Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menyusul potensi perputaran ekonomi Lebaran 2024 mencapai Rp276,11 triliun. Potensi itu mengacu prediksi pergerakan masyarakat selama libur Lebaran yang menembus 193,6 juta orang atau 71,7% dari total pupulasi penduduk Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa koordinasi itu bertujuan memastikan kesiapan daerah dan destinasi wisata dalam menyambut libur Lebaran 2024. Dia telah menyampaikan Surat Edaran tentang Penyelenggaraan Kegiatan Wisata yang Aman, Nyaman, dan Menyenangkan pada Saat Libur Mudik dan Hari Raya Idulfi tri 1445 H kepada seluruh pemerintah daerah dan seluruh pelaku usaha pariwisata. “Kemenparekraf akan berkoordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait seperti Kemenhub, Kemenkes, Kepolisian, dan Basarnas setempat,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (1/4). Sandiaga mengungkapkan mayoritas wisatawan berasal dari daerah sekitar destinasi dan masyarakat intraprovinsi. Dia juga memperkirakan kepadatan aktivitas wisata akan dimulai pada H+1 Lebaran dan tingkat okupansi diprediksi lebih dari 80%, bahkan hingga menembus 100% di destinasi favorit. 

Deputi Bidang Kajian Strategis Kemenparekraf Dessy Ruhati menambahkan potensi perputaran ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang mencapai Rp276,11 triliun merupakan angka sementara Kemenparekraf 2024. Dia menegaskan potensi perputaran ekonomi itu diasumsikan meningkat sebesar 18% dibandingkan potensi perputaran ekonomi Lebaran 2023. Kemenparekraf mencatat tiga tujuan utama pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) di antaranya adalah Jawa Tengah kurang lebih 61,6 juta orang, Jawa Timur 37,6 juta orang, dan Jawa Barat 32 juta orang. Selain itu, dia memperkirakan preferensi wisata masyarakat di antaranya wisata pantai atau danau, pusat kuliner, pegunungan atau agrowisata, taman rekreasi dan kebun binatang, serta pusat perbelanjaan. Berdasarkan kajian Lebaran yang dilakukan Kemenparekraf, Dessy menegaskan momentum Lebaran 2024 mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5% pada kuartal I/2024 dan II/2024. Sementara itu, pemerhati pariwisata Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Chusmeru optimistis potensi perputaran ekonomi sektor parekraf menembus Rp276,11 triliun. Akan tetapi, Chusmeru memberikan sederet catatan agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan selama libur Lebaran antara lain membatasi jumlah pengunjung di satu objek wisata untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan akibat pengunjung membeludak dan perlunya pemantauan terhadap kemampuan sarana dan prasarana, utamanya pada wahana wisata.

Kinerja manufaktur nasional kembali kinclong, jika merujuk pada Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia periode Maret 2024, lansiran S&P Global. PMI tercatat ekspansif dengan angka indeks 54,2 atau tertinggi sejak Oktober 2021. Capaian moncer itu disokong oleh peningkatan pesanan yang diterima perusahaan, khususnya dari pasar domestik yang belakangan menjadi penopang manufaktur nasional. Kinerja PMI Manufaktur Indonesia tergolong baik dibandingkan dengan negara Asia lainnya, seperti Korea Selatan yang turun menjadi 49,8 dari 50,7 pada Februari, dan Jepang yang masih terkontraksi meski mampu naik menjadi 48,2 dari 47,2. Kemudian juga Taiwan yang manufakturnya masih dalam zona kontraksi meski mampu tumbuh menjadi 49,3 dari 48,6, serta China yang naik tipis menjadi 51,1 dari 50,9 pada Februari. Kendati demikian, capaian positif itu dibayangi fakta bahwa sebagian pelaku industri masih bergulat dengan berbagai tekanan yang mengimpit usaha mereka.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, performa manufaktur dalam negeri bisa lebih bergeliat apabila pemerintah konsisten memberikan dukungan kepada pelaku industri, seperti dengan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk seluruh sektor industri. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, HGBT sangat berkorelasi positif dengan kinerja industri di dalam negeri. Kenaikan pajak dari industri pengguna HGBT sepanjang tahun lalu pun mencapai 32% dibandingkan dengan 2019. Dampak positif lainnya, selama 2020 hingga 2023 adalah peningkatan ekspor sebesar Rp84,98 triliun, peningkatan penerimaan pajak Rp27,81 triliun, peningkatan investasi Rp31,06 triliun, dan penurunan subsidi pupuk mencapai Rp13,3 triliun. 

Perihal kinerja PMI yang kinclong di tengah berbagai tekanan yang dialami pelaku usaha manufaktur, Kementerian Perindustrian menjelaskan bahwa PMI Manufaktur dan Indeks Kepercayaan Industri yang dirilis oleh pemerintah memang hanya menggambarkan kondisi industri secara makro. “Perusahaan industri yang menjadi responden surveinya banyak, dan sebagian besar mereka optimistis, dan sedang mengalami ekspansi, sehingga banyak yang merekrut tenaga kerja,” kata Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. Jika ditengok, penutupan fasilitas produksi atau pabrik, khususnya di sektor tekstil dan produk tekstil atau TPT, alas kaki, dan olahan karet masih terjadi di tengah tren ekspansi manufaktur yang sudah terjadi dalam 31 bulan terakhir. Pemulihan aktivitas yang belum merata diklaim menjadi salah satu penyebab masih ada pabrik yang tutup di tengah tingginya optimisme pelaku industri.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan, mayoritas manufaktur yang terpaksa menutup fasilitas produksi adalah perusahaan dengan orientasi ekspor atau telah mengalami koreksi permintaan secara besar-besaran pascapandemi. Senada, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakrie mengatakan, penutupan pabrik sepatu di dalam negeri terjadi karena pelaku usaha masih terjerat dampak pelemahan ekonomi dan pandemi Covid-19. Adapun, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, industri hulu dan intermediateindustri TPT masih memerlukan waktu untuk pulih, meski pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan terbatas impor. Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, ekspansi manufaktur di Indonesia masih terbatas pada subsektor tertentu, seperti industri makanan dan minuman (mamin) akibat peningkatan permintaan pada Ramadan dan Idulfi tri.

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) melakukan ekspor Aluminium Ingot Seri G-1 sebanyak 7.000 metrik ton (MT) ke China. Hal ini sekaligus sebagai momen ekspor perdana korporasi pada tahun 2024.  Ekspor yang dilakukan di Pelabuhan Inalum di Kuala Tanjung merupakan bukti produk Inalum semakin kompetitif di pasar global.

Corporate Secretary Inalum Mahyaruddin Ende dalam keterangannya di Jakarta, Senin (1/4) menyampaikan, “Momen ekspor 7.000 MT ini merupakan langkah perusahaan dalam hal ekspansi pasar aluminium khususnya pasar global. Hal itu sejalan dengan salah satu dari tiga mandat pemerintah kepada keluarga besar BUMN Holding Mind ID yaitu memiliki kepemimpinan pasar yang terwujud melalui optimalisasi komoditas mineral dan ekspansi bisnis sekaligus pembuktian korporasi memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional”. (Yetede)

Inflasi komponen harga bergejolak atau volatile food masih enggan jinak dan secara year on year (yoy) terus naik menjadi 10,33% pada Maret 2024, sehingga memberikan andil 1,64% atau lebih dari separuh total inflasi umum. Inflasi umum yang selama enam bulan sebelumnya bertahan di bawah 3,0% (yoy), pada Maret 2024 tembus ke level 3,05% (yoy), naik signifikan dari bulan sebelumnya bertahan di bawah 3,0% (yoy), pada Maret 2024 tembus ke level 3,05% (yoy), naik signifikan dari bulan sebelumnya yang masih di 2,75% (yoy). Inflasi volatile food menunjukkan tren kenaikan yang cukup  tajam sejak Juli 2023, dari 0,03%  menjadi 8,47% pada Februari 2024 dan bulan lalu melonjak lagi menjadi  10,33%. "Ini merupakan inflasi komponen   harga bergejolak tertinggi  setelah Juli 2022 yang waktu itu mencapai 10,47%," ujar Plt Kepala Badan Pusat  Statistik (BPS) Amalia Ardininggar Widyasanti. (Yetede)                                                                                                                                                                                                                                                         

OJK menyatakan, pembiayaan kepada UMKM masih berpotensi tumbuh, seiring dengan kebutuhan akan pembiayaan UMKM yang masih cukup besar. UMKM diperkirakan membutuhkan pembiayaan Rp 3.800 triliun pada 2024. Namun, jumlah yang dibutuhkan itu baru mampu dipenuhi Rp 1.600 triliun. Berdasarkan data OJK pada 2021, pembiayaan bagi UMKM yang dapat dipenuhi perbankan hanya Rp 1.221 triliun, sedangkan sektor pasar modal dan industri keuangan non bank (IKNB) baru bisa berkontribusi Rp 229 triliun.

OJK pun mencatat terdapat total Rp 1.290 triliun pembiayaan UMKM yang belum dapat dipenuhi sektor jasa keuangan pada 2021. Menurut Direktur Pengaturan Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Lembaga Keuangan mikro dan Jasa Keuangan Lainnya OJK Irfan Sitanggang di Jakarta, pemanfaatan platform digital dapat menjadi alternative untuk mengatasi permasalahan terkait kesenjangan taua gap pembiayaan bagi UMKM. “Untuk pembiayaan ke UMKM bisa dioptimalisasi melalui pemanfaatan platform digital yang dapat menjadi solusi alternative yang efektif,” ujarnya. (Yetede)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) di Indonesia mencapai 1,04 juta kunjungan pada Februari 2024. Jumlah ini naik 11,67% dibandingkan Januari 2024 atau month to month (mtm), dan naik 38,24% dibandingkan bulan yang sama pada tahun  lalu atau year on year (yoy). "Secara total, jumlah  kunjungan wisman pada Februari 2024  adalah sebanyak 1.036.037 kunjungan atau naik sebesar 11,67% secara tahunan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Jumlah kunjungan wisman melalui pintu masuk utama 890.864 kunjungan, sementara  yang masuk melalui pintu masuk perbatasan sebanyak 145.173 kunjungan.  (Yetede)

PT Paradise Property Tbk (Paradise Indonesia) membidik pertumbuhan penjualan 20 % pada 2024 dibandingkan dengan setahun sebelumnya. “Tahun 2024 kami berharap penjualan bertumbuh 20 % menjadi Rp 1,3 triliun ,” ujar Surina, Direktur dan chief financial officer (CFO) Paradise Indonesia di Jakarta, Senin (1/4).

Pada 2023, mengutip laporan keuangan perseroan, emiten property berkode saham INPP itu mengantongi pendapatan Rp 1,10 triliun, tumbuh 16 % dibandingkan setahun sebelumnya di Rp 955,54 miliar. Dari total pendapatan 2023, sekitar 85 % berasal dari pendapatan berulang (recurring income) hotel dan mal (komersial). (Yetede)

Kejaksaan Agung memeriksa pengusaha Robert Bonosusatya alias RBT alias RBS sebagai saksi dalam dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022, 1 April 2024. Jaksa sudah menetapkan dua orang dekatnya, Harvey Moeis dan Helena Lim, tersangka perkara yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 271 triliun. Nilai kerugian korupsi timah hingga Rp 271 triliun merupakan perhitungan kerugian ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, dan kerugian biaya pemulihan lingkungan. Kejaksaan menggandeng guru besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University Bambang Hero Saharjo dan guru besar ekologi hutan IPB Basuki Haris untuk menilai kerugian tersebut.

Melalui pengamatan citra satelit dari 2015 hingga 2022, Bambang dan Basuki memperkirakan terdapat 350 ribu hektare lahan yang tergarap akibat aktivitas tambang ilegal di tujuh kabupaten di Bangka Belitung. Selain mengamati citra satelit, keduanya juga melakukan pemeriksaan langsung di lapangan. "Kami terkejut ada ratusan perusahaan yang beroperasi di balik kasus ini," kata Bambang. Penghitungan kerugian ekologi didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan. Kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah dalam kawasan hutan mencapai Rp 223,36 triliun.

 Jumlah ini terdiri atas biaya kerugian lingkungan (ekologi) sebesar Rp 157,83 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan Rp 60,27 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan Rp 5,26 triliun. Sedangkan ihwal kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah di luar kawasan hutan atau di area penggunaan lain, biaya kerugian lingkungannya sebesar Rp 25,87 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan Rp 15,2 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan Rp 6,62 triliun, sehingga totalnya Rp 47,70 triliun. "Kalau semua digabung, kawasan hutan dan luar kawasan hutan, total kerugian akibat kerusakan yang juga harus ditanggung negara adalah Rp 271,06 triliun," kata Bambang. (Yetede)

Konsumsi masyarakat menjelang Lebaran tahun ini bisa jadi tidak semeriah biasanya. Konsumen, khususnya dari kelompok kelas menengah, harus memilah prioritas belanja. Harga bahan pangan yang tinggi membatasi daya beli mereka. Kondisi ini tecermin dari data inflasi BPS. Per Maret 2024, inflasi tahunan mencapai 3,05 %. Penyumbang utama inflasi selama periode ini berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 2,09 % poin dari total inflasi. Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengutarakan penyebabnya adalah kenaikan harga pangan pada sejumlah komoditas, seperti beras, daging ayam ras, serta telur ayam ras. Komoditas lain yang berkontribusi pada inflasi adalah cabai merah, bawang putih, serta tomat.

Harga beras sendiri melonjak karena pasokan yang terbatas. Produksi beras di dalam negeri tersendat karena El Nino yang menyebabkan kekeringan tahun lalu. BPS mencatat produksi beras turun dari awal 2023 di 4 juta ton per bulan ke 1 juta ton per bulan pada akhir tahun. Volumenya baru menunjukkan kenaikan mulai Februari, di 3 juta ton per bulan. Secara tahunan, produksi beras 2023 hanya sebanyak 31,1 juta ton, turun dari 2022 yang sebesar 31,54 juta ton. Ketika inflasi melonjak, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah, akan terpukul. Dalam inflasi tahun ini, mereka terbebani tingginya biaya belanja bahan pangan.

Akibatnya, kelompok ini akan mengerem belanja barang dan jasa selain pangan, terutama kebutuhan sekunder serta tersier seperti otomotif, barang elektronik, dan perjalanan wisata. Pemberian THR bisa membantu mengurangi tekanan daya beli pada kelompok tersebut. Artinya, konsumsi masih bisa naik. "Tapi laju konsumsi Lebaran kali ini tidak akan sekencang tahun lalu yang sebesar 5,22 % secara tahunan," tutur Eko. Diperkirakan konsumsi hanya tumbuh 5 % pada periode ini, ia mengatakan kelas menengah merupakan tumpuan utama laju konsumsi yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi. BPS mencatat kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan domestik bruto sepanjang 2023 mencapai 53,18 %. (Yetede)

Pemerintah semakin serius menyiapkan rencana budi daya benih bening lobster (BBL). Salah satunya adalah menjalin kerja sama dengan Vietnam. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan sudah lima investor Vietnam yang siap mengembangkan budi daya lobster di Indonesia. Implementasi kerja sama budi daya telah dilakukan lewat pertemuan bilateral dengan petinggi pemerintahan. Trenggono mengatakan sudah ada nota kesepahaman tentang pengembangan benih bening lobster, ujarnya saat melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Pertanian dan Pengembangan Perdesaan Vietnam Phung Duc Tien di Nha Trang, 22 Maret 2024. Menurut Trenggono, Vietnam memiliki etos kerja dan mata rantai industri budi daya lobster yang bagus. Karena itu, ia meminta Vietnam berinvestasi.

Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengatakan kondisi pembudi daya lobster domestik saat ini masih stagnan karena teknologi budi daya masih sederhana. Ia menilai pembudi daya rakyat belum mengalami lompatan pengetahuan dan dukungan konkret dari pemerintah. Dani menilai keberadaan investasi asing di sektor ini akan menyebabkan praktik monopoli. Sebab, pembudi daya lokal akan kalah bersaing dengan pemodal besar. Jika salah pengelolaan, akan menimbulkan kerugian bagi Indonesia, karena kemiskinan dan ketimpangan di wilayah pesisir akan bertambah. Selain itu, ia beranggapan transfer teknologi dari Vietnam sulit terjadi. Karena pemerintah Vietnam tentu tidak mau budi daya lobster di negara mereka kalah bersaing dengan Indonesia. (Yetede)