Kredit karbon berkualitas tinggi berperan penting dalam mempercepat transisi menuju energi ramah lingkungan dan meningkatkan berbagai solusi. Untuk itu, diperlukan investasi 4,5 triliun USD per tahun dalam rangka mempercepat penerapan seluruh teknologi dan infrastruktur energi ramah lingkungan. Demikian laporan terbaru dari GenZero dan Badan Energi Internasional (International Energy Agency) yang disampaikan dalam rangkaian acara Konferensi Filantropi Asia atau Philanthropy Asia Summit (PAS) 2024 di Singapura, Selasa (16/4). PAS 2024 diselenggarakan bersamaan dengan Ecosperity Week 2024 di Expo Sands & Convention Centre, Marina Bay Sands, Singapura, 15-17 April.

Dalam laporan terbaru itu disebutkan, kredit karbon berkualitas tinggi berperan mempercepat transisi menuju energi ramah lingkungan dan meningkatkan solusi, seperti hidrogen rendah emisi, bahan bakar penerbangan berkelanjutan (sustainable aviation fuel/SAF), serta penangkapan dan penyimpanan udara langsung (direct air capture and storage/DACS). Laporan berjudul ”Peran Kredit Karbon dalam Meningkatkan Teknologi Energi Bersih yang Inovatif” itu memperkirakan,  pada awal 2030-an diperlukan investasi tahunan 4,5 triliun USD per tahun untuk mempercepat penerapan seluruh teknologi dan infrastruktur energi ramah lingkungan, naik dari 1,8 triliun USD pada 2023.

”Untuk mencapaitarget emisi nol bersih (net zero emision/NZE) diperlukan transformasi sistem energi yang cepat, termasuk penerapan teknologi inovatif yang dapat mengatasi sektor-sektor yang paling menantang dan mengatasi residu emisi,” kata CEO GenZero Frederick Teo. Berdasarkan laporan terkini Skenario NZE 2050 dari Badan Energi Internasional, kemajuan lebih lanjut sangat penting untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi-teknologi penting. Hidrogen rendah emisi, SAF, dan DACS perlu ditingkatkan secara substansial di tahun-tahun mendatang. Capaian peningkatannya bergantung pada penerapan awal dan investasi. (Yoga) 

Tenaga kerja terampil, produktif, dan sejahtera menopang perekonomian berkualitas. Perlu peran pemerintah untuk mewujudkannya. Tenaga kerja berperan penting dalam perekonomian sebuah negara. Kerja mereka menghasilkan barang dan jasa yang mendukung proses produksi. Mereka juga memperoleh imbalan yang selanjutnya dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ditilik dari PDB berdasarkan pengeluaran, para pekerja itu memiliki peran dalam konsumsi rumah tangga dan bisa jadi berperan dalam ekspor barang yang diproduksi. Kecil dari sisi nilai, tapi, jika dilakukan dalam skala besar dan terus-menerus, akan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Karena itu, penambahan jumlah penduduk usia produktif, yakni 15-64 tahun, yang melambat bisa memengaruhi perekonomian.

Apalagi, kelompok usia tua yang tidak lagi berada di puncak produktivitas bertambah banyak. Pasokan tenaga kerja produktif yang terhambat dapat memengaruhi struktur ketenagakerjaan. Produksi kelompok usia ini berkurang seiring populasi yang menciut. Di beberapa negara, peluang bagi warga negara senior bekerja tersedia meskipun dengan berbagai pertimbangan, jam kerja tak lagi panjang dan produktivitas tak lagi tinggi. Pendapatan juga tak lagi setinggi pekerja usia muda. Peran terhadap perekonomian pun mengecil.

Di Indonesia, salah satu persoalan di sektor ketenaga kerjaan adalah tingkat pendidikan tenaga kerja. Kendati persentasenya berkurang, sepertiga penduduk bekerja berpendidikan tamat SD ke bawah. Persentase penduduk bekerja berpendidikan tamat SD yang sebesar 37,69 % pada Agustus 2021 naik menjadi 38,8 % pada Agustus 2022 dan turun menjadi 36,82 % pada Agustus 2023. Padahal, tingkat pendidikan berkaitan dengan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Apalagi, pergeseran investasi padat karya menjadi padat modal dan peran teknologi yang semakin besar pada industri menuntut tenaga kerja yang kian berkualitas. Di sini, peran pemerintah dinanti untuk memberi pendidikan dan pelatihan yang cukup dan memadai. (Yoga) 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong pemanfaatan kapal ikan asing yang berasal dari barang rampasan negara untuk dibagikan ke kelompok nelayan. Saat ini, sebagian besar kapal ikan ilegal yang dirampas negara berujung dilelang atau dijual lagi. Data KKP, selama 2021-2023, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP telah menginisiasi pengajuan permohonan pemanfaatan 49 unit kapal perikanan hasil tindak pidana pada Kejaksaan RI. Namun, kapal rampasan yang bisa dimanfaatkan nelayan tergolong minim. Per tanggal 1 April 2024, dari 49 unit kapal perikanan rampasan negara itu, sebanyak 24 kapal di antaranya telah terjual dengan cara lelang oleh Kejaksaan di sejumlah daerah. Sementara 2 kapal masih dalam proses lelang, 4 kapal telah dimusnahkan, dan 3 kapal dalam kondisi rusak berat. Selebihnya, empat kapal telah diserahkan ke KKP, 1 kapal diserahkan ke Universitas Hasanuddin, dan 3 kapal dalam proses hibah. Selain itu, 5 kapal berpotensi dimanfaatkan dan 1 kapal dalam proses penerbitan status penggunaan barang rampasan dari Kemenkeu.

Akhir Maret lalu, 2 kapal sitaan negara diserahkan KKP kepada Pemkab Banyuwangi untuk diteruskan kepada kelompok usaha bersama nelayan/koperasi perikanan di Banyuwangi, Jatim, di Pantai Ancol Plengsengan, Kelurahan Lateng, Banyuwangi. Dua kapal tersebut, KG 9464 TS berukuran 106,67 gros ton (GT) dan kapal ikan KG 9269 TS berbobot 60,05 GT, merupakan kapal asal Vietnam. Selain itu, masih ada tiga kapal ikan lain asal Vietnam, yakni TG 94916 TS (80 GT), BV 92602 TS (GT 107), dan BV 92601 TS (GT 62), yang kini dalam tahap perbaikan. Tiga kapal itu juga akan diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan/koperasi perikanan.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengemukakan, pemberian kapal perikanan hasil rampasan negara kepada kelompok nelayan merupakan langkah positif. ”Pemerintah juga perlu memfasilitasi kelompok nelayan penerima hibah kapal melalui akses terhadap permodalan dan perizinan,” ujar Dani, pekan lalu. Agar dapat mengatasi biaya operasional yang besar, lanjut dia, hibah kapal sebaiknya diberikan kepada nelayan-nelayan yang tergabung dalam koperasi. Dengan demikian, koperasi dapat ditugaskan untuk mengelola kapal, termasuk pembiayaan operasional melaut. (Yoga) 

Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Derah Khusus Jakarta menjadi undang-undang, menjadi perhatian kalangan pengusaha. Pemerintah daerah mesti melakukan berbagai penyesuaian regulasi untuk memberi kepastian bagi dunia usaha. Pebisnis di Jakarta optimistis kawasan itu akan tetap menarik bagi kalangan investor meskipun statusnya bukan lagi ibu kota negara. Sebab, ada desain kewenangan investasi eksklusif yang membuat Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) lebih menguntungkan dibandingkan dengan daerah lain. 

Wewenang khusus yang diberikan meliputi pengembangan iklim investasi; pelayanan investasi; pengendalian pelaksanaan investasi; serta pengembangan data dan sistem informasi penanaman modal. “Ini tidak dimiliki provinsi yang lain. Dalam hal ini, Jakarta memiliki ruang fleksibilitas untuk melakukan kerja sama dengan dunia usaha di dalam dan luar negeri, dan melakukan inovasi layanan dunia usaha,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani kepada Bisnis. Setelah pemindahan ibu kota, katanya, hal-hal seperti infrastruktur, kelembagaan, hingga kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul juga makin menguatkan indikasi bahwa Jakarta bakal mempertahankan statusnya sebagai pusat investasi di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, Apindo memberikan lima rekomendasi. 

Pertama, dunia usaha menjadi stakeholders kunci dalam tata kelola ekonomi Jakarta. Kedua, Peraturan Pemerintah (PP) tentang kewenangan khusus DKJ menjadi kunci, baik dalam dalam desain hubungan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKJ, maupun stakeholders lain, terutama dunia usaha. Ketiga, business process Online Single Submission Risk Based Approach atau OSS RBA di Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang dinilai tidak cocok dengan desain kelembagaan Jakarta, mesti diperjelas dalam peraturan pemerintah. Keempat, keberadaan Dewan Kawasan Aglomerasi hendaknya berkolaborasi dengan semua stakeholders, termasuk dunia usaha. Selain itu, kewenangan otonomi Jakarta dalam menentukan aspek iklim usaha seperti izin usaha lahan, penggunaan air, dan lain sebagainya, tidak boleh melanggar ketentuan nasional. Hal ini dinilai sangat penting untuk menciptakan kepastian berusaha yang lebih tinggi.

Setelah larut dalam euforia hari raya, realita kembali menyapa. Dompet menipis karena ”jorjoran” pengeluaran. Sementara tanggal gajian masih lama. Bagaimana cara bertahan hidup? Rully (27) masih ingat pengalaman pahitnya saat Lebaran tahun lalu. Terlena karena gaji bulanan masuk di tanggal yang sama dengan hari Idul Fitri, ia belanja sepuas hati. Membeli baju baru, makan-makan, mudik, membeli oleh-oleh, memberi ”salam tempel” untuk keponakan, dan masih banyak pengeluaran lainnya. ”Saya belanja jorjoran, mikir uang ada banyak, nih. Eh, hasilnya, setelah Lebaran tahun lalu itu, saya harus hemat banget sampai tanggal gajian. Bener-bener boros,” tutur pekerja swasta asal Bekasi itu, Jumat (12/4).

Akibat tekor, Rully terpaksa menjual tabungannya di saham Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta untuk menambal biaya hidup sampai menunggu tanggal gajian berikutnya. Belajar dari pengalaman tahun lalu, ia pun berstrategi mengelola keuangan pada Lebaran ini. Apalagi, ia sadar biaya kebutuhan hidup tahun ini sudah naik pesat dari tahun lalu. Sementara gaji dan THR masih sama. Salah satu siasatnya adalah tidak membeli baju baru saat Lebaran seperti tahun lalu. Ia bisa berhemat sampai sekitar Rp 1 juta. ”Jadi, kami sekeluarga tahun ini pakai baju Lebaran yang dari tahun-tahun lalu saja,” kata Rully.

Kebetulan, ia hanya mudik ke Bandung, Jabar, sehingga ongkos yang diperlukan tidak terlalu mahal. Ia memilih membawa mobil sendiri sehingga total ongkos mudik empat orang bisa ditekan menjadi Rp 600.000 mencakup bensin, tol pulang-pergi, dan transportasi sehari-hari selama di Bandung. ”Untuk THR (ke saudara-saudara) juga enggak gede-gede banget, sekitar Rp 600.000 buat keponakan yang masih kecil-kecil aja. Pokoknya banyak belajar dari pengalaman tahun lalu,” kata Rully. Dengan strategi keuangan yang tepat masyarakat bisa lebih tenang mengakhiri libur Lebaran. (Yoga) 

Sejak 2008, sesuai laporan analisis Dana Moneter Internasional atau IMF, pertumbuhan populasi usia kerja yang berada dalam rentang usia 15-64 tahun telah melambat. Hal ini dikhawatirkan memicu ketidak seimbangan pasokan tenaga kerja dunia dan menghambat pertumbuhan ekonomi global. Laporan analisis bertajuk ”Slowdown in Global Medium-Term: What Will It Take toTurn the Tide?” dirilis dalam blog IMF pada Rabu (10/4). Dalam laporan itu disebutkan, ketika suatu negara mengalami transisi demografi yang ditandai dengan menurunnya tingkat kesuburan dan populasi yang menua, maka jumlah penduduk usia kerja mulai menyusut. Sejak 2008, pertumbuhan populasi usia kerja yang berada dalam rentang 15–64 tahun telah melambat 92 % terhadap perekonomian global. Perlambatan ini terlihat di sebagian besar negara maju dan berkembang.

Adapun negara-negara berpendapatan rendah masih menikmati bonus demografi. Pergeseran demografis ini berdampak langsung pada pasokan tenaga kerja global. Pada 2030, dalam laporan analisis yang sama, IMF memperkirakan, kontribusi tahunan pasokan tenaga kerja terhadap pertumbuhan produk domestic bruto (PDB) global diperkirakan akan menurun menjadi 0,2 %, atau hanya seperempat rata-rata kontribusi tahunan pasokan tenaga kerja terhadap PDB global pada tahun 2000-2019. Hal ini mencerminkan proyeksi pertumbuhan pasokan tenaga kerja potensial secara global hanya akan sebesar 0,3 % pada 2030. Namun, tren pasokan tenaga kerja akan bervariasi menurut wilayah. Negara-negara berpendapatan rendah diperkirakan akan mengalami pertumbuhan pasokan tenaga kerja yang kuat sebesar 2,1 %.

Sementara pasokan tenaga kerja di negara-negara berkembang, kecuali China, akan tumbuh sebesar 0,9 %, dan di AS sebesar 0,5 %. Adapun penurunan tajam dalam partisipasi kerja akan menyebabkan pasokan tenaga kerja terkontraksi sebesar 0,6 % di China dan sebesar 0,5 % di Uni Eropa. Potensi hambatan partisipasi kerja akibat penuaan terlihat di semua negara maju dan China, sedangkan hambatan pada tingkat lebih rendah ada di Amerika Latin. Akan tetapi, sejumlah negara maju, kecuali AS, mampu mengatasi dampak penuaan demografi terhadap pasokan tenaga kerja dengan cara meningkatkan partisipasi kerja perempuan dan pekerja berusia lebih tua. IMF, dalam laporan itu, juga menyebutkan, tingkat pertumbuhan ekonomi global, tanpa adanya siklus naik dan turun, terus melambat sejak krisis keuangan global tahun 2008–2009. (Yoga) 

Pelemahan nilai tukar rupiah secara terus-menerus berisiko menyebabkan sebagian besar industri manufaktur menekan volume produksi. Beban biaya nonproduksi akan melonjak jika pelemahan rupiah berkelanjutan. Meski perdagangan spot rupiah selama sepekan terakhir atau selama periode Lebaran belum dibuka, berbagai pemberitaan menyebutkan, rupiah telah menembus Rp 16.000 per dollar AS. Berdasarkan data Google Finance, pelemahan rupiah menyentuh titik tertingginya pada level Rp 16.089 per dollar AS pada Jumat (12/4).  Data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menunjukkan, rupiah berada di level Rp 15.873 per dollar AS pada penutupan pasar Jumat (5/4).

Pelemahan rupiah sempat menyentuh level tertingginya sebesar Rp 15.923 per dollar AS atau terdepresiasi 2,9 % dibandingkan dengan awal tahun 2024. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani, Senin (15/4) mengatakan, pelemahan rupiah dipastikan berdampak negatif, terutama terhadap industri manufaktur nasional. Sebab, industri manufaktur masih bergantung pada impor bahan baku, bahan penolong, serta barang modal.

”Terbuka kemungkinan kenaikan harga jual di pasar apabila pelemahan ini terjadi lebih dari sebulan. Imbasnya, inflasi harga pasar bisa menjadi lebih tinggi, pertumbuhan penjualan atau konsumsi pasar melambat dan memengaruhi inflasi apabila pemerintah tidak bisa menstabilkan penguatan nilai tukar. Kami sangat berharap pemerintah dapat menciptakan intervensi moneter yang dibutuhkan untuk menciptakan stabilitas atau penguatan nilai tukar,” katanya.

Sekitar 80 % total impor nasional merupakan bahan baku, bahan penolong, serta barang modal industri. Ini mengakibatkan biaya nonproduksi (overhead cost) industri manufaktur seluruh subsektor melonjak dan sangat memberatkan. Apindo memperkirakan, sebagian besar industri manufaktur akan menekan volume produksi akibat kenaikan beban biaya nonproduksi yang disebabkan oleh pelemahan rupiah. (Yoga) 

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjanjikan langkah kombinasi terukur dalam merespons dampak ekonomi menyusul konflik Iran-Israel. Langkah yang dimaksud mencakup sektor perbankan dan pasar modal, pengendalian inflasi, serta rencana koordinasi bauran kebijakan fiskal-moneter guna pengendalian nilai tukar dan pengelolaan defisit anggaran pemerintah. ”Rambatan dampak (eskalasi konflik Iran-Israel) kepada pasar finansial Indonesia baru akan terlihat saat pembukaan pasar besok pagi (Selasa, 16/4). Namun, langkah-langkah antisipatif akan disiapkan untuk menjaga kepercayaan pasar atas dampak potensi semakin meningkatnya harga komoditas terutama minyak akibat terganggunya pasokan, serta kenaikan harga emas, sebagai aset safe haven, dan rambatan ke sektor lainnya,” katanya.  

Airlangga menyelenggarakan rapat terbatas dengan seluruh unsur kedeputian pada Kemenko Bidang Perekonomian dengan sejumlah Dubes di Jakarta, Senin (15/4), merespons eskalasi konflik di Timur Tengah menyusul serangan udara Iran ke Israel pada Minggu (14/4) yang diklaim sebagai balasan atas serangan Israel yang menghancurkan gedung Konsulat Iran di Damaskus, Suriah, 1 April 2024. Rapat tersebut, membahas respons kebijakan terhadap dampak konflik di tingkat regional dan global, kinerja sektor perbankan dan pasar modal, pengendalian inflasi, serta rencana koordinasi bauran kebijakan fiskal moneter dengan otoritas terkait untuk strategi pengendalian nilai tukar dan pengelolaan defisit anggaran ke depan.

Konflik Iran-Israel, Airlangga menambahkan, juga akan menimbulkan gangguan pada rantai pasokan melalui Terusan Suez. Ini akan berdampak langsung setidaknya pada kenaikan biaya kargo. Produk yang terganggu antara lain gandum, minyak, dan komponen alat-alat produksi dari Eropa. Secara fundamental, perekonomian Indonesia relatif cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi masih terjaga di atas 5 % dengan inflasi terkendali. Sampai Februari 2024, neraca perdagangan Indonesia juga masih mengalami surplus dan menopang cadangan devisa yang pada posisi terakhir di Maret 2024 tercatat masih kuat. (Yoga) 

Harapan 163 transpuan dan warga miskin untuk mendapatkan klaim atas program jaminan kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan untuk kategori bukan penerima upah (BPU) lagi-lagi kandas. Kendati menjadi peserta aktif program tersebut, mereka tetap tidak bisa menikmati manfaat dari program itu. BPJS Ketenagakerjaan tetap menolak pengajuan klaim mereka atas program jaminan kematian kategori BPU meskipun sudah ada upaya mediasi antara Perkumpulan Suara Kita (perwakilan transpuan dan orang miskin) dan BPJS Ketenagakerjaan. Mediasi dengan mediator Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) hingga akhir Maret 2024 pun gagal. Dalam ”Risalah Gagal Mediasi oleh Mediator DJSN” yang ditandatangani Ketua DJSN Agus Suprapto dan mediator DJSN, Subiyanto, disebutkan sikap BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dapat menjalankan anjuran DJSN.

Sebelumnya, DJSN menyampaikan dua anjuran kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, DJSN menganjurkan ketentuan Pasal 218 Ayat (5) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No 36 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM harus segera dicabut karena bertentangan dengan regulasi jamsostek. Kedua, DJSN menganjurkan BPJS Ketenagakerjaan agar membayar klaim JKM yang diajukan Perkumpulan Suara Kita yang menggunakan surat wasiat, baik surat wasiat di-waarmerking maupun tidak, berdasarkan regulasi yang berlaku dalam jamsostek. Waarmerking adalah tindakan notaris yang melakukan pembukuan atas akta bawah tangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dengan memasukkannya ke dalam buku khusus. Namun, BPJS Ketenagakerjaan selaku terlapor menyatakan sikap tidak dapat menjalankan kedua anjuran yang disampaikan DJSN.

Atas penolakan BPJS Ketenagakerjaan tersebut, Perkumpulan Suara Kita dan Jaringan Komunitas untuk BPJS Ketenagakerjaan menyatakan sangat kecewa. ”BPJS Ketenagakerjaan bukan cuma tidak peka dan tidak sensitif, melainkan juga tidak bisa memahami maksud dan tujuan program jaminan sosial yang telah didesain negara,” ujar Hartoyo, mewakili Jaringan Komunitas untuk BPJS Ketenagakerjaan, Senin (15/4). Bagi para transpuan dan warga miskin, klaim dana kematian bagi peserta program jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan kategori BPU sangat berarti. Selain untuk membantu pengurusan saat mereka meninggal, dana tersebut bisa bermanfaat untuk solidaritas sosial bagi komunitas transpuan. (Yoga) 

Dua perusahaan rintisan atau start up dari Indonesia mendapat suntikan dana sebesar 250.000 dollar Singapura atau Rp 2,9 miliar di ajang Konferensi Filantropi Asia atau Philanthropy Asia Summit 2024 di Singapura, Senin (15/4). Keduanya dianggap sebagai inovator di bidang iklim dan alam karena telah berinovasi dalam pengelolaan limbah. Mereka adalah, Mycotech Lab (MYCL) dan Sampangan. MYCL adalah perusahaan bioteknologi bersertifikat B Corp, yang membuat produk dari limbah tanaman pertanian yang diikat dengan miselium jamur. Bahan serbaguna itu untuk berbagai keperuan, mulai dari alas kaki hingga interior otomotif dan bahan bangunan. Adapun Sampangan menyediakan produk karbon negatif melalui teknologi karbonisasi dengan mengubah semua jenis sampah yang tidak disortir menjadi bahan baku serbaguna dan berkelanjutan.

Total ada lima perusahaan rintisan yang mendapat suntikan dana. Tiga lainnya, Circ yang berbasis di AS, GRST di Hong Kong, dan MAYANI di Filipina. ”Program amplifier yang berlangsung selama setahun ini bertujuan membina start up yang berdampak menjadi layak secara komersial dan memberikan dampak positif di Asia,” kata Chief Executive Officer (CEO) Center for Impact Investing and Practices (CIIP) Dawn Chan. Menurut Chan, program ini menerima 139 pengajuan dari 35 negara. Temanya beragam, seperti energi dan listrik, pangan berkelanjutan dan konservasi lahan, konservasi lautan, serta sirkularitas dan limbah. Semuanya mencerminkan minat yang signifikan terhadap dampak pasar serta keinginan pendiri dan inovator untuk mengatasi tantangan iklim juga alam di Asia. (Yoga)