Rentetan aksi pemerintah daerah dalam beberapa pekan terakhir lewat berbagai macam strategi nyatanya belum mampu menahan inflasi di rentang zona sasaran. Mayoritas provinsi tercatat masih menorehkan inflasi di atas rata-rata nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa lebih dari separuh provinsi mencatatkan inflasi tahunan pada Maret 2024 di atas rata-rata nasional yang hanya 3,05%.Tercatat, ada 21 provinsi dari 38 provinsi yang berada di atas rata-rata nasional. Bahkan, apabila menggunakan patokan rentang sasaran Bank Indonesia, ada 13 provinsi yang mencatatkan inflasi tahunan pada Maret 2024 di atas 3,5%. Padahal, bank sentral menargetkan inflasi tahun ini berada di rentang 2,5% plus minus 1% alias pada rentang 1,5%—3,5%. Oleh sebab itu, upaya pengendalian tak boleh mengendur lantaran hajatan tahunan arus mudik dan arus balik baru akan terjadi pada awal kuartal II/2024 yang berpotensi mengerek inflasi lebih tinggi. Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) misalnya yang masih waspada menghadapi tantangan inflasi, khususnya pada harga pangan jelang perayaan Idulfi tri 2024.

Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim Siti Farisyah Yana menyatakan bahwa Kaltim siap melaksanakan arahan pusat dalam pengendalian inflasi di daerah. “Kabupaten Berau mencatat inflasi tertinggi sebesar 4,0%, sementara Kota Samarinda mencatat yang terendah sebesar 2,84%,” kata Kepala BPS Kaltim Yusniar Juliana, Senin (1/4). “Namun, terdapat penurunan indeks pada kelompok perlengkapan rumah tangga, yang memberikan efek defl asi,” katanya. Kemarin, Senin (1/4), Gerakan Pangan Murah (GPM) dilakukan secara serentak di seluruh provinsi, dan di seluruh kabupaten/kota, tak terkecuali di Benua Etam. Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan dan Distribusi Pangan DPTPH Kaltim Amaylia Dina Widyastuti menjelaskan bahwa GPM di wiilayah ini diikuti oleh 45 partisipan yang terdiri dari pelaku usaha yang menjual bahan pokok pangan strategis, produk pangan olahan dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta beberapa perangkat daerah terkait. 

Provinsi Jawa Barat (Jabar) juga melakukan langkah serupa, meski dikemas dalam format yang sedikit berbeda, Operasi Pasar Bersubsidi (Opadi). Opadi merupakan upaya Pemprov Jabar menekan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok menjelang Idulfi tri yang digelar serentak di 27 kabupaten/kota wilayah ini dari 1—5 April 2024. Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin pun meresmikan Opadi di Jalan R. Syamsudin, Kota Sukabumi, Senin (1/4). Dalam Opadi tersebut, komoditas yang dijual, yaitu paket beras premium kemasan 5 kilogram, gula premium kemasan 2 kilogram, dan minyak goreng premium kemasan 2 liter. Dalam harga normal paket tersebut dibandrol dengan harga Rp146.700. Namun setelah disubsidi, masyarakat dapat membelinya di Opadi dengan harga Rp101.000 atau mendapat subsidi Rp45.700. Gelaran Opadi ini menjadi penting lantaran wilayah ini mencatatkan inflasi tahunan tertinggi pada Maret 2024 untuk region Jawa, dengan pencapaian 3,48%. Kepala BPS Jabar Marsudijono mengatakan bahwa selain emas perhiasan, komoditas lain yang juga berkontribusi terhadap inflasi wilayah ini adalah telur ayam ras, daging ayam ras, beras, dan tomat.

Sementara itu, ada yang berbeda dengan GPM yang digelar oleh Pemprov Jawa Tengah. Hal ini lantaran warga dapat menebus dengan harga sukarela. Akan tetapi, kondisi itu hanya berlaku bagi para korban banjir. Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengatakan bahwa saat ini gelaran GPM di Jawa Tengah sudah melebihi target, yakni sebanyak 150 gelaran. “GPM hari ini adalah GPM kita yg ketiga. Nah, untuk hari ini kita ada 12 kota, seluruhnya 150 ton beras,” katanya Senin (1/3).Pada GPM kali ini, imbuhnya, berhasil menekan harga beras menjadi Rp14.600 per kilogramnya. Sementara itu, imbuhnya, warga Jateng yang terdampak banjir juga diperbolehkan buat menebus paket sembako dengan harga sukarela. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah Rahmat Dwisaputra berharap, kegiatan ini bisa makin mendorong penurunan inflasi, khususnya di provinsi ini. Adapun, BPS Jateng mencatat kenaikan harga pangan masih menjadi pemicu utama inflasi tahunan di wilayah ini ke level 3,4%. Komoditas beras sendiri masih menjadi penyumbang utama inflasi di provinsi ini hingga Maret 2024. BPS mencatat, dari 9 kabupaten dan kota pemantauan inflasi di Jateng, hanya ada 3 wilayah yang sudah mengalami penurunan harga beras.