Posisi cadangan devisa Indonesia meningkat di tengah tren pelemahan rupiah yang masih melampaui level psikologis Rp 16.000 per dolar Amerika Serika (AS). Rupanya kenaikan cadangan devisa tertolong lagi oleh penerbitan utang valas yang dilakukan pemerintah. Bank Indonesia (BI) mencatat, cadangan devisa Indonesia per akhir Mei 2024 mencapai US$ 139,0 miliar, naik US$ 2,8 miliar dibandingkan posisi akhir bulan sebelumnya. Bahkan kenaikan ini kali pertama setelah tren penurunan sejak Januari 2024. Menurut BI, kenaikan cadangan devisa kali ini sejalan dengan penerbitan global bond pemerintah. Pada 17 Mei 2024, Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan surat utang negara (SUN) dalam denominasi yen Jepang alias Samurai Bond dengan nilai sebesar JPY 200 miliar atau setara Rp 20,8 triliun. Namun menurut BI, kenaikan cadangan devisa juga ditopang penerimaan pajak dan jasa. "Posisi cadangan devisa ini setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor," kata Erwin Haryono, Asisten Gubernur BI dalam keterangan tertulis, Jumat (7/6).

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede melihat, kenaikan cadangan devisa juga dipengaruhi oleh masuknya arus modal asing secara neto sebesar US$ 319 juta sepanjang Mei lalu. Selain itu, ia juga memperkirakan, neraca perdagangan masih akan mencatat surplus di bulan lalu lantaran adanya pemulihan aktivitas manufaktur dan ekspor setelah libur Idul Fitri. Pada semester kedua nanti, Josua memperkirakan posisi cadangan devisa bisa meningkat karena The Fed diproyeksikan akan menurunkan suku bunga acuannya pada Desember 2024. "Penurunan suku bunga tersebut dapat meningkatkan sentimen risk-on, yang berpotensi meningkatkan arus modal masuk ke Indonesia," tambah dia. Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo memperkirakan, kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sekaligus surplus neraca perdagangan masih bisa menopang cadangan devisa RI. Namun ia melihat, surplus neraca perdagangan disebabkan impor menyusut. Banjaran juga melihat, rupiah masih menghadapi turbulensi keuangan global dari reposisi investasi. Ia memperkirakan, rupiah akan berada di level Rp 15.680–Rp 16.180 per dolar AS.

Memasuki pekan kedua Juni 2024, beberapa emiten masih memberikan bonus ke pemegang saham. Misalnya  PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk (DEPO). Emiten ritel bahan bangunan ini siap mengguyur dividen Rp 27,16 miliar dari laba bersih tahun buku 2023. Dengan jumlah tersebut, para pemegang saham DEPO akan menerima dividen sebesar Rp 4 per saham. Pembagian dividen ini telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Kamis (6/6). Alokasi dividen sebesar Rp 27,16 miliar tersebut setara 31,71% dari laba bersih sebesar Rp 85,64 miliar pada tahun 2023. Adapun jadwal cum dividen DEPO di pasar reguler dan negosiasi pada 14 Juni 2024. Direktur Solusi Sinergi Digital, Gilman Nugraha menjelaskan, jumlah dividen yang akan dibagi setara 4,3% dari total laba bersih 2023.

Usai mengantongi dana segar dari initial public offering (IPO), PT Xolare RCR Energy Tbk memiliki amunisi baru untuk menuntaskan sejumlah target ekspansinya. Emiten yang menggunakan kode saham SOLA ini berambisi membangun rantai pasok bisnis aspal. Berdiri tahun 2015, SOLA bergerak di bisnis modifikasi aspal. Setelah selesai proses restrukturisasi melalui konsolidasi anak-anak perusahaan, SOLA memiliki enam anak perusahaan. Anak usaha itu di antaranya PT Aspal Polimer Emulsindo dan PT Aplikasi Bitumen yang berada di Demak, Jawa Tengah, PT Modifikasi Bitumen Sumatera di Muara Enim, Sumatera Selatan, serta PT Bumiraya Energi Hijau di Jakarta. Melalui anak-anak usaha inilah, SOLA hendak membangun jaringan rantai pasok bisnis aspal. Saat ini SOLA sudah mengintegrasikan binisnya. Selain usaha modifikasi aspal, SOLA juga menjadi aplikator atau kontraktor pengerjaan jalan area tambang (hauling road). Selain itu, SOLA juga mengembangkan bisnis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Sektor ini diakomodir oleh PT Bumiraya Energi Hijau sebagai kontraktor PLTS berbasis industri. Presiden Direktur SOLA, Mochamad Bhadaiwi melihat, prospek bisnis di aspal dan pembangkit listrik dapat berkelanjutan. Menurutnya bisnis aspal adalah bisnis yang consumable.

Di sisi lain, SOLA harus menanggung biaya pengiriman aspal dari pabrik Demak ke proyek perusahaan pada industri tambang di Kalimantan. Ongkosnya bisa lebih besar ketimbang biaya impor dari Timur Tengah. Karena itu, SOLA bertekad untuk membangun anak usaha bernama PT Xolabite Bitumen Borneo. Secara keseluruhan, bisnis aspal menjadi segmen utama SOLA. Kontribusinya mencapai 65%. Di saat yang sama bisnis elektrikal menunjukkan keberlanjutan, dengan dimulainya beberapa proyek yang menawarkan konsep zero capex pada industri. Lalu, sebanyak Rp 16 miliar akan digunakan untuk membangun pabrik aspal membran dan aspal coating. Kemudian, Rp 1,5 miliar akan digunakan untuk renovasi pabrik di Demak dan sebesar Rp 2,5 miliar untuk renovasi pabrik di Muara Enim. Dalam jangka pendek, SOLA hendak membangun depo di Palembang, Tuban, dan Kalimantan. Lalu dalam jangka menengah, depo ini akan tersebar di Sumatra Utara, Lampung, Jabotabek, Cilacap, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi. Lalu, target jangka panjang menyasar Papua. Perusahaan mengklaim, dengan berdirinya setiap depo, SOLA akan mampu menghasilkan Rp 45 miliar. Sehingga pada tahun 2024, perusahaan bisa mengantongi pendapatan Rp 115 miliar. Sedangkan laba bersih diharapkan mencapai Rp 20 miliar.

Pemerintah telah menetapkan besaran imbal hasil atau kupon saving bonds ritel (SBR) seri SBR013. Instrumen Surat Berharga Negara (SBN) ritel itu bakal ditawarkan mulai 10 Juni 2024 - 4 Juli 2024. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mengungkapkan, SBR013 ditawarkan dalam dua pilihan jangka waktu. Yakni SBR013 tenor 2 tahun (SBR013T2) dan SBR013 tenor 4 tahun (SBR013T4). Besaran kupon masing-masing  6,45% dan 6,6% dengan jenis kupon floating with floor. Dengan kata lain, angka 6,45% dan 6,60% tersebut merupakan tingkat kupon minimal dan tidak berubah sampai jatuh tempo.

Jika suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) naik, kupon SBR013 berpotensi ikut naik. Sebaliknya, ,jika suku bunga BI turun, maka kupon SBR013 tidak akan turun lebih rendah dari batas minimal. Mekanisme penentuan kuponnya yaitu suku bunga acuan BI saat ini di level 6,25% ditambah spread tetap 20 bps (0,20%) untuk SBR013-T2. Kemudian ditambah spread tetap 35 bps (0,35%) untuk SBR013-T4. "Pemerintah berencana menerbitkan instrumen Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR013T2 dan SBR013T4 yang akan ditawarkan secara online," tulis DJPPR dalam keterangan resmi, Jumat (7/6)

Calon pembeli rumah memiliki lebih banyak pilihan kredit perumahan. Sejumlah bank di Tanah Air kini mulai menawarkan KPR Hijau. Berbeda dengan KPR konvensional, skema baru ini menawarkan bunga yang lebih murah. Tapi ada syarat untuk bisa mendapatkan KPR Hijau. Rumah yang dibeli harus dari proyek perumahan yang sudah memiliki sertifikat bangunan ramah lingkungan. Baru-baru ini, BCA, OCBC, CIMB Niaga, Bank Mandiri dan Bank Permata bekerjasama dengan Sinarmas menyalurkan KPR hijau. Direktur Jaringan & Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto melihat potensi KPR hijau di Indonesia besar. Ini sejalan meningkatnya kesadaran pentingnya lingkungan dan keberlanjutan. Bunga KPR hijau yang ditawarkan Bank Mandiri mulai dari 2,7% fixed 3 tahun hingga 3,7% tetap untuk 5 tahun pertama.

Aquarius bilang, bunga tersebut lebih murah dari KPR konvensional. Namun, ini hanya berlaku untuk pencairan hingga pada 30 Juni 2024. Ia menambahkan, Bank Mandiri akan mendukung program pemerintah yang menargetkan pembangunan 1 juta rumah hijau pada 2030 serta terwujudnya 100% rumah bebas emisi karbon pada 2050. Ke depan, bank pelat merah ini akan meningkatkan penyaluran KPR hijau. EVP Consumer Loan BCA Welly Yandoko melihat potensi KPR hijau akan berkembang. Tapi untuk saat ini, ia melihat potensinya masih terbatas, karena belum banyak perumahan punya sertifikat hijau. Welly mengungkapkan, outstanding KPR hijau BCA per Maret 2024 sudah mencapai Rp 1,14 triliun. Porsinya terhadap total KPR BCA masih kecil, yakni 1%-2%. Untuk saat ini, kata Welly, bunga yang ditawarkan BCA untuk KPR hijau dan KPR masih sama. Pasalnya, bank swasta ini masih memiliki program promo untuk produk KPR secara keseluruhan. "Saat ini kami menawarkan bunga mulai dari 3.95% fixed 3 tahun pertama," ujar Welly.

Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 masih terus berupaya melakukan pembayaran klaim polis yang tertunda melalui mekanisme penurunan nilai manfaat. Teranyar, AJB Bumiputera 1912 sudah membayar klaim sejumlah Rp 211,4 miliar kepada 70.636 polis. "Update pembayaran klaim outstanding sampai dengan saat ini sebanyak 70.636 polis dengan total nilai Rp 211,4 miliar, dan setiap minggu terus berproses pembayaran," kata Sekertaris Perusahan AJB Bumiputera 1912 Hery Darmawansyah kepada KONTAN, Jumat (7/6). Hery menambahkan, AJB Bumiputera sudah menyampaikan penyempurnaan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) kepada OJK pada 31 Mei 2024. Kini AJB Bumiputera sedang menunggu persetujuan OJK.

Bank dan dua sekuritas di bawah naungan Mitshubishi UFJ Financial Group (MUFG) kemungkinan bakal dikenai sanksi. Perusahaan tersebut diduga saling berbagi data nasabah tanpa pesetujuan nasabah tersebut. Menurut laporan Nikkei, Jumat (7/6), Bursa Efek Jepang kini berencana memberi rekomendasi kepada Otiritas Jasa Keuangan Jepang terkait sanksi yang harus dikenakan kepada tiga perusahaan itu, yakni MUFG Bank, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities dan Morgan Stanley MUFG Securities. Bank MUFG diduga mendapat data klien dari kedua sekuritas afiliasinya tersebut. Data tersebut termasuk detail merger antara satu produsen material Jepang dan perusahaan asing pada 2021. Setelah rekomendasi dikeluarkan, otoritas Jepang akan memutuskan sanksi pada awal Juni ini. Di Jepang, aturan yang membatasi bank dan perusahaan sekuritas di dalam satu grup untuk saling berbagi data nasabah, tanpa persetujuan nasabah tersebut.

Volatilitas di pasar saham semakin tinggi di tengah polemik implementasi mekanisme full call auction (FCA) untuk Papan Pemantauan Khusus. Imbasnya, indeks harga saham gabungan (IHSG) terperosok ke bawah level 6.900 dan dibarengi oleh menyusutnya nilai transaksi perdagangan. Skema full call auction merupakan mekanisme perdagangan dengan kuotasi bid dan ask yang akan match pada jam tertentu, kemudian harga saham akan ditentukan berdasarkan volume terbesar. Selama ini, call auction juga sudah digunakan pada sesi pra-pembukaan dan pra-penutupan. Pada akhir perdagangan Jumat (7/6), IHSG melemah 1,1% ke level 6.897,95 atau jatuh ke level terendah pada tahun ini. Di kawasan Asia Pasifik, hanya IHSG dan indeks SETi Thailand yang memerah sepanjang tahun berjalan 2024 masing-masing -5,15% dan -5,96%. Bersamaan dengan memerahnya IHSG, kapitalisasi pasar merosot menjadi Rp11.488 triliun. Adapun, investor saham mengakumulasi net sell Rp8,59 triiliun hingga perdagangan kemarin. Ditelisik lebih dalam, koreksi IHSG dibebani oleh penurunan harga saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM).

Dihubungi Bisnis, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan masuknya BREN ke PPK dengan mekanisme perdagangan FCA memang memberikan dampak terhadap pelemahan IHSG. Senada, Pengamat Pasar Modal & Founder WH Project William Hartanto berpendapat koreksi IHSG disebabkan beban bobot BREN turun signifi kan sejak masuk PPK dan tidak tertahan oleh saham-saham blue chips lain yang ikut melemah. Padahal, William menilai sejatinya PPK full call auction bertujuan positif karena untuk melindungi investor. Namun, dalam mekanisme perdagangan itu, tidak ada informasi mengenai biddan ask sehingga investor dapat memperhatikan data Indicative Equilibrium Price (IEP) dan Indicative Equilibrium Volume (IEV) untuk melihat potensi harga dan volume saham yang akan match. Sentimen itu, lanjutnya, memicu outflow pelaku pasar saham yang tecermin pada melandainya nilai transaksi perdagangan di BEI. Founder Stocknow.id Hendra Wardana menambahkan dampak signifi kan penolakan FCA terhadap perdagangan saham di BEI perlu diwaspadai. Menurutnya, kebijakan PPK FCA yang diharapkan mengendalikan gerak liar saham tertentu, justru direspons negatif oleh pasar dan meningkatkan volatilitas di BEI.

Di luar faktor domestik, Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi mengatakan pelemahan IHSG juga terimbas oleh respons investor terhadap rilis data nonfarm payroll AS pada Mei 2024 yang ternyata berada di atas ekspektasi pasar dengan penambahan pekerjaan sebanyak 185.000 dan lebih tinggi dari periode sebelumnya sebesar 175.000. Hal itu juga menyebabkan sikap Bank Sentral AS The Fed akan tetap hawkish. Sejalan dengan meningginya volatilitas pasar, Audi menyarankan investor untuk wait-and-see. Namun, investor dinilai masih dapat memanfaatkan pada saham sektor kesehatan dan consumer non-cyclical sebagai saham defensif. Saham pilihan Kiwoom Sekuritas yaitu MYOR dengan rekomendasi beli dan target price (TP) Rp3.160, disusul SILO dengan TP Rp2.870, dan KLBF dengan TP Rp1.645 per saham. Di sisi lain, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menuturkan volatilitas IHSG yang terjadi saat ini dipengaruhi oleh seluruh saham, baik yang berada dalam FCA ataupun di luar FCA.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk menyempurnakan regulasi terkait dengan pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan, menyusul temuan BPK terhadap kinerja regulator tersebut yang belum optimal dalam pengawasan. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aman Santosa mengungkapkan bahwa regulator tengah dalam proses melakukan penyempurnaan regulasi. “OJK juga telah melakukan penyempurnaan SOP mengenai proses CIU perusahaan pembiayaan, antara lain dengan meminta tersedianya neraca penutupan terhadap perusahaan pembiayaan tersebut,” kata Aman, dalam keterangan resmi dikutip, Jumat (7/6). Mengutip Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHSP) semester II Tahun 2023, BPK mengungkap dari hasil pemeriksaan atas perusahaan pembiayaan terhadap tersedianya neraca penutupan atas pembubaran perusahaan pembiayaan dan dicabut izin usahanya menunjukkan OJK belum optimal dalam memastikan tersedianya neraca penutupan.

Sampai dengan pemeriksaan berakhir, BPK menyebut tidak terdapat neraca penutupan 29 perusahaan pembiayaan yang telah dicabut izin usahanya tersebut maupun hasil pemantauan OJK atas penyelesaian likuidasi pada 29 perusahaan pembiayaan tersebut. Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisioner OJK supaya menginstruksikan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya untuk memerintahkan Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya supaya dua hal. Pertama, mengarahkan Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya agar memastikan tersedianya neraca penutupan atas pembubaran dan pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan. Kedua, mengarahkan Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya agar menyusun peraturan turunan terkait kewajiban tersedianya neraca penutupan untuk perusahaan pembiayaan yang akan melakukan pembubaran usahanya sebagaimana amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Berdasarkan data OJK, sepanjang 2017–2023, terdapat 46 perusahaan pembiayaan yang dikenai sanksi cabut izin usaha.

Pemerintah memastikan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) bagi organisasi masyarakat atau ormas keagamaan. Implementasi itu perlu pengawasan ketat seluruh pihak lantaran kebijakan ini rawan konfl ik kepentingan. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan IUP bagi ormas keagamaan itu segera diterbitkan. “Itu tidak lama lagi, saya akan teken IUP. Untuk kasih PBNU karena prosesnya sudah hampir selesai. Itu janji saya kepada kalian semua,” kata Bahlil, Minggu (2/6). Adapun IUP itu berupa lahan pertambangan yang bakal diberikan dan dikelola oleh PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) adalah tambang batu bara. Penerbitan IUP bagi PBNU telah disetujui dan disepakati jajaran menteri dan Presiden Joko Widodo. 

“Kami akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU. ”Presiden Jokowi resmi menerbitkan beleid tentang pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan. Beleid ini berupa PP No 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Lewat beleid itu, saham ormas pada badan usaha tambang itu mesti mayoritas dan menjadi pengendali. Badan usaha yang dikendalikan ormas untuk pengelolaan WIUPK tidak boleh bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya atau afi liasi bisnis terkait. Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) berterima kasih kepada Presiden Jokowi atas kebijakan afi rmasinya. 

Namun, PBNU menolak konsesi di pemukinan warga atau ada klaim hak ulayat. Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom mengatakan, langkah ini menunjukkan komitmen Jokowi melibatkan elemen masyarakat untuk turut mengelola kekayaan negeri ini. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, belum ada pembicaraan pemerintah dengan pihaknya. Ketua Indonesian Mining & Energi Forum (IMEF) Singgih Widagdo menilai, kebijakan memprioritaskan pemberian WIUPK eks-PKP2B kepada ormas keagamaan berpotensi membuat pengendalian produksi batu bara kian tidak mudah. Produksi batu bara nasional saat ini 700 juta ton, jauh lebih tinggi dari rencana pengendalian yang diamanatkan dalam Pepres No. 22/2017 di level 400 juta ton per tahun. Oleh karena itu, penawaran wilayah eks-PKP2B harus diiringi dengan perhitungan lebih matang terhadap arah konservasi. Ormas juga harus memastikan seluruh aspek yang dibutuhkan dalam industri batu bara sesuai persyaratan PP, termasuk kemampuan keuangan, administrasi/manajemen, teknis dan pengelolaan lingkungan. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut B. Pandjaitan mengimbau seluruh pihak turut andil mengawasi penggunaan IUP oleh ormas keagamaan. Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir kebijakan Presiden Jokowi itu hanya menempatkan rakyat sebagai alat meraih kekuasaan. Luhut mengungkapkan, alasan pemberian IUP kepada ormas itu niat baik pemerintah untuk membantu mereka menjalankan tugasnya sehingga perputaran dananya tak hanya dari sumbangan. Pihaknya juga akan mencari kan partner profesional untuk ormas keagamaan dalam mengelola tambang. “Ini sangat ketat loh, tidak gampang. ”Dia juga memastikan, pembagian IUP dilakukan secara profesional dan tidak ada confl ict of interestdengan pemegang izin PKP2B sebelumnya.