RAYA, Kemenaker Terima 1.187 Pengaduan

08 Apr 2024

Kemenaker telah menerima 1.187 pengaduan masalah tunjangan hari raya atau THR keagamaan, yang tercatat di posko pengaduan pelaksanaan THR kementerian dan dinas tenaga kerja yang dibuka sejak 4 April hingga 6 April 2024 pukul 15.00 WIB. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemenaker Haiyani Rumondang, yang ditemui di sela-sela pelepasan mudik gratis bersama Kemenaker, Minggu (7/4) di Jakarta, menyampaikan, ada tiga masalah utama yang diadukan ke posko, yakni THR tidak dibayar, THR terlambat dibayar, dan nominal THR tidak sesuai ketentuan. Sesuai ketentuan, THR keagamaan dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum perayaan Idul Fitri. Pada tahun 2024, H-7 Lebaran jatuh pada 3 April.

Sesuai Surat Edaran Menaker No M/2/HK.04/III/-2024, besaran THR keagamaan bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan terus-menerus atau lebih diberikan 1 bulan upah. Bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, akan diberikan THR secara proporsional. THR keagamaan juga diberikan kepada pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Adapun jumlah perusahaan yang diadukan terkait masalah THR sampai 6 April 2024 pukul 15.00 mencapai 725 perusahaan.

”Pengaduan masalah THR keagamaan tahun 2024 sejauh ini paling banyak datang dari Daerah Khusus Jakarta. Kami menduga karena jumlah perusahaan di provinsi ini banyak,” ujar Haiyani. Dia menambahkan, daftar perusahaan yang diadukan ke posko pengaduan THR akan menjadi atensi pengawas ketenagakerjaan. Sejauh ini, pengawas ketenagakerjaan sudah memeriksa 30 pengaduan. Kadisnakertrans dan Energi Daerah Khusus Jakarta Hari Nugroho, mengatakan, ada 200 perusahaan di Daerah Khusus Jakarta yang belum membayar THR keagamaan. Menurut dia, kebanyakan dari perusahaan tersebut bergerak di industri, bukan di bidang perdagangan ataupun sektor lainnya. (Yoga)