Kementerian Perdagangan bakal menggelar rapat evaluasi pengetatan barang impor termasuk melalui jasa titip barang bawaan dari luar negeri yang berlaku sejak 10 Maret 2024. Direktur Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Arif Sulistiyo mengatakan rapat itu merespons beberapa pihak yang keberatan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Menurutnya, Kemendag siap menampung seluruh keluhan maupun usulan atas aturan pengetatan impor termasuk terbuka merevisi Permendag itu. “Menindaklanjuti masukan dari asosiasi, pelaku usaha dan masyarakat, minggu ini kita akan mengundang kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan rapat teknis membahas beberapa masukan,” katanya kepada Bisnis, Selasa (19/3). Dia membeberkan alasan pemerintah melakukan pengetatan masuknya barang impor termasuk jasa titip (jastip) barang bawaan dari luar negeri guna melindungi produk dalam negeri dari serbuan produk impor. Kepala Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta Cengkareng Tangerang Gatot Sugeng Wibowo telah meminta para importir memerhatikan aturan baru dan membuat perencanaan yang baik dalam melakukan kegiatan impor. Selain itu, masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri diimbau memerhatikan aturan ini, mengingat beleid ini membatasi jumlah barang untuk beberapa komoditas yang diperbolehkan dibawa masuk ke dalam negeri tanpa izin impor dari Kementerian Perdagangan.

Sementara itu, pengusaha ritel meminta warga Indonesia memprioritaskan belanja di dalam negeri daripada membeli barang impor melalui jastip. Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan kegiatan jastip barang impor telah merugikan negara dan usaha para peritel. Alasannya, barang impor yang dibeli melalui jastip tidak membayar pajak masuk ke Indonesia. Di sisi lain, aturan itu diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat lokal maupun turis asing untuk lebih memilih belanja di dalam negeri. Dia telah berkoordinasi dengan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dan pemerintah untuk mendongkrak daya saing wisata belanja di Indonesia. Para pengusaha itu tengah merancang sebuah gerakan ‘Belanja di Indonesia Aja’ untuk mempromosikan produk lokal maupun global di Indonesia. Sebaliknya, impor legal yang dipersulit justru dianggap bakal membuat para turis asing dan masyarakat lebih memilih belanja di luar negeri. Di sisi lain, para pengusaha juga berharap pemerintah bisa lebih tegas dalam menerapkan aturan terhadap pemberantasan impor ilegal yang selama ini masih marak terjadi. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta juga mengatakan Permendag No. 36/2023 dapat menciptakan keadilan dalam berusaha. Alhasil, kinerja pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terus menyusut. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sepanjang 2023 industri tekstil terkoreksi 1,98% (year-on-year/YoY). Padahal pertumbuhan industri TPT pada 2022 masih berada di angka 9,34% YoY. Hal ini juga tercerminkan dari utilisasi kapasitas produksi yang anjlok menjadi 45% hingga saat ini.

Pasir hasil sedimentasi laut baru bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, seiring dengan belum diizinkannya kegiatan ekspor untuk komoditas tersebut. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pemanfaatan pasir laut selama ini banyak diminati untuk kegiatan reklamasi di wilayah Surabaya di Jawa Timur, Pantai Indah Kapuk (PIK), Kalimantan, dan Batam. Kendati Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengumumkan lokasi-lokasi yang akan dilakukan pembersihan hasil sedimentasi di laut, Trenggono menyampaikan bahwa tidak semua hasil sedimentasi bisa diambil. Jika hasil sedimentasi berupa lumpur, katanya, pihaknya akan mendesain lokasi tersebut untuk ditanami mangrove. “Di mana ada sedimentasi, di situ tim kajian akan terus bekerja kemudian dia lihat, dia cek kandungannya dan sebagainya. Bahwa dia tidak ada mineral yang berharga maka itu bisa digunakan untuk reklamasi,” katanya, Selasa (19/3). Sebagai informasi, penetapan lokasi-lokasi pengelolaan sedimentasi laut merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah No.26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Pemerintah Kota Balikpapan tengah menyusun langkah strategis dalam perencanaan transportasi yang komprehensif dalam upaya mendukung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Balikpapan Murni menilai pentingnya masterplan transportasi yang matang untuk memastikan integrasi dan efi siensi sistem transportasi di kawasan penyangga IKN Nusantara. Murni juga menyoroti implementasi sistem buy the service di Balikpapan, yang merupakan inisiatif pemerintah untuk membeli layanan dari operator transportasi guna melayani kebutuhan publik. “Buy the Service adalah sistem pembelian pelayanan oleh pemerintah kepada pihak operator atau pengusaha jasa angkutan. Tujuannya, untuk melayani masyarakat dalam hal transportasi publik berbasis pada segitiga transportasi, yakni pemerintah, operator, dan masyarakat,” jelasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Balikpapan Adwar Skenda Putra mengatakan bahwa rencana transportasi kota telah diintegrasikan ke dalam Rencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025—2045. Team Leader Perencanaan Kawasan Aglomerasi Tedy Murtejo menjelaskan bahwa dampak pembangunan IKN Nusantara telah mulai dirasakan di Balikpapan, termasuk peningkatan volume kendaraan yang menyebabkan kemacetan dan penambahan infrastruktur.

Temuan kasus penyaluran kredit bermasalah ke sejumlah perusahaan eksportir sebanyak Rp 2,5 triliun ibarat puncak gunung es yang menyimpan potensi masalah lebih besar. Dugaan kasus korupsi itu dinilai menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja dan keberadaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Kasus ini mencuat ke publik saat Menkeu Sri Mulyani menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejagung, Jakarta, Senin (18/3) untuk melaporkan indikasi kecurangan (fraud) yang mengarah pada tindak pidana dalam penyaluran dana LPEI kepada empat eksportir. Perkara serupa sudah beberapa kali disampaikan BPK ke Kejagung.

Awal Februari 2024, misalnya, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional oleh LPEI pada tahun 2013-2019. Penyimpangan itu disebut menyebabkan total kerugian negara sebesar Rp 81,3 miliar. Peneliti dari UI, Fithra Faisal, Selasa (19/3) mengatakan, mencuatnya kasus dugaan korupsi di tubuh LPEI menjadi momentum bagi pemerintah mengevaluasi ulang kinerja dan keberadaan lembaga penyalur pembiayaan ekspor tersebut.

Bukan hanya temuan kredit bermasalah yang akhirnya mencuat, dalam penyaluran pembiayaan, LPEI juga dinilai tidak berorientasi membangun UKM atau eksportir kecil yang sedang merintis merambah ke pasar global. LPEI cenderung memberikan pembiayaan kepada ”klien- klien” besar di sektor ekstraktif. Fithra menduga temuan kasus kredit bermasalah yang beberapa tahun terakhir ini terungkap ke publik hanya ”puncak gunung es” atau top of the iceberg. ”Kemungkinan fraudnya banyak. Di sektor perdagangan dan ekspor-impor potensi fraud-nya itu besar,” ujarnya. (Yoga)

Di tengah pandangan terhadap demokrasi sebagai sistem yang mahal dan bertele-tele, pertanyaannya ialah adakah sistem alternatif yang tidak mahal, tidak bertele-tele, tetapi sekaligus transparan dan melibatkan publik dalam menentukan pemimpin atau partai berkuasa? Pertanyaan ini muncul bukan hanya karena ndonesia baru merampungkan pemungutan suara pada pertengahan Februari lalu, juga karena India mengumumkan bakal menggelar pemilu berskala sangat besar, untuk memilih 543 anggota majelis rendah atau parlemen (Lok Sabha), pemilu berlangsung 1,5 bulan: pertengahan April hingga Juni 2024.

Tempat pengambilan suara berada paling jauh 2 km dari kediaman warga, panitia harus naik ke dataran tinggi Himalaya dan menembus hutan belantara nan sunyi. Ada 970 juta pemilih di India dalam pemilu yang diikuti 2.400 partai. Ada 15 juta pegawai pemerintah dikerahkan sebagai panitia pemilihan. Meski pos pemungutan suara sudah menggunakan sistem elektronik dan tak lagi sistem coblos seperti di Indonesia, pelaksanaannya tetap lama. Pengambilan suara dijalankan bertahap dan tersebar di 28 negara bagian serta delapan teritori federal.

Total ongkos yang dikeluarkan calon anggota legislative (caleg) dan partai diperkirakan 1,2 triliun rupee (14,4 miliar USD atau Rp 226 triliun). Jumlah ini belum menghitung anggaran dari negara. .Apa yang akan dikerjakan India mengingatkan bangsa Indonesia bahwa demokrasi memang mahal dan tak ada jaminan akan memberi hasil memuaskan. Namun, sejauh ini, rasanya hanya demokrasi yang mampu memastikan transparansi, kebebasan, dan memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menentukan pilihan. Apa pun hasilnya. (Yoga)

Kabar dugaan penipuan, penyimpangan, indikasi tindak pidana korupsi, datang dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang dibentuk berdasarkan UU No 2 Tahun 2009 tentang LPEI. Kabar buruk itu terkait dana ekspor LPEI yang macet sebesar Rp 2,5 triliun . Diduga terjadi penipuan atau penyimpangan (fraud) dalam penggunaan dana LPEI yang disalurkan kepada empat perusahaan ekspor, yakni PT RII, PT SMS, PT SPV, dan PT PRS, yang bergerak di bidang kelapa sawit, batubara, nikel, dan perkapalan (Kompas, 19/3/2024). Menkeu Sri Mulyani melaporkan indikasi penyimpangan penggunaan dana, yang menjadi kredit bermasalah, itu kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin, Senin (18/3).

Saat ini, jajaran direksi LPEI telah diminta melakukan pembersihan secara internal. Perbuatan itu mengecewakan jika melihat rekam jejak sebelumnya. Pada 2022, Kejagung menangani dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI. Persoalan kredit macet pada periode 2013-2019 tersebut diduga merugikan negara Rp 2,6 triliun (Kompas.id, 19/3/2022). Dugaan penyimpangan penggunaan dana LPEI ini terasa menyakitkan. Jelas-jelas disebutkan dalam UU No 2/2009 perihal penyelenggaraan pembiayaan ekspor perihal asas, antara lain kepentingan nasional, kepastian hukum, dan akuntabilitas yang mesti dipatuhi.

Ada juga sejumlah prinsip yang mesti diterapkan LPEI dalam menjalankan tugasnya, antara lain tata kelola dan manajemen risiko. Padahal, kerap kali ada pengusaha yang mengaku kesulitan menembus pasar ekspor karena keterbatasan biaya atau modal. Mereka layak dibantu dan didukung demi bisa mengembangkan usaha, melebarkan sayap ke luar negeri, dan menjaga kelangsungan ekonomi pekerjanya. Maka, dana ekspor mesti digunakan dengan tepat, bukan disalahgunakan. (Yoga)

Head of Research Team PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Robertus Hardy menyampaikan, pekan ini investor masih akan menantikan keputusan suku bunga oleh The Fed untuk merespons tren inflasi di AS. Keputusan itu akan muncul dalam pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) yang dijadwalkan pada 19-20 Maret 2024. Hasil dari pertemuan itu juga akan menentukan arah kebijakan BI dalam menetapkan suku bunga. BI juga akan mengadakan Rapat Dewan Gubernur pada 19-20 Maret 2024.

”Meskipun (keputusan) kedua bank sentral diperkirakan tidak berubah, investor perlu menyimak informasi yang tersirat pada pernyataan mengenai arah kebijakan moneter ke depan,” kata Robertus dalam keterangannya pada Selasa (19/3). Pesan senada disampaikan Community Lead Indo Premier Sekuritas (IPOT) Angga Septianus. Hasil pertemuan bank sentral tersebut akan menentukan prospek pasar ke depan kendati para ekonom memprediksi kebijakan suku bunga tidak akan berubah dalam waktu dekat. (Yoga)

Produsen pesawat terbang Boeing tak putus dirundung malang. Secara berentetan produk mereka mengalami masalah, baik yang berakibat fatal maupun nyaris fatal. Sebuah panel ahli menemukan masalah berkait dengan budaya keselamatan di Boeing. Mereka mendapati adanya keterputusan atau jarak antara manajemen senior dan staf reguler. Mereka juga menemukan bahwa staf ragu-ragu melaporkan masalah karena takut akan pembalasan atau akan terkena dampak buruk akibat laporannya. Mantan manajer senior di Boeing, Adam Dickson, yang pernah bekerja pada program 737 Max, saat diwawancarai BBC, sependapat bahwa ada jurang pemisah antara eksekutif dan para pekerja di pabrik.

Perusahaan penyedia perangkat lunak untuk solusi keselamatan kerja, Riskex, menyimpulkan, alasan paling umum orang tidak angkat bicara ketika terjadi insiden di tempat kerja adalah karena mereka takut terdampak dan memikirkan apa yang akan terjadi jika mereka melapor. Mereka khawatir melaporkan akan memunculkan hukuman dan disalahkan atas kejadian tersebut dan berdampak negatif pada karier mereka. Kunci untuk menyelesaikan masalah ini adalah menciptakan budaya keselamatan di tempat kerja yang menerima dan mendorong pelaporan insiden untuk melindungi diri sendiri dan orang di sekitarnya. Organisasi yang menerapkan manajemen kesehatan dan keselamatan akan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan dengan cara menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap karyawannya.

Perusahaan solusi bisnis Polonius menyarankan, mendorong karyawan untuk melaporkan insiden adalah penting karena mereka belajar memercayai organisasi dan memahami bahwa insiden tersebut berharga. Jika seorang karyawan melaporkan suatu insiden dan dia dipecat atau diabaikan, hal ini dapat memengaruhi tindakan yang bersangkutan di masa depan. Kecil kemungkinan mereka bakal melaporkan masalah tersebut ketika mereka kembali menemukannya pada masa mendatang. Laporan insiden sangat penting, bukan hanya bagi eksekutif, melainkan juga bagi karyawan. Keluhan dalam bentuk apa pun dapat membantu manajemen melihat area yang mungkin tidak mereka sadari, seperti masalah kesehatan dan keselamatan atau lingkungan kerja yang beracun. (Yoga) 

Selain kebijakan pembatasan angkutan selama periode Lebaran 2024, pelaku usaha angkutan logistik juga dihadapkan masalah banjir di wilayah pantai utara Jawa. Situasi ini membuat biaya angkutan logistik membengkak. Kebijakan pembatasan angkutan barang akan berlaku Jumat (5/4) hingga Selasa (16/4), terkait kebijakan pemerintah yang akan menerapkan rekayasa lalu lintas satu arus, lawan arus, dan ganjil genap menjelang Lebaran 2024 dan sesudahnya. Rencana ini berlaku dari Kilometer 0 ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta sampai Kilometer 414 ruas Tol Semarang-Batang, Jateng.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (19/3) mengakui kebijakan pembatasan angkutan tidak menguntungkan pelaku usaha. Sebagai pengusaha, banyak kerugian yang ditanggung karena pembatasan dinilai terlalu lama. Sebab, barang yang sudah diterima tak bisa diproses untuk dikirim. Gemilang menyimulasikan, dalam sehari setidaknya ada 10.000 kontainer ekspor-impor di Indonesia. Rerata biaya angkutan dengan kontainer adalah Rp 1,5 juta per hari. Maka, akumulasi kerugian diperkirakan mencapai Rp 15 miliar per hari.

Angka ini bisa meningkat, bergantung pada besaran nilai kontainernya. Semestinya durasi pelarangan operasionalisasi angkutan barang bisa dikurangi. Idealnya, pembatasan hanya berlaku enam hari, yakni tiga hari saat arus mudik dan tiga hari saat arus balik. Selain persoalan pembatasan angkutan selama Lebaran, pelaku usaha jasa angkutan logistik juga dihadapkan pada masalah banjir yang melanda sebagian wilayah pantura Jawa. Selama ini mayoritas angkutan barang memilih melalui jalur pantura Jawa untuk mendistribusikan logistik. Sebab, tarif yang dikeluarkan lebih rendah dibandingkan dengan melintasi jalur lain atau melewati tol. Menurut Gemilang, kalau banjir serupa terjadi terus-menerus, tentu akan mengganggu pengiriman logistik Lebaran. (Yoga)