Kami mencoba mengurangi akun-akun yang berpotensi memiliki klaim yang besar seperti pabrik kayu kami kurangi, tekstil. Jadi yang risikonya cukup tinggi kami kurangi,” kata Chief Technical Officer PT Asuransi Umum Mega atau Mega Insurance, Indrajaya Wardhana. Mega Insurance merupakan perusahaan asuransi kerugian di bawah kendali PT Mega Corpora, konglomerasi keuangan yang mayoritas sahamnya dimiliki PT CT Corpora kepunyaan taipan Chairul Tanjung. Perusahaan itu memilih untuk menyeleksi risikonya. Mereka mengurangi premi-premi yang berpotensi melahirkan klaim jumbo. Dengan begitu, kata Indrajaya, perusahaan mampu mengoptimalkan profit dari layanan yang diberikan. Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) hingga akhir tahun lalu, lini bisnis asuransi kerugian terkonsentrasi ke tiga segmen yakni properti dengan porsi premi dicatat pada 2023 sebesar 25,5%, lalu asuransi kredit sebanyak 21,5%, dan kendaraan bermotor 18,8%. Ketiganya mendulang 65,8% dari total premi dicatat sepanjang 2023 yang nilainya mencapai Rp103,87 triliun. Sementara itu, nilai klaim yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi umum sepanjang tahun lalu sebesar Rp46,13 triliun dengan komposisi terbesar untuk segmen asuransi kredit Rp16,88 triliun, lalu kendaraan bermotor Rp7,04 triliun, properti dengan nilai klaim Rp6,84 triliun, dan kesehatan senilai Rp6,36 triliun. Situasi itu tak lepas dari sejumlah faktor, mulai dari pandemi, situasi ekonomi global yang melambat, dan persoalan di industri terkait lainnya. Misalnya, permintaan asuransi segmen kendaraan bermotor sempat turun, baik premi maupun klaim karena penjualan mobil dan sepeda motor merosot. Sementara itu, kebijakan restrukturisasi kredit di industri perbankan dan jasa keuangan lainnya, memberi andil pada lonjakan klaim di asuransi kredit. 

Temuan IFG Progress yang dipublikasi pada 2022 mencermati fenomena di bisnis asuransi kerugian. Lini bisnis asuransi umum di Tanah Air terkonsentrasi di tiga sektor yang sangat erat kaitannya dengan volatilitas business cycleyakni kendaraan bermotor, properti, dan kredit. Berdasarkan data historis, lini bisnis asuransi kredit memiliki level profitabilitas terendah jika dibandingkan dengan lini bisnis lainnya. IFG Progress juga sempat melakukan observasi kepada 30 perusahaan asuransi umum dengan premi terbesar yang mewakili industri dengan total market share premi sekitar 87% dari total premi industri keseluruhan pada 2020. Hampir 70% dari perusahaan asuransi umum yang bisnis utamanya terkonsentrasi di sektor asuransi kredit mencatatkan loss ratio yang tinggi. Khusus isu asuransi kredit, IFG Progress mencatat terdapat lima tantangan yang menyebabkan rendahnya profi tabilitas dan tren kinerja yang makin turun. Pertama, karakteristik dari produk asuransi kredit di Indonesia yang menyediakan kontrak jangka panjang yang mengunci pembayaran premi tunggal (single premium). Kedua, asuransi kredit tidak melihat aspek underwritingloan oleh bank dan tidak menguasai risiko kredit. Ketiga, tidak menguasai kuantifikasi risiko yang ada, sehingga rating menjadi spekulatif. Keempat, infrastruktur seperti sistem teknologi informasi dan database yang digunakan belum memadai untuk dapat melakukan proses administrasi klaim yang efisien dan pencadangan dengan baik. Kelima, adanya informasi asimetris yang merupakan penyebab terjadinya moral hazard. Sementara itu, pengamat asuransi dan Pendiri Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Ivan Rahardjo menilai ada indikasi persaingan tarif premi di asuransi kerugian yang berlangsung sejak lama. Bahkan, persaingan tarif premi itu merusak tingkat kesehatan industri asuransi. Imbas persaingan premi ke industri asuransi ini, katanya, menyebabkan perolehan premi asuransi di bawah tingkat kelayakan ekonomi risiko yang harus ditanggung sehingga mengalami kerugian operasional bertahun-tahun. Bahkan, lanjutnya, ketika pasar asuransi internasional mengalami kenaikan tarif premi, industri asuransi di dalam negeri masih bertahan dengan persaingan harga rendah.

Sektor perdagangan karbon mengalami kemajuan yang pesat pada beberapa tahun terakhir. Diawali dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, dan selanjutnya diikuti dengan beberapa aturan di tingkat peraturan menteri dan puncaknya terbitnya POJK No. 14/2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon. Dengan terbitnya serangkaian peraturan tersebut maka memastikan optimisme investor bahwa upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sekaligus merupakan potensi ekonomi yang besar bagi Indonesia, mengingat Indonesia memiliki salah satu sumber terbesar di sektor hulu pada industri ini. Demikian juga telah adanya aturan yang solid mengenai mekanisme perdagangan sertifikat penurunan gas rumah kaca (SPE-GRK) yang sering disebut sebagai perdagangan karbon. Dalam perspektif pasar modal, terbitnya mekanisme registrasi melalui sistem registrasi nasional (SRN) dan mekanisme otorisasi perdagangan unit karbon dalam mekanisme perdagangan sertifikat penurunan gas rumah kaca (SPE-GRK) telah menguatkan aspek fundamental dari perdagangan karbon sebagai sebuah industri, baik pada aspek hulu maupun aspek hilir. Penguatan pada aspek fundamental ini juga turut dipengaruhi oleh hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Dukungan pemerintah pada industri ini, misalnya, pada saat reshuffle terakhir di 2024 Presiden Joko Widodo juga menyebut untuk memberi prioritas pada sektor perdagangan karbon. Demikian juga dengan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang tampaknya berpihak pada industri perdagangan karbon dan penghilirannya. Dengan potensi tingginya perdagangan unit karbon pada sertifikat penurunan gas rumah kaca menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu leading sector pada Industri ini. Demikian pula dengan besarnya pasar yang akan menjadi pembeli dari unit SPE GRK yang dimiliki oleh perusahaan yang mengelola sektor perdagangan karbon di Indonesia. Banyaknya negara yang terlibat dan meratifikasi COP menunjukkan potensi ‘demand’ sehingga pada analisis permintaan dan penawaran maka industri ini akan mengalami tren positif terutama menjelang 2029. 

Akhir 2024 hingga awal 2026 merupakan momentum yang tepat bagi calon emiten yang bergerak di bidang perdagangan karbon masuk bursa. Pertimbangannya adalah stabilitas politik dan regulasi baru setelah Oktober 2024 untuk melihat apakah ada faktor yang dapat menjadi sentimen negatif pada valuasi harga saham emiten. Pada 2025 hingga 2026 dipandang menjadi tahun yang krusial karena diperkirakan pada COP Tahun 2024 dan COP Tahun 2025 akan terdapat isu global mengenai perdagangan karbon disamping kondisi transisi energi setiap sektor pada masing-masing negara peserta COP akan terlihat hasil dan kebutuhannya terhadap offset penurunan gas rumah kaca sehingga arus transaksi perdagangan saham dan perdagangan karbon akan meningkat karena telah terbentuk pasar yang sempurna. Kinerja bursa saham pada indeks harga saham hijau cenderung membaik, hal ini terlihat dari ‘green’ emiten terakhir yang melakukan penawaran umum perdana (IPO) yaitu PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia pada Oktober 2023. BREN adalah emiten yang berfokus pada kinerja clean energi dan penurunan emisi gas rumah kaca yang mengalami oversubscription pada IPO. Kontrak jangka panjang perdagangan unit karbon merupakan faktor yang signifikan karena akan menunjukkan sisa volume unit karbon yang dimiliki oleh emiten itu dalam jangka panjang sehingga dapat diperkirakan aset dan arus kas emiten itu. Pada industri sektor perdagangan karbon yang disebut sebagai aset utama adalah volume unit karbon yang dapat diperdagangkan oleh emiten yang akan melakukan penawaran umum perdana beserta pembeli unit karbon yang telah terikat kontrak jangka panjang maupun jangka pendek pembeli jangka pendek dengan transaksi spot.

Sebagaimana perusahaan asuransi jiwa yang sedang dipusingkan dengan kinerja loyo produk unit-linked, kalangan pelaku bisnis asuransi kerugian juga masih waswas dengan kinerja premi. Pasalnya, segmen utama penyokong pendapatan premi relatif belum stabil. Apalagi, jika berkaca pada situasi ketidakpastian ekonomi dunia yang turut menggelayuti domestik. Merujuk data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), hingga akhir tahun lalu, lini asuransi kerugian terkonsentrasi ke tiga segmen yakni properti dengan porsi premi 25,5%, asuransi kredit 21,5%, dan kendaraan bermotor 18,8%. Premi ketiga segmen itu mencapai 65,8% dari total premi industri sepanjang 2023 yang tercatat Rp103,87 triliun. Ketiga segmen tersebut yakni kendaraan bermotor, properti, dan kredit sangat erat kaitannya dengan volatilitas business cycle. Perihal kondisi ketiga segmen utama itu sejatinya tecermin dari nilai klaim yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi umum sepanjang tahun lalu. Dari total klaim sebesar Rp46,13 triliun, komposisi terbesar dibayarkan untuk segmen asuransi kredit yakni Rp16,88 triliun, disusul kendaraan bermotor Rp7,04 triliun, properti Rp6,84 triliun, dan kesehatan senilai Rp6,36 triliun. Klaim asuransi kredit memang kian mendominasi dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut tak lepas dari kualitas kredit dari sejumlah sektor yang masih belum prima pascapandemi. Apalagi ada kebijakan restrukturisasi. Amat mungkin situasi tersebut berlanjut, lantaran kinerja penyaluran kredit perbankan tahun ini yang juga menantang. Dari perspektif regulator, situasi tersebut harus cermat diperhatikan, agar tak berkembang menjadi persaingan yang tidak sehat dan menabrak aturan main. Terlebih sudah muncul suara-suara sumir perihal perang premi yang kontraproduktif. Agar itu tak meluas, dibutuhkan aturan main yang baik dan efektif. Demikian pula dengan pengaturan secara umum, dibutuhkan untuk menjaga perkembangan industri ini. Contohnya dengan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 tentang kontrak asuransi mulai tahun depan. Penerapan PSAK 117 bertujuan agar dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan asuransi baik antarperusahaan maupun antarindustri. Adapun, dari sisi mitigasi risiko, penerapan PSAK 117 juga diharapkan membuat perusahaan asuransi dapat mengelola risikonya secara terstruktur dan sistematis. Ya, perkembangan pesat industri asuransi membutuhkan aturan yang mumpuni untuk mengimbanginya. Layanan asuransi kerugian memiliki peran yang krusial dalam menjaga perekonomian nasional. Perlindungan yang diberikan, menjadi salah satu bantalan dalam mengamankan gerak ekonomi melalui berbagai transaksi bisnis.

Bisnis asuransi kerugian di Tanah Air memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun, pelaku industrinya dinilai rawan karena profit yang rendah, sedangkan risiko yang ditanggung di atas rata-rata industri. Segmen asuransi kerugian juga dinilai masih terkonsentrasi ke segmen yang rentan terhadap situasi makroekonomi, seperti asuransi kendaraan bermotor, properti, dan kredit perbankan. Selain itu, persaingan antar penyedia jasa juga sangat ketat. Dari sisi permintaan, sejatinya masyarakat memiliki minat untuk membeli produk asuransi kerugian guna melindungi aset. Namun, layanan oleh perusahaan perlu ditingkatkan. Upaya penataan yang dilakukan oleh regulator mestinya dapat membawa ekosistem industri asuransi umum lebih baik ke depan.

Pemain industri asuransi umum harus mulai ancang-ancang mengubah strategi meraup premi secara ideal seiring dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 117 yang mengatur kontrak asuransi yang akan mulai berlaku pada 2025. Saat ini tren banting harga premi masih terjadi, bahkan di hampir setiap lini bisnis asuransi umum. Penyebabnya, persaingan yang kian ketat di tengah pasar yang hanya tumbuh tipis, ditambah keengganan pemain untuk lepas dari beberapa lini bisnis yang jelas-jelas merugikan dan menjadi biang pembengkakan rasio klaim.PT Asuransi Bintang Tbk. (ASBI) menjadi salah satu contoh perusahaan yang berupaya lepas dari jebakan perang tarif, tepatnya pada lini bisnis asuransi rangka kapal, dan asuransi kesehatan.Presiden Direktur Asuransi Bintang HSM Widodo menjelaskan strategi itu sempat membawa pendapatan premi sepanjang 2023 terkontraksi 17% menjadi Rp380 miliar dari sebelumnya Rp459 miliar. Sementara itu, pihaknya juga tengah mengkaji ulang strategi menjual produk asuransi kesehatan. Sebab, selain karena predatory price, terdapat fenomena kenaikan harga fasilitas medis yang naik dua kali lipat dan fasilitas pertanggungan yang diberikan sudah terbilang berlebihan. Menurut Widodo, perusahaan asuransi yang masih sekadar ‘rindu premi’ tidak akan survivesetelah menerapkan PSAK 117. Pencatatan terbaru akan berpengaruh pada indikator kesehatan keuangan perusahaan,Tak heran, premi ke depan tidak bisa langsung dicatat sebagai pendapatan. Terlebih, kebiasaan mengandalkan predatory price memberikan konsekuensi bagi perusahaan asuransi terkait, karena kekurangan atau ketidakcukupan cadangan premi harus segera ditutup pada masa transisi tahun ini. Ujung-ujungnya, butuh ekuitas yang memadai. Tren banting harga bahkan masih terjadi di lini bisnis yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu asuransi harta benda dan asuransi kendaraan bermotor, melalui Surat Edaran OJK No. 6/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017. Kepala Departemen Properti Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) sekaligus General Manager Underwriting PT Sompo Insurance Hendry Tamrin membenarkan tren tersebut. 

Ke depan, AAUI berupaya membicarakan tarif baru dengan OJK, dalam rangka menjaga kesesuaian dengan kondisi terkini, sekaligus menjaga kompetisi harga yang lebih sehat. Kebetulan, Hendry saat ini juga dipercaya sebagai bagian panitia perancang tim perubahan tarif baru dalam AAUI. Mewakili industri reasuransi, Direktur Teknik & Operasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Delil Khairat mengungkapkan tren serupa soal tren banting harga, yang ujungnya juga berpengaruh terhadap reasuransi. “Asuransi properti dan kendaraan bermotor ada tarifnya. Tapi walaupun begitu, tetap ada modus operandi bukan dengan menurunkan rate, tapi potong acquisition cost, kemudian diskon, engineeringfee, jadi potongan transaksi tinggi dan semakin mahal. Di luar itu, perang harga akan terus terjadi selama market belum dewasa. Ini tentu mempengaruhi reasuransi yang berada di belakang para perusahaan asuransi umum,” ujarnya. Kemudian, asuransi kredit menurutnya di Indonesia sudah seperti blunder. Tidak ada negara lain yang melakukan, dan industri di Tanah Air dulu memulainya notabene tanpa knowledge yang kuat. Terakhir, asuransi berkaitan engineering juga sedang tidak bagus dan perlu diperbaiki. Sama dengan properti yang secara umum masih bagus, tapi karena preminya masih banyak yang kurang ideal, akhirnya reasuransi kena getahnya ketika terdampak klaim bernominal jumbo. Dalam perspektif perusahaan aktuaria, Riana Magdalena dari Kantor Konsultan Aktuaria Riana dan Rekan menuturkan penggerak utama bisnis asuransi kerugian masih di lini kendaraan dan properti. Khusus untuk kendaraan dan properti, terdapat tarif batas atas dan bawah yang ditetapkan oleh regulator. “Jadi untuk perusahaan menetapkan pricingnya sendiri cukup sempit. Tetapi sejauh mana penetapan tarif aktual berdasarkan analisis profil risiko, kami kurang tahu juga. Kalau produknya baru, pasti harus ada analisis dan diajukan ke dan setujui OJK terlebih dahulu, baru bisa dipasarkan,” katanya.

Layanan asuransi baik, asuransi jiwa dan asuransi kerugian dibutuhkan oleh masyarakat untuk memberikan perlindungan dan jaminan atas aset yang mereka miliki. Namun, isu mengenai premi dan oknum ‘nakal’ dalam bisnis asuransi perlu menjadi perhatian kalangan penyedia jasa. Temuan NoLimit Indonesia, entitas yang memantau perbincangan di media sosial, persepsi masyarakat terhadap asuransi cukup baik. Dari 25.210 pembicaraan di media sosial yang dipantau sepanjang Februari 2024, sebanyak 86% sentimen pembicaraan di lingkup asuransi cenderung netral. Sementara itu, sebanyak 10% sentimen bernada positif dan 4% lainnya bernada negatif. “Sentimen didominasi oleh netral sebesar 86% dikarenakan banyaknya netizenyang memberikan informasi terkait asuransi. Pembicaraan tertinggi terjadi pada tanggal 20 Maret 2024 dikarenakan terdapat pembicaraan terkait asuransi syariah yang dinilai memiliki potensi tinggi,” kata CEO NoLimit Indonesia, Aqsath Rasyid Naradhipa pada Jumat (22/3). Dalam perbincangan di media sosial tersebut, katanya, sentimen positif terkait dengan asuransi mencakup apresiasi kepada perusahaan yang memberikan asuransi kepada pegawai sekitar 800 pembicaraan, lalu kemudahan dalam klaim asuransi sekitar 300 pembicaraan, pilihan terhadap asuransi syariah, lalu antusiasme terhadap asuransi digital, dan kenaikan aset di industri asuransi. Adapun, sebanyak 10% netizen yang membicarakan asuransi secara positif terutama menyangkut kemudahan pada saat darurat apabila memiliki layanan asuransi. Hal positif lainnya yakni menjamin keselamatan jiwa dan masa tua. Sementara itu, netizenyang berbincang soal asuransi dengan sentimen negatif terutama didominasi oleh kekhawatiran terhadap nilai premi yang mahal, kesulitan dalam proses klaim, banyaknya kasus penipuan, banyaknya asuransi yang tidak jelas, dan kesulitan dalam menghubungi agen. Khusus untuk asuransi kerugian, 82% responden menyebut sangat membutuhkan. Sedangkan 18% menyebut belum membutuhkan. Segmen masyarakat yang menaruh minat terhadap asuransi kerugian dengan alasan menjaga aset yang dimiliki (34%), melakukan klaim pada saat darurat (28%), meminimalkan kerugian (26%), dan menjaga tabungan saat ada musibah (12%). Jenis asuransi kerugian yang diminati masyarakat dari temuan NoLimit yakni asuransi kendaraan (58%), asuransi kecelakaan diri (36%), asuransi properti (5%), dan sisanya asuransi pengangkutan. Sementara itu, temuan Populix yang dikumpulkan Data Indonesia, sebanyak 73% responden menyebut pen-tingnya asuransi. Hanya 5% responden yang menyatakan asuransi tidak penting, dan sisanya cenderung netral.

Perekonomian Batam tumbuh pesat di tahun 2023 kemarin. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Batam, pertumbuhan ekonomi Batam tumbuh 7,04%, jauh di atas pertumbuhan ekonomi Kepri sebesar 5,2%, serta perekonomian nasional sebesar 5,05%. Sebelumnya, angka 7% pernah dicapai Batam terakhir kali pada tahun 2013, dimana saat itu perekonomian tumbuh sebesar 7,18%. Dalam rilisnya, BPS Batam menyebut sejumlah sektor yang berkontribusi terhadap tumbuhnya perekonomian Batam, yakni sektor industri pengolahan (56%), konstruksi (21,35%), perdagangan besar dan eceran (6,10%), jasa keuangan dan asuransi (3,39%), informasi dan komunikasi (2,85%), dan penyediaan akomodasi makan minum (1,92%). Jika dikaji berdasarkan tingkat pertumbuhan, maka sektor yang paling pesat itu sektor penyediaan akomodasi makan minum (30,95%), lalu informasi dan komunikasi (18,50%), transportasi dan pergudangan (15,48%), konstruksi (9,86%), serta perdagangan besar dan eceran (9,50%). Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 merupakan kulminasi dari perkembangan positif Batam yang terus pulih pasca Covid-19. Berdasarkan data BPS, perekonomian Batam sempat anjlok saat pandemi di 2020 sebesar -2,55%. Lalu memasuki 2021, naik menjadi 4,75%. Angka tersebut terus tumbuh di 2022 jadi 6,84%, dan terakhir tahun lalu di angka 7,04%. Pertumbuhan ekonomi juga sejalan dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Batam. Pada tahun 2020 saat perekonomian terkontraksi hebat, PDRB Batam hanya sebesar Rp 106 triliun, lalu naik menjadi Rp 111 triliun di 2021. Tahun berikutnya terus tumbuh hingga Rp 118,6 triliun, dan di 2023 capai Rp 127 triliun. Melihat hasil positif tersebut, Badan Pengusahaan (BP) Batam akan melanjutkan program kerja berupa pembangunan infrastruktur, untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi tetap tinggi. BP Batam juga melihat banyaknya gerai kuliner yang buka di Batam ikut mendorong pertumbuhan ekonomi, ditambah lagi dengan pesatnya pembangunan yang mendorong sektor konstruksi tumbuh. Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan perekonomian Batam terus tumbuh dari 2022, dimana saat itu mencapai 6,84%. Dengan capaian positif di 2023, Batam berada di atas angin dan diyakini akan terus melanjutkan tren positif tersebut. Selanjutnya sektor konstruksi yang cukup signi kan di tahun 2023, dimana terjadi pembangunan jalan koridor utama dari simpang Laluan Madani hingga ke Simpang Bundaran Punggur. “Jalan yang sebelumnya terdiri dari 2 jalur, ditambah masing-masing 3 lajur kiri dan tiga lajur kanan, sehingga menjadi 5 lajur,” kata Rudi.

Kemudian sektor transportasi serta jasa lainnya, juga naik cukup pesat seiring dengan banyaknya kunjungan wisatawan selama tahun 2023 ke Kota Batam. Di sektor pertanian, wabah virus demam babi Afrika membuat populasi babi berkurang 75% di peternakan Pulau Bulan. Bulan Mei 2023 ekspor Babi ke Singapura dihentikan. Berikutnya adalah program yang berkaitan dengan pemulihan investasi. Khususnya terhadap empat sektor prioritas yang terdiri dari manufaktur; jasa dan pengembangan jasa kesehatan; UMKM serta industri kreatif dan logistik. Kemudian, sektor-sektor lainnya yang menyasar kepada utilitas perkotaan, pemerataan sarana transportasi, dan pengembangan infrastruktur pendukung kemajuan investasi. Terpisah, Kepala BPS Batam, Agus Kadaryanto mengatakan perekonomian Batam terus menanjak sejak 2021. Saat itu kota industri ini baru mulai pemulihan saat kasus Covid-19 melandai. Secara umum, struktur perekonomian Kota Batam tahun 2023 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Struktur ekonomi menurut pengeluaran didominasi oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 47,09%, diikuti oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 39,64%, komponen Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 11,12%, komponen Pengeluaran Net Ekspor sebesar 4,69%, dan komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 1,29%. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Batam, Dahlina Nopilawati mengatakan TPK di Batam mengalami penurunan signifikan. “Peningkatan ekonomi juga berdampak pada penurunan tingkat pengangguran di Batam, dimana pada 2023 berada diangka 8,14%, sementara pada 2022 di angka 9,56%,” katanya saat Musrenbang Tingkat Batam di Hotel Radisson beberapa waktu lalu. Selanjutnya ada 4 sektor yang mengalami peningkatan, sehingga ikut menggerakkan roda perekonomian. Keempat sektor ini juga membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga ikut mengurangi tingkat pengangguran. “Keempat sektor tersebut antara lain, sektor penyedia akomodasi dan makanan yang mencapai 30,95%, sektor jasa yang mencapai 25,80%, sektor informasi dan komunkasi sebesar 18,50%, serta sektor transportasi dan pergudangan yang mencapai 15,48%,” tuturnya.

Emiten teknologi, PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA) mengincar kinerja moncer pada 2024 kendati masih mencetak rugi bersih pada 2023. Presiden Bukalapak Teddy Oetomo mengatakan dalam keterangannya, bahwa momentum positif dari kinerja makroekonomi yang solid membawa ekspektasi perbaikan kinerja. “Kami mengharapkan pendapatan akan meningkat antara 15%—20% menjadi setidaknya Rp5.104 miliar dan EBITDA yang disesuaikan lebih tinggi dari Rp200 miliar untuk tahun 2024,” ujarnya, Sabtu (23/3). Selain itu, dia menekankan pada penerapan biaya rendah pada tahun ini. Hal itu bertolak pada realisasi pada kuartal IV/2023 dengan penurunan 52% pada beban umum dan administrasi ke Rp324 miliar. Kemudian, penurunan 47% pos yang sama sepanjang 2023 ke Rp349 miliar. Berdasarkan laporan keuangan per akhir Desember 2023, BUKA mencatatkan pendapatan bersih senilai Rp4,43 triliun atau meningkat 22,66% dibandingkan dengan perolehan 2022. Pendapatan BUKA sepanjang tahun lalu ditopang oleh segmen marketplace yang meraih Rp2,23 triliun, tumbuh 47,44% secara year-on-year (YoY). Segmen online to offline juga mencatatkan peningkatan sebesar 11,29% YoY menjadi Rp2,18 triliun. Namun, BUKA mencatatkan rugi nilai investasi yang belum dan sudah terealisasi sebesar Rp1,22 triliun pada tahun lalu. Perolehan tersebut berbanding terbalik dari 2022 yang membukukan laba nilai investasi sebesar Rp3,93 triliun. Bukalapak lantas mencatatkan rugi usaha senilai Rp2,12 triliun pada 2023, dari sebelumnya meraih laba usaha sebesar Rp1,75 triliun tahun 2022.

Kebijakan investasi pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, akan memprioritaskan sektor padat karya. Hal Ini dilakukan agar sektor pangan, energi, dan industri manufaktur selaku tiga ”mesin” utama pendorong perekonomian andalan pemerintah baru kelak punya efek berganda dalam penyerapan tenaga kerja. Berlandaskan visi dan cita-cita ekonomi yang digaungkan Prabowo, Ketua Dewan Pakar PAN DrajadWibowo, yang juga anggota dewan pakar di tim pemenangan Prabowo-Gibran, menilai bahwa pemerintahan ke depan tetap akan membuka keran investasi padat modal. Namun, prioritas utama akan diarahkan untuk investasi padat karya

”Pak Prabowo itu sangat  menaruh perhatian pada bidang pangan. Jadi, penyerapan lapangan kerja akan digenjot dari situ, makanya food estate akan semakin kita genjot,” ujar Dradjad, Minggu (24/3). Sektor pangan diyakini dapat memberikan efek berganda terhadap pembukaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja. Dradjad mencontohkan upaya meningkatkan luas panen dan rotasi tanaman di sektor pertanian ataupun restrukturisasi peternakan sapi perah dan sapi potong di sektor peternakan sama-sama akan menyerap banyak tenaga kerja. (Yoga)

Mesin pertumbuhan ekonomi akan bekerja optimal dengan pelumas yang tepat, antara lain, berupa kepastian hukum dan upah pekerja. Pertanian, energi, dan manufaktur. Tiga sektor itu akan jadi andalan pembangunan ekonomi Indonesia 2024-2029. Tiga mesin pertumbuhan ekonomi itu juga diandalkan untuk menyerap tenaga kerja (Kompas, 23/3/2024). Distribusi penduduk bekerja di Indonesia terbesar di sektor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari 139,85 juta penduduk bekerja pada Agustus 2023, 28,21 % bekerja di sektor pertanian. Jumlahnya bertambah 750.000 orang dibandingkan dengan Agustus 2022.

Daya tarik sektor pertanian perlu ditingkatkan agar anak muda terjun ke sektor ini. Kemudahan akses pupuk bersubsidi dan benih akan membuat biaya produksi bisa ditekan. Sektor manufaktur dikembangkan agar Indonesia berdaya saing dan bukan sebagai pasar belaka.  Bahan baku dan penolong serta barang modal yang mudah dan murah serta kapasitas tenaga kerja yang mumpuni akan membuat sektor manufaktur berdaya saing dan produktif.

Di sektor energi, persoalan kepastian hukum yang kerap muncul mesti dituntaskan. Agar mesin pertumbuhan bergerak dengan lancer, pelumas berupa upah buruh atau pekerja mesti memadai. Berdasarkan data BPS, upah buruh di sektor pertanian sebesar Rp 2,37 juta per bulan masih jauh di bawah upah rata-rata buruh, yakni Rp 3,18 juta per bulan. Upah memadai dan memenuhi kebutuhan hidup pekerja akan membuat pekerja sejahtera dan bahagia. Hal ini akan terwujud dalam kinerja yang baik. (Yoga)