Keputusan Bank Indonesia (BI) yang menahan suku bunga acuan di level 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin, Rabu (20/3), memberikan sedikit kelegaan bagi pelaku pasar dan investor. Maklum, pelaku ekonomi sempat cemas lantaran naiknya inflasi pada bulan lalu yang dapat memberikan daya dorong bagi otoritas moneter untuk mengutak-atik suku bunga. Akan tetapi, level 6% dipandang masih cukup mampu menjangkar inflasi sekaligus mengamankan stabilitas pasar keuangan, serta mengimbangi arah kebijakan Bank Sentral (AS) Federal Reserve (The Fed) yang pada hari ini diprediksi juga menahan suku bunga acuan. Apalagi, BI dalam waktu dekat juga akan memperkuat implementasi Kebijakan Insentif Likuditas Makro-prudensial (KLM) dengan mengoptimalkan insentif likuiditas yang tersedia serta memperluas cakupan sektor prioritas yang berkontribusi besar pada pembiayaan pertumbuhan ekonomi. Mengimbangi keputusan BI itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dimenangkan oleh pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Gubernur BI Perry Warjiyo, pun mengatakan perkembangan sosial ekonomi terkini yang relatif stabil pada akhirnya mendorong pengusaha untuk beranjak dari area wait and see. Menurutnya, peningkatan investasi tersebut tecermin dari capital expenditure yang mulai meningkat. Sementara itu, perubahan suku bunga oleh Bank Sentral Jepang dari negatif ke positif juga tidak berimbas ke pasar keuangan domestik. "Kami melihat ruang terbuka penurunan suku bunga BI rate semester kedua," ujarnya. Suku bunga di level 6% dipandang sebagai konsekuensi yang perlu ditempuh dalam rangka mengamankan stabilitas ekonomi nasional. Jika BI memangkas suku bunga sebelum The Fed, justru berisiko mengguncang pasar karena akan mendorong capital outflow. Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi , tak memungkiri suku bunga 6% cukup memberatkan. Namun, dia menilai keputusan itu merupakan upaya untuk menciptakan stabilitas moneter. "BI masih menimbang faktor eksternal." Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, berharap hasil Pilpres 2024 direspons positif dan gugatan hukum dilayangkan dengan tertib sehingga tidak mengganggu kondusivitas bisnis. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mengatakan komposisi kabinet merupakan pendorong utama yang akan melahirkan optimisme dunia usaha.

Sejarah perbankan syariah di Indo­ne­­­sia dimulai pada awal 1990-an dengan di­­­­di­­­­rikannya Bank Muamalat atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan masyarakat yang menginginkan adanya lembaga intermediasi yang berlandaskan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip syariah tersebut antara lain mencakup larangan penambahan nilai pinjaman saat dilakukan pelunasan (riba), larangan dalam transaksi yang bersifat spekulatif atau berisiko tinggi (gharar), serta larangan investasi dalam bisnis yang haram. Selain itu, prinsip syariah juga menekankan keadilan dan kemitraan dalam berbagai aspek transaksi keuangan. Dalam perkembangannya, perbankan syariah telah tumbuh cukup baik, dan saat ini telah terdapat 14 bank umum syariah, 19 unit usaha syariah, serta 173 bank perekonomian rakyat syariah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari tahun ke tahun, aset perbankan syariah juga secara umum menunjukan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional. Perkembangan dimaksud tidak bisa dimungkiri banyak didasari dari kepercayaan masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah tersebut. 

Perbankan syariah dapat memenuhi kebutuhan layanan perbankan dengan memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil (profit and loss sharing), sewa menyewa dan jual beli yang sesuai syariah, serta investasi yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator industri jasa keuangan yang termasuk di dalamnya adalah perbankan syariah, turut mendorong terjaminnya penerapan prinsip syariah tersebut dengan baru saja menerbitkan Peraturan OJK No. 2/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sebagai aktor utama pengawasan prinsip syariah dalam bank, dalam peraturan ini peran dan tanggung jawab DPS sebagai pihak yang mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah makin dipertegas dan dikuatkan. Selain tugas-tugas yang telah dilaksanakan saat ini, antara lain mengeluarkan opini syariah untuk seluruh produk dan layanan bank, DPS juga diharapkan dapat mengawasi arah strategis dan kebijakan bank agar penerapan tata kelola syariah dapat lebih menyeluruh, serta beriringan dengan pelaksanaan tata kelola yang baik (good corporate governance) pada kegiatan usaha dan operasional bank. Dengan menjaga prinsip syariah dalam operasionalnya, bank syariah tidak hanya akan tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai dengan keyakinan mereka, tetapi juga akan terus memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Konsistensi pelaku industri financial technology peer-to-peer lending menggarap masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan perbankan secara memadai mulai membuahkan hasil. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan telah terjadi pergeseran peminjam aktif dari Jawa ke luar wilayah tersebut di platform yang menyediakan akses pinjaman online. Dalam kesempatan terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan bahwa P2P lending sangat membantu sebagai salah satu alternatif solusi masalah dalam mengakses keuangan, termasuk yang terjadi pada masyarakat di wilayah luar Jawa. “Dengan telah meluasnya ke luar Jawa, tentu diharapkan akan mendukung akses terhadap keuangan tersebut. Tentu diharapkan dengan kualitas pembiayaan yang tetap baik, serta terjaganya pelindungan konsumen,” jelasnya. Sementara itu, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memproyeksi peminjam aktif di industri fi ntech P2P lending di luar Jawa akan terus bertambah. Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengatakan pergeseran dalam pola peminjaman dapat timbul akibat dari komitmen yang pelaku industri dalam memenuhi kebutuhan inklusi keuangan. Seiring dengan pergeseran tersebut, AFPI juga menilai kemungkinan kredit macet atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) akan disumbang dari luar Pulau Jawa makin tinggi. “Faktor-faktor seperti pendapatan rata-rata, tingkat pengangguran, dan stabilitas ekonomi lokal dapat memengaruhi tingkat pengembalian pinjaman dan risiko kredit macet,” ujarnya.

Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi anggaran untuk perlindungan sosial (perlinsos) sudah mencapai Rp 37,9 triliun atau 7,6% dari pagu hingga Februari 2024. Realisasi ini meningkat 10,5% dari periode sama tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, dari realisasi tersebut, disalurkan melalui belanja Kementerian/Lembaga Rp 22,6 triliun, antara lain untuk Kementerian Sosial sebesar Rp 12,8 triliun. Belanja Kementerian Sosial tersebut disalurkan untuk program PKH bagi 10 jt KPM dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM. Melalui Kemenaker sebesar Rp 87,6 miliar untuk penyaluran bantuan iuran program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi 10,3 juta peserta. “Sedangkan untuk BNPB sebesar Rp 0,8 miliar untuk pelaksanaan tanggap darurat bencana,” tutur Sri Mulyani saat melakukan rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (19/3).

Entitas Group Barito, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), menorehkan kinerja positif tahun lalu. Laba bersih emiten saham energi hijau ini mampu tumbuh dobel digit sepanjang tahun 2023. Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk BREN   berhasil tumbuh 17,88% secara tahunan atau year-on-year (yoy) menjadi US$ 107,41 juta sepanjang 2023 dari US$ 91,12 juta di tahun sebelumnya. Lonjakan laba bersih emiten milik Prajogo Pangestu ini antara lain ditopang oleh kenaikan pendapatan sebesar 4,42% menjadi US$ 594,93 juta pada tahun 2023. Direktur Utama Barito Renewables Energy, Hendra Soetjipto menjelaskan, pertumbuhan operasional itu disebabkan oleh peningkatan produksi listrik panas bumi sebesar 3,4%.

Kinerja PT United Tractors Tbk (UNTR) diperkirakan masih akan tertekan di 2024. Salah satunya, harga batubara secara jangka panjang masih mengalami penurunan. Sehingga dapat mengurangi pendapatan dari segmen pertambangan batubara. Analis Sinarmas Sekuritas, Axel Leonardo mengatakan, pada kuartal keempat 2023 saja, laba bersih UNTR naik 2% secara kuartalan dari Rp 4,13 triliun jadi Rp 5,2 triliun. Tapi total setahun penuh 2023, UNTR mengalami penurunan laba bersih 2% menjadi Rp 20,6 triliun dari Rp 21 triliun secara year on year (yoy). Tahun 2023 pendapatan segmen penambangan batubara turun 3% yoy, segmen alat berat terjun 12% yoy. Pendapatan penambangan emas juga tertekan 51% yoy, didorong penurunan penjualan emas. Namun segmen kontraktor tambang naik 5% yoy. Pamapersada Nusantara, anak usaha UNTR yang bergerak di bidang kontraktor tambang, masih mempertahankan momentum positif.

Pama mampu membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 14% yoy pada 2023. Volume penjualan batubara dari Tuah Turangga Agung (TTA) masih naik 50% yoy menjadi 3,2 juta ton, sehingga mampu mengimbangi dampak penurunan harga batubara. Namun, penjualan Komatsu turun 8% yoy, dengan hasil total penjualan 2023 sebanyak 5.270 unit. "Meski penjualan Komatsu turun, pendapatan segmen peralatan relatif stabil, terutama dari suku cadang dan layanan pemeliharaan yang naik 12% yoy," kata dia. Analis Ciptadana Sekuritas Asia, Arief Budiman memprediksi, pendapatan UNTR bisa naik 1% menjadi Rp 123,6 triliun–Rp 128,2 triliun di tahun 2024–2025. Pendorongnya, proyeksi harga batubara lebih tinggi dari perkiraan di tambang TTA yang meningkat sebesar 11% secara kuartalan menjadi US$ 131 per ton. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Miftahul Khaer menambahkan UNTR menurunkan target penjualan Komatsu dari 5.400 unit di 2023 menjadi 4.000 unit di 2024. Selain itu, sentimen dari harga batubara secara jangka panjang masih menurun. Ditambah potensi pemulihan volume emas di tahun-tahun mendatang yang setidaknya akan membantu mengimbangi penurunan harga batubara. Ada potensi pendapatan baru dari pengembangan bisnis pertambangan nikel dan hilir yang akan menjadi tambahan keuntungan di masa mendatang.

Likuiditas perbankan di Tanah Air berpotensi mengetat pada tahun ini. Potensi ini tergambar dari hasil survei yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bertajuk Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) untuk triwulan I-2024. Ini seiring potensi anjloknya dana pihak ketiga (DPK) perbankan, terutama pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah hingga menengah. Salah satu pemicu, tingginya inflasi pangan dan potensi kenaikan inflasi energi, karena berlanjutnya konflik geopolitik Israel-Palestina. Jika mengacu data distribusi simpanan nasabah yang dihimpun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Januari 2024, penurunan DPK memang mulai terlihat. LPS mencatat, di periode tersebut, ada penurunan simpanan secara bulanan pada kelompok simpanan di bawah Rp 100 juta dan simpanan Rp 100 juta-Rp 200 juta.

"Jadi ini menunjukkan simpanan masyarakat masih cukup baik," ujar Didik Mardiyono, Anggota Dewan Komisioner LPS, Selasa (19/3). Didik menilai, dengan tumbuhnya simpanan secara tahunan, dampak inflasi pangan terhadap simpanan nasabah tak akan signifikan. Menurut dia, kenaikan inflasi di Ramadan merupakan fenomena musiman seiring meningkatnya konsumsi masyarakat. Sementara Senior Vice President Retail Deposit Products & Solution Bank Mandiri Evi Dempowati mengakui, simpanan di bawah Rp 50 juta memang berpotensi tergerus selama Ramadan. Ini seiring naiknya pengeluaran nasabah untuk kebutuhan hari raya. Di sisi tabungan, saldo nasabah pada tier 1 atau lebih kecil dari Rp 1 juta, dan tier 2, antara Rp 1 juta-Rp 50 juta, juga tumbuh sekitar 4,6% secara tahunan.

Injeksi modal dari kocek negara ke sejumlah korporasi pelat merah bakal mengalir deras di tengah periode transisi pemerintahan 2024—2025. Upaya penguatan modal dan penyehatan keuangan BUMN itu diharapkan memuluskan eksekusi proyek-proyek penugasan dan berkorelasi positif terhadap setoran dividen di masa mendatang. Indikasi derasnya suntikan modal pemerintah tecermin pada usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (19/3), Erick mengusulkan tambahan PMN untuk tujuh BUMN senilai Rp13,6 triliun pada tahun ini. Selain itu, 16 perusahaan pelat merah juga diajukan untuk menerima PMN pada 2025. Dari jumlah tersebut, PT Hutama Karya (Persero) akan mendapatkan injeksi modal terbanyak. Kontraktor BUMN itu diusulkan mendapat tambahan PMN Rp1,6 triliun pada 2024 untuk penyelesaian ruas tol Palembang-Betung dan Rp13,86 triliun pada 2025 untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) fase 2 dan 3. BUMN karya lain yang diajukan untuk menerima PMN pada 2025 ialah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) untuk pembangunan tol Jogja-Bawen & Solo-Jogja, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) untuk penyelesaian tol Jogja-Bawen dan KIT Subang, serta PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) untuk perbaikan struktur permodalan. Di antara daftar calon penerima PMN pada 2025, PT Asabri (Persero) muncul sebagai nama baru.

Kementerian BUMN mengusulkan perusahaan pengelola dana pensiun TNI dan Polri itu dapat meraih PMN senilai Rp3,61 triliun untuk memperbaiki struktur permodalan. Manajemen BUMN ikut buka suara terkait usulan PMN 2024—2025. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo menyebut usulan PMN senilai total Rp3,8 triliun akan dialirkan ke entitas anak perseroan, yakni PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter yang merupakan operator KRL Commuterline Jabodetabek. Terpisah, Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Evan Eryanto memaparkan PMN merupakan usulan langsung dari perseroan lantaran usia kapal-kapal Pelni sebagian besar sudah di atas 20 tahun. Sekretaris Perusahaan IFG Oktarina Dwidya Sistha menuturkan perseroan mengajukan PMN sebesar Rp3 triliun untuk penguatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sementara itu, Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito menuturkan PMN akan digunakan untuk menyelesaikan beberapa proyek strategis nasional (PSN), serta menuntaskan sejumlah proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang diperkirakan rampung pada 2024—2025. Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menilai PMN menjadi solusi untuk memperbaiki likuiditas BUMN di tengah derasnya proyek penugasan. Seringkali, lanjutnya, BUMN mengalami ketidaksesuaian pendanaan saat mengerjakan proyek penugasan yang berujung pada kesulitan likuiditas dan solvabilitas.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) menggelar peringatan milad dengan memberikan santunan kepada 3.333 anak yatim yang dihadiri oleh Wakil Presiden K. H. Ma’ruf Amin. Jumlah penerima santunan ini selaras dengan milad ketiga BSI tahun ini, seperti perayaan milad sebelumnya yaitu menyantuni 1.111 anak yatim pada milad pertama dan 2.222 anak yatim di milad kedua. Acara yang diselenggarakan di Assembly Hall Jakarta Convention Center, Jakarta, pada Selasa (19/3), mengundang 1.500 anak yatim dari 30 yayasan panti asuhan di Jabodetabek dan Banten. Sementara, 1.833 anak yatim lainnya akan diundang oleh masing-masing Kantor Regional BSI di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini, Wapres K.H. Ma’ruf Amin secara simbolis ikut memberikan kado THR berupa uang tunai senilai Rp300.000,-/anak dan bingkisan. Dalam sambutannya, Wapres mengajak anak-anak untuk menjadikan Ramadhan sebagai momentum meningkatkan semangat belajar dan meneladani nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Direktur Utama BSI Hery Gunardi menambahkan bahwa Ramadhan adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan kepekaan sosial dan berbagi manfaat. Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi seluruh umat dan mendorong seluruh karyawan BSI untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.Saat ini, BSI tercatat sebagai perusahaan dengan zakat terbesar di Indonesia. Pada tahun ini, BSI menyerahkan Rp222,7 miliar zakat perusahaan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), angka ini melesat 29 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo terus memacu penyertaan modal negara (PMN) kepada perusahaan pelat merah, meskipun tidak lama lagi bekas Gubernur DKI Jakarta itu hendak lengser. Menteri Negara BUMN Erick Thohir, kemarin, mengusulkan nilai PMN untuk 16 perusahaan pelat merah mencapai Rp44,24 triliun pada 2025. Angka tersebut naik bila dibandingkan dengan APBN-P 2024 sebesar Rp41,8 triliun. Kurva penyertaan modal kepada BUMN sejak Erick Thohir terus melaju. Pada 2019 PMN masih mencapai Rp17,8 triliun. Kemudian, naik menjadi Rp27 triliun pada 2020, Rp68,9 triliun pada 2021, Rp53,1 triliun pada 2022, dan Rp35,3 triliun pada 2023. Total PMN tunai yang dikucurkan pemerintah pada periode 2020—2024 mencapai Rp226,1 triliun. Namun, berdasarkan data yang diolah Bisnis, bila dihitung dengan penambahan penyertaan nontunai, total PMN kepada BUMN pada rentang itu mencapai Rp409,83 triliun. Adapun perincian dividen pada 2020 sebesar Rp43,9 triliun, Rp29,5 triliun pada 2021, Rp39,7 triliun pada 2022, Rp81,2 triliun pada 2023, Rp85,5 triliun pada 2024. Bila dihitung berdasarkan penyertaan tunai, setoran dividen BUMN lebih besar dibandingkan dengan PMN. Akan tetapi, jika mengacu pada total penyertaan tunai dan nontunai angka setoran dividen terhadap PMN tentu minus. Biar berimbang, dapat dibandingkan dengan kinerja BUMN era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2004—2014 dengan Jokowi 2014—2024. Periode SBY, sangat irit dalam melakukan peyertaan kepada BUMN. Dalam rentang 10 tahun, hanya sekali PMN mencapai double digit, yakni pada 2009 yang mencapai Rp11,67 triliun. Pada tahun lainnya, rata-rata PMN hanya satu digit. Bahkan, terendah pada 2006 yang hanya Rp1,97 triliun. Dengan asumsi total PMN pada periode itu mencapai Rp34,48 triliun, sedangkan setoran dividen ke pemerintah mencapai Rp143,21 triliun. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kemampuan BUMN menghasilkan imbal hasil pada rentang 2020—2024. Rasio dividen berbanding PMN pada perio de ini kurang dari satu kali, tepatnya 0,8 kali. Pada era Jokowi, BUMN menjadi pengerak utama perekonomian. Rata-rata perusahaan pelat merah yang disuntik modal, mendapatkan penugasan mengawal proyek mercusuar, khususnya infrastruktur. Saat ini banyak petinggi atau eksekutif BUMN yang masuk antrean KPK atau Jaksa Agung untuk diperiksa dan diadili. Bahkan, banyak yang sudah divonis bersalah karena ‘makan uang rakyat’ dari proyek negara. Sangat disayangkan apabila duit negara yang dikumpulkan dari pajak rakyat dan penerbitan surat utang itu hanya dimanfaatkan untuk perilaku koruptif pejabat di dalamnya. Saat ini beberapa BUMN karya pun sedang ‘dirundung sakit’ karena jor-joran membiayai proyek mercusuar.