Di tengah pandangan terhadap demokrasi sebagai sistem yang mahal dan bertele-tele, pertanyaannya ialah adakah sistem alternatif yang tidak mahal, tidak bertele-tele, tetapi sekaligus transparan dan melibatkan publik dalam menentukan pemimpin atau partai berkuasa? Pertanyaan ini muncul bukan hanya karena ndonesia baru merampungkan pemungutan suara pada pertengahan Februari lalu, juga karena India mengumumkan bakal menggelar pemilu berskala sangat besar, untuk memilih 543 anggota majelis rendah atau parlemen (Lok Sabha), pemilu berlangsung 1,5 bulan: pertengahan April hingga Juni 2024.

Tempat pengambilan suara berada paling jauh 2 km dari kediaman warga, panitia harus naik ke dataran tinggi Himalaya dan menembus hutan belantara nan sunyi. Ada 970 juta pemilih di India dalam pemilu yang diikuti 2.400 partai. Ada 15 juta pegawai pemerintah dikerahkan sebagai panitia pemilihan. Meski pos pemungutan suara sudah menggunakan sistem elektronik dan tak lagi sistem coblos seperti di Indonesia, pelaksanaannya tetap lama. Pengambilan suara dijalankan bertahap dan tersebar di 28 negara bagian serta delapan teritori federal.

Total ongkos yang dikeluarkan calon anggota legislative (caleg) dan partai diperkirakan 1,2 triliun rupee (14,4 miliar USD atau Rp 226 triliun). Jumlah ini belum menghitung anggaran dari negara. .Apa yang akan dikerjakan India mengingatkan bangsa Indonesia bahwa demokrasi memang mahal dan tak ada jaminan akan memberi hasil memuaskan. Namun, sejauh ini, rasanya hanya demokrasi yang mampu memastikan transparansi, kebebasan, dan memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menentukan pilihan. Apa pun hasilnya. (Yoga)

Kabar dugaan penipuan, penyimpangan, indikasi tindak pidana korupsi, datang dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang dibentuk berdasarkan UU No 2 Tahun 2009 tentang LPEI. Kabar buruk itu terkait dana ekspor LPEI yang macet sebesar Rp 2,5 triliun . Diduga terjadi penipuan atau penyimpangan (fraud) dalam penggunaan dana LPEI yang disalurkan kepada empat perusahaan ekspor, yakni PT RII, PT SMS, PT SPV, dan PT PRS, yang bergerak di bidang kelapa sawit, batubara, nikel, dan perkapalan (Kompas, 19/3/2024). Menkeu Sri Mulyani melaporkan indikasi penyimpangan penggunaan dana, yang menjadi kredit bermasalah, itu kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin, Senin (18/3).

Saat ini, jajaran direksi LPEI telah diminta melakukan pembersihan secara internal. Perbuatan itu mengecewakan jika melihat rekam jejak sebelumnya. Pada 2022, Kejagung menangani dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI. Persoalan kredit macet pada periode 2013-2019 tersebut diduga merugikan negara Rp 2,6 triliun (Kompas.id, 19/3/2022). Dugaan penyimpangan penggunaan dana LPEI ini terasa menyakitkan. Jelas-jelas disebutkan dalam UU No 2/2009 perihal penyelenggaraan pembiayaan ekspor perihal asas, antara lain kepentingan nasional, kepastian hukum, dan akuntabilitas yang mesti dipatuhi.

Ada juga sejumlah prinsip yang mesti diterapkan LPEI dalam menjalankan tugasnya, antara lain tata kelola dan manajemen risiko. Padahal, kerap kali ada pengusaha yang mengaku kesulitan menembus pasar ekspor karena keterbatasan biaya atau modal. Mereka layak dibantu dan didukung demi bisa mengembangkan usaha, melebarkan sayap ke luar negeri, dan menjaga kelangsungan ekonomi pekerjanya. Maka, dana ekspor mesti digunakan dengan tepat, bukan disalahgunakan. (Yoga)

Head of Research Team PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Robertus Hardy menyampaikan, pekan ini investor masih akan menantikan keputusan suku bunga oleh The Fed untuk merespons tren inflasi di AS. Keputusan itu akan muncul dalam pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) yang dijadwalkan pada 19-20 Maret 2024. Hasil dari pertemuan itu juga akan menentukan arah kebijakan BI dalam menetapkan suku bunga. BI juga akan mengadakan Rapat Dewan Gubernur pada 19-20 Maret 2024.

”Meskipun (keputusan) kedua bank sentral diperkirakan tidak berubah, investor perlu menyimak informasi yang tersirat pada pernyataan mengenai arah kebijakan moneter ke depan,” kata Robertus dalam keterangannya pada Selasa (19/3). Pesan senada disampaikan Community Lead Indo Premier Sekuritas (IPOT) Angga Septianus. Hasil pertemuan bank sentral tersebut akan menentukan prospek pasar ke depan kendati para ekonom memprediksi kebijakan suku bunga tidak akan berubah dalam waktu dekat. (Yoga)

Produsen pesawat terbang Boeing tak putus dirundung malang. Secara berentetan produk mereka mengalami masalah, baik yang berakibat fatal maupun nyaris fatal. Sebuah panel ahli menemukan masalah berkait dengan budaya keselamatan di Boeing. Mereka mendapati adanya keterputusan atau jarak antara manajemen senior dan staf reguler. Mereka juga menemukan bahwa staf ragu-ragu melaporkan masalah karena takut akan pembalasan atau akan terkena dampak buruk akibat laporannya. Mantan manajer senior di Boeing, Adam Dickson, yang pernah bekerja pada program 737 Max, saat diwawancarai BBC, sependapat bahwa ada jurang pemisah antara eksekutif dan para pekerja di pabrik.

Perusahaan penyedia perangkat lunak untuk solusi keselamatan kerja, Riskex, menyimpulkan, alasan paling umum orang tidak angkat bicara ketika terjadi insiden di tempat kerja adalah karena mereka takut terdampak dan memikirkan apa yang akan terjadi jika mereka melapor. Mereka khawatir melaporkan akan memunculkan hukuman dan disalahkan atas kejadian tersebut dan berdampak negatif pada karier mereka. Kunci untuk menyelesaikan masalah ini adalah menciptakan budaya keselamatan di tempat kerja yang menerima dan mendorong pelaporan insiden untuk melindungi diri sendiri dan orang di sekitarnya. Organisasi yang menerapkan manajemen kesehatan dan keselamatan akan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan dengan cara menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap karyawannya.

Perusahaan solusi bisnis Polonius menyarankan, mendorong karyawan untuk melaporkan insiden adalah penting karena mereka belajar memercayai organisasi dan memahami bahwa insiden tersebut berharga. Jika seorang karyawan melaporkan suatu insiden dan dia dipecat atau diabaikan, hal ini dapat memengaruhi tindakan yang bersangkutan di masa depan. Kecil kemungkinan mereka bakal melaporkan masalah tersebut ketika mereka kembali menemukannya pada masa mendatang. Laporan insiden sangat penting, bukan hanya bagi eksekutif, melainkan juga bagi karyawan. Keluhan dalam bentuk apa pun dapat membantu manajemen melihat area yang mungkin tidak mereka sadari, seperti masalah kesehatan dan keselamatan atau lingkungan kerja yang beracun. (Yoga) 

Selain kebijakan pembatasan angkutan selama periode Lebaran 2024, pelaku usaha angkutan logistik juga dihadapkan masalah banjir di wilayah pantai utara Jawa. Situasi ini membuat biaya angkutan logistik membengkak. Kebijakan pembatasan angkutan barang akan berlaku Jumat (5/4) hingga Selasa (16/4), terkait kebijakan pemerintah yang akan menerapkan rekayasa lalu lintas satu arus, lawan arus, dan ganjil genap menjelang Lebaran 2024 dan sesudahnya. Rencana ini berlaku dari Kilometer 0 ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta sampai Kilometer 414 ruas Tol Semarang-Batang, Jateng.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (19/3) mengakui kebijakan pembatasan angkutan tidak menguntungkan pelaku usaha. Sebagai pengusaha, banyak kerugian yang ditanggung karena pembatasan dinilai terlalu lama. Sebab, barang yang sudah diterima tak bisa diproses untuk dikirim. Gemilang menyimulasikan, dalam sehari setidaknya ada 10.000 kontainer ekspor-impor di Indonesia. Rerata biaya angkutan dengan kontainer adalah Rp 1,5 juta per hari. Maka, akumulasi kerugian diperkirakan mencapai Rp 15 miliar per hari.

Angka ini bisa meningkat, bergantung pada besaran nilai kontainernya. Semestinya durasi pelarangan operasionalisasi angkutan barang bisa dikurangi. Idealnya, pembatasan hanya berlaku enam hari, yakni tiga hari saat arus mudik dan tiga hari saat arus balik. Selain persoalan pembatasan angkutan selama Lebaran, pelaku usaha jasa angkutan logistik juga dihadapkan pada masalah banjir yang melanda sebagian wilayah pantura Jawa. Selama ini mayoritas angkutan barang memilih melalui jalur pantura Jawa untuk mendistribusikan logistik. Sebab, tarif yang dikeluarkan lebih rendah dibandingkan dengan melintasi jalur lain atau melewati tol. Menurut Gemilang, kalau banjir serupa terjadi terus-menerus, tentu akan mengganggu pengiriman logistik Lebaran. (Yoga) 

Pemerintahan Jokowi hampir berakhir. Namun, rezim ini masih memiliki ”utang” penyelesaian ”investasi mangkrak” senilai ratusan triliun rupiah. Investasi mangkrak adalah investasi yang batal terealisasi. Total nilai investasi mangkrak dari periode pertama ke periode kedua pemerintahan Jokowi adalah Rp 708 triliun. Bahlil Lahadalia pertama kali mengungkapnya saat menjabat Menteri Investasi/Kepala BKPM pada 2019. Sebagian investasi itu mandek karena tidak ditindaklanjuti pemerintah. Sebagian lagi karena adanya ketidakpastian regulasi di pusat dan daerah serta tumpang-tindih perizinan. Akibatnya, investor yang sudah berkomitmen menanamkan modalnya di Indonesia memindahkan proyeknya ke negara lain.

Bahlil saat itu mengibaratkan persoalan investasi mangkrak ini seperti ”hantu” alias dapat dirasakan, tetapi tidak bisa dipegang dan disentuh. ”Banyak ’hantu’ di lapangan Ada hantu-hantu berdasi yang mengganggu investasi. Ini hanya dapat diselesaikan oleh orang-orang yang pernah menjadi bagian dari kelompok itu,” kata Bahlil saat itu. Seiring berjalannya waktu, BKPM sudah merampungkan sebagian investasi mangkrak itu. Selama periode kedua Jokowi, ada 78,9 % atau Rp 558,7 triliun rencana proyek investasi (dari total Rp 708 triliun) yang dapat direalisasikan dan dikebut di masa pandemi Covid-19. Tapi, masih ada rencana investasi senilai Rp 149,3 triliun yang belum terealisasi, kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (18/3).

Menurut Kepala Center of Trade, Investment, and Industry di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, guna menghindari investasi menjadi mangkrak, pemerintah perlu tahu apa yang menjadi kebutuhan investor. Ia mengusulkan pemerintah melakukan ”intelijen investasi” untuk memetakan investor-investor yang bisa masuk ke Indonesia berikut kebutuhannya. ”Misalnya, mereka butuh lebih banyak insentif fiskal atau non-fiskal, atau jaminan pasokan listrik yang besar. Dari situ kita bisa mencegah mereka berpindah atau membangun fasilitas produksi di negara lain,” ujarnya. Intelijen investasi juga bisa memetakan alasan mengapa rencana investasi senilai Rp 149,3 triliun sampai sekarang masih mangkrak. (Yoga) 

Pekan Olahraga Nasional atau PON Aceh-Sumut 2024 berpotensi memberi dampak ekonomi besar. Hal ini selayaknya dimanfaatkan oleh daerah penyelenggara yang menjadi tuan rumah. Dampak langsung dapat dirasakan oleh pengusaha perhotelan, restoran, serta UMKM. Puluhan ribu tamu diperkirakan datang ke Aceh dan Sumut selama perhelatan PON pada 8-20 September mendatang. ”PON akan memberikan dampak ekonomi besar bagi perekonomian Sumut, terutama untuk industri hotel dan restoran. Kami bersiap menyambut tamu ajang tersebut,” ujar Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Sumut Denny S Wardhana, Selasa (19/3).

PON dijadwalkan berlang sung 8 September hingga 20 September 2024.Total 80 arena pertandingan tengah dipersiapkan di kedua daerah. Sebanyak 42 arena berlokasi di 10 kabupaten/kota di Aceh, sedang 38 arena berada di 9 kabupaten/kota di Sumut. Denny mengatakan, jumlah kamar hotel dan restoran di Sumut lebih dari cukup untuk menyambut 15.000 atlet dan pelatih peserta PON 2024. Di Medan saja, ada lebih dari 5.000 kamar hotel berbintang. ”Didukung hotel di daerah penyelenggara lain, antara lain, Kabupaten Karo, Simalungun, dan Toba, akomodasi di Sumut diyakini tidak akan kewalahan untuk memenuhi kebutuhan kamar para tamu,” ujarnya. Tingkat keterisian hotel diprediksi sudah tinggi sebelum PON dan tetap tinggi sesudah ajang tersebut.

Restoran-restoran juga akan mendapatkan dampak ekonomi. ”PON kali bisa mempercepat kebangkitan ekonomi Sumut yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19, terutama di sektor perhotelan dan restoran,” katanya. Dampak ekonomi PON dipercaya bisa berlangsung panjang jika bisa disikapi dengan cermat dan tepat.  Kalangan UMKM juga akan merasakan dampak langsung PON edisi ke-21 ini. Lagi pula, Sumut dikenal sebagai gudangnya produk UMKM, mulai dari berbagai macam kuliner hasil kreasi hingga kain-kain tradisional. Menurut pengusaha UMKM, Trisna Pardede, ajang olahraga adalah tempat promosi dan penjualan produk UMKM yang sangat efektif.

Saat Kejuaraan Dunia Perahu Motor Formula 1 (F1H2O) di Kabupaten Toba, Februari lalu, misalnya, Trisna banyak menjual kopi arabika khas Sumut. PON 2024 juga diperkirakan bisa mengungkit perekonomian Aceh yang terkungkung oleh efek konflik berkepanjangan di masa lalu. Dosen Ilmu Ekonomi dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Rustam Effendi, Selasa (12/3), mengatakan, PON jangan hanya dipandang sebagai ajang olahraga, tetapi juga sebagai peluang ekonomi. Semakin ramai tamu yang datang ke Aceh, salah satunya melalui PON, semakin besar dampak ekonomi yang bisa dirasakan Aceh. ”Saya memperkirakan, selama PON, uang miliaran rupiah akan beredar di Aceh. Ini peluang besar yang harus ditangkap oleh para pelaku usaha,” katanya. (Yoga) 

Vietnam punya ambisi besar: mencetak 50.000 insinyur elektronika, bagian dari menjadikan Vietnam salah satu produsen semikonduktor global. Generasi Z jadi tumpuan ambisi tersebut. Terkait misi itu, Selasa (19/3) di Hanoi, perwakilan Intel.Corp Vietnam, Phung Viet Thang, mengungkap kerja sama Intel dengan Kementerian Pendidikan Vietnam, sebagi bagian dari upaya Intel mencari pekerja Vietnam untuk industri semikonduktor dan sektor terkait. Industri semikonduktor jadi salah satu fokus aras baru kemitraan Vietnam dengan AS. AS akan membantu Vietnam mengembangkan ekosistem industri, infrastruktur, dan keterampilan pekerja semikonduktor. Salah satu wujudnya adalah investasi 2 juta USD untuk pelatihan perakitan, pengujian, dan pengemasan semikonduktor.

Intel menjadi pemain lama di Vietnam. Raksasa AS itu membangun pusat perakitan, pengemasan, dan pengujian semikonduktor di Vietnam. Intel mengatakan, fokus mereka di Vietnam akan tetap pada perakitan dan pengujian. Aktivitas itu bagian dari nilai terendah dalam rantai pasok semikonduktor. Bagi generasi Z Vietnam, industri semikonduktor telah menjadi bagian mimpi. Presiden AS Joe Biden telah mengumumkan kesepakatan dukungan AS pada industri semikonduktor Vietnam. Ada masalah pokok untuk mewujudkan hasrat itu. Vietnam kekurangan insinyur dan tenaga terampil.

Technavio, lembaga riset pasar, menaksir pasar semikonduktor Vietnam diperkirakan tumbuh 6,5 % per tahun. Angkanya bisa sampai 7 miliar USD pada 2028. Peningkatan sebanyak itu akan butuh tambahan tenaga kerja. Hanoi menaksir, butuh 20.000 insinyur terkait semikonduktor dalam lima tahun mendatang. Sementara dalam satu dekade ke depan, akan diperlukan sampai 50.000 orang. Wakil PM Vietnam Tran Luu Quang meminta tolong Samsung untuk membantu menggenjot jumlah itu. (Yoga)