Ekonomi
( 40600 )Agung Dwi Pratama, Kegagalan Berbuah ”Maggot”
Bermodalkan tutorial dan berkali-kali gagal mencoba, Agung
Dwi Pratama (29) mengembangkan maggot di Banggai, Sulteng. Kini, ia menggandeng
warga sekitar dan beternak larva lalat hitam itu untuk dimanfaatkan bersama. Medio
2018, saat mengalkulasi kebutuhan ternak ayam kampungnya, Agung tercekik kebutuhan
pakan yang tinggi. Dedak, jagung, hingga nutrisi mencapai 75 % biaya produksi.
Ia mulai mecari alternatif pakan. Saat itu, ia belum lama mengalami kerugian
besar, 700 ekor ayam kampung ternaknya mati sekaligus. Ia pusing memikirkan
modal dan keuntungan yang dibangun satu tahun terakhir. Terlebih lagi, ia baru
saja menikah dan meninggalkan pekerjaan kantoran untuk beralih menjadi pengusaha.
”Hitungannya, dari Rp 50.000 harga ayam, misalnya, Rp 40.000
adalah biaya operasional dan perawatan. Dari jumlah tersebut, Rp 30.000 biaya pakan
per ekornya,” kata Agung di Banggai, Minggu (31/3). Ia akhirnya menemukan
informasi soal maggot yang Ia pelajari lewat bacaan, video terkait manfaatnya, hingga
cara beternak maggot. Maggot adalah larva dari lalat black soldier fly (Hermetia
illucens) atau si lalat hitam. Merogoh kocek Rp 1,5 juta, ia mengikuti kursus
dalam jaringan dan video tutorial, lalu mencoba beternak maggot. Setelah
memperbaiki cara produksi, volume produksi meningkat. Untuk mendapat 5 kg maggot,
dibutuhkan 10 kg sampah, yang menjadi makanan utama dari telur lalat hitam.
Sampah rumah tangga sisa makanan sehari-hari menjadi media tumbuh yang efektif untuk
perkembangan maggot.
”Kami akhirnya membuat kelompok yang diberi nama GenToili
BSF. GenToili diambil dari nama generasi dari kecamatan Toili,” sambungnya. Mereka
mengumpulkan sampah di lingkungan secara bersama-sama. Berboncengan menggunakan
sepeda motor berkeliling ke rumah-rumah warga, warung makan, hingga pesantren untuk
mengumpulkan sampah makanan dan menaruhnya di sekretariat. Setelah
difermentasi, lalu disiapkan untuk menjadi media kembang tumbuh maggot. Sistem
rumah produksi sederhana juga dibuat. Mereka mampu menghasilkan 200 kg sebulan.
Hasilnya, dibagi rata bersama. Sebab, para anggota kelompok ini adalah peternak
ayam, lele, atau ternak lainnya. Berbekal modal tersebut, mereka mengajukan
proposal ke Pertamina EP Donggi Matindok Field yang memang beroperasi di
Banggai.
Saat ini, mereka telah memiliki produk lain berupa maggot
kemasan. Maggot disangrai dan dikemas yang diberi nama Maggo Booster. Mereka
mengemas dan menjualnya sendiri, dengan berkeliling kampung menawarkan produk
ini ke toko hobi, pegiat hewan peliharaan, juga ke komunitas. Produk ini cocok
untuk ikan koi, burung kontes, dan hewan peliharaan lainnya. Produk ini dibuat,
untuk menjaga keberlangsungan, sekaligus eksistensi kelompok. Sebab, tidak
semua anggota kelompok saat ini adalah peternak ayam, atau peternak lele. ”Kami
juga punya mimpi untuk bikin pabrik tepung maggot. Itu kami rasa akan memberikan
manfaat yang lebih besar ke depannya,” kata Agung. (Yoga)
Menuntut Ilmu Makan Siang Gratis ke China
Tuntutlah ilmu sampai ke negeri China, Itu yang dilakukan
calon presiden Pemilu 2024, Prabowo Subianto, demi mengeksekusi kebijakan makan
siang gratis, program unggulannya semasa kampanye. Atas undangan Presiden China
Xi Jinping, Prabowo menghabiskan tiga hari di Beijing, China, pada 31 Maret-2 April
2024. Pada hari terakhir kunjungannya, Prabowo menyambangi sekolah Beijing No.2
Middle School di Dongcheng District, Beijing, meninjau penerapan program makan
siang gratis yang berjalan sejak 2011. ”Sangat sehat,” komentar Prabowo saat
melihat menu yang tersaji. Lauk dari protein hewani, sayur-sayuran, hingga
makanan ringan. China adalah contoh yang sejak tahun 2011 sampai sekarang masih
menerapkan kebijakan makan siang gratis bagi anak sekolah di wilayah perdesaan
yang miskin.
Program bernama Nutrition Improvement Program (NIP) itu awalnya
menarget 699 kabupaten di 21 provinsi seluruh China. Setelah satu dekade, NIP berhasil
memperbaiki asupan gizi anak sekolah. Namun, dampaknya, Pemerintah China kelimpungan
dengan tingginya beban anggaran yang mesti ditanggung serta kasus korupsi yang
bermunculan. Di Kabupaten Du’an di Daerah Otonom Guangxi Zhuang, daerah
terpencil dan termiskin di China, yang terpilih untuk program pilot makan siang
gratis, satu dekade lalu, anak-anak di Du’an mengalami malanutrisi parah, 12 dari
100 anak sekolah di Du’an mengalami tengkes. Mereka lebih kurus dan lebih
pendek 6 cm dibanding anak-anak sepantaran di China.
Pada 2011, pemerintah China mulai menerapkan program makan
siang gratis untuk memperbaiki asupan nutrisi anak-anak di wilayah perdesaan. Setiap
Senin pagi, 20 truk pendingin akan membawa 4 ton daging babi, 8 ton sayuran dan
buah, serta 10,8 ton nasi ke 300 sekolah di desa-desa Du’an, untuk memberi
makan 80.000 siswa seminggu. Hasilnya, kondisi fisik mereka membaik. Bagi
banyak keluarga di perdesaan Du’an, makan siang gratis dari sekolah menjadi
satu-satunya sumber nutrisi untuk anak mereka. Selama 2011-2021, Pemerintah
China menghabiskan 147,2 miliar yuan (Rp 323,3 triliun) untuk menyediakan makan
siang gratis di 1.762 kabupaten, 29 provinsi, dan 40 juta siswa di perdesaan.
Inflasi pangan membuat harga makanan pokok naik signifikan
selama 2011-2021, karena keterbatasan ruang fiskal, alokasi anggaran tetap
sama, yakni 4 yuan atau Rp 6.580 per orang per porsi. Hal itu membuat sejumlah menu,
seperti daging, dikurangi dari porsi sehingga mengurangi asupan gizi anak.
Sekolah juga harus menanggung beban biaya yang tinggi untuk menjaga dapur
kantin tetap mengepul. Pemda merogoh kas untuk membayar tagihan listrik, air,
dan gaji pekerja kantin sekolah, Namun, karena tidak sanggup, subsidi itu hanya
bertahan selama empat tahun pertama. Kedua, proyek makan siang gratis justru
membuka celah korupsi.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Teguh Dartanto berkata,
Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara lain jika ingin tetap
menjalankan program makan siang gratis. ”Asumsinya, jika dijalankan utuh,
anggarannya Rp 400 triliun-Rp 500 triliun per tahun. Jika parsial atau
sebagian, anggarannya Rp 300 triliun. Meski pemerintahan baru nanti bisa
menaikkan rasio pajak hingga 0,25 % poin per tahun pun, tambahan penerimaan itu
tetap tidak bisa meng-cover biaya program makan siang gratis yang parsial,”
tutur Teguh, Minggu (7/4). Jika tujuannya mengatasi tengkes, program itu cukup
diberikan untuk ibu hamil dan anak balita. Jika hanya diarahkan untuk kelompok
tersebut, kapasitas APBN masih mampu. (Yoga)
Penguatan Industri BPR
Penyaluran kredit bank perekonomian rakyat atau BPR tumbuh
8,98 % per Desember 2023 menjadi Rp 140 triliun. Namun, sederet tantangan
menghadang kelembagaannya, seperti persaingan usaha, digitalisasi, serta pemenuhan
ketentuan regulasi. Ini implementasi UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan. Ketua Umum Perhimpunan BPR Indonesia
(Perbarindo) Tedy Alamsyah mengatakan, banyak pelaku usaha yang secara
ekspansif sudah memasuki pasar industri BPR dan BPR syariah (BPRS).
”Dari sisi digitalisasi, preferensi nasabah yang terus
meningkatterhadap layanan digital memang menjadi cambuk bagi kita bersama, yang
mau tidak mau, kami harus mampu menyesuaikan diri,” ujar Tedy, saat dihubungi
dari Jakarta, Senin (8/4). Selain itu, industri BPR dan BPRS juga dituntut
untuk memenuhi ketentuan regulasi yang telah berlaku. Beberapa regulasi
tersebut adalah kewajiban modal inti minimum pada akhir 2024 untuk BPR dan pada
akhir 2025 untuk BPRS, serta implementasi Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
Entitas Privat yang akan menggantikan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
pada 1 Januari 2025.
BPR atau BPRS menjalankan fungsi intermediasi layaknya bank umum
dengan menyalurkan pembiayaan dan menerima layanan simpanan, baik melalui tabungan
maupun deposito. Dalam menjalankan fungsi intermediasinya, industri BPR menjadi
salah satu garda terdepan dalam memberikan layanan keuangan kepada pelaku UMKM.
Porsi penyaluran kredit UMKM dibandingkan total penyaluran kredit oleh bank
umum tercatat sebesar 20,32 % pada 2023. Sementara, porsi penyaluran kredit
UMKM dibandingkan total penyaluran kredit oleh industri BPR mencapai 36,29 %. (Yoga)
AS-China dan ”Techno-nationalism”
Teknologi ikut menentukan kemenangan dalam persaingan geopolitik. Pihak yang menguasai sarana penting dalam pengembangan kecerdasan buatan akan unggul. Rivalitas AS dan China dapat dilihat di berbagai bidang, antara lain teknologi. AS mengeluhkan China bisa mencapai kemajuan teknologi seperti sekarang, mampu membuat cip dan produk berbasis kecerdasan buatan, seperti ponsel dan drone, berkat ”bantuan” dari AS, berupa produk cip yang dihasilkan perusahaan AS atau layanan pendidikan tinggi bidang teknologi yang dinikmati mahasiswa China. Maka, dalam upaya menghambat China menguasai teknologi pembuatan cip, pejabat Kementerian Perdagangan AS untuk Urusan Industri dan Keamanan, Alan Estevez, dijadwalkan bertemu pejabat Belanda pekan ini.
Dilaporkan Kompas.id edisi 5 April 2024, pertemuan mereka akan dihadiri pemimpin perusahaan penghasil mesin pencetak layout sirkuit cip asal Belanda, ASML. Intinya, AS hendak meminta ASML berhenti merawat mesin pencetak layout sirkuit cip yang dimiliki China. Sebelumnya, AS meminta penjualan mesin ASML ke China dihentikan. AS beralasan, jika China mampu memproduksi cip yang kian canggih, keamanan nasional AS terancam. China akan bisa membuat senjata pintar yang menyaingi AS. Pada 2022, AS juga menerapkan US CHIPS and Science Act yang melegalkan pemberian subsidi bagi perusahaan AS yang bergerak di sektor pembuatan cip.
Syaratnya, penerima subsidi tidak boleh memiliki kaitan apa pun dengan China. Semua itu bagian fenomena techno-nationalism, yakni upaya menghambat pertukaran dan penyebaran teknologi atas dasar nasionalisme, juga melarang ekspor dan menghambat alih teknologi, serta menyeleksi super ketat pertukaran ilmuwan/mahasiswa asing. Kondisi ini menyebabkan ketidakmenentuan bagi perusahaan di dunia. Tukar-menukar teknologi dan perdagangan tak bisa lagi dilakukan hanya berdasarkan alasan ekonomi. Dunia telah memasuki era techno-geopolitical uncertainty atau ketidakpastian geopolitik teknologi (Luo and Assche). (Yoga)
SEPEDA MOTOR, Rela ”Mengaspal” demi Merajut Perjumpaan
Salah satu esensi Lebaran tentu merekatkan yang berjauhan.
Demi ini, masyarakat mengupayakan banyak cara agar bisa berkumpul dengan sanak
saudara dan handai tolan di kampung halaman. Sepeda motor menjadi pilihan
rasional untuk pulang, sekaligus simbol keberhasilan banyak orang. Program
mudik gratis ataupun berbayar banyak diserbu. Pemerintah dan korporasi mengakomodasi
pengguna sepeda motor dengan mengirimkan kendaraan serta pemilik dan
keluarganya ke titik terdekat tujuan akhir. Salah satunya dilakukan PT Astra
Honda Motor (AHM) melalui program Mudik Balik Bareng Honda. Tahun ini, perusahaan
itu mengantar 2.559 konsumennya mudik dengan bus ke kota tujuan di Semarang, Jateng
dan Yogyakarta pada Sabtu (6/4). Sebanyak 1.109 sepeda motor peserta mudik
diangkut menggunakan 28 truk pada Kamis (4/4).
Yunik Dharyanti (36), salah satu peserta mudik gratis ini. Ia
sekeluarga memilih berhenti di Semarang, lalu melanjutkan perjalanan dengan
sepeda motor ke Sragen. Estimasi waktu tempuh sekitar 4 jam. Dengan satu sepeda
motor, ia berboncengan dengan suami serta kedua anaknya yang berusia 3 tahun
dan 11 tahun. Walau jarak yang ditempuh sekitar 116 kilometer (km), kendaraan
roda dua ini masih menjadi andalan keluarga ini. ”Kalau naik motor, di rumah
(kampung) bisa bawa motor jalan-jalan
karena di kampung juga terbatas kendaraannya. Sepeda motor juga bisa dipakai
bapak dan adik,” kata Yunik.
Riana Dwi (39) asal Pulo Gadung, Jaktim, bersama suami dan
keenam anaknya, mendaftarkan tiga sepeda motor agar bisa terangkut dalam rombongan
mudik menuju Yogyakarta. Sesampai di sana, mereka melanjutkan perjalanan ke Magelang,
Jateng, selama dua jam. ”Total delapan orang. Motor akan dibawa anak pertama
(18), saya, dan suami. Anak-anak lain, termasuk anak balita, dijemput saudara
di Yogyakarta. Jalanan rawan,” kata Riana yang menganggap sepeda motor begitu
penting karena membantu pergerakan keluarga. Mereka tidak lagi kebingungan
mencari moda transportasi yang cocok untuk bersilaturahmi, agenda wajib tahunan
keluarganya. (Yoga)
Warga Manfaatkan Mudik Gratis di Tengah Keterbatasan Ekonomi
Mudik gratis sangat membantu warga di tengah keterbatasan
ekonomi. Para penyelenggara mudik gratis mencegah pungutan liar kepada peserta
dengan sistem pengaduan dan pengawasan. Peserta program mudik gratis seyogianya
tidak dikenai pungutan apa pun. Salah satu penyelenggara mudik gratis adalah
Pemprov Jateng yang menggandeng sejumlah pelaku usaha, termasuk Bank Jateng.
Tidak hanya untuk mudik ke Jateng, fasilitas balik ke Jabodetabek pun
cuma-cuma. Pelepasan 239 bus dalam program bertajuk Mudik Balik Asyik 2024 itu
berlangsung di Museum Purna Bhakti Pertiwi, Taman Mini Indonesia Indah,
Jakarta, Sabtu (6/4). Program ini menyasar pekerja informal di Jabodetabek dan akan
mengantar 11.750 pemudik ke 35 kabupaten/kota di Jateng.
Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana menggaris bawahi, program
mudik-balik gratis itu benar-benar tanpa pungutan. ”Kalau ada pungutan, kami
akan tindak tegas. Kami sudah mengantisipasi dari awal,” ujarnya. Roy (44),
pedagang soto di Karawaci, Tangerang, Banten, adalah salah satu yang
memanfaatkan program mudik-balik gratis yang itu. Mudik gratis meringankan
biaya mudiknya ke kampung halaman. Dirut PT Pegadaian (Persero) Damar Latri Setiawan
menyatakan, mereka berupaya memberikan fasilitas mudik yang asyik, nyaman, dan
aman sehingga seluruh pemudik selamat sampai ke kota tujuan, berkumpul dengan
keluarga.
PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) juga mengerahkan 10 bus
ke Jateng dan Jatim untuk program mudik gratis. Agar tidak terjadi pungutan
liar, Marketing Communications Manager PT IAMI Puti Annisa Moeloek menyatakan,
penyelenggara menempatkan petugas selama perjalanan. Di Jatim, sebanyak 3.841
orang berangkat mudik gratis dengan 96 bus dari depan kantor Dishub Jatim,
Surabaya, Minggu (7/4). ”Selain membantu warga merayakan Lebaran di kampung
halaman, program mendukung keselamatan pemudik di perjalanan,” kata Pj Gubernur
Jatim Adhy Karyono. Sugianto, peserta mudik gratis asal Ponorogo, mengatakan, program
ini selalu ditunggu. ”Mudik gratis ini meringankan biaya perjalanan menuju kampung
halaman,” katanya. Di tengah keterbatasan ekonomi, mudik gratis sangat membantu
warga. (Yoga)
Omzet Lebaran Tidak Setinggi Satu Dekade Lalu
Kenaikan omzet industri alas kaki dan tekstil serta produk
tekstil pada momentum Lebaran terus merosot dalam 10-20 tahun terakhir. Jika
dulu lonjakan omzet bisa berkali-kali lipat dibanding bulan biasa, kini
lonjakan maksimal hanya 50 %. Penyebabnya beragam, mulai dari impor yang makin
marak hingga daya beli masyarakat yang menurun. ”Ada kenaikan omzet karena momentum
Lebaran, tetapi tidak seramai zaman dulu,” ujar Eddy Widjanarko, Ketua Umum
Asosiasi Persepatuan Indonesia, saat dihubungi, Minggu (7/4). Eddy menjelaskan,
kenaikan omzet penjualan sepatu pada momentum Lebaran tahun ini tidak sebesar 10-20
tahun lalu. Sekitar 20 tahun lalu atau awal 2000-an, momentum Lebaran bisa meningkatkan
omzet hingga tujuh kali lipat dibanding bulan biasanya.
Sampai 10 tahun lalu pun, meski menurun, momen Lebaran tetap
bisa meningkatkan omzet tiga kali lipat dibanding bulan biasa. Namun, pada
Lebaran 2024, kenaikan omzet hasil penjualan industri alas kaki atau sepatu
paling besar mencapai 50 % disbanding bulan biasa. Penyebabnya, menurut Eddy,
adalah kenaikan biaya hidup yang ditandai dengan inflasi pangan. Daya beli
masyarakat juga menurun. Akhirnya, masyarakat lebih memprioritaskan belanja
barang primer, seperti pangan, dibandingkan sepatu. Selain itu, kini makin
marak sepatu impor, baik yang legal maupun ilegal, yang dipasarkan dengan harga
lebih murah. Penjualan industri sepatu lokal pun tergerus. Ditambah lagi, telah
terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat. Kini masyarakat lebih mengedepankan
pakaian rapi, tanpa harus membeli sepatu baru dan pakaian baru. (Yoga)
Misi Nelayan Sejahtera Dihadang Gelombang
Hari Nelayan Nasional yang diperingati setiap 6 April
mengingatkan semua pihak, terutama pemerintah, soal nasib nelayan. Mereka
semakin tidak sejahtera dan pekerjaan ini mulai ditinggalkan. Regulasi untuk
mendorong kesejahteraan nelayan sudah dibuat melalui UU RI No 7 Tahun 2016
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak
Garam, yang mengamanatkan negara hadir mendorong kesejahteraan pelaku sektor
perikanan. Namun, upaya perlindungan dan pemberdayaan untuk mendorong
kesejahteraan nelayan belum optimal.
Indikator kesejahteraan nelayan melalui nilai tukar nelayan, cenderung
melemah. Berdasarkan data BPS, nilai tukar nelayan pada Maret 2024 adalah
102,1, naik tipis dibanding Februari 2024, yakni 101,59. KKP mematok target
nilai tukar nelayan 2024 sebesar 108. Sekjen Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana
mengemukakan, nelayan menghadapi tantangan yang semakin berat di tengah dampak
perubahan iklim. Perubahan cuaca yang tak bisa diprediksi menyebabkan beberapa jenis
ikan sulit dicari. Tangkapan kian tak menentu. Selain itu, abrasi juga
menggerus ruang hidup nelayan. Hingga kini belum terlihat peta jalan yang
konkret untuk menyejahterakan nelayan.
Program peningkatan kesejahteraan nelayan belum tecermin
dalam program kampanye presiden di Pemilu 2024. ”Kehidupan nelayan semakin berat,
sedangkan belum terlihat peta jalan untuk mendorong kesejahteraan nelayan,
seperti dihadang gelombang” ujar Budi, Kamis (4/5/2024). Plt Dirjen Perikanan
Budidaya KKP TB Haeru Rahayu mengemukakan, pemerintah memiliki keberpihakan penuh
kepada nelayan dengan memperjuangkan keberlanjutan subsidi perikanan di Indonesia
di tengah tekanan internasional untuk menghapuskan skema subsidi perikanan. (Yoga)
Ekonomi (Bencana) Selat Muria
Pada Februari 2024, banjir akibat cuaca ekstrem melanda Demak,
Grobogan, dan Kudus. Sebulan kemudian, banjir melanda kembali ketiga kota itu beserta
Semarang, Pati, dan Jepara. Bencana hidrometeorologi itu menggenangi permukiman
dan lahan pertanian. Banjir juga merendam sejumlah titik jalan pantura di
Semarang, Demak, dan Kudus dan berlangsung hampir dua minggu sehingga menyumbat
jalur transportasi dan logistik. BPBD Jateng mencatat, total kerugian sementara
akibat banjir di enam kota tersebut per 2 April 2024 mencapai Rp 2,22 triliun.
Dari jumlah itu, kerugian Semarang Rp 852,3 miliar, Demak Rp 800,93 miliar, Grobogan
Rp 343,2 miliar, Jepara Rp 139,64 miliar, Kudus Rp 80,77 miliar, dan Pati Rp 11,52
miliar.
Bencana besar serupa pernah melanda Kudus, Demak, Pati, dan
Jepara pada awal 2014. Hujan ekstrem dengan curah 100-300 milimeter menyebabkan
banjir dan longsor di empat daerah itu. Bencana itu mengakibatkan 125.000 warga
mengungsi, 16 orang tewas, jalan pantura lumpuh selama dua minggu, dan tanaman
padi seluas 23.723 hektar di ketiga daerah itu puso. Total kerugian akibat bencana
di keempat kabupaten itu sebesar Rp 2,2 triliun.
Fenomena banjir akibat cuaca ekstrem dan air pasang itu memantik
perbincangan potensi munculnya kembali Selat Muria. Selat Muria merupakan wilayah
perairan di antara daratan utara Jateng dan Gunung Muria mulai abad ke-9 hingga
abad ke-17. Waktu itu, Gunung Muria merupakan pulau tersendiri, terpisah dari
Pulau Jawa, yang terekam dalam peta Jawa Dwipa yang menggambarkan Jawa pada
zaman purba (Sejarah Kawitane Wong Jawa lan Wong Kanung, 1930). Akibat endapan
selama ratusan tahun, Selat Muria berubah menjadi daratan sehingga Pulau Muria
menyatu dengan Pulau Jawa.
Daratan tersebut mencakup Kudus serta sebagian Demak, Pati,
Semarang, Jepara, dan Grobogan. Hingga kini, Semarang, Demak, Kudus, Pati,
Grobogan, dan Jepara menjadi nadi ekonomi Jateng, bahkan Indonesia. Semarang,
misalnya, menjadi nadi logistik karena memiliki Pelabuhan Tanjung Emas. Demak,
Kudus, Pati, dan Grobogan menjadi daerah sentra beras. Dinas Pertanian dan
Perkebunan Provinsi Jateng mencatat, per 15 Maret 2024, banjir melanda 16.269
hektar sawah yang ditanami padi di Kabupaten Grobogan, Demak, Pati, Kudus, dan
Jepara, menyebabkan sebagian besar padi gagal dipanen. (Yoga)
TUNJANGAN HARI RAYA, Kemenaker Terima 1.187 Pengaduan
Kemenaker telah menerima 1.187 pengaduan masalah tunjangan
hari raya atau THR keagamaan, yang tercatat di posko pengaduan pelaksanaan THR
kementerian dan dinas tenaga kerja yang dibuka sejak 4 April hingga 6 April
2024 pukul 15.00 WIB. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemenaker Haiyani Rumondang, yang ditemui di
sela-sela pelepasan mudik gratis bersama Kemenaker, Minggu (7/4) di Jakarta, menyampaikan,
ada tiga masalah utama yang diadukan ke posko, yakni THR tidak dibayar, THR terlambat
dibayar, dan nominal THR tidak sesuai ketentuan. Sesuai ketentuan, THR keagamaan
dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum perayaan Idul Fitri. Pada tahun 2024,
H-7 Lebaran jatuh pada 3 April.
Sesuai Surat Edaran Menaker No M/2/HK.04/III/-2024, besaran
THR keagamaan bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan terus-menerus
atau lebih diberikan 1 bulan upah. Bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 bulan
secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, akan diberikan THR secara
proporsional. THR keagamaan juga diberikan kepada pekerja/buruh berdasarkan
perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan perjanjian kerja waktu
tertentu (PKWT). Adapun jumlah perusahaan yang diadukan terkait masalah THR
sampai 6 April 2024 pukul 15.00 mencapai 725 perusahaan.
”Pengaduan masalah THR keagamaan tahun 2024 sejauh ini paling
banyak datang dari Daerah Khusus Jakarta. Kami menduga karena jumlah perusahaan
di provinsi ini banyak,” ujar Haiyani. Dia menambahkan, daftar perusahaan yang
diadukan ke posko pengaduan THR akan menjadi atensi pengawas ketenagakerjaan.
Sejauh ini, pengawas ketenagakerjaan sudah memeriksa 30 pengaduan. Kadisnakertrans
dan Energi Daerah Khusus Jakarta Hari Nugroho, mengatakan, ada 200 perusahaan
di Daerah Khusus Jakarta yang belum membayar THR keagamaan. Menurut dia,
kebanyakan dari perusahaan tersebut bergerak di industri, bukan di bidang perdagangan
ataupun sektor lainnya. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









