Anak usaha PT INTI (Persero) yang bergerak di bisnis teknologi, PT INTI Konten Indonesia (Intens) tengah berencana untuk melakukan aksi penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia pada tahun depan. Rencana itu dituangkan dalam program Road to IPO 2025. Direktur Operasi PT INTI (Persero) Ahmad Taufik mengatakan bahwa Road to IPO 2025 adalah bagian dari program transformasi total perseroan dalam 5 tahun ke depan. Bisnis mencatat, PT INTI telah mempertajam portofolio bisnis 5 tahunan yang dirumuskan dalam sebuah program komprehensif bertajuk INTI Reborn. Selain restu dari pemegang saham, program strategis ini secara agresif telah membukukan sejumlah capaian dari aspek transformasi fi nansial, manajemen sumber daya manusia, dan bisnis. Targetnya, jelas Ahmad, adalah transformasi total dengan sokongan para pemegang keputusan itu akan memuluskan pencapaian target agresif yang telah dicanangkan dalam kurun 2024—2028, termasuk agenda IPO pada 2025. Upaya terstruktur untuk mencapai target agresif tersebut tak lepas dari semua proses yang terus berjalan, mulai dari pembenahan bisnis, restrukturisasi keuangan, hingga transformasi sumber daya manusia. Menurutnya, paralel dengan tahapan restrukturisasi keuangan yang telah rampung setelah diketoknya Perjanjian Homologasi atau Perdamaian atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT INTI (Persero), Perusahaan pun secara intensif menggenjot kinerja pengerjaan proyek, demi meningkatkan performa.

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) dan PT Midi Utama Indonesia Tbk. (MIDI) meraih pertumbuhan pendapatan dan laba dobel digit pada 2023. Sepanjang tahun lalu, Alfamart mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp106,94 triliun. Pencapaian itu naik 10,34% dibandingkan dengan pendapatan Rp96,92 triliun pada 2022. Kinerja ciamik pendapatan AMRT pada tahun lalu ditopang oleh segmen makanan yang naik 12,36% year-on-year(YoY) menjadi Rp75,65 triliun dan segmen bukan makanan menyumbang Rp31,28 triliun atau naik 5,73% YoY. Di sisi bottom line, AMRT mencetak laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai Rp3,4 triliun atau melompat 19,21% YoY. Laba per saham juga naik dari Rp68,76 menjadi Rp81,97.Sementara itu, MIDI meraup pendapatan Rp17,35 triliun pada 2023 atau naik 11,06% secara tahunan. Dalam perkembangan lainnya, MIDI menargetkan kenaikan pendapatan sebesar 11% sepanjang 2024. Corporate Secretary MIDI Suantopo Po mengatakan perseroan cukup optimistis dengan prospek bisnis ritel pada 2024. Oleh karena itu, MIDI membidik peningkatan pendapatan secara konsolidasi tumbuh hingga dobel digit. “Dari sisi pendapatan, perseroan menargetkan pertumbuhan pendapatan konsolidasian 11% di mana target SSSG [same store sales growth] untuk Alfamidi adalah sebesar 6%,” ujarnya. Dari sisi pengembangan gerai, MIDI berencana untuk membuka 200 gerai baru Alfamidi pada 2024. Pada saat bersamaan, perseroan juga akan membuka 250 gerai baru Lawson dengan rincian 50 gerai berformat standalone dan 200 gerai store-in-store.

Belanja jumbo pemerintah selama tiga bulan terakhir membuat upaya stabilisasi fiskal amat menantang. Sejumlah kalangan pun berharap agar gelontoran belanja negara yang bersifat ‘populis’ segera digeser ke sektor-sektor produktif demi mendorong akselerasi ekonomi. Maklum, ruang fiskal sepanjang tahun berjalan 2024 yang berakhir 15 Maret lalu makin terbatas. Musababnya, keran belanja yang menganga tak sanggup diimbangi dengan penerimaan yang gemilang. Buktinya, hampir seluruh pos penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 tercatat mengalami penurunan, baik pajak, bea dan cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Harus diakui, belanja ‘jor-joran’ pada tiga bulan terakhir memang mampu menguatkan konsumsi masyarakat terutama kelas bawah, melalui bantuan langsung baik tunai maupun nontunai. Terlebih, pemangku kebijakan juga memiliki tambahan napas lantaran Pilpres 2024 hanya berlangsung satu putaran. Kementerian Keuangan mencatat, dari alokasi anggaran Pemilu 2024 yang senilai Rp71,3 triliun, realisasi hanya Rp33 triliun. Artinya, negara memiliki amunisi Rp38,3 triliun yang bisa disesuaikan untuk belanja produktif.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pun menyadari betul ada beberapa pos belanja yang memiliki efek berganda besar terhadap perekonomian, terutama di sektor infrastruktur. Dia menambahkan, APBN 2024 akan dioptimalkan sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung agenda pembangunan. Pemerintah memahami, belanja negara menjadi kunci utama untuk menggerakkan aktivitas ekonomi nasional di seluruh sektor. Kalangan pelaku usaha pun mengingatkan perlunya penajaman arah belanja sehingga pelonggaran defisit linier dengan geliat ekonomi terkini. Pasalnya, pemerintah menaikkan proyeksi defisit APBN 2024 dari sebelumnya 2,29% menjadi 2,8% terhadap produk domestik bruto (PDB). Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa, mengatakan salah satu stimulus yang dapat menjangkau masyarakat luas adalah penundaan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang dieksekusi 2025. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, menambahkan agar belanja tetap leluasa dan impak ke ekonomi lebih maksimal, pemerintah perlu melebarkan defisit ke kisaran 3%—5% terhadap PDB. Adapun, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara, menyampaikan perlu insentif fiskal bagi masyarakat menengah yang tidak berhak menerima bantuan sosial. Menurutnya, stimulus kelompok menengah juga perlu menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan tertentu. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan konsumsi rumah tangga perlu menjadi prioritas mengingat kontribusinya yang dominan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung Nandi Herdiaman mengatakan pesanan pakaian jadi mulai kembali bergairah setelah pemerintah memberlakukan kebijakan pengaturan importasi guna menjaga pasar domestik dari maraknya produk impor ilegal. “Pascaberlakunya Permendag ini, order yang masuk ke sentra-sentra IKM (industri kecil dan menengah) wilayah Jawa terjadi lonjakan yang sangat besar,” katanya, Senin (25/3). Bahkan, ada pengusaha konveksi yang mendapatkan kontrak besar dari jenama di lokapasar untuk memasok permintaan pakaian yang membeludak. Untuk itu, Nandi meminta agar pemerintah konsisten menjalankan peraturan tersebut agar bisa melindungi IKM dan UKM tekstil dari gempuran barang-barang impor. Sebelumnya, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) melaporkan sebanyak 1 juta karyawan dirumahkan hingga terkena gelombang pemutusan hubungan kerja sejak akhir 2022—2023. Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, angka PHK industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dihitung berdasarkan penurunan utilisasi kapasitas produksi yang terus susut di sejumlah pabrik. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa mengatakan, perumahan karyawan dan PHK massal terjadi lantaran utilisasi produksi yang masih rendah, sehingga kebutuhan tenaga kerja minim. Di sisi lain, keberadaan Permendag No. 26/2023 dinilai sebagai salah satu pemicu pemulihan industri tekstil nasional. Beleid itu juga diyakini bakal mendongkrak utilisasi produksi industri hulu tekstil hingga 3—4 bulan ke depan.

Rencana pemerintah memangkas jumlah bandara berstatus internasional di Indonesia didukung maskapai nasional karena sejalan dengan program percepatan pemulihan industri aviasi. Pimpinan teras perusahaan penerbangan nasional tampaknya serius menanggapi rencana pengurangan jumlah bandara berstatus internasional di Tanah Air. Alasannya, pergantian status bandara internasional berpengaruh pada operasional maskapai penerbangan nasional. Bila bandara tak lagi berstatus internasional, maskapai baik nasional maupun asing tidak boleh lagi melayani rute internasional dari bandara tersebut. Pada sisi lain, pergantian status bandara internasional menjadi bandara nasional memungkinkan rute di dalam negeri makin semarak. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiraatmadja. Menurutnya, kebijakan pemangkasan bandara internasional bisa memberikan kesempatan bagi maskapai nasional memperbesar pangsa pasarnya. Apalagi, Indonesia menerapkan asas cabotage yang mengharuskan penerbangan antarbandara di dalam negeri dilayani oleh maskapai nasional. Umumnya, bandara yang berstatus internasional hanya melayani rute regional Asia Tenggara seperti ke Singapura, Malaysia, Thailand, dan negara Asean lainnya. Dengan kondisi itu, peluang usaha baru yang tersedia bagi para maskapai nasional akan turut meningkatkan kinerja perusahaan. Hal tersebut juga dapat mempercepat tingkat pemulihan (recovery rate) sektor penerbangan Indonesia setelah terdampak pandemi Covid-19 selama kurang lebih 3 tahun. 

Denon berharap kebijakan pemangkasan bandara internasional dikaji dan direncanakan secara matang oleh regulator dalam hal ini Kemenhub dan instansi terkait lainnya. Kemenhub perlu berkoordinasi dengan seksama dengan kementerian/lembaga lain agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan optimal. Dalam kesempatan terpisah, Kemenhub bersama kementerian dan lembaga (K/L) lainnya memang tengah membahas rencana pengurangan jumlah bandara internasional di Indonesia. Juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan rencana pengurangan bandara internasional itu bisa diputuskan diumumkan pada tahun ini. Menurutnya, pengurangan jumlah bandara internasional merupakan upaya pemerintah mengoptimalkan layanan bandara. Selain itu, Kemenhub masih terus membahas titik mana saja yang akan menjadi bandara internasional. Langkah pemangkasan bandara internasional sudah didengungkan sejak sekitar 1 tahun yang lalu. Rencana tersebut dikemukakan dalam sebuah rapat yang membahas industri pariwisata bersama dengan Presiden Joko Widodo. Kala itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pemerintah telah sepakat untuk mengurangi jumlah bandara internasional menjadi sekitar 14 unit bandara hingga 15 unit bandara sebagai pintu masuk penerbangan internasional. Sementara itu, Ketua Forum Transportasi Penerbangan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aris Wibowo menilai rencana pemerintah mengurangi bandara internasional sudah tepat. Menurutnya, salah satu dampak positif pengurangan bandara internasional adalah meningkatnya pangsa pasar domestik. Dia meminta pemerintah untuk mengkaji penetapan bandara internasional yang akan dikurangi secara matang. Dia mengatakan pemerintah perlu menentukan kriteria sebuah bandara dapat menjadi bandara internasional dengan mempertimbangkan berbagai hal.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkap rencana Apple membangun pabrik di Indonesia seiring dengan besarnya pengguna ponsel pintar asal Amerika Serikat itu di Tanah Air. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie mengatakan pihaknya masih melakukan negosiasi lebih lanjut terkait dengan investasi pabrik, sehingga belum bisa memastikan lebih lanjut. “Kemungkinan-kemungkinan semua ada, kita lihat pendekatannya gimana, karena pengguna Apple di Indonesia kan banyak sekali,” ujarnya saat dijumpai di Jakarta, Senin (25/3). Dia menjelaskan negosiasi akan dilakukan saat CEO Apple Tim Cook datang ke Indonesia. Budi mengatakan akan berusaha sebaik mungkin menarik Apple di Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Budi mengatakan investasi yang sudah pasti adalah investasi dalam hal pengetahuan dengan membangun Apple Academy di Denpasar Bali. Sebelumnya, Apple sempat membuat Apple Academy Banten dan Batam. Diketahui, CEO Apple Tim Cook sempat dikabarkan akan datang ke Indonesia pada April 2024. Nantinya, Menkominfo dan Tim Cook akan bersama-sama meninjau Apple Academy yang baru tersebut. Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai keberadaan pabrik ponsel Apple bakal membuat Indonesia lebih dilirik asing. Selain mempermudah investasi, imbuhnya, kehadiran pabrik Apple juga bisa mendorong roda perekonomian dalam negeri untuk bergerak lebih cepat.

Kami mencoba mengurangi akun-akun yang berpotensi memiliki klaim yang besar seperti pabrik kayu kami kurangi, tekstil. Jadi yang risikonya cukup tinggi kami kurangi,” kata Chief Technical Officer PT Asuransi Umum Mega atau Mega Insurance, Indrajaya Wardhana. Mega Insurance merupakan perusahaan asuransi kerugian di bawah kendali PT Mega Corpora, konglomerasi keuangan yang mayoritas sahamnya dimiliki PT CT Corpora kepunyaan taipan Chairul Tanjung. Perusahaan itu memilih untuk menyeleksi risikonya. Mereka mengurangi premi-premi yang berpotensi melahirkan klaim jumbo. Dengan begitu, kata Indrajaya, perusahaan mampu mengoptimalkan profit dari layanan yang diberikan. Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) hingga akhir tahun lalu, lini bisnis asuransi kerugian terkonsentrasi ke tiga segmen yakni properti dengan porsi premi dicatat pada 2023 sebesar 25,5%, lalu asuransi kredit sebanyak 21,5%, dan kendaraan bermotor 18,8%. Ketiganya mendulang 65,8% dari total premi dicatat sepanjang 2023 yang nilainya mencapai Rp103,87 triliun. Sementara itu, nilai klaim yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi umum sepanjang tahun lalu sebesar Rp46,13 triliun dengan komposisi terbesar untuk segmen asuransi kredit Rp16,88 triliun, lalu kendaraan bermotor Rp7,04 triliun, properti dengan nilai klaim Rp6,84 triliun, dan kesehatan senilai Rp6,36 triliun. Situasi itu tak lepas dari sejumlah faktor, mulai dari pandemi, situasi ekonomi global yang melambat, dan persoalan di industri terkait lainnya. Misalnya, permintaan asuransi segmen kendaraan bermotor sempat turun, baik premi maupun klaim karena penjualan mobil dan sepeda motor merosot. Sementara itu, kebijakan restrukturisasi kredit di industri perbankan dan jasa keuangan lainnya, memberi andil pada lonjakan klaim di asuransi kredit. 

Temuan IFG Progress yang dipublikasi pada 2022 mencermati fenomena di bisnis asuransi kerugian. Lini bisnis asuransi umum di Tanah Air terkonsentrasi di tiga sektor yang sangat erat kaitannya dengan volatilitas business cycleyakni kendaraan bermotor, properti, dan kredit. Berdasarkan data historis, lini bisnis asuransi kredit memiliki level profitabilitas terendah jika dibandingkan dengan lini bisnis lainnya. IFG Progress juga sempat melakukan observasi kepada 30 perusahaan asuransi umum dengan premi terbesar yang mewakili industri dengan total market share premi sekitar 87% dari total premi industri keseluruhan pada 2020. Hampir 70% dari perusahaan asuransi umum yang bisnis utamanya terkonsentrasi di sektor asuransi kredit mencatatkan loss ratio yang tinggi. Khusus isu asuransi kredit, IFG Progress mencatat terdapat lima tantangan yang menyebabkan rendahnya profi tabilitas dan tren kinerja yang makin turun. Pertama, karakteristik dari produk asuransi kredit di Indonesia yang menyediakan kontrak jangka panjang yang mengunci pembayaran premi tunggal (single premium). Kedua, asuransi kredit tidak melihat aspek underwritingloan oleh bank dan tidak menguasai risiko kredit. Ketiga, tidak menguasai kuantifikasi risiko yang ada, sehingga rating menjadi spekulatif. Keempat, infrastruktur seperti sistem teknologi informasi dan database yang digunakan belum memadai untuk dapat melakukan proses administrasi klaim yang efisien dan pencadangan dengan baik. Kelima, adanya informasi asimetris yang merupakan penyebab terjadinya moral hazard. Sementara itu, pengamat asuransi dan Pendiri Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Ivan Rahardjo menilai ada indikasi persaingan tarif premi di asuransi kerugian yang berlangsung sejak lama. Bahkan, persaingan tarif premi itu merusak tingkat kesehatan industri asuransi. Imbas persaingan premi ke industri asuransi ini, katanya, menyebabkan perolehan premi asuransi di bawah tingkat kelayakan ekonomi risiko yang harus ditanggung sehingga mengalami kerugian operasional bertahun-tahun. Bahkan, lanjutnya, ketika pasar asuransi internasional mengalami kenaikan tarif premi, industri asuransi di dalam negeri masih bertahan dengan persaingan harga rendah.

Sektor perdagangan karbon mengalami kemajuan yang pesat pada beberapa tahun terakhir. Diawali dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, dan selanjutnya diikuti dengan beberapa aturan di tingkat peraturan menteri dan puncaknya terbitnya POJK No. 14/2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon. Dengan terbitnya serangkaian peraturan tersebut maka memastikan optimisme investor bahwa upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sekaligus merupakan potensi ekonomi yang besar bagi Indonesia, mengingat Indonesia memiliki salah satu sumber terbesar di sektor hulu pada industri ini. Demikian juga telah adanya aturan yang solid mengenai mekanisme perdagangan sertifikat penurunan gas rumah kaca (SPE-GRK) yang sering disebut sebagai perdagangan karbon. Dalam perspektif pasar modal, terbitnya mekanisme registrasi melalui sistem registrasi nasional (SRN) dan mekanisme otorisasi perdagangan unit karbon dalam mekanisme perdagangan sertifikat penurunan gas rumah kaca (SPE-GRK) telah menguatkan aspek fundamental dari perdagangan karbon sebagai sebuah industri, baik pada aspek hulu maupun aspek hilir. Penguatan pada aspek fundamental ini juga turut dipengaruhi oleh hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Dukungan pemerintah pada industri ini, misalnya, pada saat reshuffle terakhir di 2024 Presiden Joko Widodo juga menyebut untuk memberi prioritas pada sektor perdagangan karbon. Demikian juga dengan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang tampaknya berpihak pada industri perdagangan karbon dan penghilirannya. Dengan potensi tingginya perdagangan unit karbon pada sertifikat penurunan gas rumah kaca menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu leading sector pada Industri ini. Demikian pula dengan besarnya pasar yang akan menjadi pembeli dari unit SPE GRK yang dimiliki oleh perusahaan yang mengelola sektor perdagangan karbon di Indonesia. Banyaknya negara yang terlibat dan meratifikasi COP menunjukkan potensi ‘demand’ sehingga pada analisis permintaan dan penawaran maka industri ini akan mengalami tren positif terutama menjelang 2029. 

Akhir 2024 hingga awal 2026 merupakan momentum yang tepat bagi calon emiten yang bergerak di bidang perdagangan karbon masuk bursa. Pertimbangannya adalah stabilitas politik dan regulasi baru setelah Oktober 2024 untuk melihat apakah ada faktor yang dapat menjadi sentimen negatif pada valuasi harga saham emiten. Pada 2025 hingga 2026 dipandang menjadi tahun yang krusial karena diperkirakan pada COP Tahun 2024 dan COP Tahun 2025 akan terdapat isu global mengenai perdagangan karbon disamping kondisi transisi energi setiap sektor pada masing-masing negara peserta COP akan terlihat hasil dan kebutuhannya terhadap offset penurunan gas rumah kaca sehingga arus transaksi perdagangan saham dan perdagangan karbon akan meningkat karena telah terbentuk pasar yang sempurna. Kinerja bursa saham pada indeks harga saham hijau cenderung membaik, hal ini terlihat dari ‘green’ emiten terakhir yang melakukan penawaran umum perdana (IPO) yaitu PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia pada Oktober 2023. BREN adalah emiten yang berfokus pada kinerja clean energi dan penurunan emisi gas rumah kaca yang mengalami oversubscription pada IPO. Kontrak jangka panjang perdagangan unit karbon merupakan faktor yang signifikan karena akan menunjukkan sisa volume unit karbon yang dimiliki oleh emiten itu dalam jangka panjang sehingga dapat diperkirakan aset dan arus kas emiten itu. Pada industri sektor perdagangan karbon yang disebut sebagai aset utama adalah volume unit karbon yang dapat diperdagangkan oleh emiten yang akan melakukan penawaran umum perdana beserta pembeli unit karbon yang telah terikat kontrak jangka panjang maupun jangka pendek pembeli jangka pendek dengan transaksi spot.

Sebagaimana perusahaan asuransi jiwa yang sedang dipusingkan dengan kinerja loyo produk unit-linked, kalangan pelaku bisnis asuransi kerugian juga masih waswas dengan kinerja premi. Pasalnya, segmen utama penyokong pendapatan premi relatif belum stabil. Apalagi, jika berkaca pada situasi ketidakpastian ekonomi dunia yang turut menggelayuti domestik. Merujuk data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), hingga akhir tahun lalu, lini asuransi kerugian terkonsentrasi ke tiga segmen yakni properti dengan porsi premi 25,5%, asuransi kredit 21,5%, dan kendaraan bermotor 18,8%. Premi ketiga segmen itu mencapai 65,8% dari total premi industri sepanjang 2023 yang tercatat Rp103,87 triliun. Ketiga segmen tersebut yakni kendaraan bermotor, properti, dan kredit sangat erat kaitannya dengan volatilitas business cycle. Perihal kondisi ketiga segmen utama itu sejatinya tecermin dari nilai klaim yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi umum sepanjang tahun lalu. Dari total klaim sebesar Rp46,13 triliun, komposisi terbesar dibayarkan untuk segmen asuransi kredit yakni Rp16,88 triliun, disusul kendaraan bermotor Rp7,04 triliun, properti Rp6,84 triliun, dan kesehatan senilai Rp6,36 triliun. Klaim asuransi kredit memang kian mendominasi dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut tak lepas dari kualitas kredit dari sejumlah sektor yang masih belum prima pascapandemi. Apalagi ada kebijakan restrukturisasi. Amat mungkin situasi tersebut berlanjut, lantaran kinerja penyaluran kredit perbankan tahun ini yang juga menantang. Dari perspektif regulator, situasi tersebut harus cermat diperhatikan, agar tak berkembang menjadi persaingan yang tidak sehat dan menabrak aturan main. Terlebih sudah muncul suara-suara sumir perihal perang premi yang kontraproduktif. Agar itu tak meluas, dibutuhkan aturan main yang baik dan efektif. Demikian pula dengan pengaturan secara umum, dibutuhkan untuk menjaga perkembangan industri ini. Contohnya dengan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 tentang kontrak asuransi mulai tahun depan. Penerapan PSAK 117 bertujuan agar dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan asuransi baik antarperusahaan maupun antarindustri. Adapun, dari sisi mitigasi risiko, penerapan PSAK 117 juga diharapkan membuat perusahaan asuransi dapat mengelola risikonya secara terstruktur dan sistematis. Ya, perkembangan pesat industri asuransi membutuhkan aturan yang mumpuni untuk mengimbanginya. Layanan asuransi kerugian memiliki peran yang krusial dalam menjaga perekonomian nasional. Perlindungan yang diberikan, menjadi salah satu bantalan dalam mengamankan gerak ekonomi melalui berbagai transaksi bisnis.

Bisnis asuransi kerugian di Tanah Air memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun, pelaku industrinya dinilai rawan karena profit yang rendah, sedangkan risiko yang ditanggung di atas rata-rata industri. Segmen asuransi kerugian juga dinilai masih terkonsentrasi ke segmen yang rentan terhadap situasi makroekonomi, seperti asuransi kendaraan bermotor, properti, dan kredit perbankan. Selain itu, persaingan antar penyedia jasa juga sangat ketat. Dari sisi permintaan, sejatinya masyarakat memiliki minat untuk membeli produk asuransi kerugian guna melindungi aset. Namun, layanan oleh perusahaan perlu ditingkatkan. Upaya penataan yang dilakukan oleh regulator mestinya dapat membawa ekosistem industri asuransi umum lebih baik ke depan.