Ekonomi
( 40600 )Metland Siapkan Rp 140 Miliar untuk Borong Lahan
PT Metropolitan Land Tbk (Metland) menyediakan dana Rp 140 miliar untuk pembelian lahan pada 2024. Anggaran itu bagian dari Rp 750 miliar modal kerja (capital expenditure/capex) yang disediakan untuk tahun ini. "Capex kami tahun 2024 sekitar Rp 750 miliar, sedangkan realisasi tahun 2023 sekitar Rp 500 miliar. Dari total capex 2024 sekitar Rp 140 miliar untuk pembelian lahan. Sebagian besar untuk pengembangan infrastruktur di proyek-proyek kami," tutur Direktur Metland Olivia Surodjo kepada Investaor Daily baru-baru ini. Mengutip data perseroan, hingga November 2023, cadangan lahan (land bank) Metland mencatat seluas 430 ha. Lahan itu adalah yang tersedia untuk dijual. Saat ini, total luas proyek mencapai 1.236 ha. "Lahan 430 ha itu total remaining area yang Metland punya untuk delapan proyek yang sduah ternasuk Cibitung dan termasuk yang lain-lain, total lahan yang kita punya itu sudah kami beli," tutur Anhar Sudrajat, Presiden Direktur Metland menjawab pertanyaan Investor Daily baru-baru ini (Yetede)
Dongkrak Investasi Asing, Presiden Xi Bertemu Pengusaha AS
Presiden China Xi Jinping bertemu dengan para pengusaha Amerika Serikat (AS) pada Rabu (27/03/2024) di Beijing. Pertemuan bertujuan untuk meningkatkan arus masuk investasi asing ke Negeri Tirai Bambu. Sebagai informasi, minggu ini para eksekutif dan pengusaha lain dari perusahaan-perusahan besar internasional berada di beijing untuk menghadiri acara tahunan Forum Pembangunan China atau China Development (CDF), yang berlangsung pada Minggu (24/03/2024) hingga Senin (25/03/2024). Jajaran eksekutif puncak perusahaan multinasional biasanya menghadiri forum pemerintah, yang disebut konferensi internasional tingkat negara besar pertama setelah pertemuan parlemen tahunan China pada awal Maret. Adapun forum tahun ini bertepatan dengan upaya-upaya lain menarik pengusaha asing. (Yetede)
JAMU EKONOMI DARI BI
Kendati tingkat suku bunga acuan atau BI Rate masih sulit untuk direlaksasi dari level 6%, Bank Indonesia (BI) agaknya tak menutup mata dengan kondisi dunia usaha. Terbaru, otoritas moneter tengah ancang-ancang untuk menguatkan implementasi Kebijakan Insentif Likuditas Makroprudensial (KLM) dengan mengoptimalkan insentif likuiditas. Bank sentral menghitung ada potensi likuiditas lebih dari Rp100 triliun yang belum dimanfaatkan perbankan untuk mendorong penyaluran kredit. Rencananya, BI juga akan memperluas sektor usaha yang bisa memanfaatkan likuiditas tersebut sehingga memberikan sengatan yang lebih dahsyat terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Asisten Gubernur BI Solikin M. Juhro, mengatakan untuk saat ini penurunan suku bunga acuan masih dihadapkan pada ketidakpastian mengingat Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (The Fed) juga tengah mewaspadai lesatan inflasi. Sementara itu, instrumen fiskal juga penuh dengan kehati-hatian sehingga tak bisa leluasa memberikan intervensi untuk seluruh aktivitas ekonomi. Sejalan dengan itu, BI akan mengoptimalkan pencapaian target pemenuhan KLM 4% guna mendukung kredit untuk memacu ekonomi. Karena menyasar sektor usaha tertentu, BI meyakini penambahan insentif ini akan menciptakan pemerataan pertumbuhan pada berbagai sektor ekonomi strategis. Pada tahun lalu BI juga menaikkan insentif likuiditas makroprudensial bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas menjadi 4%, melalui pemangkasan setoran giro wajib minimum (GMW).
Sebelumnya, besaran likuiditas yang ditetapkan hanya 2,8% dari dana pihak ketiga (DPK) perbankan, sehingga ada ruang yang lebih longgar untuk mendukung kredit. Adapun, realisasi insentif KLM per Desember 2023 mencapai Rp163 triliun, meningkat dibandingkan dengan saat pertama penerapan pada Oktober 2023 yang hanya Rp137 triliun. Sejauh ini, sektor yang telah memanfaatkan fasilitas itu antara lain penghiliran mineral dan batu bara, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perumahan, pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta pembiayaan hijau.
Ketua Bidang UMKM Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ronald Walla, mengatakan kebijakan ini akan menambah fleksibilitas likuiditas.
Di sisi lain, dia menyebut UMKM masih menemui sejumlah tantangan dalam pengembangan bisnis, di antaranya tingkat kapasitas kewirausahaan, informasi dan akses pasar, serta ekosistem kewirausahaan yang kurang terintegrasi.
Dari kalangan bankir, Direktur Kepatuhan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Ahmad Solichin Lutfiyanto, memandang intermediasi keuangan amat bergantung pada kondisi ekonomi baik global maupun domestik.
DPK di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pun diprediksi cenderung ketat tecermin dari melambatnya peredaran uang dalam arti luas (M2).
Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) Lani Darmawan mengatakan perbankan pada dasarnya menyambut baik kebijakan makroprudensial longgar. Sejauh ini kinerja kredit, terutama ke sektor prioritas pun kondusif. Sejumlah sektor yang menurutnya moncer seperti kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor (KKB), dan UMKM.
Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo, mengatakan insentif BI menjadi bagian dari pertimbangan untuk strategi lembaga keuangan.
Sanksi Tegas Eksportir Bandel
Sudah setahun berlalu, kebijakan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) diterapkan pemerintah terhadap para eksportir. Namun, belum seluruh eksportir mematuhi aturan tersebut. Bahkan jumlah perusahaan pelanggar justru makin besar. Berdasarkan data Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, per Senin (25/3), ada sebanyak 16 eksportir yang masih mendapatkan sanksi karena melanggar ketentuan penempatan DHE itu. Jumlah pelanggar itu bertambah dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya tujuh eksportir. Evaluasi memang terus dilakukan pemerintah dengan makin tingginya tingkat pelanggaran eksportir tersebut. Pemerintah bahkan telah merevisi aturan pengenaan sanksi denda, melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 73/2023.Beleid itu menghapus sanksi denda sebesar 0,25%—0,5% dari nilai DHE yang belum ditempatkan di dalam negeri bagi eksportir nakal. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan sanksi berupa penghentian seluruh layanan ekspor bagi eksportir yang tidak patuh. Sanksi terbaru itu sekilas memberatkan dunia usaha karena larangan ekspor berisiko menghentikan aktivitas bisnis di dalam negeri.
Aturan DHE ini sejatinya memiliki tujuan yang sangat membantu perekonomian nasional. Dengan penempatan DHE di dalam negeri, maka akan ada peningkatan likuiditas perbankan dari penempatan dana tersebut, penguatan nilai tukar rupiah, hingga aspek keadilan karena dana ekspor nasional tidak diparkir di luar negeri.
Kalangan pelaku usaha berharap pemerintah bisa menaikkan ambang batas setidaknya di kisaran US$500.000—US$1 juta. Selain itu, hingga saat ini pemerintah masih belum memberikan insentif yang konkret untuk eksportir di luar penempatan DHE pada instrumen deposito. Harapannya ada insentif fiskal untuk mengimbangi insentif moneter yang diterima eksportir. Dari sisi moneter, Bank Indonesia telah memberikan insentif berupa pemberian bunga sebesar 5,51% untuk DHE yang nilainya di atas US$10 juta dengan jangka waktu 3 bulan.
Sanksi yang tegas tentu memuat prinsip berkeadilan. Masih banyak eksportir baik dan patuh terhadap ketentuan DHE tersebut yang berhak mendapatkan keadilan perlakuan dari pemerintah. Bahkan para eksportir yang baik dan patuh ini lebih nasionalis dan menaruh lebih lama dananya di perbankan dalam negeri. Saat ini penempatan mayoritas pada term deposit valuta asing DHE telah bergeser dari tenor satu bulan ke tiga bulan. Artinya penempatan dana di dalam negeri cenderung lebih lama akan memudahkan upaya otoritas menstabilkan posisi cadangan devisa dan rupiah.
INVESTASI BATERAI EV : TENAGA BARU PENGHILIRAN DARI CHINA
Ekosistem kendaraan listrik Tanah Air kembali mendapatkan angin segar, di tengah maraknya tantangan industri nikel dan pengolahan. Produsen nikel terbesar di dunia, Tsingshan Holding Group Co. dipastikan bakal membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Indonesia. Unit bisnis baterai Tsingshan Holding Group Co. bakal menjadi investasi terbaru dari China yang akan membantu Indonesia melaksanakan penghiliran komoditas pertambangan mineral dengan nilai tambah yang lebih menguntungkan. REPT BATTERO Energy Co., akan membangun pabriknya dekat fasilitas milik Tsingshan sebagai holdingnya yang sudah ada di Teluk Weda, dan direncanakan beroperasi pada tahun depan, sehingga bisa menarik perhatian para pesaingnya yang juga berencana meningkatkan kapasitas produksinya di negara lain. Pemilihan lokasi yang berdekatan dengan fasilitas Tsingshan juga bertujuan agar perusahaan bisa memanfaatkan bahan mentah dan infrastruktur yang sudah ada. Pembangunan pabrik di Indonesia pun diharapkan bisa mengurangi kekhawatiran terhadap gesekan perdagangan dengan Amerika Serikat dan Eropa yang berpotensi mengganggu ekspor dari China. Hingga kini, China merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia, karena setidaknya telah menghabiskan lebih dari US$7 miliar pada tahun lalu. Sebagian besar investasi yang dikeluarkan tersebut digunakan untuk memba-ngun fasilitas pengolahan cadangan bahan mentah yang berlimpah di Tanah Air. Hal tersebut sejalan dengan ambisi Indonesia untuk menjadi pusat perkembangan kendaraan listrik global, di mana saat ini China menjadi negara yang paling banyak menjual mobil listrik di dunia. Dominasi China dalam kendaraan listrik dan pemrosesan banyak mineral penting telah menarik perhatian para pejabat perdagangan di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Hong mengatakan bahwa ketidakpastian kebijakan berpotensi menjadi masalah bagi perusahaan, dan penempatan pabrik di Indonesia dapat membantu memitigasi ancaman tersebut.
“Biaya tenaga kerja dan listrik di Indonesia serupa dengan di China. Tsingshan memiliki infrastruktur yang komprehensif, dan pengalamannya yang luas di negara ini akan membantu dalam memperkirakan anggaran. Kami juga memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Indonesia yang mendukung sektor energi baru,” jelasnya. Meski begitu, pengembangan baterai kendaraan listrik di Indonesia bukannya tanpa risiko. Salah satu alasannya adalah pasokan listrik di dalam negeri yang saat ini sangat bergantung pada batu bara, sehingga meningkatkan kekhawatiran lingkungan di kalangan pembeli dan investor.
Dari dalam negeri, PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam menargetkan pembangunan industrial park untuk pengembangan ekosistem baterai dapat terealisasi pada 2025. Industrial park yang dimaksud adalah smelter nikel dengan high pressure acid leaching (HPAL) dan rotary kiln electric furnace (RKEF). Direktur Utama Antam Nico Kanter mengatakan bahwa pihaknya merupakan bagian yang berada di hulu dalam konsorsium pengembangan baterai yang dilakukan Contemporary Amperex Technology Co. (CATL), sehingga pembangunan smelter dengan teknologi RKEF dan HPAL di dalam negeri harus dilakukan segera.
Sementara itu, pabrik baterai mobil listrik yang dibangun oleh Hyundai dengan menggandeng LG Energy Solution Ltd. bakal beroperasi pada April 2024. Fasilitas itu telah menelan investasi senilai Rp21,7 triliun. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan kongsi Hyundai-LG akan meresmikan pabrik baterai dengan kapasitas terpasang 10 gigawatt hour (GWh) pada bulan depan. Pembangunan pabrik bahkan diklaim sudah memasuki tahap untuk penambahan 10 GWh.
INDUSTRI PENERBANGAN : BISNIS AVIASI PULIH LEBARAN TAHUN INI
Angkasa Pura Indonesia memprediksi pergerakan penumpang di 35 unit bandara selama periode Angkutan Lebaran 2024 menembus 7,9 juta orang atau melebihi periode Lebaran 2019. Direktur Utama Angkasa Pura Indonesia Faik Fahmi mengatakan bahwa proyeksi itu berlandaskan layanan penerbangan di bandara sejak 3 April hingga 18 April 2024. Adapun, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 5 April 2024, sedangkan puncak arus balik pada 14 April 2024. “Kami memproyeksikan selama periode posko lebaran ada sekitar 7,9 juta penumpang dilayani di 35 bandara,” ujarnya dalam konferensi pers In Journey di Jakarta, Rabu (27/3). Menurutnya, proyeksi penumpang pada periode Lebaran tahun ini sudah lebih tinggi 3% dibandingkan dengan jumlah penumpang Lebaran 2019 atau sebelum pandemi Covid-19. Bila disandingkan dengan Lebaran tahun lalu, dia memproyeksikan jumlah penumpang Angkutan Lebaran 2024 lebih tinggi 10%. Adapun, kepadatan tertinggi penumpang pesawat pada Periode Lebaran 2024 terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, diikuti Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali, Bandara Juanda di Surabaya, dan Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar. “Yang lainnya ada di Padang, dan Yogyakarta,” sebutnya.
Untuk mendukung kelancaran pergerakan penumpang di bandara selama periode Lebaran, Faik menambahkan, enam unit bandara beroperasi selama 24 jam. Keenam bandara itu adalah Soekarno Hatta (CGK), Denpasar (DPS), Makassar (UPG), Manado (MDC), Medan (KNO), dan Halim Perdana Kusuma (HLP).
Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerima sekitar 2.350 permintaan penerbangan tambahan (extra flight) untuk periode Angkutan Lebaran 2024. Juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, permintaan extra flight untuk rute domestik tersebut berasal dari delapan maskapai dengan periode keberangkatan 3—18 April 2024.
Saat ini, maskapai penerbangan mulai menaruh harga tiket mendekati tarif batas atas (TBA) yang ditetapkan. Menurutnya, hal tersebut seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap tiket pesawat jelang dimulainya musim mudik Lebaran 2024. Besaran kenaikan tarif itu bergantung kepada tingkat kompetisi yang ada pada masing-masing rute. Makin gemuk sebuah rute, dia menyatakan, kenaikan tarif tersebut akan makin ketat dan mendekati batas atas yang ditetapkan oleh Kemenhub.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini menyebutkan bahwa lonjakan harga tiket pesawat hingga bus antarkota antarprovinsi (AKAP) selama Angkutan Lebaran 2024 berisiko mengerek infl asi pada periode April 2024.
Selain tiket pesawat, harga yang perlu diwaspadai terjadi lonjakan adalah tiket angkutan antarkota. Pudji mengatakan bahwa tiket angkutan antarkota pernah mengalami inflasi tertinggi pada Idulfitri 2023 sebesar 12,36%. “Angkutan antarkota juga cenderung sering mengalami inflasi pada momen Ramadan dan Idulfitri,” jelasnya.
PERESMIAN PELABUHAN UDARA : KORIDOR BARU WISATA CELEBES
Peresmian empat pelabuhan udara di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara diperkirakan bakal meningkatkan mobilitas masyarakat di kedua wilayah itu. Kehadiran rute penerbangan ke bandara tersebut diproyeksi akan mendongkrak pariwisata daerah, terutama di sejumlah destinasi di Pulau Sulawesi. Dua bandara di Sulawesi Tengah (Sulteng) yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo adalah Mutiara Sis Al-Jufri di Kota Palu, dan Syukuran Aminuddin Amir di Kabupaten Banggai Kepulauan. Sementara itu, dua bandara di Sulawesi Utara (Sulut) yang diresmikan adalah Loloda Mokoagow di Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Taman Bung Karno di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). Kehadiran empat bandara tersebut diyakini akan meningkatkan perputaran perekonomian daerah, terutama di sektor pariwisata. Revitalisasi Bandara Taman Bung karno di Pulau Siau, misalnya bakal memangkas durasi perjalanan ke destinasi Pulau Mahoro yang telah mendunia lantaran menjadi lokasi salah satu syuting TV show Korea Selatan (Korsel), Law of The Jungle. Tak pelak, pulau tak berpenghuni berpasir putih itu telah dipijak oleh artis papan atas Korsel, seperti Kim Seok Jin BTS, Sleepy, Gong Myung, dan Cheng Xiao WJSN. Bandara Taman Bung Karno memang bukanlah pelabuhan udara baru, tetapi revitalisasi airport tersebut diyakini bakal menambah kenyamanan bagi para wisatawan. Saat ini, penerbangan ke Siau dilayani oleh dua maskapai, yakni Wings Air dan Sam Air dengan rute Manado—Siau. Masing-masing menggunakan ATR72-500/600 dan Twin Otter DHC 6-300. Sementara itu, di Kabupaten Banggai Kepulauan, kehadiran Bandara Syukuran Aminuddin Amir bakal membuka destinasi wisata ke pulau-pulau di sekitarnya. Selain snorkeling, para wisatawan juga bisa melakukan paddling dengan sampan milik warga lokal. Tak ayal, pesona danau tersebut memperoleh perhatian dari para pengguna Instagram, tak hanya domestik, melainkan juga mancanegara.
Para pengguna Instagram juga mengeluhkan sulitnya akses ke destinasi itu, dan mahalnya tiket pesawat domestik.
Oleh sebab itu, kehadiran Bandara Syukuran Aminddun Amir pun diyakini bakal membuka potensi wisata di kabupaten yang kaya dengan hasil minyak dan gas bumi tersebut. Sementara itu, dalam peresmian keempat bandara itu di Mutiara Sis Al-Jufri, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa betapa sangat pentingnya sebuah airport.
Revitalisasi Mutiara Sis Al-Jufri dan Syukuran Aminuddin Amir menyerap anggaran masing-masing Rp567 miliar dan Rp276 miliar. Sementara itu, revitalisasi Bandara Loloda Mokoagow dan Taman Bung Karno menyerap anggaran masing-masing Rp391 miliar dan Ro599 miliar. Presiden pun menyatakan kepuasannya terhadap rehabilitasi dan rekontruksi keempat bandara itu.
Pengamat Penerbangan Alvin Lie menilai bahwa bandara-bandara yang baru saja diresmikan masuk ke dalam rute perintis, rute-rute yang sulit dijangkau. Penerbangan, imbuhnya, menjadi kebutuhan mutlak menyusul kondisi topografi di wilayah-wilayah tersebut. Dia menjelaskan bahwa rute perintis tidak feasible secara bisnis, tetapi harus dilayani sebagai pelayanan publik.
Di sisi lain, Ekonom Universitas Hasanuddin Andi M. Nur Bau Massepe memandang bahwa bandara bisa berperan sebagai lokomotif industri logistik, terutama bagi daerah di mana lokasi bandara tersebut berada. Namun, imbuhnya, pembangunan bandara juga perlu memperhatikan apakah daerah itu punya potensi ekonomi atau tidak.
Dia menyarankan agar pemerintah setempat harus memiliki komitmen penuh untuk memanfaatkan bandara itu guna menghindari risiko minimnya maskapai yang mendarat di pelabuhan udara tersebutJika lokasi bandara terjangkau dengan destinasi wisata, imbuhnya, maka sebaiknya pengelola bandara harus segera bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan para event organizer untuk sering mengadakan ajang guna menarik minat wisatawan.
PROYEKSI PENJUALAN TRUK : KENDARAAN NIAGA DIPROYEKSI MENDERU USAI LEBARAN
Kinerja penjualan kendaraan niaga diproyeksi masih lesu menjelang Lebaran 2024 lantaran konsumen potensial yang berasal dari sektor pertambangan, perkebunan, serta logistik masih wait and see hingga setelah Lebaran. Penjualan truk dari Mitsubishi Fuso mengalami penurunan tajam yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti banyaknya libur nasional dan Pemilu 2024. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, penjualan truk Fuso secara wholesales mencapai 4.124 unit periode Januari—Februari 2024 atau turun 44,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 7.431 unit. Sales and Marketing Director Mitsubishi Fuso Aji Jaya mengatakan bahwa sejauh ini penjualan truk dari merek asal Jepang tersebut masih didominasi oleh sektor tambang, dan juga perkebunan yang performanya belum sesuai harapan. Jika mengasumsikan permintaan pasar kendaraan komersial akan seperti tahun sebelumnya, mak sektor logistik akan menjadi kontributor utama penjualan. Sementara sektor tambang masih belum akan pulih dalam waktu dekat. Fuso juga masih menaruh harapan besar pada sektor perkebunan, konstruksi, dan manufaktur yang disebut bisa berkontribusi positif untuk penjualan tahun ini. Sementara itu, PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) memproyeksikan pasar untuk kendaraan niaga seperti truk akan mulai bergerak naik pasca-Lebaran 2024. Business Operation & Strategy Division Head IAMI Attias Asril menjelaskan bahwa proyeksi itu tecermin dari sektor transportasi dan logistik yang bisnisnya sudah mulai menggeliat belakangan ini. Beberapa pelanggan dari perusahaan sektor transportasi dan logistik diklaim sudah mulai menanyakan terkait dengan penyediaan unit kendaraan niaga. Hal ini pun disebut sebagai sinyal akan pulihnya pasar. Di satu sisi, Asril menyebutkan bahwa pasar truk mengalami pelemahan sejak kuartal IV/2023 seiring dengan adanya kampanye Pemilu 2024. Para konsumen disebut mengambil sikap wait and see untuk menunggu hasil pemilihan. Situasi tidak jauh berbeda juga dialami oleh PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI). Faktor cuaca buruk menjadi salah satu penyebab lesunya penjualan kendaraan niaga seperti truk pada awal tahun ini.
Chief Operating Offi cer HMSI Santiko Wardoyo mengatakan bahwa cuaca yang tidak mendukung sejak akhir 2023 hingga saat ini menyebabkan konsumen juga kesulitan melakukan kegiatan usahanya. Faktor lain yang membuat penjualan truk lesu adalah momentum bulan puasa dan Lebaran yang menyebabkan kegiatan operasional belum maksimal. Sementara itu, pelaku usaha juga masih wait and see untuk melihat arah kebijakan pasca-Pemilu 2024. Di satu sisi, Santiko menyebutkan bahwa kuota pertambangan melalui rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) dari awalnya 700 badan usaha menjadi sekitar 900 badan usaha menjadi angin segar untuk penjualan truk. Selain itu, sektor infrastruktur yang berjalan seperti adanya pembangunan seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga masih menjadi sinyal positif untuk penjualan truk tahun ini.
Pada perkembangan lain, BMW Indonesia berpeluang menghadirkan produk teknologi hybrid baru tetapi bergantung pada rencana pemerintah memberikan insentif layaknya mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV). Director of Sales BMW Group Indonesia Ariefin Makaminan mengatakan bahwa sejauh ini insentif dari yang diberikan oleh pemerintah masih mengarah kepada produk BEV. Kemudahan yang dirasakan bagi konsumen juga belum mengarah ke produk hybrid.
Director of Communications BMW Group Indonesia, Jodie O’tania menambahkan bahwa secara global sejatinya sudah ada berbagai produk seperti internal combustion engine (ICE), BEV, hingga plugin hybrid (PHEV). BMW Indonesia sudah memasarkan produk hybrid melalui model 735i Limousine RHD AT seharga Rp2,2 miliar yang penjualan secara wholesales menembus 27 unit pada Januari—Februari 2024.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah masih terus mengkaji rencana pemberian insentif untuk mobil hybrid. Airlangga menjelaskan insentif yang akan diberikan berupa pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP). Besaran PPN DTP untuk mobil hybridrencananya akan sama dengan besaran insentif yang diberikan untuk mobil listrik.
EKSPOR BUAH : Manggis NTB Melenggang ke Pasar China
Pasar China makin menunjukkan minatnya terhadap produk buah manggis asal Provinsi Nusa Tenggara Barat, setelah pengiriman 3 ton yang dilakukan pada Rabu (27/3). Ekspor dilakukan setelah buah tersebut melewati disertifikasi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTB. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuh an NTB Agus Mugiyanto menjelaskan bahwa ekspor manggis itu dilakukan oleh PT. Bintang Agro Sentosa. Dia mengatakan bahwa pengiriman manggis dilakukan lewat Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid di Kabupaten Lombok Timur dengan transit terlebih dahulu di Bandara Internasional Soekarno Hatta di Cengkareng, Banten. Dia memperkirakan bahwa buah manggis itu bakal tiba di China pada Rabu (27/3) malam.
Dalam catatan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTB, provinsi ini sepanjang 2024 telah enam kali mengekspor manggis ke China dengan total volume ekspor mencapai 18,5 ton. Agus menyebut bahwa nilai ekspor manggis sepanjang 2024 mencapai Rp1,15 miliar. Menurutnya, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTB hadir untuk memfasilitasi perdagangan para pebisnis di provinsi ini.
UTANG RAFAKSI MINYAK GORENG : APRINDO BAKAL TARIK GUGATAN PTUN
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia berencana menangguhkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah pemerintah berkomitmen menyelesaikan utang rafaksi minyak goreng sebesar Rp474,80 miliar. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyampaikan akan menunggu data hasilverifi kasi PT Sucofindo atas nilai yang akan dibayarkan ke pelaku usaha dan menanti pembayaran rafaksi minyak goreng. “Kita masih bisa menahan dulu sambil kita meminta percepatan dan transparansi atau klarifikasi atas data yang dihitung itu sehingga pembayaran dapat segera dilakukan,” katanya kepada Bisnis, Senin (26/3). Saat ini, dia masih mempersiapkan berkas yang diperlukan untuk membawa masalah tersebut ke ranah hukum. Roy menambahkan proses untuk menggugat memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, dia mengharapkan pembayaran utang rafaksi dapat segera dilakukan. Polemik itu bermula dari terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.3/2022. Melalui beleid itu, pemerintah mewajibkan peritel untuk menjual minyak goreng kemasan satu harga sebesar Rp14.000 per liter mulai 19 Januari 2022. Muhammad Lutfi , Menteri Perdagangan (Mendag) kala itu, menyebut bahwa pembayaran selisih harga akan dibayar 17 hari kerja setelah peritel melengkapi dokumen pembayaran kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Terbaru, pemerintah berkomitmen menyelesaikan utang rafaksi atau selisih harga minyak goreng yang telah terverifikasi oleh PT Sucofindo, surveyor resmi yang ditunjuk Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebesar Rp474,80 miliar.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan menginstruksikan penuntasan permasalahan mengenai rafaksi minyak goreng.
Luhut meminta konfirmasi Kejaksaan Agung terkait dengan aspek hukum kewajiban pembayaran utang pemerintah tersebut. Jamdatun Kejaksaan Agung menyebut telah membuat legal opinion atau opini hukum untuk mengantisipasi agar kebijakan yang diambil tidak memiliki risiko hukum di kemudian hari.
Sementara itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengungkapkan, dari total 54 pelaku usaha yang mengajukan klaim, jumlah yang terverifikasi oleh PT Sucofindo sekitar Rp474 miliar.
Jumlah utang rafaksi yang terverifikasi oleh PT Sucofindo sebesar Rp474,80 miliar atau 58,43% dari total nilai yang diajukan oleh 54 pelaku usaha sebesar Rp812,72 miliar.
Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal Sutawijaya menyatakan kelengkapan hasil verifikasi Sucofindo belum disampaikan oleh Kemendag kepada BPDPKS. Selama ini, dia telah siap dan komitmen untuk membayar selisih harga jual tersebut. Achmad bahkan menyebut telah mengalokasikan dana dan sudah tersedia di BPDPKS. “Dari alokasi dananya, ada dan sudah tersedia di BPDPKS,” ujarnya.
Dalam Permendag No. 6/2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit, disebutkan bahwa BPDPKS melakukan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan kepada pelaku usaha yang terdaftar dan telah melaksanakan penyediaan minyak goreng sampai dengan 31 Januari 2022, serta telah dilakukan verifikasi oleh surveyor sebagaimana diatur dalam Permendag No. 3/2022. Jika minyak goreng kemasan sederhana masih tersisa setelah 31 Januari 2022, pelaku usaha yang terdaftar secara berjenjang melalui rantai distribusi harus menerima pengembalian minyak goreng kemasan sederhana dari pengecer.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









