Tunjangan hari raya (THR) selalu ditunggu-tunggu menjelang Idul Fitri. Pendapatan non-upah ini menjadi andalan untuk memenuhi kebutuhan selama perayaan. Istilah ”hilal THR belum terlihat” kerap menjadi candaan menjelang hari raya bagi mereka yang menantikan THR. Vina Aprilia (26), seorang karyawan swasta di Tangerang, Banten, menggunakan THR untuk membiayai berbagai kebutuhan selama merayakan Idul Fitri bersama keluarga di Rangkasbitung, Banten. Agar tidak ”kebablasan” membelanjakan uangnya, Vina dari awal sudah menakar kebutuhannya. Misalnya, untuk  makanan dan kue Lebaran dialokasikan 35 % dari THR, sedang untuk ”salam tempel” dialokasikan dana sekitar 30 %. ”Sisanya ditabung,” ujarnya.

Menurut dia, keberadaan THR penting mengingat jika hanya mengandalkan gaji tentu akan memengaruhi pendapatan di masa mendatang. ”Jangan sampai karena habis buat Lebaran, kehidupan kita selanjutnya jadi semakin berat,” ucapnya. Beruntung perusahaan tempat ia bekerja tak pernah lalai memberikan THR. ”Biasanya dua minggu sebelum Idul Fitri, THR sudah cair,” ujar Vina yang sudah bekerja selama lima tahun. Devie (23), seorang ibu rumah tangga di Bogor, Jabar, juga harus pintar-pintar mengatur THR yang diberikan suami. ”Dulu ketika masih bekerja, saya hanya fokus untuk keluarga saya saja, tetapi sekarang juga harus fokus pada keluarga suami,” katanya. Oleh sebab itu, THR harus diatur sedemikian rupa agar tidak ”jebol” setelah hari raya. Menurut rencana, THR akan digunakan untuk membeli kebutuhan, seperti pakaian dan makanan, serta memberikan salam tempel kepada keponakan. (Yoga) 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal pengangkut ikan asal Filipina di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau WPPNRI 716 Laut Sulawesi. Kapal FB.CA. F-01 atau KM EPM ditangkap aparat pengawasan KKP pada 18 Maret 2024 pukul 11.14 Wita. Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono saat dihubungi, Kamis (21/3) mengemukakan, berdasarkan pengakuan dari nakhoda kapal, kapal itu telah mengangkut ikan di perairan Indonesia ke General Santos (Gensan) Filipina sejak 2022 sampai Maret 2024 tanpa dokumen sama sekali alias ilegal. Kapal pengangkut ikan ilegal tersebut memiliki kemiripan dengan kapal nelayan kecil setempat dengan ukuran kapal 7-10 gros ton sehingga kerap sulit dibedakan dengan kapal perikanan lokal.

Kapal itu juga ditengarai kerap mengelabui aparat pengawasan dengan beroperasi pada malam hari. Pung menambahkan, pihaknya sedang menelusuri keterlibatan kapal pengangkut asing ilegal tersebut dengan kapal-kapal nelayan lokal. Sebab, kapal angkut ilegal tersebut diduga bisa masuk ke perairan Indonesia hingga pelabuhan. ”Pola kapal perikanan ilegal tersebut akan menjadi perhatian dalam operasi pengawasan kapal-kapal serupa berikutnya, termasuk antisipasi modus-modus pencurian baru. Biasanya, jika pola lama pelanggaran sudah ketahuan (aparat), modus baru akan berkembang,” ujar Pung. (Yoga) 

Ekonomi Indonesia pernah mengalami industrialisasi pada masa Orde Baru yang diawali dengan pembangunan berencana 1970-an. Sejak 1996, Indonesia sudah tergolong negara berkembang yang berhasil menjalankan industrialisasi meski masih tahap awal. Peranan sektor industri yang tinggi itu bahkan masih bertahan setelah Indonesia mengalami krisis moneter 1997/1998. Peranan sektor industri meningkat sampai 29,6 % PDB pada 2001 karena sektor tersier dan primer melambat lebih besar. Pasca-2001, peranan sektor industri terus menurun.  Deindustrialisasi dini yang terjadi di Indonesia mirip beberapa negara  Amerika Latin. Di Brasil, peranan sektor industri terhadap PDB mencapai puncaknya sebesar 34 % tahun 1984, kemudian menurun tajam hanya 11 % pada 2022.

Deindustrialisasi dini, termasuk yang terjadi di Indonesia, disebabkan beberapa faktor pokok, antara lain, pertama, fenomena Dutch disease, dimana industrialisasi negara yang kaya SDA terhambat karena naiknya harga komoditas di pasar global, mengakibatkan perdagangan komoditas primer jauh lebih menguntungkan daripada membangun industri. Pembangunan ekonomi yang sebelumnya mulai bertumpu pada industri beralih kembali ke sektor primer. Kedua, meningkatnya persaingan global di bidang manufaktur. Sejak awal dekade 1990-an, persaingan produk manufaktur dunia meningkat dengan pesatnya pembangunan industri di China. Industri manufaktur China yang awalnya mengandalkan biaya murah jadi pesaing berat produk manufaktur global. Ketiga, tidak adanya strategi pengembangan industri yang terarah.

Dari perkembangan manufaktur global dan Indonesia, pemerintah mendatang perlu mengembalikan sektor industri sebagai penggerak utama ekonomi. Tak ada jalan lebih cepat dari industrialisasi untuk jadi negara pendapatan tinggi dan maju. Dua langkah pokok perlu diambil. Pertama, revitalisasi industri secara konkret dan berspektrum luas (broad based). Kedua, pengembangan industri berbasis SDA. Hilirisasi yang dijalankan perlu dikembangkan lebih lanjut. Tidak hanya berhenti pada barang antara, tetapi juga pada barang akhir yang bernilai tinggi agar nilai tambah yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh nasional. Di sini penguasaan teknologi menjadi tantangan besar. Dengan posisi tawar berupa penguasaan SDA yang kuat, transfer teknologi bisa diwujudkan dengan baik. (Yoga) 

Kenaikan tariff pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 % tahun 2025 dan saat ini 11 % memang bisa menambah pendapatan negara. Akan tetapi kebijakan ini memiliki sejumlah efek negatif antara lain, pelemahan konsumsi masyarakat hingga industri manukfaktur. Di Indonesia, peran konsumsi masyarakat sangat strategis, menyumbang 50 % lebih PDB nasional, jauh di atas investasi dan ekspor. Artinya, jika   konsumsi masyarakat mengalami kontraksi, pertumbuhan ekonomi melambat, demi menjaga pertumbuhan ekonomi 5 %, konsumsi masyarakat wajib dijaga.

Hitungan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), kenaikan tariff PPN 1 % menggerus pertumbuhan ekonomi sebesar 0,17 %. Sementara kenaikan pajak bakal menambah beban dunia usaha, terutama sektor manufaktur. Imbasnya, harga produk manufaktur bisa membengkak jauh di atas kenaikan tariff PPN sebesar 1 %, yang mengakibatkan penjualan manufaktur, terutama subsector unggulan seperti otomotif berpotensi merosot. Karenanya, Ketua umum Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edi Suyanto, dengan tegas meminta kenaikan PPN 12 % ditunda sampai perekonomian nasional dan daya beli masyarakat pulih. (Yetede)

Gubernur The Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell pada Rabu (20/03/2024) waktu setempat mengatakan, data inflasi yang tertinggal baru-baru ini tidak mengubah tren pelanggaran tekanan harga-harga secara bertahap di Amerika Serikat. Alhasil bank sentral AS tersebut memastikan rencana untuk tiga kali menurunkan suku bunga acuan di tahun ini, dan menegaskan pertumbuhan ekonomi yang solid akan terus berlanjut. The Fed dalam pengumuman hasil pertemuan  kebijakan Maret 2023 itu, sesuai perkiraan, mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 5,25% dan merilis proyeksi baru ekonomi kuartalan yang  menunjukkan para pejabat The Fed memperkirakan ekonomi AS tumbuh 2,1% di tahun ini. Angka proyeksi itu melampaui potensi jangka panjang ekonomi AS dan naik signifikan dibandingkan pertumbuhan 1,4% pada Desember tahun lalu. (Yetede)

PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) berhasil mengamankan pasokan garam selama tiga tahun untuk bahan baku pabrik chlor-alkali perseroan di Cilegon, Banten. Garam yang digunakan untuk memproduksi soda kaustik atau soda api ini akan dipasok dari Proyek Mardie Salt & Potash di pantai Pilbara, Australia Barat, milik BCI Minerals Limited.

Dalam perjanjian kontrak yang disepakati pada Rabu (20/3) BCI Minerals bakal memasok 300.000 ton garam per tahun kepada Chandra Asri di tahun pertama,naik pada tahun kedua menjadi 600.000 ton garam per tahun dan pada tahun ketiga akan disesuaikan dengan perkembangan pabrik chlor-alkali

“Kemitraan ini mengukuhkan posisi kompetitif kami sebagai pemimpin pasar melalui rencana kami yang sedang berjalan untuk mengembangkan pabrik caustic soda dan ethylene dichloride berskala global,” kata CEO Chandra Asri Group, Erwin Ciputra dalam keterangan resminya, Kamis (21/3). (Yetede)

Pemerintah optimistis investor tetap berminat untuk menanamkan modal di Indonesia pasca pemilu 2024. Pada tahun ini pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp 1.650 triliun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2 %. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus menggenjot kinerja investasi. Apalagi investasi memiliki peran vital terhadap laju perekonomian nasional.

“Investasi kan jangka menengah panjang, saya rasa dengan situasi di Indonesia, investasi tetap terus berjalan,” kata Airlangga di kantornya, Kamis (21/3). Airlangga mengatakan, dari hasil pembicaraan dengan investor, dia melihat investor tetap memiliki minat tinggi untuk menjalankan investasi di Indonesia, bahkan gairah investor menjalani kegiatan usaha tidak terganggu dengan kontestasi pemilu. (Yetede)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat simpanan jumbo di perbankan mencapai Rp4.521 trliun, tumbuh 6,3% secara year on year (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan posisi Desember 2023 yang tumbuh 3,5% (yoy). Meski secara tahunan tumbuh, simpanan dengan tiering nominal di atas Rp 5 miliar atau simpanan jumbo per Januari ini turun 0,3% (month to month/mtm) atau year to date (ytd) menurun senilai Rp 12 triliun dari Rp 4.533 triliun di posisi Desember 2023. Sementara itu, dari tiering simpanan, nominal simpanan terbesar terdapat pada tiering simpanan di atas Rp 5 miliar yang mencakup 53,3% total simpanan. "DPK (dana pihak ketiga) sekarang membaik dari tahun lalu  walau enggak signifikan, tapi ada perbaikan bottoming out," ucap Keta Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, di jakarta. (Yetede)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat anggaran simpanan jumbo di perkirakan mencapai Rp 4.521 triliun, tumbuh 6,3 % secara year on year (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan posisi Desember 2023 yang tumbuh 3,5 % (yoy). “DPK (dana pihak ketiga) sekarang membaik dari tahun lalu, walau ngga signifikan tapi ada perbaikan bottoming out,” ucap Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya, Yudhi Sadewa di Jakarta, Kamis (21/3). Menurut dia, kuartal I tahun ini DPK akan kembali ke level normal 6-7 %. Sedang pada semester II, likuiditas perbankan kembali longgar dengan pertumbuhan DPK lebih tinggi.  (Yetede)