Belum genap 1 bulan diberlakukan, Peraturan Menteri Perdagangan No. 3 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menuai kritik. Pemerintah pun memberi sinyal segera melakukan perbaikan dan penyesuaian atas ketentuan anyar tersebut. Rabu (27/3) siang di salah satu gerai tas kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seorang pedagang membuka penawaran tas brandpapan atas Louis Vuitton di kisaran Rp2,5 juta. “Di sini enggak ada oriorian[orisinal], adanya impor kualitas premium,” kata seorang pedagang yang ditemui Bisnis. Bagi kalangan jetset, tas Louis Vuitton adalah cerminan kemewahan. Harga produk orisinal tas maupun produk fesyen milik brand kenamaan yang bermarkas di Paris, Prancis itu bisa sampai puluhan juta hingga ratusan juta.Pun demikian di gerai-gerai resmi yang tersebar di sejumlah pusat belanja Ibu Kota yang tentu tak jauh beda dengan harga produk orisinalnya. Tak hanya tas, Tanah Abang juga menjadi ‘surga’ produk brand papan atas dengan harga miring seperti jam tangan, sepatu, dan lain sebagainya. Hal itu yang membuat Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) berang. Bagaimana tidak, kalangan pengusaha ritel yang selama ini melakukan impor barang secara legal dan harus membayar pajak yang besarannya bisa mencapai 40%—50%, mesti bersaing dengan produk ilegal yang beredar di pasaran. Biaya yang mesti dibayarkan oleh pengusaha ritel mulai dari bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), hingga biaya sewa tempat usaha di mal. Menurut Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah, barang impor yang masuk melalui jalur ilegal tidak membayar pajak kepada negara. Perbedaan tersebut menjadi tidak adil antara pengusaha yang mengimpor secara legal dengan oknum penyelundup barang impor secara ilegal.

Selain Hippindo, konferensi pers tersebut juga diikuti oleh Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Asosiasi Pemasok Garment dan Asesoris Indonesia (APGAI), Asosiasi Motor Listrik Indonesia (AISMOLI), Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI), Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia (APREGINDO), Asosiasi Mainan Indonesia (AMI), Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (PERKOSMI), dan Asosiasi Matahari Supplier’s Club (AMSC). Mereka sepakat untuk mendukung upaya pemerintah dalam memberantas produk-produk ilegal yang beredar di pasaran guna menyelamatkan industri dalam negeri, termasuk meningkatkan kontribusi bagi perekonomian. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendapatan bea masuk dari berbagai aktivitas, termasuk impor senilai Rp53,09 triliun pada 2023. Nilai itu hampir 73% dari total pendapatan negara dari perdagangan internasional yang diperkirakan mencapai Rp72,9 triliun. Kalangan pengusaha berharap pemerintah memberi relaksasi atas regulasi impor. Relaksasi diharapkan dapat memberi kesempatan bagi pelaku usaha menyesuaikan ketentuan anyar dan pemerintah bersikap tegas atas berbagai celah impor produk ilegal. 

Ketentuan impor yang dimaksud itu yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Permendag No. 3/2024 mulai berlaku pada 10 Maret 2024. Hanya saja, regulasi itu menimbulkan polemik. Bagi sebagian kalangan, aturan anyar tersebut memberi kepastian dan perlindungan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Namun, kalangan lain berpendapat regulasi itu membatasi aktivitas impor, khususnya bagi perusahaan yang masih harus mendatangkan bahan baku dari luar negeri. Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, menyatakan wacana perubahan regulasi Permendag yang belum genap dijalankan 1 bulan mencerminkan bahwa regulasi tidak dirancang dengan baik dan tidak terbuka kepada para pelaku usaha. Aturan baru tersebut, lanjutnya, juga menunjukkan adanya ketidaksinkronan antarkementerian teknis lainnya yang mengampu para pelaku usaha. Sementara itu, Executive Director Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyatakan ketidaksinkronan pemerintah dalam mengatur tata kelola impor mesti dibenahi supaya tidak menimbulkan kekhawatiran kalangan pelaku industri yang memiliki peran dalam menggerakkan ekonomi. Pembatasan impor, katanya, dapat membahayakan supply chain hingga merugikan industri dalam negeri. Untuk itu, dia menekankan harmonisasi kebijakan yang mesti dibenahi lantaran memengaruhi kinerja industri. Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan larangan terbatas impor perlu diterapkan untuk barang konsumtif. Namun, dia mengakui untuk impor bahan baku, Indonesia masih perlu impor kecuali jika sudah ada subtitusinya di dalam negeri.

Beroperasinya pabrik baterai kendaraan listrik milik Hyundai dan LG Energy Solution Ltd. pada bulan depan diyakini bisa menekan harga mobil listrik di Tanah Air. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, produksi baterai kendaraan listrik di dalam negeri bisa memangkas harga jual produk tersebut hingga 30%. Terlebih, hingga kini komponen baterai menjadi porsi terbesar dalam ongkos produksi mobil listrik. “Kalau sudah diproduksi di dalam negeri, saya kira akan ada penurunan 20%—30% dari harga mobil listrik itu semua,” katanya, dikutip Minggu (31/3). Dari segi komponen, Agus menuturkan, harga baterai mobil listrik berkisar 40%—50% dari total harga jual mobil listrik. Pasalnya, komponen tersebut selama ini masih diimpor dan dikenakan pajak, sehingga mengerek harga di pasar dalam negeri. “Kalau baterai sudah kita produksi, industri dalam negeri nya sudah memproduksi baterai, nanti yang pertama dinilai TKDN kita akan makin tinggi, insaallah akan menarik investasi-investasi,” tuturnya. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat, realisasi investasi untuk baterai kendaraan listrik tersebut mencapai Rp21,7 triliun. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, kongsi Hyundai LGES akan meresmikan pabrik baterai berkapasitas terpasang 10 gigawatt hour (GWh) pada bulan depan.

Dari bingkisan konvensional berupa makanan dan kini berevolusi menjadi hadiah digital, parsel mengisi fungsi sosial untuk menjalin keakraban sesama. Pada saat yang sama, parsel menjual seni dan keterampilan.

Satu per satu ojek daring dan kurir berdatangan mengambil pesanan di rumah Dijah (46) di Cikini, Jakpus, Selasa (26/3) siang. Pesanan itu siap diantar menuju berbagai tempat di Jabodetabek. Produknya berupa parsel tanda kasih hari raya Idul Fitri. Dijah merupakan satu dari banyak pedagang parsel musiman yang mencari berkah Ramadhan di Cikini yang melayani pemesan parsel, baik perorangan maupun partai besar. Harga parselnya beragam, Rp 100.000 dipatok untuk parsel berukuran kecil berisi makanan ringan.

Dijah mengatakan, Ia juga menerima pesanan khusus dari para pelanggan. Parsel jenis ini unik-unik karena isinya bermacam-macam. Harganya juga jauh di atas parsel makanan, bisa mencapai Rp 10 juta. Paket termahal biasanya berisi barang-barang premium non-makanan, seperti barang pecah belah dan elektronik. Bahkan, Dijah pernah membuat parsel berisi televisi. Setiap hari mereka mampu memproduksi 100 parsel ukuran kecil hingga sedang. Untuk parsel pesanan khusus, biasanya memakan waktu dua sampai tiga hari tergantung kerumitannya agar enak dipandang. Dijah menjalani bisnis ini sejak tahun 1980-an, ia merintis dari berjualan langsung di pinggir jalan. Sekarang ia bisa menyuplai para pedagang di Pasar Cikini.

Pelanggan setianya mulai dari perorangan, instansi pemerintah, hingga perusahaan ternama. Bahkan, ada pelanggan yang sejak tahun 1980-an hingga saat ini masih memesan kepadanya setiap menjelang Lebaran.

Tradisi berbagi juga mengalami pergeseran seiring perkembangan zaman. Selain parsel konvensional yang berbentuk fisik, mulai muncul parsel-parsel dalam bentuk lain. Salah satunya berupa parsel digital, yang dilakukan PT Astra Honda Motor (AHM). Mereka mengubah parselnya dari bingkisan fisik menjadi voucer belanja digital kepada ratusan karyawannya melalui program Bingkisan Puasa dan Lebaran.

“Ini bagian dari kebijakan kami untuk mengapresiasi karyawan yang merayakan hari raya Idul Fitri. Sekarang, kami sudah beralih ke saldo digital,” ujar Manajer Umum Bidang Komunikasi Perusahaan PT AHM Ahmad Muhibbudin. Parsel memang menjadi salah satu tradisi menjelang hari raya. Secara rata-rata, masyarakat mengalokasikan dana Rp 302.321 untuk membeli parsel lebaran. Hal ini seperti yang dilakukan Rini (67), warga Ciledug, Tangerang, Banten, yang jauh-jauh ke Cikini untuk berburu parsel untuk saudaranya di Sukabumi, Jabar, yang tidak bisa ia kunjungi saat Lebaran. (Yoga)

Masyarakat di sejumlah daerah akan mulai mudik awal pekan ini. Berbagai moda transportasi bersiap mengangkut 193,6 juta orang ke kampung halaman. Tiket kereta api, bus, kapal laut, hingga pesawat sudah hampir ludes terjual. Badan usaha jalan tol hingga kapal penyeberangan juga bersiap memberikan layanan untuk pemudik. Menhub Budi Karya Sumadi saat meninjau kesiapan mudik Lebaran di Bandung, Jabar, Minggu (31/3) mengatakan, ”Tol Cipali menjadi concern pada arus mudik tahun ini. Di situ ada bottle neck. Rest area juga menjadi pekerjaan rumah. Akan ada pembatasan berhenti di rest area, yakni setengah jam,” kata Budi.

Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada Sabtu (6/4) hingga Senin (8/4), sebagaimana Survei Angkutan Lebaran 2024 yang dilakukan Kemenhub, dimana kereta api menjadi moda yang paling banyak digunakan,

yakni 39,32 juta orang. Namun, tiga moda transportasi yang akan menggunakan jalan tol secara keseluruhan jauh lebih besar. Angkutan bus diperkirakan mengangkut 37,51 juta orang, mobil pribadi 35,42 juta orang, dan mobil sewa 11,64 juta orang. Total 84,57 juta orang atau 43,67 % menggunakan tiga moda ini. (Yoga)

Kasus dugaan megakorupsi PT Timah yang merugikan negara hingga Rp 217 triliun hanya puncak dari gunung es kusutnya tata kelola kekayaan masif tambang Indonesia. Korupsi yang melibatkan BUMN tambang bukan baru kali ini terjadi. Sebelumnya, PT Pertamina, PT Antam, PT BA, hingga PT PLN juga menjadi langganan kasus korupsi, melibatkan pelaku mulai dari korporasi swasta hingga perorangan, serta menyeret pejabat teras kementerian hingga pimpinan tertinggi BUMN tambang, politisi, dan kepala daerah. Modusnya sangat luas dan beragam, mulai dari kongkalikong dalam pemberian izin usaha pertambangan, penambangan tanpa izin, penyalahgunaan dana reklamasi, hingga manipulasi data ekspor dan penghindaran pajak. Kejaksaan Agung pernah menyebut, setidaknya ada 14 modus operandi.

Dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 2015-2022, sejauh ini sudah diperiksa belasan tersangka dan ratusan saksi. Jumlah ini diperkirakan bertambah karena Kejagung masih terus mendalami kasusnya dan memeriksa para saksi. Sudah semestinya PPATK dilibatkan untuk menelusuri kemungkinan tindak pidana pencucian uang hasil korupsi dalam kasus ini. Megakorupsi PT Timah mendapat sorotan luas karena nilai kerugian negara yang masif, seper sepuluh nilai APBN dan menyeret nama crazy rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim, serta suami artis terkenal Sandra Dewi, Harvey Moeis. Dugaan kerugian Rp 271 triliun itu baru kerugian ekologis, belum kerugian dari sisi pendapatan negara dan lainnya.

Dari pemeriksaan Kejagung terungkap peran sentral Harvey dalam jalinan rumit kasus pemufakatan jahat lewat modus pengakomodasian tambang ilegal di lahan PT Timah. Dari total 170.363 hektar luas lahan PT Timah, yang memiliki IUP 88.900 hektar. Sisanya tambang ilegal. Besarnya angka kerugian negara tak mengherankan jika dilihat dari skala perputaran uang di sektor ekstraktif yang menjadikan lahan BUMN tambang sebagai bancakan perorangan dan swasta, termasuk melalui perusahaan boneka itu. Bukan rahasia lagi, sektor tambang melahirkan banyak crazy rich dengan kekayaan tak masuk akal. Sejak lama, sejumlah lembaga menyinyalir sangat maraknya tambang ilegal yang menjamur akibat lemahnya penegakan hukum, kuatnya bekingan aparat, dan kongkalikong dengan pejabat. Akibatnya, negara dirugikan hingga ratusan triliun. (Yoga)

Perbankan diproyeksi akan lebih selektif dalam menyerap surat utang yang diterbitkan BUMN di sektor infrastruktur atau BUMN Karya. Sejumlah kasus gagal bayar BUMN Karya menjadi penyebabnya. Dihubungi pada Minggu (31/3/2024), Analis Divisi Pemeringkat Jasa Keuangan Pefindo Danan Dito menilai, maraknya kasus gagal bayar BUMN Karya membuat perbankan trauma untuk menyerap surat utang yang diterbitkan BUMN Karya dalam jangka menengah. ”Perbankan, terutama swasta, memberi catatan khusus untuk sektor ini. Artinya, perlu ada pertimbangan yang ketat jika ingin membeli surat utang dari sektor tersebut,” ujar Danan.

BUMN Karya yang kini tengah terbelit beban utang antara lain PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Kompas mencatat, posisi utang Waskita Karya yang tengah direstrukturisasi per Desember 2023 mencapai Rp 41,2 triliun. Sementara Wijaya Karya telah merampungkan perjanjian restrukturisasi induk (master restructuring agreement/MRA), menyusul kesepakatan yang telah terjalin sebelumnya bersama 11 lembaga keuangan. Nilai saldo utang setara dengan 100 % dari total utang yang direstrukturisasi sebesar Rp 20,79 triliun.

Danan menambahkan, untuk menyerap surat utang yang diterbitkan sektor BUMN Karya, perbankan akan lebih jeli dalam mengalkulasi prospek bisnis dan penugasan negara yang akan dilimpahkan ke setiap entitas BUMN Karya. Untuk saat ini, perbankan masih menunggu upaya restrukturisasi dari beberapa surat utang. ”Proses penyelesaian masalah (restrukturisasi utang) akan menjadi tolok ukur bagi perbankan untuk membeli surat utang dari sektor tersebut atau tidak. Artinya, jika penyelesaiannya jelas, maka bukan tidak mungkin perbankan kembali tertarik,” kata Danan. (Yoga)

Proses integrasi sistem layanan Tiktok Shop Indonesia ke Tokopedia segera rampung. Kedua perusahaan berkomitmen guna melindungi dan membuka pasar yang lebih luas untuk UMKM. ”Migrasi sistem layanan Tiktok Shop Indonesia ke Tokopedia hampir selesai,” ujar Head of Corporate Communications Tokopedia Aditia Grasio Nelwan, Minggu (31/3) di Jakarta. Dalam paparan publik, beberapa waktu lalu, CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) Patrick Walujo mengatakan, proses integrasi sistem layanan Tiktok Shop Indonesia ke Tokopedia akan rampung pertengahan April 2024. Untuk proses integrasi ini, GoTo terus menjalin komunikasi erat dengan pemerintah.

”Proses migrasi sistem layanan Tiktok Shop Indonesia ke Tokopedia mengalami kemajuan yang baik,” ujarnya. Menurut Patrick, mengikuti ketentuan yang ada, promosi barang-barang dilakukan lewat Tiktok Shop Indonesia. Sementara pembayaran belanjaan akan diproses oleh sistem Tokopedia. Seperti diberitakan, proses transaksi investasi Tiktok ke Tokopedia telah selesai dilakukan pada akhir Januari 2024. Unit bisnis e-dagang GoTo, yaitu Tokopedia, dan Tiktok Shop Indonesia juga telah bergabung di bawah PT Tokopedia, yang dimiliki bersama oleh GoTo dan Tiktok. Tiktok berinvestasi lebih dari 1,5 miliar USD atau Rp 23,38 triliun sebagai komitmen jangka panjang untuk mendukung operasionalisasi bisnis Tokopedia. (Yoga)

Korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak pandang bulu, kini mahasiswa yang berpendidikan, termasuk pimpinan kampus tempat mahasiswa itu berkuliah, turut menjadi korban lewat penipuan berkedok program magang Ferienjob, atau program kerja paruh waktu selama tiga bulan di Jerman. Berbungkus program magang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM), sebanyak 1.047 mahasiswa dari 33 universitas di Indonesia teperdaya dan malah menjadi korban praktik penipuan serta TPPO. Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri mengungkap kasus dugaan TPPO dengan modus pengiriman program magang mahasiswa ke Jerman ini lewat laporan empat mahasiswa peserta program Ferienjob. Mereka mendatangi Kedutaan Republik Indonesia di Jerman.

Apa yang dialami dan terjadi selama program magang di Jerman ternyata sangat eksploitatif dan merugikan hak mahasiswa sebagai peserta program magang kerja. Berbeda dengan janji-janji manis yang disosialisasi agen penyalur, jenis pekerjaan yang dilakukan mahasiswa peserta ini ternyata lebih banyak mengandalkan tenaga fisik atau jenis pekerjaan kasar. Alih-alih memperoleh kesempatan belajar dan menerapkan ilmu yang dipelajari selama kuliah, para mahasiswa itu malah melakukan pekerjaan yang sama sekali tidak berhubungan dengan latar belakang keilmuan mereka di kampus. Mereka tak ubahnya seperti pekerja rendahan atau pekerja kasar yang hanya mengandalkan otot.

Kasus TPPO yang dialami para mahasiswa di Jerman ini perlu mendapat perhatian lebih karena di dalamnya sudah ada sejumlah hal yang terjadi. Pertama, dalam kasus ini telah terjadi proses pemindahtanganan seseorang dari satu pihak ke pihak lainnya, yang meliputi kegiatan perekrutan, transportasi atau pengangkutan, transfer (alih tangan), serta penampungan dan penerimaan. Kedua, meski dalam proses rekrutmen tidak menggunakan ancaman, pemaksaaan, dan penculikan, dalam prosesnya telah terjadi praktik penipuan yang memanfaatkan ketidaktahuan korban. Ketiga, telah terjadi eksploitasi yang meliputi pemanfaatan mahasiswa dalam kerja yang menekan, setengah kerja paksa (fisik ataupun jasa), atau praktik-praktik menyerupai perbudakan, serta penghambaan (servitude). (Yetede)

Aturan pengelolaan benih bening lobster (BBL) memasuki babak baru. Pemerintah memutuskan harga terendah benur lobster Rp 8.500 di tingkat nelayan, yang tertuang pada Kepmen KP No 24 Tahun 2024 tentang patokan harga terendah benih lobster dan mulai berlaku pada 26 Maret 2024. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) ragu aturan penetapan harga dapat diimplementasikan di lapangan. Menurut Sekjen Kiara Susan Herawati, para nelayan biasanya bergantung pada tengkulak agar hasil tangkapan dapat diserap pasar. “Para tengkulak yang bisa bermain harga,” katanya kepada Tempo, kemarin, 31 Maret 2024. Tengkulak mempunyai kemampuan modal sehingga memiliki daya tawar yang lebih tinggi dari nelayan.

Anggota Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) NTB, Amin Abdullah, menuturkan hukum pasar berlaku dalam penentuan harga BBL. Dia mengatakan kini produksi benur terbatas, sementara permintaan di pasar cukup tinggi. aharga jual benur di Lombok mencapai Rp 20 ribu untuk BBL pasir dan Rp 25 ribu untuk BBL mutiara. Walhasil, penetapan harga batas bawah BBL tidak berpengaruh bagi nelayan penangkap benur. "Untuk saat ini, para pembeli, baik yang gelap maupun yang terang, sudah banyak yang menunggu," kata Amin. (Yetede)

PT Barito Pacific Tbk (BRPT) merilis hasil kinerja positif pada 2023 dengan mencetak laba bersih konsolidasi setelah pajak tumbuh sebesar 213 % menjadi USD 100 juta atau Rp 1,58 triliun dibanding tahun sebelumnya USD 32 juta. Pertumbuhan tersebut didorong oleh pendapatan operasional yang meningkat dibanding 2022.

“Keberhasilan kami dalam memperoleh prospek pertumbuhan baru telah menempatkan kami pada posisi untuk dapat menghasilkan sumber pendapatan yang lebih stabil serta memberikan nilai tambah,” kata Dirut Barito Pacific Agus Pangestu dalam keterangan resminya, Minggu (31/3).

Indikator penopang pertumbuhan kinerja BRPT pada tahun buku 2023 terlihat dari bisnis perseoan di segmen panas bumi yang menghasilkan Ebitda konsolidasi tumbuh 28,8 % yoy menjadi USD 612 juta dibanding tahun sebelumnya USD 475 juta. Margin Ebitda juga menguat 614 basis poin menjadi 22,2 %.  (Yetede)