Bank Indonesia mencatat, aliran masuk  bersih modal asing (capital inflows) ke dalam negeri mencapai  US$ 1,4 miliar sejak awal 2024 hingga 18 Maret 2024, ditengah masih tingginya  ketidakpastian pasar keuangan global.  Adapun intrusmen sekuritas Rupiah  Bank Indonesia (SRBI) turut berperan untuk meningkatkan aliran modal asing ke pasar keuangan dalam negeri. Gubernur Bank Indonesia  Perry Warjiyo mengatakan, respon dan inovasi intrusmen kebijakan moneter terus diperkuat untuk  meningkatkan efektivitasnya dalam memastikan inflasi tetap terkendali dan nilai tukar rupiah  tetap stabil. Dengan adanya intrusmen moneter  propasar akan meningkatkan keterlibatan investor asing  dalam pasar keuangan domestik. (Yetede)

Capaian Program Sejuta Rumah (PSR) Januari-Februari 2024 melonjak sekitar 86% dibandingkan dengan periode yang sama 2023 menjadi 79.568 unit.  Menurut Direktur Rumah Umum dan  Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Fitrah Nur, secara umum kinerja  pendataan PSR dan geliat realisasi pembangunan sejuta rumah cenderung mengalami peningkatan. "Hal ini tergambar dari perbandingan  year on year capaian PSR bulan Februari  2024 sebesar 79.568 unit mengalami peningkatan dibandingkan capaian PSR bulan Februari  2023 yaitu sebesar 42.885 unit," kata dia dalam keterangannya di Jakarta. Dia menerangkan, berdasarakan data yang ada, capaian PSR Januari 2024 sebesar 24.407 unit atau 2,34% dari total target nasional  meliputi capaian pembangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 19,539 unit  dan non MBR sebesar 4,868 unit. (Yetede)

PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) menargetkan bisa mengekspor perhiasan emas sekitar Rp 10 triliun pada tahun ini, naik dari tahun lalu Rp 6 triliun. Untuk mencapai target tersebut, perseroan akan menaikkan penetrasi ekspor ke India dan Uni Emirat Arab, serta menjajaki pasar baru seperti  seperti Singapura dan Vietnam. "Kami memulai ekspor perhiasan pada 2023  dengan dua negara yakni  India dan UEA, dengan nilai ekspor mencapai Rp 6 triliun. Tahun ini kami masih akan fokus  di dua negara itu karena pasarnya sangat besar, dengan melihat peluang di beberapa pasar pasar baru seperti Singapura  dan Vietnam. Harapannya nilainya bisa bertumbuh menjadi sekitar Rp 10 triliun." kara Direktur Utama Hartadinata Abadi Sandra Sunanto. (Yetede)

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 itu meraup sebanyak 96.214.691 suara. Setara dengan 58,46% dari total suara, unggul dibandingkan dua pasangan calon lainnya. Kemenangan satu putaran Prabowo - Gibran sejatinya sudah terprediksi usai unggul telak dalam hitung cepat. WH-Project William Hartanto menimpali, selama tidak ada kericuhan, dinamika politik tidak akan membawa dampak negatif yang signifikan mengganggu IHSG. Dalam jangka pendek, William menaksir IHSG akan terlebih dulu bergerak pada 7.270 - 7.400 dengan kecenderungan melemah. Pasar menanti tim ekonomi yang mengisi kabinet Prabowo. Seperti IHSG, kurs rupiah saat hari pengumuman KPU kemarin melemah. Berdasarkan Jisdor Bank Indonesia, kemarin rupiah tutup di Rp 15.727. Melemah tipis dibanding sehari sebelumnya di Rp 15.712 per dolar AS.

Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat mengatakan bahwa peningkatan rasio pajak (tax ratio) memang dibutuhkan untuk mempertebal kantong negara. Pasalnya, saat ini tax ratio Indonesia dalam arti sempit baru sebesar 10,1% dari produk domestik bruto (PDB). Angka tax ratio di level 10% belum ideal untuk menjamin ketersediaan dana pembangunan berkelanjutan, termasuk untuk program makan siang gratis. Bahkan, lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF) menyebut angka minimal tax ratio seharusnya 15% PDB untuk menjamin kesinambungan pembangunan suatu negara. "Maka pemerintah setidaknya harus berupaya mengejar kenaikan tax ratio sebesar 5% agar program-program yang mereka buat bisa berjalan," ujar Ariawan, Minggu (18/2).

Investor mengkhawatirkan nada hawkish pertemuan The Fed, Kamis (21/3). Mengutip Bloomberg, Rabu (20/3), kurs rupiah spot melemah 0,03% ke Rp 15.723 per dolar AS. Sementara di Jisdor Bank Indonesia (BI) kurs rupiah melemah 0,09% ke Rp 15.727 per dolar AS. Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi mengataka,, fokus pernyataan Gubernur Fed, Jerome Powell. The Fed berpotensi hawkish dan memangkas prospek penurunan bunga tahun ini. Dari Asia, pasar nilai tukar dipengaruhi langkah Bank of Japan (BoJ) menjauh dari suku bunga negatif. Sentimen internal, langkah Bank Indonesia (BI) yang mempertahankan suku bunga acuan di level 6%. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mencermati, sebagian besar mata uang Asia cenderung bergerak dalam rentang yang terbatas. Ia memproyeksi rupiah di Rp15.650–Rp 15.750 , Kamis (21/3). Sedangkan, Ibrahim memprediksi Rp15.710–Rp15.780.

Keputusan Bank Indonesia (BI) yang menahan suku bunga acuan di level 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin, Rabu (20/3), memberikan sedikit kelegaan bagi pelaku pasar dan investor. Maklum, pelaku ekonomi sempat cemas lantaran naiknya inflasi pada bulan lalu yang dapat memberikan daya dorong bagi otoritas moneter untuk mengutak-atik suku bunga. Akan tetapi, level 6% dipandang masih cukup mampu menjangkar inflasi sekaligus mengamankan stabilitas pasar keuangan, serta mengimbangi arah kebijakan Bank Sentral (AS) Federal Reserve (The Fed) yang pada hari ini diprediksi juga menahan suku bunga acuan. Apalagi, BI dalam waktu dekat juga akan memperkuat implementasi Kebijakan Insentif Likuditas Makro-prudensial (KLM) dengan mengoptimalkan insentif likuiditas yang tersedia serta memperluas cakupan sektor prioritas yang berkontribusi besar pada pembiayaan pertumbuhan ekonomi. Mengimbangi keputusan BI itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dimenangkan oleh pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Gubernur BI Perry Warjiyo, pun mengatakan perkembangan sosial ekonomi terkini yang relatif stabil pada akhirnya mendorong pengusaha untuk beranjak dari area wait and see. Menurutnya, peningkatan investasi tersebut tecermin dari capital expenditure yang mulai meningkat. Sementara itu, perubahan suku bunga oleh Bank Sentral Jepang dari negatif ke positif juga tidak berimbas ke pasar keuangan domestik. "Kami melihat ruang terbuka penurunan suku bunga BI rate semester kedua," ujarnya. Suku bunga di level 6% dipandang sebagai konsekuensi yang perlu ditempuh dalam rangka mengamankan stabilitas ekonomi nasional. Jika BI memangkas suku bunga sebelum The Fed, justru berisiko mengguncang pasar karena akan mendorong capital outflow. Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi , tak memungkiri suku bunga 6% cukup memberatkan. Namun, dia menilai keputusan itu merupakan upaya untuk menciptakan stabilitas moneter. "BI masih menimbang faktor eksternal." Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, berharap hasil Pilpres 2024 direspons positif dan gugatan hukum dilayangkan dengan tertib sehingga tidak mengganggu kondusivitas bisnis. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mengatakan komposisi kabinet merupakan pendorong utama yang akan melahirkan optimisme dunia usaha.

Sejarah perbankan syariah di Indo­ne­­­sia dimulai pada awal 1990-an dengan di­­­­di­­­­rikannya Bank Muamalat atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan masyarakat yang menginginkan adanya lembaga intermediasi yang berlandaskan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip syariah tersebut antara lain mencakup larangan penambahan nilai pinjaman saat dilakukan pelunasan (riba), larangan dalam transaksi yang bersifat spekulatif atau berisiko tinggi (gharar), serta larangan investasi dalam bisnis yang haram. Selain itu, prinsip syariah juga menekankan keadilan dan kemitraan dalam berbagai aspek transaksi keuangan. Dalam perkembangannya, perbankan syariah telah tumbuh cukup baik, dan saat ini telah terdapat 14 bank umum syariah, 19 unit usaha syariah, serta 173 bank perekonomian rakyat syariah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari tahun ke tahun, aset perbankan syariah juga secara umum menunjukan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional. Perkembangan dimaksud tidak bisa dimungkiri banyak didasari dari kepercayaan masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah tersebut. 

Perbankan syariah dapat memenuhi kebutuhan layanan perbankan dengan memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil (profit and loss sharing), sewa menyewa dan jual beli yang sesuai syariah, serta investasi yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator industri jasa keuangan yang termasuk di dalamnya adalah perbankan syariah, turut mendorong terjaminnya penerapan prinsip syariah tersebut dengan baru saja menerbitkan Peraturan OJK No. 2/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sebagai aktor utama pengawasan prinsip syariah dalam bank, dalam peraturan ini peran dan tanggung jawab DPS sebagai pihak yang mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah makin dipertegas dan dikuatkan. Selain tugas-tugas yang telah dilaksanakan saat ini, antara lain mengeluarkan opini syariah untuk seluruh produk dan layanan bank, DPS juga diharapkan dapat mengawasi arah strategis dan kebijakan bank agar penerapan tata kelola syariah dapat lebih menyeluruh, serta beriringan dengan pelaksanaan tata kelola yang baik (good corporate governance) pada kegiatan usaha dan operasional bank. Dengan menjaga prinsip syariah dalam operasionalnya, bank syariah tidak hanya akan tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai dengan keyakinan mereka, tetapi juga akan terus memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Konsistensi pelaku industri financial technology peer-to-peer lending menggarap masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan perbankan secara memadai mulai membuahkan hasil. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan telah terjadi pergeseran peminjam aktif dari Jawa ke luar wilayah tersebut di platform yang menyediakan akses pinjaman online. Dalam kesempatan terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan bahwa P2P lending sangat membantu sebagai salah satu alternatif solusi masalah dalam mengakses keuangan, termasuk yang terjadi pada masyarakat di wilayah luar Jawa. “Dengan telah meluasnya ke luar Jawa, tentu diharapkan akan mendukung akses terhadap keuangan tersebut. Tentu diharapkan dengan kualitas pembiayaan yang tetap baik, serta terjaganya pelindungan konsumen,” jelasnya. Sementara itu, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memproyeksi peminjam aktif di industri fi ntech P2P lending di luar Jawa akan terus bertambah. Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengatakan pergeseran dalam pola peminjaman dapat timbul akibat dari komitmen yang pelaku industri dalam memenuhi kebutuhan inklusi keuangan. Seiring dengan pergeseran tersebut, AFPI juga menilai kemungkinan kredit macet atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) akan disumbang dari luar Pulau Jawa makin tinggi. “Faktor-faktor seperti pendapatan rata-rata, tingkat pengangguran, dan stabilitas ekonomi lokal dapat memengaruhi tingkat pengembalian pinjaman dan risiko kredit macet,” ujarnya.

Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi anggaran untuk perlindungan sosial (perlinsos) sudah mencapai Rp 37,9 triliun atau 7,6% dari pagu hingga Februari 2024. Realisasi ini meningkat 10,5% dari periode sama tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, dari realisasi tersebut, disalurkan melalui belanja Kementerian/Lembaga Rp 22,6 triliun, antara lain untuk Kementerian Sosial sebesar Rp 12,8 triliun. Belanja Kementerian Sosial tersebut disalurkan untuk program PKH bagi 10 jt KPM dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM. Melalui Kemenaker sebesar Rp 87,6 miliar untuk penyaluran bantuan iuran program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi 10,3 juta peserta. “Sedangkan untuk BNPB sebesar Rp 0,8 miliar untuk pelaksanaan tanggap darurat bencana,” tutur Sri Mulyani saat melakukan rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (19/3).