Entitas Group Barito, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), menorehkan kinerja positif tahun lalu. Laba bersih emiten saham energi hijau ini mampu tumbuh dobel digit sepanjang tahun 2023. Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk BREN   berhasil tumbuh 17,88% secara tahunan atau year-on-year (yoy) menjadi US$ 107,41 juta sepanjang 2023 dari US$ 91,12 juta di tahun sebelumnya. Lonjakan laba bersih emiten milik Prajogo Pangestu ini antara lain ditopang oleh kenaikan pendapatan sebesar 4,42% menjadi US$ 594,93 juta pada tahun 2023. Direktur Utama Barito Renewables Energy, Hendra Soetjipto menjelaskan, pertumbuhan operasional itu disebabkan oleh peningkatan produksi listrik panas bumi sebesar 3,4%.

Kinerja PT United Tractors Tbk (UNTR) diperkirakan masih akan tertekan di 2024. Salah satunya, harga batubara secara jangka panjang masih mengalami penurunan. Sehingga dapat mengurangi pendapatan dari segmen pertambangan batubara. Analis Sinarmas Sekuritas, Axel Leonardo mengatakan, pada kuartal keempat 2023 saja, laba bersih UNTR naik 2% secara kuartalan dari Rp 4,13 triliun jadi Rp 5,2 triliun. Tapi total setahun penuh 2023, UNTR mengalami penurunan laba bersih 2% menjadi Rp 20,6 triliun dari Rp 21 triliun secara year on year (yoy). Tahun 2023 pendapatan segmen penambangan batubara turun 3% yoy, segmen alat berat terjun 12% yoy. Pendapatan penambangan emas juga tertekan 51% yoy, didorong penurunan penjualan emas. Namun segmen kontraktor tambang naik 5% yoy. Pamapersada Nusantara, anak usaha UNTR yang bergerak di bidang kontraktor tambang, masih mempertahankan momentum positif.

Pama mampu membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 14% yoy pada 2023. Volume penjualan batubara dari Tuah Turangga Agung (TTA) masih naik 50% yoy menjadi 3,2 juta ton, sehingga mampu mengimbangi dampak penurunan harga batubara. Namun, penjualan Komatsu turun 8% yoy, dengan hasil total penjualan 2023 sebanyak 5.270 unit. "Meski penjualan Komatsu turun, pendapatan segmen peralatan relatif stabil, terutama dari suku cadang dan layanan pemeliharaan yang naik 12% yoy," kata dia. Analis Ciptadana Sekuritas Asia, Arief Budiman memprediksi, pendapatan UNTR bisa naik 1% menjadi Rp 123,6 triliun–Rp 128,2 triliun di tahun 2024–2025. Pendorongnya, proyeksi harga batubara lebih tinggi dari perkiraan di tambang TTA yang meningkat sebesar 11% secara kuartalan menjadi US$ 131 per ton. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Miftahul Khaer menambahkan UNTR menurunkan target penjualan Komatsu dari 5.400 unit di 2023 menjadi 4.000 unit di 2024. Selain itu, sentimen dari harga batubara secara jangka panjang masih menurun. Ditambah potensi pemulihan volume emas di tahun-tahun mendatang yang setidaknya akan membantu mengimbangi penurunan harga batubara. Ada potensi pendapatan baru dari pengembangan bisnis pertambangan nikel dan hilir yang akan menjadi tambahan keuntungan di masa mendatang.

Likuiditas perbankan di Tanah Air berpotensi mengetat pada tahun ini. Potensi ini tergambar dari hasil survei yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bertajuk Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) untuk triwulan I-2024. Ini seiring potensi anjloknya dana pihak ketiga (DPK) perbankan, terutama pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah hingga menengah. Salah satu pemicu, tingginya inflasi pangan dan potensi kenaikan inflasi energi, karena berlanjutnya konflik geopolitik Israel-Palestina. Jika mengacu data distribusi simpanan nasabah yang dihimpun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Januari 2024, penurunan DPK memang mulai terlihat. LPS mencatat, di periode tersebut, ada penurunan simpanan secara bulanan pada kelompok simpanan di bawah Rp 100 juta dan simpanan Rp 100 juta-Rp 200 juta.

"Jadi ini menunjukkan simpanan masyarakat masih cukup baik," ujar Didik Mardiyono, Anggota Dewan Komisioner LPS, Selasa (19/3). Didik menilai, dengan tumbuhnya simpanan secara tahunan, dampak inflasi pangan terhadap simpanan nasabah tak akan signifikan. Menurut dia, kenaikan inflasi di Ramadan merupakan fenomena musiman seiring meningkatnya konsumsi masyarakat. Sementara Senior Vice President Retail Deposit Products & Solution Bank Mandiri Evi Dempowati mengakui, simpanan di bawah Rp 50 juta memang berpotensi tergerus selama Ramadan. Ini seiring naiknya pengeluaran nasabah untuk kebutuhan hari raya. Di sisi tabungan, saldo nasabah pada tier 1 atau lebih kecil dari Rp 1 juta, dan tier 2, antara Rp 1 juta-Rp 50 juta, juga tumbuh sekitar 4,6% secara tahunan.

Injeksi modal dari kocek negara ke sejumlah korporasi pelat merah bakal mengalir deras di tengah periode transisi pemerintahan 2024—2025. Upaya penguatan modal dan penyehatan keuangan BUMN itu diharapkan memuluskan eksekusi proyek-proyek penugasan dan berkorelasi positif terhadap setoran dividen di masa mendatang. Indikasi derasnya suntikan modal pemerintah tecermin pada usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (19/3), Erick mengusulkan tambahan PMN untuk tujuh BUMN senilai Rp13,6 triliun pada tahun ini. Selain itu, 16 perusahaan pelat merah juga diajukan untuk menerima PMN pada 2025. Dari jumlah tersebut, PT Hutama Karya (Persero) akan mendapatkan injeksi modal terbanyak. Kontraktor BUMN itu diusulkan mendapat tambahan PMN Rp1,6 triliun pada 2024 untuk penyelesaian ruas tol Palembang-Betung dan Rp13,86 triliun pada 2025 untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) fase 2 dan 3. BUMN karya lain yang diajukan untuk menerima PMN pada 2025 ialah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) untuk pembangunan tol Jogja-Bawen & Solo-Jogja, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) untuk penyelesaian tol Jogja-Bawen dan KIT Subang, serta PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) untuk perbaikan struktur permodalan. Di antara daftar calon penerima PMN pada 2025, PT Asabri (Persero) muncul sebagai nama baru.

Kementerian BUMN mengusulkan perusahaan pengelola dana pensiun TNI dan Polri itu dapat meraih PMN senilai Rp3,61 triliun untuk memperbaiki struktur permodalan. Manajemen BUMN ikut buka suara terkait usulan PMN 2024—2025. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo menyebut usulan PMN senilai total Rp3,8 triliun akan dialirkan ke entitas anak perseroan, yakni PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter yang merupakan operator KRL Commuterline Jabodetabek. Terpisah, Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Evan Eryanto memaparkan PMN merupakan usulan langsung dari perseroan lantaran usia kapal-kapal Pelni sebagian besar sudah di atas 20 tahun. Sekretaris Perusahaan IFG Oktarina Dwidya Sistha menuturkan perseroan mengajukan PMN sebesar Rp3 triliun untuk penguatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sementara itu, Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito menuturkan PMN akan digunakan untuk menyelesaikan beberapa proyek strategis nasional (PSN), serta menuntaskan sejumlah proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang diperkirakan rampung pada 2024—2025. Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menilai PMN menjadi solusi untuk memperbaiki likuiditas BUMN di tengah derasnya proyek penugasan. Seringkali, lanjutnya, BUMN mengalami ketidaksesuaian pendanaan saat mengerjakan proyek penugasan yang berujung pada kesulitan likuiditas dan solvabilitas.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) menggelar peringatan milad dengan memberikan santunan kepada 3.333 anak yatim yang dihadiri oleh Wakil Presiden K. H. Ma’ruf Amin. Jumlah penerima santunan ini selaras dengan milad ketiga BSI tahun ini, seperti perayaan milad sebelumnya yaitu menyantuni 1.111 anak yatim pada milad pertama dan 2.222 anak yatim di milad kedua. Acara yang diselenggarakan di Assembly Hall Jakarta Convention Center, Jakarta, pada Selasa (19/3), mengundang 1.500 anak yatim dari 30 yayasan panti asuhan di Jabodetabek dan Banten. Sementara, 1.833 anak yatim lainnya akan diundang oleh masing-masing Kantor Regional BSI di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini, Wapres K.H. Ma’ruf Amin secara simbolis ikut memberikan kado THR berupa uang tunai senilai Rp300.000,-/anak dan bingkisan. Dalam sambutannya, Wapres mengajak anak-anak untuk menjadikan Ramadhan sebagai momentum meningkatkan semangat belajar dan meneladani nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Direktur Utama BSI Hery Gunardi menambahkan bahwa Ramadhan adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan kepekaan sosial dan berbagi manfaat. Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi seluruh umat dan mendorong seluruh karyawan BSI untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.Saat ini, BSI tercatat sebagai perusahaan dengan zakat terbesar di Indonesia. Pada tahun ini, BSI menyerahkan Rp222,7 miliar zakat perusahaan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), angka ini melesat 29 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo terus memacu penyertaan modal negara (PMN) kepada perusahaan pelat merah, meskipun tidak lama lagi bekas Gubernur DKI Jakarta itu hendak lengser. Menteri Negara BUMN Erick Thohir, kemarin, mengusulkan nilai PMN untuk 16 perusahaan pelat merah mencapai Rp44,24 triliun pada 2025. Angka tersebut naik bila dibandingkan dengan APBN-P 2024 sebesar Rp41,8 triliun. Kurva penyertaan modal kepada BUMN sejak Erick Thohir terus melaju. Pada 2019 PMN masih mencapai Rp17,8 triliun. Kemudian, naik menjadi Rp27 triliun pada 2020, Rp68,9 triliun pada 2021, Rp53,1 triliun pada 2022, dan Rp35,3 triliun pada 2023. Total PMN tunai yang dikucurkan pemerintah pada periode 2020—2024 mencapai Rp226,1 triliun. Namun, berdasarkan data yang diolah Bisnis, bila dihitung dengan penambahan penyertaan nontunai, total PMN kepada BUMN pada rentang itu mencapai Rp409,83 triliun. Adapun perincian dividen pada 2020 sebesar Rp43,9 triliun, Rp29,5 triliun pada 2021, Rp39,7 triliun pada 2022, Rp81,2 triliun pada 2023, Rp85,5 triliun pada 2024. Bila dihitung berdasarkan penyertaan tunai, setoran dividen BUMN lebih besar dibandingkan dengan PMN. Akan tetapi, jika mengacu pada total penyertaan tunai dan nontunai angka setoran dividen terhadap PMN tentu minus. Biar berimbang, dapat dibandingkan dengan kinerja BUMN era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2004—2014 dengan Jokowi 2014—2024. Periode SBY, sangat irit dalam melakukan peyertaan kepada BUMN. Dalam rentang 10 tahun, hanya sekali PMN mencapai double digit, yakni pada 2009 yang mencapai Rp11,67 triliun. Pada tahun lainnya, rata-rata PMN hanya satu digit. Bahkan, terendah pada 2006 yang hanya Rp1,97 triliun. Dengan asumsi total PMN pada periode itu mencapai Rp34,48 triliun, sedangkan setoran dividen ke pemerintah mencapai Rp143,21 triliun. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kemampuan BUMN menghasilkan imbal hasil pada rentang 2020—2024. Rasio dividen berbanding PMN pada perio de ini kurang dari satu kali, tepatnya 0,8 kali. Pada era Jokowi, BUMN menjadi pengerak utama perekonomian. Rata-rata perusahaan pelat merah yang disuntik modal, mendapatkan penugasan mengawal proyek mercusuar, khususnya infrastruktur. Saat ini banyak petinggi atau eksekutif BUMN yang masuk antrean KPK atau Jaksa Agung untuk diperiksa dan diadili. Bahkan, banyak yang sudah divonis bersalah karena ‘makan uang rakyat’ dari proyek negara. Sangat disayangkan apabila duit negara yang dikumpulkan dari pajak rakyat dan penerbitan surat utang itu hanya dimanfaatkan untuk perilaku koruptif pejabat di dalamnya. Saat ini beberapa BUMN karya pun sedang ‘dirundung sakit’ karena jor-joran membiayai proyek mercusuar.

Kementerian Perdagangan bakal menggelar rapat evaluasi pengetatan barang impor termasuk melalui jasa titip barang bawaan dari luar negeri yang berlaku sejak 10 Maret 2024. Direktur Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Arif Sulistiyo mengatakan rapat itu merespons beberapa pihak yang keberatan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Menurutnya, Kemendag siap menampung seluruh keluhan maupun usulan atas aturan pengetatan impor termasuk terbuka merevisi Permendag itu. “Menindaklanjuti masukan dari asosiasi, pelaku usaha dan masyarakat, minggu ini kita akan mengundang kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan rapat teknis membahas beberapa masukan,” katanya kepada Bisnis, Selasa (19/3). Dia membeberkan alasan pemerintah melakukan pengetatan masuknya barang impor termasuk jasa titip (jastip) barang bawaan dari luar negeri guna melindungi produk dalam negeri dari serbuan produk impor. Kepala Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta Cengkareng Tangerang Gatot Sugeng Wibowo telah meminta para importir memerhatikan aturan baru dan membuat perencanaan yang baik dalam melakukan kegiatan impor. Selain itu, masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri diimbau memerhatikan aturan ini, mengingat beleid ini membatasi jumlah barang untuk beberapa komoditas yang diperbolehkan dibawa masuk ke dalam negeri tanpa izin impor dari Kementerian Perdagangan.

Sementara itu, pengusaha ritel meminta warga Indonesia memprioritaskan belanja di dalam negeri daripada membeli barang impor melalui jastip. Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan kegiatan jastip barang impor telah merugikan negara dan usaha para peritel. Alasannya, barang impor yang dibeli melalui jastip tidak membayar pajak masuk ke Indonesia. Di sisi lain, aturan itu diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat lokal maupun turis asing untuk lebih memilih belanja di dalam negeri. Dia telah berkoordinasi dengan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dan pemerintah untuk mendongkrak daya saing wisata belanja di Indonesia. Para pengusaha itu tengah merancang sebuah gerakan ‘Belanja di Indonesia Aja’ untuk mempromosikan produk lokal maupun global di Indonesia. Sebaliknya, impor legal yang dipersulit justru dianggap bakal membuat para turis asing dan masyarakat lebih memilih belanja di luar negeri. Di sisi lain, para pengusaha juga berharap pemerintah bisa lebih tegas dalam menerapkan aturan terhadap pemberantasan impor ilegal yang selama ini masih marak terjadi. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta juga mengatakan Permendag No. 36/2023 dapat menciptakan keadilan dalam berusaha. Alhasil, kinerja pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terus menyusut. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sepanjang 2023 industri tekstil terkoreksi 1,98% (year-on-year/YoY). Padahal pertumbuhan industri TPT pada 2022 masih berada di angka 9,34% YoY. Hal ini juga tercerminkan dari utilisasi kapasitas produksi yang anjlok menjadi 45% hingga saat ini.

Pasir hasil sedimentasi laut baru bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, seiring dengan belum diizinkannya kegiatan ekspor untuk komoditas tersebut. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pemanfaatan pasir laut selama ini banyak diminati untuk kegiatan reklamasi di wilayah Surabaya di Jawa Timur, Pantai Indah Kapuk (PIK), Kalimantan, dan Batam. Kendati Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengumumkan lokasi-lokasi yang akan dilakukan pembersihan hasil sedimentasi di laut, Trenggono menyampaikan bahwa tidak semua hasil sedimentasi bisa diambil. Jika hasil sedimentasi berupa lumpur, katanya, pihaknya akan mendesain lokasi tersebut untuk ditanami mangrove. “Di mana ada sedimentasi, di situ tim kajian akan terus bekerja kemudian dia lihat, dia cek kandungannya dan sebagainya. Bahwa dia tidak ada mineral yang berharga maka itu bisa digunakan untuk reklamasi,” katanya, Selasa (19/3). Sebagai informasi, penetapan lokasi-lokasi pengelolaan sedimentasi laut merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah No.26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Pemerintah Kota Balikpapan tengah menyusun langkah strategis dalam perencanaan transportasi yang komprehensif dalam upaya mendukung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Balikpapan Murni menilai pentingnya masterplan transportasi yang matang untuk memastikan integrasi dan efi siensi sistem transportasi di kawasan penyangga IKN Nusantara. Murni juga menyoroti implementasi sistem buy the service di Balikpapan, yang merupakan inisiatif pemerintah untuk membeli layanan dari operator transportasi guna melayani kebutuhan publik. “Buy the Service adalah sistem pembelian pelayanan oleh pemerintah kepada pihak operator atau pengusaha jasa angkutan. Tujuannya, untuk melayani masyarakat dalam hal transportasi publik berbasis pada segitiga transportasi, yakni pemerintah, operator, dan masyarakat,” jelasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Balikpapan Adwar Skenda Putra mengatakan bahwa rencana transportasi kota telah diintegrasikan ke dalam Rencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025—2045. Team Leader Perencanaan Kawasan Aglomerasi Tedy Murtejo menjelaskan bahwa dampak pembangunan IKN Nusantara telah mulai dirasakan di Balikpapan, termasuk peningkatan volume kendaraan yang menyebabkan kemacetan dan penambahan infrastruktur.

Temuan kasus penyaluran kredit bermasalah ke sejumlah perusahaan eksportir sebanyak Rp 2,5 triliun ibarat puncak gunung es yang menyimpan potensi masalah lebih besar. Dugaan kasus korupsi itu dinilai menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja dan keberadaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Kasus ini mencuat ke publik saat Menkeu Sri Mulyani menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejagung, Jakarta, Senin (18/3) untuk melaporkan indikasi kecurangan (fraud) yang mengarah pada tindak pidana dalam penyaluran dana LPEI kepada empat eksportir. Perkara serupa sudah beberapa kali disampaikan BPK ke Kejagung.

Awal Februari 2024, misalnya, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional oleh LPEI pada tahun 2013-2019. Penyimpangan itu disebut menyebabkan total kerugian negara sebesar Rp 81,3 miliar. Peneliti dari UI, Fithra Faisal, Selasa (19/3) mengatakan, mencuatnya kasus dugaan korupsi di tubuh LPEI menjadi momentum bagi pemerintah mengevaluasi ulang kinerja dan keberadaan lembaga penyalur pembiayaan ekspor tersebut.

Bukan hanya temuan kredit bermasalah yang akhirnya mencuat, dalam penyaluran pembiayaan, LPEI juga dinilai tidak berorientasi membangun UKM atau eksportir kecil yang sedang merintis merambah ke pasar global. LPEI cenderung memberikan pembiayaan kepada ”klien- klien” besar di sektor ekstraktif. Fithra menduga temuan kasus kredit bermasalah yang beberapa tahun terakhir ini terungkap ke publik hanya ”puncak gunung es” atau top of the iceberg. ”Kemungkinan fraudnya banyak. Di sektor perdagangan dan ekspor-impor potensi fraud-nya itu besar,” ujarnya. (Yoga)