Upaya agresif dilakukan pemerintah dan kontraktor kontrak kerja sama untuk bisa mencapai target produksi 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar kaki kubik gas per hari pada 2030. Langkah percepatan dan optimasi lapangan minyak dan gas bumi pun menjadi salah satu solusi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Pertamina Hulu Energi mengoptimalkan potensi Wilayah Kerja Offshore North West Java agar bisa berkontribusi lebih baik dalam pencapaian lifting nasional. Meski sudah tergolong blok minyak dan gas bumi (migas) tua karena sudah beroperasi sejak 1966, ONWJ hingga kini masih berproduksi. Bahkan, wilayah kerja itu diyakini masih memiliki potensi yang bisa dioptimalkan, yakni Lapangan Zulu yang pertama kali ditemukan pada 1974, dan Lapangan GQX Complex. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah dan Pertamina Hulu Energi telah sepakat untuk mempercepat pengembangan Lapangan GQX Complex agar bisa kembali berproduksi. Arifin menjelaskan bahwa pengembangan GQX Complex harus dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi waktu yang baik, karena potensinya cukup besar. Selain itu, kontraktor kontrak kerja sama juga mempercepat proyek pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan floating storage and offloading (FSO). Sebagai catatan, sepanjang tahun lalu Wilayah Kerja ONWJ memproduksi 26.580 barel minyak per hari (bopd), lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBN yang sebesar 29.000 bopd. “Hingga 17 Maret 2024, realisasi produksi minyak ONWJ sebanyak 25.773 bopd, sedangkan realisasi produksi gas sebesar 73,5 MMscfd. Untuk salur gas terealisasi sebesar 50,4 MMscfd dari target APBN 40 MMSCFD,” kata Pjs General Manager Pertamina Hulu Energi ONWJ Wirdan Arifin.Wilayah Kerja ONWJ sendiri memiliki area operasi lepas pantai yang luas di perairan utara Jawa Barat seluas 8.300 kilometer persegi dari Kepulauan Seribu hingga Cirebon.

Dari Wilayah Kerja South Andaman, Mubadala Energy (South Andaman) RSC Ltd. agresif melakukan kegiatan eksplorasi setelah berhasil mengebor Sumur Eksplorasi Tangkulo-1 yang terletak pada 166 kilometer timur laut Kota Banda Aceh, dan 67 kilometer utara Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. “Sumur Tangkulo-1 menjadi sumur eksplorasi ke-2 yang dibor oleh Mubadala Energy di South Andaman pada tahun ini, setelah sebelumnya mereka juga melakukan tajak Sumur Eksplorasi Layaran-2 pada 18 Maret 2024,” kata Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro. Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto berpendapat bahwa pemerintah mesti mempermudah dan memfasilitasi upaya eksplorasi lanjutan agar Mubadala Energy bisa membuktikan cadangan gas dari Blok South Andaman. Pada perkembangan lain, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor migas dan nonmigas sampai dengan pertengahan Maret 2024 anjlok seiring dengan tren penurunan harga komoditas. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi penerimaan negara dari sektor sumber daya alam (SDA) migas mencapai Rp17,8 triliun sampai dengan 15 Maret 2024. Jumlah itu turun 20,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp22,3 triliun. Kementerian Keuangan mencatat realisasi harga minyak mentah Indonesia per Januari 2024 berada di level US$77,12 per barel. Angka ini di bawah asumsi APBN 2024 yang dipatok sebesar US$82 per barel. Sementara itu, lifting minyak per Februari 2024 tercatat baru mencapai 575.600 bopd, masih di bawah target APBN 2024 sebesar 635.000 bopd.

Komoditas Timah mengawali 2024 dengan situasi yang kurang mengenakan. Lambatnya proses pengajuan dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya badan usaha pertambangan timah dan persoalan hukum yang membelit industri tersebut membuat produksi komoditas itu anjlok. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru menyetujui 15 RKAB dari badan usaha pertambangan timah per 26 Maret 2024, dengan rencana produksi sebanyak 46.444 ton bijih timah pada tahun ini. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Tri Winarno mengatakan bahwa rencana produksi dari 15 RKAB yang telah disetujui tersebut mengambil porsi 60%—65% dari kapasitas produksi timah secara keseluruhan sepanjang tahun lalu yang sekitar 74.000 ton bijih. Hal itu membuat Kementerian ESDM terus mendorong badan usaha pertambangan timah untuk segera menyelesaikan penyusunan RKAB. Malahan, pemerintah juga secara aktif menggelar coaching clinic untuk membantu perusahaan menyelesaikan dokumen RKAB. 

Selain persoalan RKAB, terkoreksinya rencana produksi bijih timah pada tahun ini turut disebabkan oleh dugaan kasus rasuah terkait dengan izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. (TINS) yang sampai saat ini masih didalami oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung bersama dengan ahli lingkungan bekerja sama menghitung luas lahan yang telah dibuka dalam kasus dugaan korupsi komoditas timah di IUP TINS. Hasilnya, seluas 170.363 hektare lahan yang telah dibuka.Ahli lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo mengatakan bahwa total luas lahan tersebut dibagi menjadi dua galian tambang yang berada di kawasan hutan dan non-hutan. Tidak hanya itu, Kejaksaan Agung bersama dengan ahli juga telah mengalkulasi kerugian ekologis dari dugaan korupsi tata niaga komoditas timah tersebut mencapai Rp271 triliun. TINS sendiri menargetkan produksi bijih timah naik ke level 30.000 ton dalam RKAB tahun ini. Rencana produksi itu lebih tinggi dibandingkan dengan RKAB tahun sebelumnya yang berada di kisaran 26.000 ton bijih timah. “RKAB sudah terbit, kami sudah buka ekspor,” kata Direktur Utama TINS Ahmad Dani Virsal saat ditemui di DPR. Dari perkiraan produksi itu, TINS rencananya bakal mengalokasikan porsi 5% sampai dengan 8% untuk penjualan domestik. Sisanya, bakal dialihkan untuk pasar ekspor dengan target mampu tumbuh 1%. Dalam kesempatan itu, Dani pun memastikan TINS bakal berhati-hati menyikapi ihwal rencana akomodasi tambang masyarakat untuk dibeli TINS. Perseroan bakal menunggu izin pertambangan rakyat (IPR) dari sejumlah wilayah pertambang rakyat (WPR) yang telah terpetakan oleh pemerintah hingga saat ini.

Awal Maret 2024 ini, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 3/2024 terkait pengaturan impor atau dikenal dengan kebijakan barang larangan dan/atau pembatasan (lartas) impor untuk memperkuat ekonomi nasional mulai diberlakukan. Lalu, efektifkah penerapan lartas impor ini terhadap daya saing perdagangan internasional Indonesia, di tengah praktik bisnis rantai suplai global khususnya yang dilakukan lewat laut termasuk Pelabuhan nasional Indonesia?Nobelis dan penulis buku proteksionisme, Jagdis Bagwati, pada 1990 mengkritik pola pembatasan perdagangan yang pro pada konsep kebebasan perdagangan atas nama kepentingan individu negara, ketimbang kebebasan perdagangan untuk banyak negara secara global. Bagwati berargumen proteksi perdagangan eksklusif justru menciptakan manfaat paradoks bagi potensi ekonomi dan daya saing negara yang menerapkannya, khususnya bila konteks praktik perdagangan internasional tersebut membutuhkan pergerakan berbagai barang modal, bahan baku serta barang setengah jadi dalam rantai suplai barang global, untuk dihilirkan dengan nilai tambahnya. Premis paradoksal di atas, mulai faktual menggejala terjadi di Indonesia termasuk di Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatra Utara. Pola restriksi distribusi, dengan pembatasan pelabuhan tujuan barang impor utamanya di Pelabuhan Belawan terhadap Pelabuhan Kuala Tanjung mulai menimbulkan masalah baru. Di Sumatra, preferensi lartas dengan memilih pelabuhan tujuan impor di Pelabuhan Belawan telah menimbulkan penurunan volume barang, kehilangan peluang perdagangan yang berkelanjutan, dan terganggunya sumber bahan baku ekspor sekaligus inefisiensi logistik komoditas unggulan tidak hanya di Kuala Tanjung Sumatra Utara, tetapi di sejumlah provinsi penting di Sumatra. 

Lartas lewat Permendag 2017, 2020, 2023 dan 2024 ini telah menutup akses 25 kategori barang impor (berdasar Permendag 36/2023), seperti elektronik dan komputer, makanan-minuman, hortikultura, bahan kimia, ekstrak nabati, kosmetik, tekstil, mainan, pakaian, serta berbagai bahan baku atau setengah jadi untuk KEK Sei Mangkei, Kawasan Industri Kuala Tanjung semisal Inalum sebagai entitas induk BUMN pertambangan nasional terdekat sekitarnya. Walau ada kargo ekspor dari Kuala Tanjung, jika baliknya kosong, konskuensinya menimbulkan ketidakseimbangan trafik yang merugikan. Dampak operasionalnya, Pelabuhan Kuala Tanjung menjadi stagnan, padahal investasi negara lewat modal BUMN dan swasta di diperkirakan telah menghabiskan Rp11 triliun untuk penyediaan infrastruktur, suprastruktur, juga kawasan industri Kuala Tanjung, KEK Sei Mangkei, termasuk penyediaan akses darat dan tol sekitar Kuala Tanjung. Sementara, pelabuhan Belawan yang menjadi pilihan tujuan kebijakan lartas memiliki keterbatasan kedalaman navigasi perairan termasuk kolam kurang dari 9 meter. Secara teknis, hanya mampu menangani armada kapal dengan kapasitas angkut 500—800 boks kontainer. Sementara dermaga kontainer Kuala Tanjung dengan kedalaman 16 meter mampu menangani kapal berukuran besar bertipe Post-Panamax dengan kapasitas angkut hingga 18.000 boks kontainer. Dalam konteks Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Kuala Tanjung, penerapan lartas perlu dilakukan dengan tidak diskriminatif. Keduanya mungkin perlu mendapatkan porsi lartas yang rasional dengan target meningkatkan nilai tambah komoditas atau kargo unggulan Sumatra dan nasional.

Pemerintah telah mengusulkan penyertaan modal negara senilai Rp 57,8 triliun untuk tambahan 2024 dan untuk tahun anggaran 2025. Diharapkan negara dapat lebih selektif memutuskan perusahaan pelat merah mana yang layak diberi suntikan modal. Pemberian penyertaan modal negara yang tidak efektif justru akan membuat penggunaan anggaran negara sia-sia. Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, pekan lalu, Menteri BUMN Erick Thohir mengajukan penyertaan modal negara (PMN) tambahan untuk tahun 2024 sebesar Rp 13,6 triliun kepada 7 BUMN serta Rp 44,2 triliun untuk 16 BUMN pada tahun 2025.

Di antara BUMN yang diusulkan mendapat suntikan PMN, terdapat sejumlah nama BUMN Karya yang sedang terdesak masalah utang, seperti PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero), dan PT Wijaya Karya (Persero). Selain itu, ada pula nama PT Asabri yang tersandung kasus dugaan korupsi. Saat dihubungi pada Selasa (26/3/2024), analis senior Indonesia Strategic andEconomic Action Institution, Ronny P Sasmita, menilai pemerintah dan BUMN acapkali berlindung di balik alasan penugasan khusus tanpa mempertimbangkan kesehatan tata kelola dan keuangan BUMN terkait.

”Padahal, PMN semestinya harus memegang dua perspektif untuk direalisasikan. Pertama, tanggung jawab publik. Kedua, terkait konsiderasi komersial,” kata Ronny. Terkait tanggung jawab publik, dalam menyuntik PMN, pemerintah mesti punya pertimbangan seberapa penting tugas publik BUMN yang membebani kondisi finansial perseroan. BUMN baru dianggap layak mendapatkan investasi tambahan dari negara jika mengerjakan proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik. ”Beberapa BUMN sebenarnya belum memenuhi kedua kriteria tersebut. Jadi, misi publiknya tidak terlalu urgent, pun secara komersial dan finansial belum terlalu clear, mulai dari beban utang yang besar sampai governance yang masih rawan moral hazard,” papar Ronny. (Yoga)

Kontribusi perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tergolong minim dan bahkan cenderung menurun dari waktu ke waktu. Namun, laba yang diperoleh perbankan terus meroket dengan pertumbuhan yang fantastis. Contohnya, tahun 2023 diperlukan dana investasi sekitar Rp 9.800 triliun untuk membiayai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,05 % secara tahunan (yoy) dengan penambahan produk domestik bruto (PDB) atas harga berlaku sekitar Rp 1.558 triliun. Dana untuk membiayai pertumbuhan tersebut memang jumbo karena rasio modal yang dibutuhkan untuk menambah output (incremental capital output ratio/ICOR) Indonesia saat ini tergolong besar, yakni 6,3. Ternyata kontribusi industri perbankan yang berasal dari penyaluran kredit investasi dan modal kerja hanya di bawah 10 %.

Pada 2023, Bank Mandiri meraih laba bersih Rp 55,1 triliun atau tumbuh 33,7 % dibanding tahun sebelumnya. BRI meraup laba Rp 60,4 triliun, tumbuh 17,5 %. Laba BNI Rp 20,9 triliun, tumbuh 14,2 %. BTN meraih laba Rp 3,5 triliun, tumbuh 15 %, dan laba BSI Rp 5,7 triliun atau tumbuh 33,9 %. Sedang pertumbuhan penyaluran kreditnya, Bank Mandiri sebesar 16,3 %, BRI 11,2 %, BNI 7,6 %, BTN 11,9 %, dan BSI 16 %, berarti pertumbuhan laba bank-bank BUMN jauh di atas pertumbuhan kreditnya. Dengan laba jumbo tersebut, bank-bank BUMN pun bisa menyalurkan dividen tahun buku 2023 kepada pemegang saham dalam jumlah fantastis. Karena itu, tatkala target dividen tahun buku 2024 dinaikkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Rp 85,8 triliun, tentu saja dividen dari bank-bank BUMN juga harus ditingkatkan.

Agar bisa menyetor dividen lebih besar, bank-bank BUMN otomatis harus meningkatkan labanya pada tahun 2024. Di sinilah para bankir diduga akan kembali memainkan paradoksnya, yakni bagaimana di tengah penyaluran kredit yang tidak optimal, bank tetap bisa meningkatkan labanya. Untuk meningkatkan laba, bank biasanya akan memperbesar margin keuntungan (profit margin) dengan memperlebar spread antara suku bunga kredit dan suku bunga dana. Jika terjadi tren penurunan suku bunga pada semester II-2024, bank akan menurunkan bunga dana secepat mungkin mengikuti suku bunga acuan, tetapi akan memperlambat penurunan suku bunga kredit. Bagi bank, strategi ini akan menguntungkan. Namun, bagi sektor riil dan perekonomian secara keseluruhan, ini jelas merugikan. Sektor riil, yang sudah dalam kondisi sulit, akan makin terbebani dengan suku bunga kredit yang masih tinggi. (Yoga)

Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berkomitmen membangun ketahanan pangan yang tidak hanya mengejar peningkatan produksi. Sektor ini juga akan dibangun berlandaskan industrialisasi dan pengembangan ekonomi perdesaan. Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, menyampaikan hal itu dalam Kompas Collaboration Forum (KCF) yang digelar harian Kompas di Jakarta, Jumat (22/3). Tema yang diangkat forum tersebut adalah ”Arah dan Mesin Kebijakan  Ekonomi 2024-2029”. Pertanian pangan jadi salah satu dari tiga mesin penggerak ekonomi di era kepemimpinan Prabowo-Gibran. Dua mesin penggerak lain adalah energi dan industri manufaktur.

Tahun lalu hingga awal tahun ini, impor pangan Indonesia terbilang cukup besar. Salah satu faktor penyebabnya adalah El Nino. Beras, misalnya, produksinya susut 1,36 % dari 31,54 juta ton pada 2022 menjadi 31,1 juta ton pada 2023. Menurut Burhanuddin, persoalan itu perlu dicarikan solusi mengingat sektor pertanian cukup berperan besar menyerap tenaga kerja. Sektor pertanian harus menjadi mesin pertumbuhan yang pertama dan utama. ”Di masa lalu, ketika penduduk belum sebanyak sekarang, kita sempat swasembada beras. Kita memiliki potensi alam dan manusia yang lebih dari cukup. Saya sangat optimistis Indonesia bisa menggapai kembali kecukupan pangan,” tuturnya.

Pengembangan sektor pertanian ini termaktub dalam misi Asta Cita kedua, visi pembangunan Prabowo-Gibran, yakni mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan. Untuk merealisasikan misi itu, 18 program kerja dirancang, antara lain, meningkatkan produksi, memastikan ketersediaan dan kepemilikan lahan, mengendalikan impor pangan, memperkuat fungsi badan pangan, dan menyempurnakan food estate. Selain itu, ada juga program memodernisasi model bisnis pertanian, menjamin pembiayaan petani, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sejumlah program kerja itu akan diintegrasikan dengan beberapa program lain. Misalnya, program makan siang gratis, reforma agraria, dan industrialisasi. (Yoga)

Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN Tahun 2024 dibuka mulai Sabtu (23/3) hingga Senin (1/4). Secara umum, program Rekrutmen Bersama BUMN menjadi landasan dalam upaya pengembangan SDM Indonesia, sekaligus mendukung terciptanya peluang kerja yang adil dan terbuka. Terdapat 1.800 lowongan pekerjaan yang dibuka untuk pencari kerja lulusan jenjang SMA, D-3, S-1/D-4, hingga S-2. Lowongan tersebut dibuka untuk beragam posisi di sejumlah perusahaan BUMN, antara lain Pertamina, Bank Mandiri, BNI, BRI, Pegadaian, BSI, BTN, Kimia Farma, KAI, Jasa Marga, Pelindo, serta PLN.

Pelaksanaan Rekrutmen Bersama BUMN 2024 merpakan kerja sama Kementerian BUMN dengan Forum Human Capital Indonesia (FHCI), sebuah forum yang beranggotakan jajaran manajemen SDM di lingkungan BUMN. Langkah pertama untuk mengikuti rekrutmen BUMN tahun ini adalah melakukan pendaftaran secara daring dan seleksi administrasi melalui situs https://rekrutmenbersama2024.fhcibumn.id/. Pengumuman hasilnya dilakukan pada periode April 2024. Apabila sudah lulus seleksi administrasi, peserta akan melanjutkan proses rekrutmen ke tahap tes online 1 berupa tes kompetensi dasar dan wawasan kebangsaan yang berlangsung pada 27 April-4 Mei 2024.

Setelah lulus dari tahap tersebut, peserta akan lanjut ke tahap tes online 2 berupa tes bahasa Inggris dan kemampuan beradaptasi dalam belajar (learning agility) yang berlangsung pada 25-27 Mei 2024. Pengumuman hasil tes akan dilakukan pada Juni 2024. Fase terakhir yang harus dilewati peserta rekrutmen BUMN adalah tes seleksi BUMN yang terdiri dari tes kompetensi bidang (TKB), user interview, digital mindset, dan medical check-up (MCU). Proses ini berlangsung pada 11-30 Juni 2024, dilanjutkan dengan pengumuman final calon pegawai BUMN pada Juli 2024. (Yoga)

Kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) dan Pantai Indah Kapuk (PIK) di Banten diusulkan sebagai proyek strategis nasional (PSN) sejak tahun 2021-2022, untuk mempercepat investasi, pembangunan, dan pengembangan kedua kawasan tersebut. Selain sejumlah tujuan itu, pengusulan BSD dan PIK sebagai PSN baru diyakini bermanfaat bagi daerah, khususnya Kabupaten Tangerang. Lapangan kerja yang jadi salah satu tantangan daerah urban, misalnya, menjadi terbuka melalui pembangunan infrastruktur. Pada Senin (18/3) pemerintah mengumumkan Kawasan Terpadu BSD dan PIK Tropical Coastland sebagai dua dari 14 PSN baru dengan pembiayaan swasta atau tanpa APBN. BSD City akan jadi pusat pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan, dan biomedical, sedangkan PIK 2 sebagai area hijau (green area) dan eco-city.

”Tahapan yang panjang. Persiapan sampai pengajuan dua wilayah itu sebagai PSN sudah dari tahun 2021-2022. Rekomendasi teknisnya baru keluar tahun 2024. Sekarang sudah masuk daftar PSN baru, bisa dipercepat tahapan dan prosedur administrasinya dari kementerian/lembaga terkait. Investasi tidak bisa menunggu lama,” kata Tenaga Ahli Menko Bidang Perekonomian Ahmed Zaki Iskandar di Jakarta, Selasa (26/3). ”Lapangan kerja merupakan salah satu tantangan bagi daerah urban, seperti Kabupaten Tangerang. BSD City dan PIK 2 akan buka puluhan ribu lapangan kerja. Sekarang saja sudah menyerap ratusan ribu tenaga kerja, belum retribusi dan pajak yang bermanfaat bagi daerah dan negara,” lanjut mantan Bupati Tangerang dua periode, 2013-2018 dan 2018-2023, ini. Keuntungan lain yang didapat dari BSD City dan PIK 2 sebagai PSN baru ialah biaya pembangunan infrastruktur yang sepenuhnya dari swasta atau tak memakai APBN/APBD. (Yoga)

Lokasi Indonesia di antara dua samudra membuat penerbangan menjadi moda transportasi paling efektif untuk menjangkau negara lain di Asia Tenggara dan Australia di selatan Indonesia. Hari ini, tulang punggung penerbangan di Indonesia adalah maskapai-maskapai dalam Grup Lion. Total 367 unit pesawat menerbangkan pelanggan Grup Lion, baik di dalam maupun luar negeri. Armada Grup Lion terdiri dari Lion Air sebanyak 109 unit, Wings Air (73), Batik Air (72), Super Air Jet (60), Batik Air Malaysia (35), dan Thai Lion Air (18). ”Dominasi Grup Lion luar biasa. Pangsa pasar (hampir) 70 % sekarang. Kalau dia kolaps, kita enggak bisa ke mana-mana,” kata Direktur Angkutan Udara Direjen Perhubungan Udara Kemenhub Putu Eka Cahyadi di kantornya, Jakarta, awal Maret ini.

Putu menambahkan, dominasi Grup Lion tambah besar setelah Super Air Jet mengudara justru saat pandemi Covid-19 menggila. Tahun 2023, Super Air Jet menempati peringkat pertama kenaikan pangsa pasar, yakni 5,5 %. Terbang dengan Airbus A320, Super Air Jet terlihat dari seragam awak kabinnya, menyasar segmen anak milenial. Menurut pendiri Grup Lion, Rusdi Kirana, membangun maskapai idealnya harus menguasai semua hal, dari A sampai Z. ”Fasilitas maintenance, perawatan pesawat saja kami bangun,” ujar Rusdi saat ditemui di Batam Aero Technic, Batam, Kepri, Kamis (21/3). Ketika terbang perdana pada 30 Juni 2000, Lion Air dikenal sebagai maskapai berbiaya rendah (LCC). Seiring berjalannya waktu, Rusdi punya strategi berbeda.

Grup Lion kini melayani semua segmen. Batik Air, misalnya, menjadi mitra tanding Garuda Indonesia. Meski demikian, rasa syukur lebih banyak ditujukan bagi kehadiran Wings Air hingga pelosok negeri. Agung H Riwu (35), warga Maumere, Kabupaten Sikka, NTT, mengatakan, kehadiran maskapai Wings Air sangat membantu mobilitas warga dari Maumere ke Kota Kupang, ibu kota NTT. Waktu tempuh dengan pesawat ATR 72 sekitar 45 menit. Harga tiket berkisar Rp 1 juta. Jika tidak ada penerbangan, warga Maumere ke Kupang harus naik kapal Pelni yang berlayar dua minggu sekali selama 20 jam dengan harga tiket Rp 250.000. ”Kalau pesawat tidak jalan karena cuaca buruk atau seperti saat pandemi, banyak pekerjaan saya terbengkalai,” kata aktivis sosial itu. (Yoga)