Ekonomi
( 40600 )BABAK BARU KONTRAK FREEPORT
Pemerintah memastikan segera menyetujui perpanjangan kontrak Freeport selama 20 tahun hingga 2061 dengan persyaratan bahwa pemerintah akan mendapatkan penambahan 10% saham Freeport tanpa mengeluarkan investasi baru. Selain tambahan 10% saham, Freeport juga diminta membangun smelter baru di Fakfak, Papua Barat, guna memastikan penghiliran mineral tembaga berjalan lancar agar memberi nilai tambah bagi ekonomi nasional. Poin-poin strategis tersebut dicapai sebagai tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Chairman & CEO Freeport McMoran Inc Richard C. Adkerson di Amerika Serikat, pada November tahun lalu. Demi perpanjangan izin tambang itu, Adkerson kembali menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/3). Turut menyertai Adkerson yakni President Freeport McMoran Kathleen Quirk dan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas. “Disinggung sedikit [perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus/IUPK] tapi enggak detail, [karena] itu sudah dibahas sebelumnya," kata Tony. Dalam pertemuan selama 40 menit dengan Kepala Negara, turut dibahas soal penghiliran dan progres pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur. Manajemen Freeport juga melobi pemerintah ihwal perpanjangan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga hingga pabrik smelter di Gresik tersebut beroperasi penuh pada Desember 2024. Pembangunan smelter di Gresik saat ini diklaim sudah mencapai 92%. Namun, Presiden justru lebih memilih fokus membahas penyelesaian negosiasi perpanjangan kontrak tambang Freeport Indonesia terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 109 beleid tersebut, permohonan perpanjangan jangka waktu operasi produksi untuk pertambangan mineral logam atau batu bara diajukan kepada menteri paling cepat 5 tahun atau paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan operasi produksi. Dengan merujuk pada aturan tersebut, IUPK Freeport yang berakhir pada 2041, seharusnya baru dapat diproses paling cepat pada 2036.
Revisi PP No. 96/2021 bisa memungkinkan Freeport mengajukan perpanjangan IUPK lebih cepat tanpa harus menunggu sampai 2036. Kontrak pertambangan Freeport rencananya diperpanjang hingga 20 tahun. Sebagai kompensasinya, pemerintah meminta penambahan kepemilikan saham di Freeport menjadi 61% dari sebelumnya cuma 51%.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifi n Tasrif memastikan hingga batas waktu yang diberikan oleh Presiden tadi, pemerintah terus berupaya mengejar penyelesaian revisi PP 96/2021. Menurutnya, revisi aturan tersebut akan menuangkan sejumlah kebijakan salah satunya perpanjangan IUPK untuk PT Freeport Indonesia. Setelah rampung, aturan itu akan mewajibkan divestasi atau pelepasan tambahan 10% saham PTFI dari Freeport-McMoran kepada pemerintah sekaligus mewajibkan PTFI membangun smelter tembaga baru di Fakfak, Papua Barat. “Nantinya, pemerintah enggak keluar duit [investasi tambahan] lagi. Mudah-mudahan di Juni [selesai],” katanya. Presiden Jokowi mengungkapkan optimismenya bahwa Indonesia bisa segera menguasai 61% saham PT Freeport Indonesia. “Artinya Freeport bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia, milik negara kita,” kata Jokowi. Dengan posisi mayoritas kepemilikan RI di perusahaan tambang tembaga ini membuat pendapatan negara dari Freeport pun bertambah. Oleh karena itu, rencana penambahan saham RI di Freeport menjadi 61% akan semakin menguntungkan negara.
Rizal Kasli, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhepi), menilai bertambahnya saham Indonesia di Freeport Indonesia akan berdampak positif bagi pemerintah, termasuk program penghiliran tambang mineral. “Penambahan jumlah saham tentu akan mendapatkan penambahan dividen. Juga pemerintah bisa menempatkan lebih banyak direksi dan komisaris,” katanya
Berkah Gunakan Produk dan Layanan Keuangan Syariah
Bulan Ramadhan menjadi kesempatan merefleksikan produk dan
layanan keuangan yang kita gunakan. Selain produk dan layanan keuangan
konvensional, industri jasa keuangan sudah banyak mengeluarkan produk dan
layanan keuangan syariah. Produk dan layanan keuangan ini menerapkan prinsip-prinsip
syariah, termasuk mengatur pelaku usaha jasa keuangan untuk menempatkan investasinya
di sektor yang halal. Produk dan layanan keuangan syariah sangat beragam,
misalnya produk dan layanan perbankan syariah, sukuk, reksa dana syariah, dan
saham syariah.
Masyarakat dapat memanfaatkan produk dan layanan keuangan
syariah untuk memenuhi kebutuhan berinvestasi dan ibadah serta mendapatkan permodalan
untuk mengembangkan usaha. Produk dan layanan jasa keuangan syariah yang dapat digunakan
masyarakat: 1. Menabung dana haji dengan Tabungan Haji Syariah. Dengan Tabungan Haji Syariah, nasabah yang juga calon jemaah haji akan mampu
mengumpulkan dana untuk beribadah secara disiplin dan terukur. 2. Membayar
sedekah dan zakat. Dengan menggunakan layanan keuangan digital, pembayaran
sedekah dan zakat dilakukan dengan lebih mudah melalui m-banking, ATM, atau QRIS.
3. Memanfaatkan pendanaan syariah untuk usaha/bisnis. 4.
Investasi di instrument keuangan syariah. Instrumen investasi di pasar modal berbasis
syariah adalah sukuk, saham syariah, dan reksa dana syariah. Sukuk adalah efek
berbentuk sekuritisasi aset yang memenuhi prinsip syariah di pasar modal. Pada
umumnya, bentuknya berupa surat berharga atau obligasi yang dikeluarkan
pemerintah atau korporat. Saham syariah merupakan efek berupa saham yang
ditawarkan di pasar modal dan sesuai dengan prinsip syariah. Pengecekan dapat
dilakukan pada Daftar Efek Syariah yang telah dirilis oleh OJK. Reksa dana
syariah merupakan wadah investasi kolektif yang dikelola manajer investasi
menurut prinsip syariah. (Yoga)
Menjaga Daya Beli Menyelamatkan Ekonomi
Memburuknya sejumlah indikator yang dianggap sebagai sinyal kuat atas melemahnya daya beli masyarakat harus nulai dan terus diwaspadai. Pemerintah diminta untuk mengambil langkah serius guna menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian harga, agar kinerja konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama PDB Indonesia tidak terganggu.
Indikator tersebut diantaranya, penjualan mobil dan motor yang terus terkontraksi dalam delapan dan enam bulan terakhir. Hingga Februari 2024, penjualan mobil turun tajam hingga 18,8 % secara year on year (yoy) sedangkan penjualan motor turun 2,9 % (yoy). Ekonom senior yang juga Menkeu periode 2013-2014 Chatib Basri membenarkan terjadinya pelambatan konsumsi akibat daya beli menurun. (Yetede)
Ekspansi Kredit Valas, BNI Rilis Global Bond Rp. 7.94
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) bakal
menerbitkan surat utang senior berdenominasi dolar AS atau global bond sebesar
USD 500 juta atau Rp 7,94 triliun (kurs Rp 15.874). Aksi korporasi tersebut
sebagai upaya diversifikasi sumber pendanaan perseroan untuk menyalurkan kredit
valuta asing (valas).
Perseroan telah menyelesaikan roadshow pada 26 Maret 2024 dan
pricing pada 27 Maret 2024 sehubungan rencana penerbitan surat utang senior
senilai USD 500 juta dengan indikasi kupon sebesar 5,28 % per tahun. Dengan merujuk
ketentuan Regulation S berdasarkan US Senior Act, yang akan terdaftar di
Singapore Stock Exchange. (Yetede)
Arwana Citramulia Incar Laba Bersih 461 Mikiar
PT Arwana Citra Mulia Tbk (ARNA) menargetkan laba bersih 2024
tumbuh 3,6 % menjadi Rp 461,32 miliar dari tahun lalu di Rp 445,29 miliar.
Peningkatan laba tersebut sejalan dengan ekspektasi penjualan yang akan naik
7,8 % menjadi 2,64 triliun dibanding sebelumnya Rp 2,44 triliun. Optimisme itu,
kata Chief Operating Officer Arwana Edy Suyanto didasari harga jual rata-rata
keramik yang meningkat menjadi Rp 39.735 per meter persegi (m²).
Perseroan juga akan memperluas jaringan pemasaran dengan
membuka enam depo baru yang berlokasi di Dumai, Probolinggo, Aceh, Singkawang,
Pangkalan Bun dan di Kaltara. “Dengan adanya enam depo baru ini, diharapkan
meningkatkan kemampuan pelayanan kami di 38 ribu outlet kami di seluruh
Indonesia,”kata Edy dalam paparan public yang digelar Arwana di Aula Nuansa
Plant II, Serang, Banten. (Yetede)
Laba Bumi Resources Terjun 97 %
Emiten Grup Bakrie dan Salim, PT Bumi Resources Tbk (BUMI)
mencatatkan laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik
entitas induk USD 10,9 juta sepanjang 2023. Angka itu turun 97,9 % dari USD 525,3
juta pada 2022. Pendapatan Bumi Resources (BUMI) secara konsolidasian (termasuk
PT Kaltim Prima Coal/KPC) sebesar USD 6,57 miliar pada 2023, turun 23 % dari
USD 8,53 miliar pada periode FY 2022.
“Pendapatan bruto sebesar USD 6,57 miliar periode FY 2023 vs
USD 8,53 miliar periode FY 2022 atau turun tajam 23 % dikarenakan kondisi pasar
dan harga batubara yang turun sebesar 33 % yoy,” jelas Direktur dan Sekretaris
Perusahaan Bumi Resources Dileep Srivastava dalam keterangan resmi, Jumat
(29/3). (Yetede)
BI Catat Capital Outflow Rp 1,36 Triliun
BI melaporkan aliran modal asing keluar bersih (capital outflow) di pasar keuangan domestik mencapai Rp 1,36 triliun dalam periode 25-27 Maret 2024. Dalam keterangan tertulis Kamis (28/3) Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan, nilai modal tersebut berasal dari aliran modal asing masuk bersih di pasar Surat Berharga Negara (SBN) Rp 0,97 triliun dan modal asing keluar di pasar saham dan Sekuritas Rupiah BI (SRBI) masing-masing sebesar Rp 1,59 triliun dan Rp 0,74 triliun. (Yetede)
Bank Muamalat Siapkan Uang Tunai Rp 736 Miliar
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menyiapkan uang tunai senilai
Rp 736 miliar untuk melayani kebutuhan transaksi selama Ramadhan dan Idufitri
tahun ini. Dirut Bank Muamalat Indra Falatehan mengatakan, uang tersebut
disiapkan untuk penukaran uang baru dan
penarikan tunai di ATM dan kantor cabang. Persiapan ini sekaligus mendukung
program BI untuk memastikan kesiapan uang tunai layak edar selama Ramadhan dan
Idulfitri 1445 Hijriah
Menurut dia, menjelang libur lebaran, kebutuhan transaksi
perbankan masyarakat seperti pengiriman dan penarikan uang meningkat. “Oleh
karena itu sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini kami kembali
berpartisipasi dengan menyiapkan uang
tunai. Hal ini sekaligus wuhjud kontribusi kami dalam melayani umat,” ujarnya,
Jumat (29/3). (Yetede)
Anggaran Subsidi Pupuk Jadi 34 Triliun Tahun Ini
Kanada Gugat Induk Tiktok dan Facebook
Dewan sekolah pada empat distrik di Ontario, Kanada,
menggugat perusahaan induk Tiktok hingga Facebook dan Instagram karena dinilai
membahayakan pelajar. Meta, Bytedance, dan Snap diminta membayar ganti rugi
2,96 miliar USD. Gugatan diajukan dari Distrik Toronto, Peel, Katolik Toronto,
dan Ottawa-Carleton. Dalam pernyataan pada Kamis (28/3) penggugat menyebut tiga
perusahaan media sosial tersebut merancang produk yang mendorong penggunaan kompulsif.
Produk itu juga mengubah cara anak-anak belajar, berperilaku, dan belajar. Penggunaan
media sosial menyebabkan krisis pembelajaran dan kesehatan mental pada siswa.
Dampaknya, sekolah harus berinvestasi lebih banyak untuk menyusun program-program
dukungan.
Gugatan diajukan ke Facebook dan Instagram yang dibawahkan
Meta. Tiktok yang dibawahkan Bytedance serta Snapchat juga menjadi sasaran gugatan.
Meta dan Bytedance belum menanggapi gugatan itu. Sementara jubir Snap Inc, Tanya
Johnson, mengatakan, Snapchat membantu pengguna tetap terhubung dengan
teman-temannya. ”Snapchat terbuka langsung ke kamera, bukan unggahan konten,
dan tidak memiliki tombol tanda suka atau komentar publik,” katanya. Johnson
menyebut, Snapchat senantiasa siap membantu remaja menghadapi aneka tantangan.
Anggota Dewan Sekolah Distrik Toronto, Rachel Chernos, mengatakan
bahwa guru dan orangtua menyimak masalah anak-anak kurang bergaul dan mudah
cemas di media sosial. Selain itu, ada masalah perundungan dan kecenderungan mencari
perhatian dengan cara tidak lazim lewat unggahan di media sosial. Tidak kalah
penting, ada masalah mental pada anak-anak yang kecanduan media sosial. ”Perusahaan-perusahaan
ini secara sadar telah menciptakan program-program yang bersifat adiktif yang
ditujukan dan dipasarkan pada kaum muda. Hal ini menyebabkan kerugian yang signifikan
sehingga kami tidak bisa diam begitu saja dan tidak angkat bicara mengenai hal
ini,” kata Chernos. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









