Ekonomi
( 40465 )Tunda Kenaikan Tarif PPN
Kenaikan tariff pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 % tahun 2025 dan saat ini 11 % memang bisa menambah pendapatan negara. Akan tetapi kebijakan ini memiliki sejumlah efek negatif antara lain, pelemahan konsumsi masyarakat hingga industri manukfaktur. Di Indonesia, peran konsumsi masyarakat sangat strategis, menyumbang 50 % lebih PDB nasional, jauh di atas investasi dan ekspor. Artinya, jika konsumsi masyarakat mengalami kontraksi, pertumbuhan ekonomi melambat, demi menjaga pertumbuhan ekonomi 5 %, konsumsi masyarakat wajib dijaga.
Hitungan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), kenaikan tariff PPN 1 % menggerus pertumbuhan ekonomi sebesar 0,17 %. Sementara kenaikan pajak bakal menambah beban dunia usaha, terutama sektor manufaktur. Imbasnya, harga produk manufaktur bisa membengkak jauh di atas kenaikan tariff PPN sebesar 1 %, yang mengakibatkan penjualan manufaktur, terutama subsector unggulan seperti otomotif berpotensi merosot. Karenanya, Ketua umum Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edi Suyanto, dengan tegas meminta kenaikan PPN 12 % ditunda sampai perekonomian nasional dan daya beli masyarakat pulih. (Yetede)
The Fed Pastikan Tiga Kali Penurunan Suku Bunga
Chandra Asri Amankan Pasokan Bahan Baku untuk Tiga Tahun
PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) berhasil mengamankan
pasokan garam selama tiga tahun untuk bahan baku pabrik chlor-alkali perseroan
di Cilegon, Banten. Garam yang digunakan untuk memproduksi soda kaustik atau
soda api ini akan dipasok dari Proyek Mardie Salt & Potash di pantai
Pilbara, Australia Barat, milik BCI Minerals Limited.
Dalam perjanjian kontrak yang disepakati pada Rabu (20/3) BCI
Minerals bakal memasok 300.000 ton garam per tahun kepada Chandra Asri di tahun
pertama,naik pada tahun kedua menjadi 600.000 ton garam per tahun dan pada
tahun ketiga akan disesuaikan dengan perkembangan pabrik chlor-alkali
“Kemitraan ini mengukuhkan posisi kompetitif kami sebagai
pemimpin pasar melalui rencana kami yang sedang berjalan untuk mengembangkan
pabrik caustic soda dan ethylene dichloride berskala global,” kata CEO Chandra
Asri Group, Erwin Ciputra dalam keterangan resminya, Kamis (21/3). (Yetede)
Optimisme Meningkatkan Kinerja Investasi
Pemerintah optimistis investor tetap berminat untuk
menanamkan modal di Indonesia pasca pemilu 2024. Pada tahun ini pemerintah
menargetkan realisasi investasi sebesar Rp 1.650 triliun untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2 %. Menko Bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto mengatakan, pemerintah terus menggenjot kinerja investasi. Apalagi
investasi memiliki peran vital terhadap laju perekonomian nasional.
“Investasi kan jangka menengah panjang, saya rasa dengan
situasi di Indonesia, investasi tetap terus berjalan,” kata Airlangga di
kantornya, Kamis (21/3). Airlangga mengatakan, dari hasil pembicaraan dengan
investor, dia melihat investor tetap memiliki minat tinggi untuk menjalankan
investasi di Indonesia, bahkan gairah investor menjalani kegiatan usaha tidak
terganggu dengan kontestasi pemilu. (Yetede)
Awal Tahun Simpanan Jumbo Kembali Naik
Awal Tahun Simpanan Jumbo Kembali Naik
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat anggaran simpanan jumbo di perkirakan mencapai Rp 4.521 triliun, tumbuh 6,3 % secara year on year (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan posisi Desember 2023 yang tumbuh 3,5 % (yoy). “DPK (dana pihak ketiga) sekarang membaik dari tahun lalu, walau ngga signifikan tapi ada perbaikan bottoming out,” ucap Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya, Yudhi Sadewa di Jakarta, Kamis (21/3). Menurut dia, kuartal I tahun ini DPK akan kembali ke level normal 6-7 %. Sedang pada semester II, likuiditas perbankan kembali longgar dengan pertumbuhan DPK lebih tinggi. (Yetede)
Kementerian Investasi Sudah Terbitkan 8,1 Juta NIB
Kementerian Investasi/BKPM mencatat rekor baru penerbitan
Nomor Induk Berusaha (NIB) yang tembus di angka 8 juta NIB. Hingga tanggal 20
Maret 2024, total NIB terbit mencapai 8.131.284. NIB yang terbit didominasi
oleh usaha mikro sejumlah 7.809.869 NIB, diikuti usaha kecil sejumlah 202.249
NUB, usaha besar 52.247 NIB dan usaha menengah 24.897 NIB.
Staf Khusus dan Jubir kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa
mengatakan, pertumbuhan NIB dapat berkontribusi dalam mendorong kemajuan
ekonomi nasional. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha tersebut dapat
bertransformasi dari sektor informal ke sektor formal. (Yetede)
Jasa Marga Proyeksi 1,86 Juta Kendaraan Keluar Jabodetabek
PT Jasa Marga (Persero) Tbk memprediksi jumlah kendaraan yang
keluar wilayah Jabodetabek pada periode arus mudik H-7 hingga H-2 Hari Raya
Idul Fitri 1445 H (periode 3 April-11 April 2024) mencapai 1,86 juta kendaraan
atau naik 54,13 % dari kondisi normal dan mengalami kenaikan 5,94 % dari
periode lebaran 2023.
Corporate Communication & Community Development Group
Head Jasa MArga Lisye Octaviana menjelaskan, prediksi puncak arus mudik jatuh
pada H-4 Hari Raya Idul Fitri 1445 H atau pada hari Sabtu, 6 April 2024 dengan
lalu lintas mencapai 259.000 kendaraan di empat gerbang tol (GT) utama, naik
66,8 % terhadap normal. (Yetede)
Injeksi Modal untuk BUMN
Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan penyertaan modal negara
(PMN) tambahan untuk perusahaan BUMN tahun 2024 senilai Rp 13,6 triliun.
Sebelumnya, pemerintah dan DPR menyepakati PMN 2024 sebesar Rp 28,16 triliun
untuk tiga perusahaan. Selain itu, pemerintah mengusulkan PMN 2025 senilai Rp
44,2 triliun. Erick menyebutkan
setoran dividen dari semua BUMN lebih besar dibanding PMN yang dikucurkan
pemerintah. “Porsinya kurang-lebih 55 % (dividen) banding 45 % (PMN),"
ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, 19 Maret 2024.
Data pemerintah menunjukkan dividen yang disetor BUMN pada
2023 sebesar Rp 81,2 triliun, naik dua kali lipat dari setoran dividen 2022 di
Rp 39,7 triliun. Namun porsinya tidak merata. Hampir separuh dividen berasal
dari BUMN perbankan yang menyetor Rp 40,84 triliun. Sementara itu, setoran
dividen dari gabungan BUMN non-perbankan senilai Rp 41,22 triliun. Direktur
Eksekutif Center of Reform on Economics Mohammad Faisal menuturkan penyaluran
PMN harus dilakukan secara selektif dan diberikan kepada perusahaan dengan
kinerja yang sehat secara keuangan, teknis, serta kelembagaan. (Yetede)
Jalan Panjang Selamatkan Wijaya Karya
Upaya penyehatan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk masih panjang.
Setelah restrukturisasi hingga penyuntikan modal dari kas negara, pemerintah
kini menggantungkan harapan pada konsolidasi BUMN sektor konstruksi atau BUMN
karya untuk mengurangi beban utang. Keuangan Wijaya Karya dalam kondisi tak
sehat. Merujuk laporan keuangan perusahaan hingga akhir kuartal III 2023, total
utang tercatat Rp 55,7 triliun. Nilainya 83,5 % total aset perusahaan yang sebesar
Rp 66,6 triliun. Merujuk pada ketentuan OJK mengenai keuangan yang sehat, total
utang seharusnya tak lebih dari 50 % dari total nilai aset
Sejak awal tahun ini, upaya untuk mengurangi beban utang
mulai terlihat. Emiten berkode WIKA ini berhasil meraih kesepakatan dengan
perbankan untuk merestrukturisasi utang. Pada Januari, perusahaan meneken
perjanjian dengan 11 bank dan disusul dengan empat bank pada Februari lalu.
Nilainya Rp 20,79 triliun, yang terdiri atas kredit modal kerja sebesar Rp 17,3
triliun, fasilitas pinjaman tunai senilai Rp 2,1 triliun, serta bunga yang
ditangguhkan senilai Rp 1,3 triliun.
Secara bersamaan, perusahaan mengurus perpanjangan pembayaran
pokok obligasi dan sukuk yang jatuh tempo. Kesepakatan restrukturisasi surat
utang dengan total nilai Rp 629,3 miliar berhasil dikantongi. Salah satunya dari
obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II Tahun
2021 Seri A dengan jumlah pokok Rp 495 miliar dan Sukuk Mudharabah Seri A
sebesar Rp 134 miliar yang jatuh tempo pada 3 Maret 2024. Namun Dirut Wijaya
Karya Agung Budi Waskito dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Selasa, 19 Maret
lalu mengatakan masih ada upaya restrukturisasi yang belum rampung. (Yetede)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









