Kementerian Perdagangan (Kemedag) mencoba meningkatkan perdagangan dengan Turki dan Nigeria.  Langkah peningkatan bilateral tersebut dilakukan disela-sela Pertemuan Tingkat Menteri ke-3 Komite Perundingan Perdagangan Sistem Preferensi Perdagangan Organisasi Kerja Sama Islam/OKI (Trade Preferential System-Organisation of Islamic Cooperation/TPS-OCI) dan Pertemuan Informal Menteri Perdagangan D-8. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 10-11 Juni 2024 di Istambul, Turki.

Mendag Zulkifli Hasan saat melakukan pertemuan bilateral dengan menteri Perdagangan Turki Omer Bolet, mendorong dilanjutkannya perundingan Indonesia-Turkiye Comprehensive Economic Partnership (IT-CEPA) yang sempat tertunda selama 4 tahun. Dia mengatakan, dengan mempercepat IT-CEPA, maka berbagai kerja sama  dalam rangka meningkatkan perdagangan kedua negara juga bisa diakselerasi. "Indonesia mendorong untuk segera melakukan perundingan IT-CEPA Sebagaimana kesepakatan Presiden RI dan Presiden Turki," ujar Mendag. (Yetede)

Pemerintahan Republik Indonesia berikutnya di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan menghadapi tantangan yang lebih berat di tengah politik ketidakstabilan geopolitik dan perubahan iklim. Oleh karena itu, mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sesuai slogan pemilu Prabowo-Gibran tidak akan mungkin terwujud jika menggunakan cara konvensional. Sangat penting bagi presiden baru untuk memperkenalkan kabinet yang terdiri dari para ahli dan bukan perwakilan partai politik. Hal ini bertujuan untuk membangun struktur pemerintahan yang ramping yang dijalankan oleh para profesional dengan integritas yang baik. Dengan perekonomian yang masih bergantung pada lahan dan sumber daya alam, seperti pertambangan mineral, batu bara, dan perkebunan kelapa sawit, struktur dan formasi kabinet yang baru harus berfokus pada tiga tujuan strategis. Pertama, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yaitu menyeimbangkan kontribusi ekonomi dengan mitigasi dampak lingkungan melalui penerapan prinsip ‘polluters pay principle’ dan mendorong investasi dalam inisiatif ramah lingkungan. Kedua, penurunan emisi karbon, yaitu mempercepat pergeseran dari ekonomi berbasis komoditas, khususnya batu bara dan pertambangan, ke teknologi hijau dan manufaktur. Ketiga, kelembagaan birokrasi yang efektif dan profesional, yaitu membangun Kementerian Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup dan Kementerian Sumber Daya Alam dan Komoditas Terbarukan untuk memimpin penanganan perubahan iklim dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Saat ini, dua produk utama yaitu batu bara dan minyak kelapa sawit menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan omzet ekspor negara. Pada 2023, batu bara dan minyak sawit memberikan kontribusi masing-masing sebesar 14% dan 12% terhadap total omzet ekspor. Minyak sawit dianggap berkelanjutan dan terbarukan, tetapi masih dianggap menjadi kontroversi karena dampaknya terhadap lingkungan. 

Bekerja sama dengan organisasi konservasi atau perhutanan sosial, perusahaan batu bara dapat berinvestasi dalam pengelolaan berkelanjutan dan menggunakan proses alami untuk mengatasi masalah sosial dan lingkungan. Dengan berkolaborasi bersama penyedia solusi teknologi, seperti lembaga penelitian atau startup pra-komersial, perusahaan pertambangan batu bara dapat berinvestasi pada energi terbarukan, mengurangi penangkapan karbon atau proyek penangkapan dan penyimpanan karbon untuk mengimbangi emisi karbon dan menjadi netral karbon, sekaligus mendorong sektor domestik sektor teknologi masih dalam tahap percontohan. Hal ini akan mempercepat transisi dari perekonomian berbasis komoditas, khususnya batu bara dan pertambangan, ke teknologi dan manufaktur ramah lingkungan. Di sisi lain, minyak kelapa sawit telah berhasil dikembangkan dari bahan mentah ekspor menjadi produk sampingan yang bernilai tambah, menyumbang sekitar 90% dari total ekspor. Ini model untuk mentransformasi industri dengan keterlibatan pemerintah yang minimal tetapi didukung oleh kebijakan yang mendukung. Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali komitmen nasional dalam target penurunan emisi dalam Kontribusi Nasional yang Diniatkan (NDC) pada 2030 dibandingkan dengan baseline tahun 2009, yaitu sebesar 31% dengan usaha sendiri dan 43% dengan bantuan internasional.

Volatilitas tinggi di pasar saham menjadi momentum yang dimanfaatkan oleh sejumlah bos emiten dan investor institusi pemegang saham pengendali untuk berbelanja saham guna mempertebal kepemilikan saham. Teranyar, PT Kreasi Jasa Persada (KJP) telah menyelesaikan pembelian saham PT Petrosea Tbk. (PTRO) sebesar 7,5% atau setara dengan 75,83 juta saham. Transaksi itu dilakukan pada harga Rp2.741 per saham, sehingga anak usaha PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) merogoh kocek sebesar Rp207,86 miliar. Dalam keterbukaan informasi Selasa (11/6), Sekretaris Perusahaan CUAN Robertus Maylando Siahaya menyampaikan, kepemilikan saham perseroan dalam PTRO meningkat dari 34% menjadi 41,5% setelah transaksi tersebut. Robertus menyebutkan pembelian itu sejalan dengan rencana pengembangan usaha CUAN, yang secara umum bertujuan untuk menambah aset perseroan, sehingga dapat memberikan nilai lebih kepada para pemangku kepentingan perseroan di masa mendatang. Langkah itu sejalan dengan aksi Prajogo Pangestu yang turun tangan untuk memborong saham PT Barito Renewables Tbk. (BREN). Pada Senin (10/6), Prajogo membeli 37,84 juta saham BREN di tengah tekanan jual akibat sahamnya masuk ke papan pemantauan khusus (PPK) dengan skema full call auction. Sejak masuk PPK pada 29 Mei 2024, saham BREN sudah merosot 46,2% dari level Rp11.250 ke level Rp6.050 hingga Jumat (7/6). Namun, saham BREN menguat 2 hari berturut-turut sebesar 9,92% pada Senin (10/6), dan 9,77% pada Selasa (11/6) setelah aksi borong bos Grup Barito Pacific itu. 

“Penambahan kepemilikan saham oleh Prajogo merupakan bentuk dari kepercayaan atas langkah-langkah strategis pengembangan dan ekspansi usaha yang telah dilakukan oleh Barito Renewables bersama anak usaha, Star Energy Geothermal dan Barito Wind Energy,” kata Corporate Secretary Barito Renewables Energy Merly dalam keterangan Resmi, Senin (10/6). Aksi pembelian saham juga dilakukan setidaknya oleh tiga direktur utama emiten lain. Mereka ialah Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Darmawan Junaidi, Direktur Utama PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk. (MAHA) Yenny Hamidah Koean, dan Direktur Utama PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) Hasmoro. Berdasarkan laporan kepemilikan saham yang disampaikan kepada BEI, Darmawan menyampaikan telah membeli 150.000 saham BMRI dengan harga pelaksanaan Rp5.900 per saham. Lewat transaksinya senilai Rp885 juta itu, total saham BMRI yang dikoleksi Darmawan meningkat menjadi 10,98 juta saham. Sementara itu, pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy menjelaskan upaya Prajogo Pangestu dengan mengintervensi pasar dapat menciptakan kepercayaan investor ke saham BREN. Menurutnya, aksi pembelian oleh bos emiten akan berdampak positif, sehingga investor yang sempat mengalami panic selling menjadi optimistis untuk menahan saham BREN.

Kadin Indonesia mengusulkan perlunya mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi mencapai 7%, guna membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan bahwa strategi menaikkan pertumbuhan ekonomi nasional bisa mendukung program pemerintah mengejar target Indonesia Emas 2045. “Bila target pertumbuhan ekonomi pada level 5% sulit rasanya keluar dari jebakan middle income trap. Perlu menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7%,” katanya saat berkunjung ke redaksi Bisnis, Selasa (11/6). White paper yang sedang disusun itu, lanjutnya, berosi usulan dan masukan dari dunia usaha mengenai kebijakan ekonomi untuk masa Pemerintahan Prabowo-Gibran pada 2024—2029. “Kami juga ingin menyampaikan inisiatif sekaligus rencana-rencana Kadin untuk membuat yang namanya white paper kebijakan ekonomi yang berisi usulan dan masukan dari dunia usaha untuk menyukseskan pemerintah 2024—2029,” ujarnya. Arsjad menjelaskan bahwa white paper yang disusun telah melalui survei dan diskusi yang melibatkan pemangku kebijakan, investor, lembaga riset, hingga pemangku kepentingan. 

Pada paparannya, Arsjad menyampaikan juga peran Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada periode kepemimpinannya, Arsjad mengusung empat pilar, yaitu penguatan tulang punggung kesehatan, ekonomi nasional dan daerah, kewirausahaan dan kompetensi, serta organisasi dan regulasi internal. “Empat pilar tersebut diterjemahkan dalam 17 fokus prioritas peta jalan untuk menuju Indonesia Emas 2045. 17 fokus prioritas nasional ini untuk meningkatkan resiliensi, mendorong kesejahteraan, memperkuat inklusivitas, dan keberlanjutan,” ujarnya. “IKN menjadi simbol tidak terjadi lagi pertumbuhan ekonomi yang tersentralisasi di Jawa, tapi Indonesia. Supaya daerah tersebut bisa lebih maju, di mana pemerataan ekonomi bisa dilakukan,” tuturnya. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Yukki Nugrahawan Hanafi menambahkan bahwa Kadin Indonesia merupakan organisasi dunia usaha yang berlandaskan Undang-Undang (UU) No. 1/1987.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melobi China untuk berinvestasi budi daya lobster di Indonesia.Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan keputusannya untuk mencabut larangan ekspor benih lobster (benur) tidak serta-merta menghapus penyelundupan. Namun, dia membeberkan sejak ekspor benih lobster dilarang sekitar 3 tahun lalu setidaknya terdapat 500 juta—600 juta benih lobster yang diselundupkan secara rutin ke Vietnam. Bahkan, nilai benih lobster yang diselundupkan itu mencapai US$1,2 miliar. Menurutnya, keputusannya membuka keran ekspor benih lobster secara terbatas melalui Peraturan Menteri KP No.17/2024 juga berpeluang meningkatkan investasi budi daya lobster di Indonesia. Sakti mengeklaim KKP tengah mengupayakan diplomasi ke sejumlah negara untuk menanamkan investasi budi daya lobster di Indonesia. Salah satunya, dengan China. Di sisi lain, Vietnam selama ini hampir seluruhnya mendapatkan benih lobster dari Indonesia secara ilegal. “BUMN China itu sudah melakukan survei di wilayah Kepulauan Riau,” jelasnya. 

Saat ini, dia menambahkan terdapat lima perusahaan asal Vietnam yang telah resmi membuka bisnis budi daya lobster di Indonesia. Salah satunya, dilakukan di laut lepas antara Jembrana Bali dengan Banyuwangi Jawa Timur dengan target produksi sekitar 30 juta bibit per bulan. Saat ini, KKP juga mengusulkan tambahan anggaran belanja 2025 sebesar Rp4,47 triliun. Dalam rancangan anggaran belanja dan pendapatan negara (RAPBN) 2025, pemerintah mengalokasikan pagu indikatif belanja KKP tahun depan sebesar Rp6,23 triliun. Adapun, pagu indikatif belanja KKP pada 2025 sedikit lebih rendah dari pada pagu efektif belanja KKP 2024 sebesar Rp6,43 triliun.

Beban anggaran yang makin berat memaksa Pemerintah Malaysia memangkas subsidi BBM, khususnya solar. Kebijakan itu diterapkan mulai Senin (10/6). Pemangkasan subsidi itu membuat harga solar menanjak lebih dari 50 %, dari 2,15 ringgit atau Rp 7.420 menjadi 3,35 ringgit atau Rp 11.561 per liter. PM Malaysia, Anwar Ibrahim mengatakan, meski tak populer, kebijakan itu dilakukan untuk menyelamatkan negara. ”Sebenarnya, semua PM (Malaysia) sebelumnya sudah menyepakati target subsidi tersebut.  Namun, tidak ada kemauan politik untuk melaksanakannya karena risiko yang ada. Namun, kami tidak punya pilihan lain,” kata Anwar yang juga Menkeu, dikutip Bernama.

Menkeu II Malaysia Datuk Seri Amir berujar, meski ada kenaikan, harga solar di Malaysia adalah harga terendah kedua setelah Brunei Darussalam. Di Brunei, harga solar 1,09 ringgit atau Rp 3.762 per liter. Di Singapura, menurut dia, harga solar 8,79 ringgit atau Rp 30.352 per liter. Di sejumlah negara ASEAN, menurut catatan Amir, harga solar sudah lebih dari 4 ringgit atau Rp 13.812 per liter. Di Indonesia, harga solar jenis Dexlite adalah Rp 14.550 per liter. Sedangkan harga Pertamina Dex adalah Rp 15.100 per liter.  Dua harga tersebut adalah harga jual di Pulau Jawa.

Keputusan menaikkan harga solar itu hanya akan berlaku di wilayah Semenanjung Malaysia. Wilayah Sabah dan Sarawak. Harga itu akan ditinjau setiap pekan agar selaras dengan harga pasaran. Amir menyebut, harga solar nonsubsidi tidak berlaku untuk nelayan, armada angkutan umum (termasuk bus sekolah), taksi, dan ambulans. Untuk kelompok petani dan nelayan, solar akan dijual dengan harga 1,65 ringgit per liter, sedang untuk angkutan umum darat 2,15 ringgit per liter. Untuk mengatasi dampak kenaikan harga, pemerintah memberikan bantuan tunai kepada warga yang memenuhi syarat. (Yoga)

Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menurun signifikan dalam sebulan terakhir hingga akhir Mei 2024. Aksi penarikan modal oleh investor pasar modal masih tinggi disebabkan kekhawatiran kebijakan suku bunga yang akan turun lebih lama. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi menyampaikan, IHSG melemah 3,64 % dalam sebulan terakhir. Tren koreksi tersebut menyumbang penurunan signifikan sepanjang 2024. ”Di pasar saham IHSG terkoreksi 4,15 % year to date ke level 6.970,74,” papar Inarno dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner OJK, Senin (10/6) di Jakarta.

Pelemahan sepanjang tahun berjalan bersamaan dengan nilai penjualan bersih saham atau net sell sebesar Rp 6,25 triliun. Nilai kapitalisasi di pasar modal pun hanya naik 1,29 % menjadi Rp 11.825 triliun sejak awal tahun 2024. Sementara pada penutupan perdagangan Senin (10/6), IHSG ditutup di level 6.921,54 atau sedikit menguat dari perdagangan pada hari terakhir pekan lalu yang sebesar 0,34 %. Kapitalisasi saham tercatat turun menjadi Rp 11.637 triliun per hari ini. Pilarmas Investindo Sekuritas, dalam laporan analisisnya menjelaskan, pergerakan IHSG mengikuti tren bursa regional Asia yang cenderung masih tertekan sikap pelaku pasar saham yang berhati-hati menjelang keputusan suku bunga bank sentral AS, The Fed, di pekan ini. (Yoga)

Terbitnya PP No 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara menghadirkan privilese bagi ormas keagamaan. Ada enam wilayah lahan, yang sebelumnya dikelola perusahaan-perusahaan besar batubara, yang dapat ditawarkan kepada badan usaha ormas keagamaan. Pada Pasal 83A disebutkan, wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dapat ditawarkan secara prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan. WIUPK yang dimaksud merupakan eks perjanjian karya pengusaha pertambangan batubara (PKP2B). PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah dan badan usaha berbadan hukum untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara (kontrak karya/KK dalam pertambangan mineral). Masa kontraknya 30 tahun.

Jika kontrak dalam PKP2B dan KK berakhir, tetapi badan usaha tetap hendak beroperasi produksi, kontrak mesti diubah menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Pemerintah memiliki wewenang untuk mengevaluasi wilayah kontrak pemilik PKP2B saat beralih ke IUPK. Artinya, sebagian wilayahnya diciutkan. Sisa hasil penciutan itulah yang ditawarkan kepada badan usaha ormas keagamaan. Menteri ESDM Arifin Tasrif, di Jakarta, Jumat (7/6) memastikan ada enam wilayah eks PKP2B yang disiapkan untuk ditawarkan kepada badan usaha ormas keagamaan.

Merujuk data pada Laporan Kinerja Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM 2022, ada delapan perusahaan dari PKP2B generasi I yang masa kontraknya berakhir pada 2019-2025, yakni PT Tanito Harum dengan luas lahan 34.583 hektar, PT Arutmin Indonesia 57.107 hektar, PT Kendilo Coal Indonesia 1.869 hektar, PT Kaltim Prima Coal (KPC) 84.938 hektar, PT Multi Harapan Utama 39.971 hektar, PT Adaro Indonesia 31.379 hektar, PT Kideco Jaya Agung 47.500 hektar, dan PT Berau Coal 108.009 hektar.

Bila luas lahan pada kontrak PKP2B dikurangi luas lahan yang dikelola saat ini (merujuk MODI Kementerian ESDM), luas lahan eks Tanito Harum 19.947 hektar, eks Arutmin 22.900 hektar, eks KPC 23.395 hektar, eks Multi Harapan Utama 9.562 hektar, eks Adaro 7.437 hektar, dan eks Kideco 13.613 hektar. Jika ditotal, lahan eks PKP2B di Kalitim dan Kalsel itu mencapai 96.854 hektar. Pemerintah yang akan memutuskan luas konsesi yang diterima badan usaha ormas keagamaan seiring persetujuan permohonan IUPK. Sejauh ini, baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUPK. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Jumat (7/6), mengatakan, PBNU mendapat tawaran mengelola lahan tambang bekas KPC, bagian dari grup usaha Bakrie. (Yoga)

OJK mulai mencatat rekening nasabah yang terkait dengan transaksi judi daring ke dalam sistem informasi selain memblokir rekening judi daring. Industri perbankan diminta meningkatkan uji tuntas guna mempersempit ruang gerak pelaku judi daring. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebut, OJK telah memblokir 4.921 rekening bank terkait dengan aktivitas judi daring. Selain itu, perbankan juga diminta menutup rekening milik nasabah bersangkutan di bank lainnya atau dalam satu customer identification file (CIF) yang sama.

”Terkait dengan pemberantasan judi online, OJK mendukung pembentukan satgas judi online yang dibentuk oleh Menko Polhukam,” katanya dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Juni 2024 secara daring, Senin (10/6). Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan membentuk Satgas Pemberantasan Judi Daring pada 22 Mei 2024. Satgas diharapkan dapat memberikan gebrakan dalam jangka pendek dan memutus seluruh ekosistem judi daring. Keputusan ini diambil setelah Presiden Jokowi menggelar rapat tertutup bersama kementerian/lembaga terkait dalam rangka penanganan judi daring di Istana Merdeka, Jakarta, pada 22 Mei 2024 lalu, karena penyebaran konten judi daring semakin mengkhawatirkan. Puluhan ribu konten di antaranya telah menyusup ke lembaga pendidikan dan pemerintah (Kompas.id, 22/5/2024). (Yoga)

Penerapan program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera dinilai masih butuh tahapan panjang dan PR yang harus diselesaikan. Tidak tertutup kemungkinan dilakukan perubahan regulasi jika dihendaki oleh DPR dan pemerintah. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menilai ada persoalan terkait regulasi Tapera yang tidak dimitigasi dengan baik. Karena itu, tidak tertutup kemungkinan dilakukan perubahan regulasi jika ada usulan dari DPR serta inisiatif pemerintah untuk mengubah PP tentang Tapera. Yeka menilai, regulasi Tapera tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Badan Pengelola (BP) Tapera hanya sebagai pelaksana. Adapun Ombudsman berperan mengawasi jangan sampai pelaksanaan Tapera mengganggu urusan pelayanan publik.

”Kalau urusan ke atas, kami lihat memang ada persoalan terkait regulasi yang tidak dimitigasi dengan baik. Itu harus diubah. PP Tapera, kalau bermasalah, harus diubah. UU Tapera kalau DPR mengatakan bermasalah, ya diubah aja,” lanjut Yeka seusai pertemuan tertutup dengan BP Tapera di Gedung BP Tapera, Jakarta, Senin (10/6). Terkait keberatan pelaku usaha terhadap kewajiban iuran Tapera, perlu menjadi pertimbangan pemerintah. Kewajiban iuran Tapera mempertimbangkan kemampuan perusahaan. Jika pungutan wajib memberatkan, program tak perlu dipaksakan. ”Kalau memang pihak pengusaha keberatan, saya yakin pemerintah akan mendengarkan itu. Seyogianya, iuran Tapera itu tidak melibatkan pengusaha, tetapi sebagai kesadaran dari pekerja untuk masuk dalam kepesertaan Tapera,” kata Yeka. (Yoga)