Pemulihan dampak pandemi Covid-19 belum sepenuhnya dialami masyarakat,terutama mereka yang berada pada kelas menengah bawah, tecermin dari rasio kredit macet sektor properti periode Januari 2024 yang meningkat dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir. Mengutip data Statistik Sistem Keuangan Indonesia yang dikeluarkan BI, rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) sektor properti per Januari 2024 berada pada level 2,63 %. Tingkat kredit bermasalah tersebut meningkat, baik dibandingkan dengan bulan sebelumnya maupun dengan periode Januari 2023, masing-masing 2,47 % dan 2,46 %.Peningkatan rasio kredit bermasalah itu terjadi di tengah bertumbuhnya penyaluran kredit sektor properti pada Januari 2024 sebesar 7,05 % secara tahunan menjadi Rp 856,31 triliun.

Dari jumlah tersebut, porsi terbesar penyaluran kredit sektor properti berasal dari kredit pemilikan rumah (KPR) tapak yang mencapai Rp 664,035 triliun atau 77,54 % total kredit properti. Pengamat perbankan Paul Sutaryono mengatakan, pe- ningkatan NPL sektor property terutama didorong oleh KPR dan kredit pemilikan apartemen. Hal ini disebabkan sesungguhnya masyarakat menengah ke bawah belum pulih benar pascapandemi Covid-19. ”Bahkan, mungkin ada nasabah yang terpapar pandemi, misalnya di-PHK (pemutusan hubungan kerja). Artinya, misalnya, kini sudah mulai bekerja lagi, tetapi belum stabil untuk mampu membiayai seluruh kebutuhan keluarga sehari-hari. Celakanya, ada nasabah yang belum dapat pekerjaan baru sehingga mereka makan tabungan dari pesangon yang diperoleh ketika di-PHK dulu,” katanya, Minggu (24/3). (Yoga)

Pemerintah menetapkan Bumi Serpong Damai (BSD) dan Pantai Indah Kapuk (PIK) sebagai proyek strategis nasional baru. Kedua kawasan yang sudah berkembang ini diyakini menjadi pusat pertumbuhan baru. Namun, muncul pertanyaan apakah tetesan ekonomi (trickle down effect) akan terdistribusi ke kawasan sekitar yang tertinggal. Pemerintah mengumumkan 14 PSN baru dengan pembiayaan swasta atau tanpa APBN, di antaranya Kawasan Terpadu BSD dan PIK Tropical Coastland, Senin (18/3). Pengumuman disampaikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang didampingi Menteri PUPR Rakyat Basuki Hadimuljono serta Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono, seusai rapat internal terkait percepatan PSN di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Kemenko Perekonomian dalam siaran pers, Minggu (24/3), menyebut pengembangan Kawasan Terpadu BSD menyerap investasi Rp 18,54 triliun dan didukung Menkes yang menerbitkan surat rekomendasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di BSD City, Kota Tangsel. KEK akan mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan, dan biomedical. Selain itu, pengembangan kawasan terpadu tidak berjalan pada keseluruhan BSD, tetapi hanya seluas 59,6 hektar. Pengembangannya fokus pada pendidikan-biomedical–digital. Proyek ini juga sejalan dengan rencana pengembangan Biomedical Campus di BSD City untuk mendukung pengembangan kualitas pendidikan dan kualitas penanganan kesehatan secara nasional sampai 30 tahun ke depan.

Keseluruhan proyek akan menyerap 10.065 tenaga kerja langsung ataupun tidak langsung, estimasi penghematan devisa Rp 10,1 triliun, dan perolehan devisa Rp 5,6 triliun dari pengembangan layanan kesehatan dan biomedical. Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menyambut BSD sebagai PSN baru dengan keyakinan akan lebih memajukan Tangerang Selatan. Baik dari infrastruktur, SDM, lingkungan, ekonomi, maupun sosial budaya. Peningkatan daya saing ini agar warga Tangsel tak jadi anak tiri dari Kawasan Terpadu BSD. Mereka bisa terserap sebagai tenaga kerja ataupun mendapatkan tetesan ekonomi. (Yoga)

Kebijakan yang mendapat respons publik secara luas adalah potensi pembukaan keran ekspor pasir laut yang dilarang sejak 2003, yaitu PP No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.  Pemerintah tidak menganulir kebijakan tersebut meski kritik dan penolakan bermunculan. Kebijakan ini bukan hanya akan mengancam ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Proses penyusunannya juga tidak melalui konsultasi publik yang memadai. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahkan telah menunjuk tujuh lokasi yang pasir lautnya boleh dikeruk: Surabaya, Demak, Cirebon, Indramayu, Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan di sekitar Pulau Karimun, Pulau Bintan, dan Pulau Lingga di Kepulauan Riau (Ambarwati, 2024). Pengumuman tersebut mengindikasikan kebijakan yang lahir di era pemerintahan Presiden Jokowi ini bakal berlanjut ke pemerintahan Prabowo Subianto, sebagai pemenang Pemilu 2024.

Pemerintah beralasan peraturan ini ditujukan untuk pemulihan ekosistem pesisir dari sedimentasi dan menjamin tidak akan ada kerusakan lingkungan. Ekspor pun dapat dilakukan sepanjang kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi. Nyatanya, penambangan semakin masif, dan pasir kita, terutama dari Kepulauan Riau, menjadi komoditas ekspor penting ke Singapura yang sedang gencar melakukan proyek reklamasi.

Retraubun (2023) menyebutkan pembukaan kembali ekspor pasir laut justru menjadi sebuah “tragedi negara kepulauan”. Pelarangan ekspor pasir pada masa lalu justru meningkatkan posisi tawar Indonesia dengan Singapura, terutama dalam perundingan batas wilayah laut kedua negara. Karena itu, banyak kritik terhadap kebijakan ini bermunculan, bahkan dari Tim Reformasi Hukum Kemenko Polhukam yang merekemondasikan pemerintah mencabut PP tersebut (Koran Tempo, 2024).

Penambangan pasir laut tidak hanya mengancam ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia, tapi juga mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Dua provinsi, yakni Riau dan Kepri yang sebelumnya menjadi lokasi utama penambangan dan pengiriman pasir pada masa lalu ke Singapura, masih memiliki beberapa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang belum sepenuhnya dipulihkan pascatambang. Bahkan, dampak penambangan pasir yang dilakukan dalam rentang waktu tiga dekade (1970-an hingga 2000-an), sebelum kemudian dimoratorium pada 2003, masih dirasakan hingga saat ini (Arianto, 2023). Ironisnya lagi, dalam pengumuman KKP tersebut, Kepulauan Riau kembali menjadi salah satu dari tujuh lokasi yang diizinkan untuk aktivitas penambangan pasir laut. (Yetede)

Penegasan kepastian soal tiga kali penurunan suku bunga acuan The Fed, Fed fund rate (FFR), pada tahun ini diyakini bakal berdampak positif ke perekonomian Indonesia. Dari sisi moneter, hal itu bisa membuat nilai tukar rupiah  makin kuat dan arus modal masuk (capital inflow) ke Tanah Air kian deras. Sedangkan dari sisi fiskal, biaya dana (cost of fund) untuk pembiayaan defisit APBN, bisa menjadi lebih murah. Bahkan, pada tahap berikutnya, penegasan The Fed tersebut  akan berdampak pada suku bunga di perbankan, baik simpanan maupun kredit. Meski demikian, transisi untuk sampai ke tahap itu membutuhkan waktu yang tidak singkat yaitu 3-4 bulan setelah Bank Indonesia (BI) merespon penurunan  FFR dengan memangkas BI rate. Sementara respons BI itu baru akan diberikan dalam 1-2 bulan kemudian. (Yetede)

Dalam dua bulan pertama tahun ini, perbankan nasional telah menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 8.193 triliun, tumbuh 5,4% secara tahunan (yoy). Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan  posisi Januari yang naik 5,8% (yoy). Berdasarkan data uang beredar yang dirilis BI, perkembangan DPK dipengaruhi oleh pertumbuhan DPK korporasi yang meningkat 8,6% (yoy) menjadi Rp3.712,6 triliun per Februari 2024. Simpanan tersebut tumbuh lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang hanya naik 6,2% (yoy).  Sementara itu DPK perorangan  mengalami perlambatan, dari 5,4% (yoy) per Januari menjadi naik 3,2% (yoy) per Februari dengan nilai Rp 4.072,7 triliun. Bahkan, DPK lainnya yang mencakup pemda, koperasi yayasan, dan swasta lainnya mengalami kontrasksi 0,3% (yoy) menjadi Rp 407,7 triliun. DI sisi lain, berdasarkan jenisnya, hanya tabungan yang mengalami peningkatan  lebih tinggi di Februari 2024, dari 4,2% (yoy) per Januari 2024.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menekankan pentingnya kepastian berlanjutnya program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Total nilai HGBT yang dikeluarkan termasuk untuk listrik  dari 2021 hingga 2023 sebesar Rp51,04 Triliun. Sedangkan nilai tambahnya bagai perekonomian nasional sebesar Rp157,20 Triliun. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat, transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian (Dirgen ILMATE Kemenperin) Taufiek Bawazier mengatakan, nilai tambah yang dihasilkan tersebut meningkat hampir tiga kali lipat  dari yang dikeluarkan pemerintah. Ini artinya manfaat dan mulitplier effect-nya sangat besar bagi eskpor, pendapatan pajak, pengurangan subsidi pupuk dan investasi. (Yetede)