Berkembangnya tren bekerja tanpa harus berkantor atau work from anywhere semenjak pandemi Covid-19 mengakibatkan permintaan terhadap properti perkantoran menurun. Kondisi ini ditengarai turut menyebabkan kredit macet sektor property awal 2024 cenderung naik. Ekonom dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto berpendapat, pandemi Covid-19 jadi salah satu penyebab meningkatnya kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) sektor properti. Ini terkait dengan kemampuan debitor membayar cicilan pinjaman. Mengutip data Statistik Sistem Keuangan Indonesia yang dikeluarkan BI, rasio NPL sektor properti per Januari 2024 berada pada level 2,63 %. Tingkat kredit bermasalah itu meningkat, baik di-bandingkan bulan sebelumnya maupun dibandingkan periode Januari 2023, masing-masing 2,47 % dan 2,46 %.

”Pola kerja yang kini telah berubah menjadi tidak harus di kantor (work from anywhere) turut berpengaruh pada kualitas kredit. Ini menjadi fenomena global juga, dialami oleh sejumlah negara, seperti AS, Kanada, dan China,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Senin (25/3). Tren pola kerja tersebut, lanjut Ryan, mengakibatkan adanya ketimpangan antara penawaran (supply) dan permintaan (demand) terhadap gedung perkantoran yang cenderung terus menurun. Fenomena ini berdampak terhadap arus dana para pengembang yang telah telanjur membangun gedung-gedung perkantoran. Merujuk data Survey Colliers Indonesia, luas gedung perkantoran di kawasan pusat bisnis (CBD) Jakarta pada tahun 2023 sekitar 7,38 juta meter persegi. Dari jumlah itu, tingkat kekosongan sebesar 2 juta meter persegi atau 27 % dari total luas perkantoran yang meliputi wilayah Thamrin, Sudirman, Rasuna Said, Mega Kuningan, Gatot Subroto, dan Satrio. (Yoga)

Sejak pandemi, kecenderungan masyarakat untuk berbelanja melalui platform digital semakin meningkat. Menurut laporan Hootsuite dan We Are Social bertajuk ”Digital 2021”, lebih dari 87 % pengguna internet di Indonesia membeli beragam produk secara daring pada beberapa bulan terakhir di pengujung tahun 2020. Ashifa Sakinah (25), warga Jakpus, bisa menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari, untuk menentukan satu baju. Saat mencari gamis untuk Lebaran, Ashifa menghabiskan waktu hampir seminggu berselancar di sejumlah aplikasi.

”Rasanya seperti ketagihan mencari barang yang lebih bagus. Barang-barang yang menurut saya bagus, saya taruh di keranjang dulu, tidak langsung checkout,” katanya, Senin (25/3). Banyaknya toko di banyak kota dengan berbagai harga dan ulasan membuatnya menjadi seorang pemilih. Namun, terlalu memilih demi mendapatkan barang terbaik membuat Ashifa pening. Bahkan, aktivitas sehari-harinya juga kerap terganggu akibat kepikiran barang-barangnya di keranjang lokapasar. Keresahan belanja daring tidak berakhir dengan pemilihan barang.

Ashifa juga masih harus menunggu berhari-hari karena sebagian besar baju lebaran menggunakan sistem pre-order, yakni memesan dulu baru dibuatkan bajunya. ”Hingga hari ini, saya masih menunggu baju lebaran saya tiba. Katanya dijanjikan minggu ini dikirim. Jujur saja saya khawatir,” ucap Ashifa. Herman Ahmad Deru (27) juga memilih belanja daring untuk kebutuhan Lebaran. Kesibukan bekerja membuatnya kurang waktu untuk berkelana ke mal atau pasar. Dalam proses mencari barang secara daring, Herman sering galau. Saat membeli baju lebaran contohnya. ”Awalnya sudah yakin dengan pilihanku, tetapi tiba-tiba ada iklan. Pas dicek, kok, lebih bagus. Jadi galau lagi. Akan begitu terus,” tuturnya. (Yoga)

Anak usaha PT INTI (Persero) yang bergerak di bisnis teknologi, PT INTI Konten Indonesia (Intens) tengah berencana untuk melakukan aksi penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia pada tahun depan. Rencana itu dituangkan dalam program Road to IPO 2025. Direktur Operasi PT INTI (Persero) Ahmad Taufik mengatakan bahwa Road to IPO 2025 adalah bagian dari program transformasi total perseroan dalam 5 tahun ke depan. Bisnis mencatat, PT INTI telah mempertajam portofolio bisnis 5 tahunan yang dirumuskan dalam sebuah program komprehensif bertajuk INTI Reborn. Selain restu dari pemegang saham, program strategis ini secara agresif telah membukukan sejumlah capaian dari aspek transformasi fi nansial, manajemen sumber daya manusia, dan bisnis. Targetnya, jelas Ahmad, adalah transformasi total dengan sokongan para pemegang keputusan itu akan memuluskan pencapaian target agresif yang telah dicanangkan dalam kurun 2024—2028, termasuk agenda IPO pada 2025. Upaya terstruktur untuk mencapai target agresif tersebut tak lepas dari semua proses yang terus berjalan, mulai dari pembenahan bisnis, restrukturisasi keuangan, hingga transformasi sumber daya manusia. Menurutnya, paralel dengan tahapan restrukturisasi keuangan yang telah rampung setelah diketoknya Perjanjian Homologasi atau Perdamaian atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT INTI (Persero), Perusahaan pun secara intensif menggenjot kinerja pengerjaan proyek, demi meningkatkan performa.

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) dan PT Midi Utama Indonesia Tbk. (MIDI) meraih pertumbuhan pendapatan dan laba dobel digit pada 2023. Sepanjang tahun lalu, Alfamart mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp106,94 triliun. Pencapaian itu naik 10,34% dibandingkan dengan pendapatan Rp96,92 triliun pada 2022. Kinerja ciamik pendapatan AMRT pada tahun lalu ditopang oleh segmen makanan yang naik 12,36% year-on-year(YoY) menjadi Rp75,65 triliun dan segmen bukan makanan menyumbang Rp31,28 triliun atau naik 5,73% YoY. Di sisi bottom line, AMRT mencetak laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai Rp3,4 triliun atau melompat 19,21% YoY. Laba per saham juga naik dari Rp68,76 menjadi Rp81,97.Sementara itu, MIDI meraup pendapatan Rp17,35 triliun pada 2023 atau naik 11,06% secara tahunan. Dalam perkembangan lainnya, MIDI menargetkan kenaikan pendapatan sebesar 11% sepanjang 2024. Corporate Secretary MIDI Suantopo Po mengatakan perseroan cukup optimistis dengan prospek bisnis ritel pada 2024. Oleh karena itu, MIDI membidik peningkatan pendapatan secara konsolidasi tumbuh hingga dobel digit. “Dari sisi pendapatan, perseroan menargetkan pertumbuhan pendapatan konsolidasian 11% di mana target SSSG [same store sales growth] untuk Alfamidi adalah sebesar 6%,” ujarnya. Dari sisi pengembangan gerai, MIDI berencana untuk membuka 200 gerai baru Alfamidi pada 2024. Pada saat bersamaan, perseroan juga akan membuka 250 gerai baru Lawson dengan rincian 50 gerai berformat standalone dan 200 gerai store-in-store.

Belanja jumbo pemerintah selama tiga bulan terakhir membuat upaya stabilisasi fiskal amat menantang. Sejumlah kalangan pun berharap agar gelontoran belanja negara yang bersifat ‘populis’ segera digeser ke sektor-sektor produktif demi mendorong akselerasi ekonomi. Maklum, ruang fiskal sepanjang tahun berjalan 2024 yang berakhir 15 Maret lalu makin terbatas. Musababnya, keran belanja yang menganga tak sanggup diimbangi dengan penerimaan yang gemilang. Buktinya, hampir seluruh pos penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 tercatat mengalami penurunan, baik pajak, bea dan cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Harus diakui, belanja ‘jor-joran’ pada tiga bulan terakhir memang mampu menguatkan konsumsi masyarakat terutama kelas bawah, melalui bantuan langsung baik tunai maupun nontunai. Terlebih, pemangku kebijakan juga memiliki tambahan napas lantaran Pilpres 2024 hanya berlangsung satu putaran. Kementerian Keuangan mencatat, dari alokasi anggaran Pemilu 2024 yang senilai Rp71,3 triliun, realisasi hanya Rp33 triliun. Artinya, negara memiliki amunisi Rp38,3 triliun yang bisa disesuaikan untuk belanja produktif.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pun menyadari betul ada beberapa pos belanja yang memiliki efek berganda besar terhadap perekonomian, terutama di sektor infrastruktur. Dia menambahkan, APBN 2024 akan dioptimalkan sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung agenda pembangunan. Pemerintah memahami, belanja negara menjadi kunci utama untuk menggerakkan aktivitas ekonomi nasional di seluruh sektor. Kalangan pelaku usaha pun mengingatkan perlunya penajaman arah belanja sehingga pelonggaran defisit linier dengan geliat ekonomi terkini. Pasalnya, pemerintah menaikkan proyeksi defisit APBN 2024 dari sebelumnya 2,29% menjadi 2,8% terhadap produk domestik bruto (PDB). Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa, mengatakan salah satu stimulus yang dapat menjangkau masyarakat luas adalah penundaan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang dieksekusi 2025. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, menambahkan agar belanja tetap leluasa dan impak ke ekonomi lebih maksimal, pemerintah perlu melebarkan defisit ke kisaran 3%—5% terhadap PDB. Adapun, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara, menyampaikan perlu insentif fiskal bagi masyarakat menengah yang tidak berhak menerima bantuan sosial. Menurutnya, stimulus kelompok menengah juga perlu menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan tertentu. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan konsumsi rumah tangga perlu menjadi prioritas mengingat kontribusinya yang dominan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung Nandi Herdiaman mengatakan pesanan pakaian jadi mulai kembali bergairah setelah pemerintah memberlakukan kebijakan pengaturan importasi guna menjaga pasar domestik dari maraknya produk impor ilegal. “Pascaberlakunya Permendag ini, order yang masuk ke sentra-sentra IKM (industri kecil dan menengah) wilayah Jawa terjadi lonjakan yang sangat besar,” katanya, Senin (25/3). Bahkan, ada pengusaha konveksi yang mendapatkan kontrak besar dari jenama di lokapasar untuk memasok permintaan pakaian yang membeludak. Untuk itu, Nandi meminta agar pemerintah konsisten menjalankan peraturan tersebut agar bisa melindungi IKM dan UKM tekstil dari gempuran barang-barang impor. Sebelumnya, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) melaporkan sebanyak 1 juta karyawan dirumahkan hingga terkena gelombang pemutusan hubungan kerja sejak akhir 2022—2023. Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, angka PHK industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dihitung berdasarkan penurunan utilisasi kapasitas produksi yang terus susut di sejumlah pabrik. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa mengatakan, perumahan karyawan dan PHK massal terjadi lantaran utilisasi produksi yang masih rendah, sehingga kebutuhan tenaga kerja minim. Di sisi lain, keberadaan Permendag No. 26/2023 dinilai sebagai salah satu pemicu pemulihan industri tekstil nasional. Beleid itu juga diyakini bakal mendongkrak utilisasi produksi industri hulu tekstil hingga 3—4 bulan ke depan.

Rencana pemerintah memangkas jumlah bandara berstatus internasional di Indonesia didukung maskapai nasional karena sejalan dengan program percepatan pemulihan industri aviasi. Pimpinan teras perusahaan penerbangan nasional tampaknya serius menanggapi rencana pengurangan jumlah bandara berstatus internasional di Tanah Air. Alasannya, pergantian status bandara internasional berpengaruh pada operasional maskapai penerbangan nasional. Bila bandara tak lagi berstatus internasional, maskapai baik nasional maupun asing tidak boleh lagi melayani rute internasional dari bandara tersebut. Pada sisi lain, pergantian status bandara internasional menjadi bandara nasional memungkinkan rute di dalam negeri makin semarak. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiraatmadja. Menurutnya, kebijakan pemangkasan bandara internasional bisa memberikan kesempatan bagi maskapai nasional memperbesar pangsa pasarnya. Apalagi, Indonesia menerapkan asas cabotage yang mengharuskan penerbangan antarbandara di dalam negeri dilayani oleh maskapai nasional. Umumnya, bandara yang berstatus internasional hanya melayani rute regional Asia Tenggara seperti ke Singapura, Malaysia, Thailand, dan negara Asean lainnya. Dengan kondisi itu, peluang usaha baru yang tersedia bagi para maskapai nasional akan turut meningkatkan kinerja perusahaan. Hal tersebut juga dapat mempercepat tingkat pemulihan (recovery rate) sektor penerbangan Indonesia setelah terdampak pandemi Covid-19 selama kurang lebih 3 tahun. 

Denon berharap kebijakan pemangkasan bandara internasional dikaji dan direncanakan secara matang oleh regulator dalam hal ini Kemenhub dan instansi terkait lainnya. Kemenhub perlu berkoordinasi dengan seksama dengan kementerian/lembaga lain agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan optimal. Dalam kesempatan terpisah, Kemenhub bersama kementerian dan lembaga (K/L) lainnya memang tengah membahas rencana pengurangan jumlah bandara internasional di Indonesia. Juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan rencana pengurangan bandara internasional itu bisa diputuskan diumumkan pada tahun ini. Menurutnya, pengurangan jumlah bandara internasional merupakan upaya pemerintah mengoptimalkan layanan bandara. Selain itu, Kemenhub masih terus membahas titik mana saja yang akan menjadi bandara internasional. Langkah pemangkasan bandara internasional sudah didengungkan sejak sekitar 1 tahun yang lalu. Rencana tersebut dikemukakan dalam sebuah rapat yang membahas industri pariwisata bersama dengan Presiden Joko Widodo. Kala itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pemerintah telah sepakat untuk mengurangi jumlah bandara internasional menjadi sekitar 14 unit bandara hingga 15 unit bandara sebagai pintu masuk penerbangan internasional. Sementara itu, Ketua Forum Transportasi Penerbangan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aris Wibowo menilai rencana pemerintah mengurangi bandara internasional sudah tepat. Menurutnya, salah satu dampak positif pengurangan bandara internasional adalah meningkatnya pangsa pasar domestik. Dia meminta pemerintah untuk mengkaji penetapan bandara internasional yang akan dikurangi secara matang. Dia mengatakan pemerintah perlu menentukan kriteria sebuah bandara dapat menjadi bandara internasional dengan mempertimbangkan berbagai hal.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkap rencana Apple membangun pabrik di Indonesia seiring dengan besarnya pengguna ponsel pintar asal Amerika Serikat itu di Tanah Air. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie mengatakan pihaknya masih melakukan negosiasi lebih lanjut terkait dengan investasi pabrik, sehingga belum bisa memastikan lebih lanjut. “Kemungkinan-kemungkinan semua ada, kita lihat pendekatannya gimana, karena pengguna Apple di Indonesia kan banyak sekali,” ujarnya saat dijumpai di Jakarta, Senin (25/3). Dia menjelaskan negosiasi akan dilakukan saat CEO Apple Tim Cook datang ke Indonesia. Budi mengatakan akan berusaha sebaik mungkin menarik Apple di Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Budi mengatakan investasi yang sudah pasti adalah investasi dalam hal pengetahuan dengan membangun Apple Academy di Denpasar Bali. Sebelumnya, Apple sempat membuat Apple Academy Banten dan Batam. Diketahui, CEO Apple Tim Cook sempat dikabarkan akan datang ke Indonesia pada April 2024. Nantinya, Menkominfo dan Tim Cook akan bersama-sama meninjau Apple Academy yang baru tersebut. Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai keberadaan pabrik ponsel Apple bakal membuat Indonesia lebih dilirik asing. Selain mempermudah investasi, imbuhnya, kehadiran pabrik Apple juga bisa mendorong roda perekonomian dalam negeri untuk bergerak lebih cepat.