Pemain industri asuransi umum harus mulai ancang-ancang mengubah strategi meraup premi secara ideal seiring dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 117 yang mengatur kontrak asuransi yang akan mulai berlaku pada 2025. Saat ini tren banting harga premi masih terjadi, bahkan di hampir setiap lini bisnis asuransi umum. Penyebabnya, persaingan yang kian ketat di tengah pasar yang hanya tumbuh tipis, ditambah keengganan pemain untuk lepas dari beberapa lini bisnis yang jelas-jelas merugikan dan menjadi biang pembengkakan rasio klaim.PT Asuransi Bintang Tbk. (ASBI) menjadi salah satu contoh perusahaan yang berupaya lepas dari jebakan perang tarif, tepatnya pada lini bisnis asuransi rangka kapal, dan asuransi kesehatan.Presiden Direktur Asuransi Bintang HSM Widodo menjelaskan strategi itu sempat membawa pendapatan premi sepanjang 2023 terkontraksi 17% menjadi Rp380 miliar dari sebelumnya Rp459 miliar. Sementara itu, pihaknya juga tengah mengkaji ulang strategi menjual produk asuransi kesehatan. Sebab, selain karena predatory price, terdapat fenomena kenaikan harga fasilitas medis yang naik dua kali lipat dan fasilitas pertanggungan yang diberikan sudah terbilang berlebihan. Menurut Widodo, perusahaan asuransi yang masih sekadar ‘rindu premi’ tidak akan survivesetelah menerapkan PSAK 117. Pencatatan terbaru akan berpengaruh pada indikator kesehatan keuangan perusahaan,Tak heran, premi ke depan tidak bisa langsung dicatat sebagai pendapatan. Terlebih, kebiasaan mengandalkan predatory price memberikan konsekuensi bagi perusahaan asuransi terkait, karena kekurangan atau ketidakcukupan cadangan premi harus segera ditutup pada masa transisi tahun ini. Ujung-ujungnya, butuh ekuitas yang memadai. Tren banting harga bahkan masih terjadi di lini bisnis yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu asuransi harta benda dan asuransi kendaraan bermotor, melalui Surat Edaran OJK No. 6/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017. Kepala Departemen Properti Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) sekaligus General Manager Underwriting PT Sompo Insurance Hendry Tamrin membenarkan tren tersebut. 

Ke depan, AAUI berupaya membicarakan tarif baru dengan OJK, dalam rangka menjaga kesesuaian dengan kondisi terkini, sekaligus menjaga kompetisi harga yang lebih sehat. Kebetulan, Hendry saat ini juga dipercaya sebagai bagian panitia perancang tim perubahan tarif baru dalam AAUI. Mewakili industri reasuransi, Direktur Teknik & Operasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Delil Khairat mengungkapkan tren serupa soal tren banting harga, yang ujungnya juga berpengaruh terhadap reasuransi. “Asuransi properti dan kendaraan bermotor ada tarifnya. Tapi walaupun begitu, tetap ada modus operandi bukan dengan menurunkan rate, tapi potong acquisition cost, kemudian diskon, engineeringfee, jadi potongan transaksi tinggi dan semakin mahal. Di luar itu, perang harga akan terus terjadi selama market belum dewasa. Ini tentu mempengaruhi reasuransi yang berada di belakang para perusahaan asuransi umum,” ujarnya. Kemudian, asuransi kredit menurutnya di Indonesia sudah seperti blunder. Tidak ada negara lain yang melakukan, dan industri di Tanah Air dulu memulainya notabene tanpa knowledge yang kuat. Terakhir, asuransi berkaitan engineering juga sedang tidak bagus dan perlu diperbaiki. Sama dengan properti yang secara umum masih bagus, tapi karena preminya masih banyak yang kurang ideal, akhirnya reasuransi kena getahnya ketika terdampak klaim bernominal jumbo. Dalam perspektif perusahaan aktuaria, Riana Magdalena dari Kantor Konsultan Aktuaria Riana dan Rekan menuturkan penggerak utama bisnis asuransi kerugian masih di lini kendaraan dan properti. Khusus untuk kendaraan dan properti, terdapat tarif batas atas dan bawah yang ditetapkan oleh regulator. “Jadi untuk perusahaan menetapkan pricingnya sendiri cukup sempit. Tetapi sejauh mana penetapan tarif aktual berdasarkan analisis profil risiko, kami kurang tahu juga. Kalau produknya baru, pasti harus ada analisis dan diajukan ke dan setujui OJK terlebih dahulu, baru bisa dipasarkan,” katanya.

Layanan asuransi baik, asuransi jiwa dan asuransi kerugian dibutuhkan oleh masyarakat untuk memberikan perlindungan dan jaminan atas aset yang mereka miliki. Namun, isu mengenai premi dan oknum ‘nakal’ dalam bisnis asuransi perlu menjadi perhatian kalangan penyedia jasa. Temuan NoLimit Indonesia, entitas yang memantau perbincangan di media sosial, persepsi masyarakat terhadap asuransi cukup baik. Dari 25.210 pembicaraan di media sosial yang dipantau sepanjang Februari 2024, sebanyak 86% sentimen pembicaraan di lingkup asuransi cenderung netral. Sementara itu, sebanyak 10% sentimen bernada positif dan 4% lainnya bernada negatif. “Sentimen didominasi oleh netral sebesar 86% dikarenakan banyaknya netizenyang memberikan informasi terkait asuransi. Pembicaraan tertinggi terjadi pada tanggal 20 Maret 2024 dikarenakan terdapat pembicaraan terkait asuransi syariah yang dinilai memiliki potensi tinggi,” kata CEO NoLimit Indonesia, Aqsath Rasyid Naradhipa pada Jumat (22/3). Dalam perbincangan di media sosial tersebut, katanya, sentimen positif terkait dengan asuransi mencakup apresiasi kepada perusahaan yang memberikan asuransi kepada pegawai sekitar 800 pembicaraan, lalu kemudahan dalam klaim asuransi sekitar 300 pembicaraan, pilihan terhadap asuransi syariah, lalu antusiasme terhadap asuransi digital, dan kenaikan aset di industri asuransi. Adapun, sebanyak 10% netizen yang membicarakan asuransi secara positif terutama menyangkut kemudahan pada saat darurat apabila memiliki layanan asuransi. Hal positif lainnya yakni menjamin keselamatan jiwa dan masa tua. Sementara itu, netizenyang berbincang soal asuransi dengan sentimen negatif terutama didominasi oleh kekhawatiran terhadap nilai premi yang mahal, kesulitan dalam proses klaim, banyaknya kasus penipuan, banyaknya asuransi yang tidak jelas, dan kesulitan dalam menghubungi agen. Khusus untuk asuransi kerugian, 82% responden menyebut sangat membutuhkan. Sedangkan 18% menyebut belum membutuhkan. Segmen masyarakat yang menaruh minat terhadap asuransi kerugian dengan alasan menjaga aset yang dimiliki (34%), melakukan klaim pada saat darurat (28%), meminimalkan kerugian (26%), dan menjaga tabungan saat ada musibah (12%). Jenis asuransi kerugian yang diminati masyarakat dari temuan NoLimit yakni asuransi kendaraan (58%), asuransi kecelakaan diri (36%), asuransi properti (5%), dan sisanya asuransi pengangkutan. Sementara itu, temuan Populix yang dikumpulkan Data Indonesia, sebanyak 73% responden menyebut pen-tingnya asuransi. Hanya 5% responden yang menyatakan asuransi tidak penting, dan sisanya cenderung netral.

Perekonomian Batam tumbuh pesat di tahun 2023 kemarin. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Batam, pertumbuhan ekonomi Batam tumbuh 7,04%, jauh di atas pertumbuhan ekonomi Kepri sebesar 5,2%, serta perekonomian nasional sebesar 5,05%. Sebelumnya, angka 7% pernah dicapai Batam terakhir kali pada tahun 2013, dimana saat itu perekonomian tumbuh sebesar 7,18%. Dalam rilisnya, BPS Batam menyebut sejumlah sektor yang berkontribusi terhadap tumbuhnya perekonomian Batam, yakni sektor industri pengolahan (56%), konstruksi (21,35%), perdagangan besar dan eceran (6,10%), jasa keuangan dan asuransi (3,39%), informasi dan komunikasi (2,85%), dan penyediaan akomodasi makan minum (1,92%). Jika dikaji berdasarkan tingkat pertumbuhan, maka sektor yang paling pesat itu sektor penyediaan akomodasi makan minum (30,95%), lalu informasi dan komunikasi (18,50%), transportasi dan pergudangan (15,48%), konstruksi (9,86%), serta perdagangan besar dan eceran (9,50%). Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 merupakan kulminasi dari perkembangan positif Batam yang terus pulih pasca Covid-19. Berdasarkan data BPS, perekonomian Batam sempat anjlok saat pandemi di 2020 sebesar -2,55%. Lalu memasuki 2021, naik menjadi 4,75%. Angka tersebut terus tumbuh di 2022 jadi 6,84%, dan terakhir tahun lalu di angka 7,04%. Pertumbuhan ekonomi juga sejalan dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Batam. Pada tahun 2020 saat perekonomian terkontraksi hebat, PDRB Batam hanya sebesar Rp 106 triliun, lalu naik menjadi Rp 111 triliun di 2021. Tahun berikutnya terus tumbuh hingga Rp 118,6 triliun, dan di 2023 capai Rp 127 triliun. Melihat hasil positif tersebut, Badan Pengusahaan (BP) Batam akan melanjutkan program kerja berupa pembangunan infrastruktur, untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi tetap tinggi. BP Batam juga melihat banyaknya gerai kuliner yang buka di Batam ikut mendorong pertumbuhan ekonomi, ditambah lagi dengan pesatnya pembangunan yang mendorong sektor konstruksi tumbuh. Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan perekonomian Batam terus tumbuh dari 2022, dimana saat itu mencapai 6,84%. Dengan capaian positif di 2023, Batam berada di atas angin dan diyakini akan terus melanjutkan tren positif tersebut. Selanjutnya sektor konstruksi yang cukup signi kan di tahun 2023, dimana terjadi pembangunan jalan koridor utama dari simpang Laluan Madani hingga ke Simpang Bundaran Punggur. “Jalan yang sebelumnya terdiri dari 2 jalur, ditambah masing-masing 3 lajur kiri dan tiga lajur kanan, sehingga menjadi 5 lajur,” kata Rudi.

Kemudian sektor transportasi serta jasa lainnya, juga naik cukup pesat seiring dengan banyaknya kunjungan wisatawan selama tahun 2023 ke Kota Batam. Di sektor pertanian, wabah virus demam babi Afrika membuat populasi babi berkurang 75% di peternakan Pulau Bulan. Bulan Mei 2023 ekspor Babi ke Singapura dihentikan. Berikutnya adalah program yang berkaitan dengan pemulihan investasi. Khususnya terhadap empat sektor prioritas yang terdiri dari manufaktur; jasa dan pengembangan jasa kesehatan; UMKM serta industri kreatif dan logistik. Kemudian, sektor-sektor lainnya yang menyasar kepada utilitas perkotaan, pemerataan sarana transportasi, dan pengembangan infrastruktur pendukung kemajuan investasi. Terpisah, Kepala BPS Batam, Agus Kadaryanto mengatakan perekonomian Batam terus menanjak sejak 2021. Saat itu kota industri ini baru mulai pemulihan saat kasus Covid-19 melandai. Secara umum, struktur perekonomian Kota Batam tahun 2023 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Struktur ekonomi menurut pengeluaran didominasi oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 47,09%, diikuti oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 39,64%, komponen Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 11,12%, komponen Pengeluaran Net Ekspor sebesar 4,69%, dan komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 1,29%. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Batam, Dahlina Nopilawati mengatakan TPK di Batam mengalami penurunan signifikan. “Peningkatan ekonomi juga berdampak pada penurunan tingkat pengangguran di Batam, dimana pada 2023 berada diangka 8,14%, sementara pada 2022 di angka 9,56%,” katanya saat Musrenbang Tingkat Batam di Hotel Radisson beberapa waktu lalu. Selanjutnya ada 4 sektor yang mengalami peningkatan, sehingga ikut menggerakkan roda perekonomian. Keempat sektor ini juga membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga ikut mengurangi tingkat pengangguran. “Keempat sektor tersebut antara lain, sektor penyedia akomodasi dan makanan yang mencapai 30,95%, sektor jasa yang mencapai 25,80%, sektor informasi dan komunkasi sebesar 18,50%, serta sektor transportasi dan pergudangan yang mencapai 15,48%,” tuturnya.

Emiten teknologi, PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA) mengincar kinerja moncer pada 2024 kendati masih mencetak rugi bersih pada 2023. Presiden Bukalapak Teddy Oetomo mengatakan dalam keterangannya, bahwa momentum positif dari kinerja makroekonomi yang solid membawa ekspektasi perbaikan kinerja. “Kami mengharapkan pendapatan akan meningkat antara 15%—20% menjadi setidaknya Rp5.104 miliar dan EBITDA yang disesuaikan lebih tinggi dari Rp200 miliar untuk tahun 2024,” ujarnya, Sabtu (23/3). Selain itu, dia menekankan pada penerapan biaya rendah pada tahun ini. Hal itu bertolak pada realisasi pada kuartal IV/2023 dengan penurunan 52% pada beban umum dan administrasi ke Rp324 miliar. Kemudian, penurunan 47% pos yang sama sepanjang 2023 ke Rp349 miliar. Berdasarkan laporan keuangan per akhir Desember 2023, BUKA mencatatkan pendapatan bersih senilai Rp4,43 triliun atau meningkat 22,66% dibandingkan dengan perolehan 2022. Pendapatan BUKA sepanjang tahun lalu ditopang oleh segmen marketplace yang meraih Rp2,23 triliun, tumbuh 47,44% secara year-on-year (YoY). Segmen online to offline juga mencatatkan peningkatan sebesar 11,29% YoY menjadi Rp2,18 triliun. Namun, BUKA mencatatkan rugi nilai investasi yang belum dan sudah terealisasi sebesar Rp1,22 triliun pada tahun lalu. Perolehan tersebut berbanding terbalik dari 2022 yang membukukan laba nilai investasi sebesar Rp3,93 triliun. Bukalapak lantas mencatatkan rugi usaha senilai Rp2,12 triliun pada 2023, dari sebelumnya meraih laba usaha sebesar Rp1,75 triliun tahun 2022.

Kebijakan investasi pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, akan memprioritaskan sektor padat karya. Hal Ini dilakukan agar sektor pangan, energi, dan industri manufaktur selaku tiga ”mesin” utama pendorong perekonomian andalan pemerintah baru kelak punya efek berganda dalam penyerapan tenaga kerja. Berlandaskan visi dan cita-cita ekonomi yang digaungkan Prabowo, Ketua Dewan Pakar PAN DrajadWibowo, yang juga anggota dewan pakar di tim pemenangan Prabowo-Gibran, menilai bahwa pemerintahan ke depan tetap akan membuka keran investasi padat modal. Namun, prioritas utama akan diarahkan untuk investasi padat karya

”Pak Prabowo itu sangat  menaruh perhatian pada bidang pangan. Jadi, penyerapan lapangan kerja akan digenjot dari situ, makanya food estate akan semakin kita genjot,” ujar Dradjad, Minggu (24/3). Sektor pangan diyakini dapat memberikan efek berganda terhadap pembukaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja. Dradjad mencontohkan upaya meningkatkan luas panen dan rotasi tanaman di sektor pertanian ataupun restrukturisasi peternakan sapi perah dan sapi potong di sektor peternakan sama-sama akan menyerap banyak tenaga kerja. (Yoga)

Mesin pertumbuhan ekonomi akan bekerja optimal dengan pelumas yang tepat, antara lain, berupa kepastian hukum dan upah pekerja. Pertanian, energi, dan manufaktur. Tiga sektor itu akan jadi andalan pembangunan ekonomi Indonesia 2024-2029. Tiga mesin pertumbuhan ekonomi itu juga diandalkan untuk menyerap tenaga kerja (Kompas, 23/3/2024). Distribusi penduduk bekerja di Indonesia terbesar di sektor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari 139,85 juta penduduk bekerja pada Agustus 2023, 28,21 % bekerja di sektor pertanian. Jumlahnya bertambah 750.000 orang dibandingkan dengan Agustus 2022.

Daya tarik sektor pertanian perlu ditingkatkan agar anak muda terjun ke sektor ini. Kemudahan akses pupuk bersubsidi dan benih akan membuat biaya produksi bisa ditekan. Sektor manufaktur dikembangkan agar Indonesia berdaya saing dan bukan sebagai pasar belaka.  Bahan baku dan penolong serta barang modal yang mudah dan murah serta kapasitas tenaga kerja yang mumpuni akan membuat sektor manufaktur berdaya saing dan produktif.

Di sektor energi, persoalan kepastian hukum yang kerap muncul mesti dituntaskan. Agar mesin pertumbuhan bergerak dengan lancer, pelumas berupa upah buruh atau pekerja mesti memadai. Berdasarkan data BPS, upah buruh di sektor pertanian sebesar Rp 2,37 juta per bulan masih jauh di bawah upah rata-rata buruh, yakni Rp 3,18 juta per bulan. Upah memadai dan memenuhi kebutuhan hidup pekerja akan membuat pekerja sejahtera dan bahagia. Hal ini akan terwujud dalam kinerja yang baik. (Yoga)

Pemulihan dampak pandemi Covid-19 belum sepenuhnya dialami masyarakat,terutama mereka yang berada pada kelas menengah bawah, tecermin dari rasio kredit macet sektor properti periode Januari 2024 yang meningkat dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir. Mengutip data Statistik Sistem Keuangan Indonesia yang dikeluarkan BI, rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) sektor properti per Januari 2024 berada pada level 2,63 %. Tingkat kredit bermasalah tersebut meningkat, baik dibandingkan dengan bulan sebelumnya maupun dengan periode Januari 2023, masing-masing 2,47 % dan 2,46 %.Peningkatan rasio kredit bermasalah itu terjadi di tengah bertumbuhnya penyaluran kredit sektor properti pada Januari 2024 sebesar 7,05 % secara tahunan menjadi Rp 856,31 triliun.

Dari jumlah tersebut, porsi terbesar penyaluran kredit sektor properti berasal dari kredit pemilikan rumah (KPR) tapak yang mencapai Rp 664,035 triliun atau 77,54 % total kredit properti. Pengamat perbankan Paul Sutaryono mengatakan, pe- ningkatan NPL sektor property terutama didorong oleh KPR dan kredit pemilikan apartemen. Hal ini disebabkan sesungguhnya masyarakat menengah ke bawah belum pulih benar pascapandemi Covid-19. ”Bahkan, mungkin ada nasabah yang terpapar pandemi, misalnya di-PHK (pemutusan hubungan kerja). Artinya, misalnya, kini sudah mulai bekerja lagi, tetapi belum stabil untuk mampu membiayai seluruh kebutuhan keluarga sehari-hari. Celakanya, ada nasabah yang belum dapat pekerjaan baru sehingga mereka makan tabungan dari pesangon yang diperoleh ketika di-PHK dulu,” katanya, Minggu (24/3). (Yoga)

Pemerintah menetapkan Bumi Serpong Damai (BSD) dan Pantai Indah Kapuk (PIK) sebagai proyek strategis nasional baru. Kedua kawasan yang sudah berkembang ini diyakini menjadi pusat pertumbuhan baru. Namun, muncul pertanyaan apakah tetesan ekonomi (trickle down effect) akan terdistribusi ke kawasan sekitar yang tertinggal. Pemerintah mengumumkan 14 PSN baru dengan pembiayaan swasta atau tanpa APBN, di antaranya Kawasan Terpadu BSD dan PIK Tropical Coastland, Senin (18/3). Pengumuman disampaikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang didampingi Menteri PUPR Rakyat Basuki Hadimuljono serta Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono, seusai rapat internal terkait percepatan PSN di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Kemenko Perekonomian dalam siaran pers, Minggu (24/3), menyebut pengembangan Kawasan Terpadu BSD menyerap investasi Rp 18,54 triliun dan didukung Menkes yang menerbitkan surat rekomendasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di BSD City, Kota Tangsel. KEK akan mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan, dan biomedical. Selain itu, pengembangan kawasan terpadu tidak berjalan pada keseluruhan BSD, tetapi hanya seluas 59,6 hektar. Pengembangannya fokus pada pendidikan-biomedical–digital. Proyek ini juga sejalan dengan rencana pengembangan Biomedical Campus di BSD City untuk mendukung pengembangan kualitas pendidikan dan kualitas penanganan kesehatan secara nasional sampai 30 tahun ke depan.

Keseluruhan proyek akan menyerap 10.065 tenaga kerja langsung ataupun tidak langsung, estimasi penghematan devisa Rp 10,1 triliun, dan perolehan devisa Rp 5,6 triliun dari pengembangan layanan kesehatan dan biomedical. Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menyambut BSD sebagai PSN baru dengan keyakinan akan lebih memajukan Tangerang Selatan. Baik dari infrastruktur, SDM, lingkungan, ekonomi, maupun sosial budaya. Peningkatan daya saing ini agar warga Tangsel tak jadi anak tiri dari Kawasan Terpadu BSD. Mereka bisa terserap sebagai tenaga kerja ataupun mendapatkan tetesan ekonomi. (Yoga)

Kebijakan yang mendapat respons publik secara luas adalah potensi pembukaan keran ekspor pasir laut yang dilarang sejak 2003, yaitu PP No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.  Pemerintah tidak menganulir kebijakan tersebut meski kritik dan penolakan bermunculan. Kebijakan ini bukan hanya akan mengancam ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Proses penyusunannya juga tidak melalui konsultasi publik yang memadai. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahkan telah menunjuk tujuh lokasi yang pasir lautnya boleh dikeruk: Surabaya, Demak, Cirebon, Indramayu, Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan di sekitar Pulau Karimun, Pulau Bintan, dan Pulau Lingga di Kepulauan Riau (Ambarwati, 2024). Pengumuman tersebut mengindikasikan kebijakan yang lahir di era pemerintahan Presiden Jokowi ini bakal berlanjut ke pemerintahan Prabowo Subianto, sebagai pemenang Pemilu 2024.

Pemerintah beralasan peraturan ini ditujukan untuk pemulihan ekosistem pesisir dari sedimentasi dan menjamin tidak akan ada kerusakan lingkungan. Ekspor pun dapat dilakukan sepanjang kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi. Nyatanya, penambangan semakin masif, dan pasir kita, terutama dari Kepulauan Riau, menjadi komoditas ekspor penting ke Singapura yang sedang gencar melakukan proyek reklamasi.

Retraubun (2023) menyebutkan pembukaan kembali ekspor pasir laut justru menjadi sebuah “tragedi negara kepulauan”. Pelarangan ekspor pasir pada masa lalu justru meningkatkan posisi tawar Indonesia dengan Singapura, terutama dalam perundingan batas wilayah laut kedua negara. Karena itu, banyak kritik terhadap kebijakan ini bermunculan, bahkan dari Tim Reformasi Hukum Kemenko Polhukam yang merekemondasikan pemerintah mencabut PP tersebut (Koran Tempo, 2024).

Penambangan pasir laut tidak hanya mengancam ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia, tapi juga mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Dua provinsi, yakni Riau dan Kepri yang sebelumnya menjadi lokasi utama penambangan dan pengiriman pasir pada masa lalu ke Singapura, masih memiliki beberapa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang belum sepenuhnya dipulihkan pascatambang. Bahkan, dampak penambangan pasir yang dilakukan dalam rentang waktu tiga dekade (1970-an hingga 2000-an), sebelum kemudian dimoratorium pada 2003, masih dirasakan hingga saat ini (Arianto, 2023). Ironisnya lagi, dalam pengumuman KKP tersebut, Kepulauan Riau kembali menjadi salah satu dari tujuh lokasi yang diizinkan untuk aktivitas penambangan pasir laut. (Yetede)