Kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK 2) dan pengembangan Bumi Serpong Damai (BSD) dinilai ikut mendorong perekonomian nasional. Pengembangan PIK 2 dan BSD akan menyerap investasi Rp 58,54 triliun yang mencakup PIK 2 Rp 40 triliun dan BSD sebesar Rp 18,54 triliun.

“Pembangunan ini (2 PSN itu) akan membantuperekonomian masyarakat yang akan memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Staf Khusus Menko Bidang Perekonomian Ahmed Zaki Iskandar, baru-baru ini. Gubernur BI Perry Wajiyo mengatakan, kehadiran PSN ikut mendorong investasi bangunan, yang pada gilirannya mendorong ekonomi nasional. (Yetede)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) berpotensi bergerak bervariatif dengan kecenderungan menguat (mixed to higher) pada pekan terakhir perdagangan sebelum memasuki libur Lebaran 2024. Peluang rebound IHSG cukup terbuka setelah melemah -0,83 % pada pekan lalu ke posisi 7.288.

“IHSG semestinya bisa mixed to higher dengan support 7.238-7.179 dan resistance 7.321-7.346,” kata Senior Investment Information-Retail Business Mirae Asset Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta Utama, Minggu (31/3). Nafan menyebut, banyak data ekonomi domestic dan global yang rilis pekan ini, akan memengaruhi pergerakan IHSG, diantaranya PMI Manufakturing, data inflasi dan lainnya. “Juga perkembangan sentimen terkait dinamika the Fed ke depan dan kita juga menantikan US Nonfarm Payroll,” tutur dia. (Yetede)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai kebutuhan perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit diperkirakan mendorongpendanaan non dana pihak ketiga (non-DPK) semakin meningkat. Meski demikian, likuiditas perbankan yang masih memadai saat ini dan selisih biaya menyebabkan pertumbuhan dana non-DPK belum signifikan.

“Pemanfaatan pendanaan non-DPK potensial lebih banyak digunakan bank skala menengah dan atas untuk memperbaiki struktur pendanaan jangka panjang dan mendapatkan selisih biaya dana yang lebih murah,” Jelas Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa.

Sumber dana non-DPK meningkat 3,28 % (yoy) pada Januari 2024 yang mencapai Rp 585,82 triliun atau terkoreksi 0,59 % secara bulanan (month to month/mtm). Kenaikan pendanan non-DPK secara tahunan terutama dikontribusi oleh meningkatnya kewajiban bank lain sebesar Rp 17,78 triliun dan pinjaman pembiayaan diterima sebesar Rp 27,46 triliun. (Yetede)

OJK resmi mengakhiri kebijakan stimulus restrutukrisasi kredit perbankan untuk dampak Covid-19 pada 31 Maret 2024. Berakhirnya kebijakan tersebut konsisten dengan pencabutan status pandemi Covid 19 pada Juni 2023, serta mempertimbangkan perekonomian Indonesia yang telah pulih dari pandemi, termasuk kondisi sektor riil. Restrukturisasi kredit yang diterbitkan sejak awal 2020 telah banyak dimanfaatkan oleh debitur terutama pelaku UMKM. Stimulus restrukturisasi kredit merupakan bagian dari kebijakan countercyclical dan merupakan kebijakan yang  sangat penting dalam menopang kinerja debitur, perbankan, dan perekonomian secara umum untuk melewati periode pandemi. Selama empat tahun implementasi, pemanfaatan restrukturisasi kredit ini telah mencapai  Rp830,2 triliun, yang diberikan kepada 6,68 juta debitur pada Oktober 2020, yang merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Sebanyak 75% dari total debitur  penerima stimulus adalah segmen UMKM, atau sebanyak 4,96 juta debitur dengan total outstanding Rp348,8 triliun.(Yetede)

Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar AS, seiring masih tingginya ketidapastian global dan merosotnya surplus neraca perdagangan nasional. Pemerintah dan BI diminta segera bertindak untuk meredam gejolak rupiah. Berdasarkan kurs Jisdor BI, Kamis pekan lalu, rupiah melemah 0,12 % ke level Rp 15.873 per dolar AS, dibandingkan hari sebelumnya. Sepanjang 2024, rupiah melemah 2,3 %.

Karena itu, untuk meredam gejolak rupiah, BI perlu menggencarkan intervensi di pasar keuangan, seperti triple intervention serta mengoptimalkan beberapa instrument yang sudah rilis,, antara lain penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE) melalui implementasi term deposit (TD) DHE valas BI dan penerbitan Sertifikat Rupiah BI (SRBI) serta Sekuritas Valas BI (BEI).

Pemerintah juga harus tegas ke eksportir sumber daya alam yang belum menempatkan DHE di dalam negeri, yang bisa menambah pasokan valas dan menjaga stabilisasi rupiah. Iklim investasi juga harus diperbaiki agar pemodal asing tertarik menanam modal di Indonesia, sehingga bisa mengurangi impor. (Yetede)

Indeks Harga Saham Gabungan (BEI)  Bursa Efek Indonesia (BEI) berpotensi bergerak bervariatif dengan kecenderungan  menguat (mixed to higher) pada pekan terakhir perdagangan. Sebelum memasuki libur Lebaran 2024. Peluang Rebound IHSG cukup  melemah -083% pada pekan lalu yang lalu kami sampai  -0,83% pada pekan lalu ke posisi 7.288. "IHSG mestinya bisa mix to hinger dengan suppport  7.237 investor," kata senior investmen Information-Retail Business Mirea Asset Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta . Dari dalam negeri Nafan mengungkap pelaku pasar menanti data inflasi dan PMI manufacturing Indonesia yang segera dirilis. "Apabila data inflasi cenderung stabil, tentu ini akan mendatangkan  sentimen positif ke pasar. Sementara kalau PMI  manufacturing  tetap ekspansif dan hasilnya menunjukkan di atas ekspektasi, juga akan memberikan pengaruh  positif ke market," ujar dia (Yetede)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Regulasi impor yang berlaku sejak 10 Maret 2024 menuai pro dan kontra. Kalangan pengusaha menilai perlu adanya ralaksasi sejumlah ketentuan dalam peraturan Menteri Perdagangan No. 3 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Hanya saja, relaksasi dan berbagai penyesuaian nantinya jangan sampai memberi ruang bagi peredaran produk impor ilegal. Konsistensi negara dalam menjalankan regulasi impor mesti tegas dijalankan guna melindungi pasar dan dunia usaha dari serbuan barang-barang ilegal. Pemerintah diminta juga bijak dalam mengatur produk yang bahan bakunya belum sepenuhnya dapat diproduksi dari dalam negeri untuk menjaga kelangsungan industri.

Indeks harga saham gabungan atau IHSG menutup rapor kuartal pertama tahun ini dengan pertumbuhan gradual. Indeks komposit hanya naik 0,22% ke level 7.288,81, jika dibandingkan dengan pengujung perdagangan tahun lalu yang berakhir di level 7.272,79.IHSG seharusnya mampu mencatatkan performa yang lebih apik setelah sempat menembus rekor baru di level 7.433,32 pada 14 Maret 2024. Akan tetapi, kinerja indeks dalam 2 pekan terakhir berfluktuasi tajam dengan kecenderungan melemah.Pekan lalu, misalnya, indeks komposit anjlok sebanyak 0,83%. Penurunan IHSG sepekan terseret oleh pelemahan sembilan indeks sektoral. Sektor transportasi dan logistik terkoreksi paling dalam dengan penurunan 8,76%, diikuti oleh sektor perindustrian minus 2,38%, serta sektor properti dan real estat yang melemah 2,36%. Hampir seluruh sektor saham pekan lalu terjerembab, kecuali sektor keuangan yang menguat 0,91% dan sektor barang konsumsi primer yang tetap mencetak pertumbuhan 0,64%. Kedua sektor itu juga menunjukkan performa yang solid sepanjang satu kuartal dengan penguatan masing-masing sebesar 4,87% dan 0,32%. Di samping sektor keuangan dan barang konsumsi primer, sektor saham energi juga tetap menarik untuk dikoleksi.

Kendati sempat melemah 0,58% pada pekan lalu, sektor saham energi tetap mengakumulasi kenaikan 1,03% dalam 3 bulan pertama tahun ini. Sektor energi bakal memberikan potensi kenaikan harga menjelang periode cum dividend sejumlah emiten, salah satunya PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) yang belakangan harga sahamnya terdiskon cukup dalam. Yang paling menarik tentu saja sektor saham keuangan yang konsisten menunjukkan kinerja yang bertumbuh. Di sisi lain, valuasi saham sektor keuangan juga masih relatif menarik. Sektor keuangan selalu bisa menjadi tumpuan karena memiliki fundamental yang kokoh untuk menghadapi situasi ekonomi yang sarat ketidakpastian saat ini. Investor asing juga diyakini bakal lebih selektif menempatkan dana di pasar saham Indonesia. Otoritas bursa mencatat investor asing membukukan nilai jual bersih sebesar Rp390,5 miliar pada sesi perdagangan terakhir pekan lalu. Kita tentu menyadari bahwa kinerja pasar ke depan bakal terus dihantui beragam sentimen mulai dari inflasi yang menanjak, tensi geopolitik yang belum mereda, perang dagang, hingga perlambatan ekonomi global. Namun, ekspektasi atas dimulainya rezim suku bunga murah melalui potensi pemangkasan suku bunga acuan pada akhir kuartal II/2024 oleh The Fed diharapkan membawa pengaruh positif.

Belum genap 1 bulan diberlakukan, Peraturan Menteri Perdagangan No. 3 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menuai kritik. Pemerintah pun memberi sinyal segera melakukan perbaikan dan penyesuaian atas ketentuan anyar tersebut. Rabu (27/3) siang di salah satu gerai tas kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seorang pedagang membuka penawaran tas brandpapan atas Louis Vuitton di kisaran Rp2,5 juta. “Di sini enggak ada oriorian[orisinal], adanya impor kualitas premium,” kata seorang pedagang yang ditemui Bisnis. Bagi kalangan jetset, tas Louis Vuitton adalah cerminan kemewahan. Harga produk orisinal tas maupun produk fesyen milik brand kenamaan yang bermarkas di Paris, Prancis itu bisa sampai puluhan juta hingga ratusan juta.Pun demikian di gerai-gerai resmi yang tersebar di sejumlah pusat belanja Ibu Kota yang tentu tak jauh beda dengan harga produk orisinalnya. Tak hanya tas, Tanah Abang juga menjadi ‘surga’ produk brand papan atas dengan harga miring seperti jam tangan, sepatu, dan lain sebagainya. Hal itu yang membuat Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) berang. Bagaimana tidak, kalangan pengusaha ritel yang selama ini melakukan impor barang secara legal dan harus membayar pajak yang besarannya bisa mencapai 40%—50%, mesti bersaing dengan produk ilegal yang beredar di pasaran. Biaya yang mesti dibayarkan oleh pengusaha ritel mulai dari bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), hingga biaya sewa tempat usaha di mal. Menurut Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah, barang impor yang masuk melalui jalur ilegal tidak membayar pajak kepada negara. Perbedaan tersebut menjadi tidak adil antara pengusaha yang mengimpor secara legal dengan oknum penyelundup barang impor secara ilegal.

Selain Hippindo, konferensi pers tersebut juga diikuti oleh Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Asosiasi Pemasok Garment dan Asesoris Indonesia (APGAI), Asosiasi Motor Listrik Indonesia (AISMOLI), Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI), Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia (APREGINDO), Asosiasi Mainan Indonesia (AMI), Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (PERKOSMI), dan Asosiasi Matahari Supplier’s Club (AMSC). Mereka sepakat untuk mendukung upaya pemerintah dalam memberantas produk-produk ilegal yang beredar di pasaran guna menyelamatkan industri dalam negeri, termasuk meningkatkan kontribusi bagi perekonomian. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendapatan bea masuk dari berbagai aktivitas, termasuk impor senilai Rp53,09 triliun pada 2023. Nilai itu hampir 73% dari total pendapatan negara dari perdagangan internasional yang diperkirakan mencapai Rp72,9 triliun. Kalangan pengusaha berharap pemerintah memberi relaksasi atas regulasi impor. Relaksasi diharapkan dapat memberi kesempatan bagi pelaku usaha menyesuaikan ketentuan anyar dan pemerintah bersikap tegas atas berbagai celah impor produk ilegal. 

Ketentuan impor yang dimaksud itu yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Permendag No. 3/2024 mulai berlaku pada 10 Maret 2024. Hanya saja, regulasi itu menimbulkan polemik. Bagi sebagian kalangan, aturan anyar tersebut memberi kepastian dan perlindungan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Namun, kalangan lain berpendapat regulasi itu membatasi aktivitas impor, khususnya bagi perusahaan yang masih harus mendatangkan bahan baku dari luar negeri. Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, menyatakan wacana perubahan regulasi Permendag yang belum genap dijalankan 1 bulan mencerminkan bahwa regulasi tidak dirancang dengan baik dan tidak terbuka kepada para pelaku usaha. Aturan baru tersebut, lanjutnya, juga menunjukkan adanya ketidaksinkronan antarkementerian teknis lainnya yang mengampu para pelaku usaha. Sementara itu, Executive Director Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyatakan ketidaksinkronan pemerintah dalam mengatur tata kelola impor mesti dibenahi supaya tidak menimbulkan kekhawatiran kalangan pelaku industri yang memiliki peran dalam menggerakkan ekonomi. Pembatasan impor, katanya, dapat membahayakan supply chain hingga merugikan industri dalam negeri. Untuk itu, dia menekankan harmonisasi kebijakan yang mesti dibenahi lantaran memengaruhi kinerja industri. Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan larangan terbatas impor perlu diterapkan untuk barang konsumtif. Namun, dia mengakui untuk impor bahan baku, Indonesia masih perlu impor kecuali jika sudah ada subtitusinya di dalam negeri.

Beroperasinya pabrik baterai kendaraan listrik milik Hyundai dan LG Energy Solution Ltd. pada bulan depan diyakini bisa menekan harga mobil listrik di Tanah Air. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, produksi baterai kendaraan listrik di dalam negeri bisa memangkas harga jual produk tersebut hingga 30%. Terlebih, hingga kini komponen baterai menjadi porsi terbesar dalam ongkos produksi mobil listrik. “Kalau sudah diproduksi di dalam negeri, saya kira akan ada penurunan 20%—30% dari harga mobil listrik itu semua,” katanya, dikutip Minggu (31/3). Dari segi komponen, Agus menuturkan, harga baterai mobil listrik berkisar 40%—50% dari total harga jual mobil listrik. Pasalnya, komponen tersebut selama ini masih diimpor dan dikenakan pajak, sehingga mengerek harga di pasar dalam negeri. “Kalau baterai sudah kita produksi, industri dalam negeri nya sudah memproduksi baterai, nanti yang pertama dinilai TKDN kita akan makin tinggi, insaallah akan menarik investasi-investasi,” tuturnya. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat, realisasi investasi untuk baterai kendaraan listrik tersebut mencapai Rp21,7 triliun. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, kongsi Hyundai LGES akan meresmikan pabrik baterai berkapasitas terpasang 10 gigawatt hour (GWh) pada bulan depan.