Lonceng perlambatan ekonomi nasional kembali berdentang. Maklum, kinerja manufaktur turun selama tiga bulan berturut-turut sejak April hingga Juni 2024. S&P Global mencatat Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juni berada di level 50,7. Angka ini melorot 1,4 poin dibandingkan Mei 2024 di level 52,1. Bahkan kinerja manufaktur Juni menjadi yang terendah sejak Mei 2023 yang saat itu tercatat 50,3. S&P Global menyebutkan, penurunan indeks manufaktur lantaran ekspansi output dan permintaan baru yang melambat. Penjualan ekspor yang melemah kembali membebani pesanan, dimana bisnis ekspor baru menurun selama empat bulan berturut-turut. "Manufaktur Indonesia kehilangan momentum besar pada bulan Juni. Pertumbuhan permintaan baru hampir berhenti karena ekspor turun selama empat bulan berturut-turut," ujar Trevor Balchin, Economics Director S&P Global Market Intelligence, dalam keterangan resminya, Senin (1/7). Penurunan kinerja manufaktur menjadi tanda konsumsi rumah tangga melemah. Padahal konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama ekonomi Indonesia karena menyokong hampir 55% pada kuartal I-2024. 

Pelemahan kinerja manufaktur juga seirama dengan keyakinan para petinggi perusahaan Indonesia yang mulai luntur. Mengacu survei KONTAN, optimisme para chief executive officer (CEO) puluhan korporasi di Indonesia pada kuartal III-2024, yang tecermin dari Indonesia CEO Confidence Index (ICCI) menyusut ke level 3,39. Ini adalah posisi ICCI terendah sejak Oktober 2020. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono melihat, penurunan indeks manufaktur akan berlanjut hingga akhir 2024. Penurunan ini akibat daya beli masyarakat lesu. Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo menyatakan, perlambatan permintaan manufaktur diperparah tekanan kenaikan biaya produksi dari bahan baku impor yang naik akibat rupiah melemah. Dengan melambatnya kinerja manufaktur, ekonomi nasional periode April-Juni 2024 hanya tumbuh 4,98% yoy, melambat dibanding kuartal I-2024 yang tumbuh 5,11% yoy.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan izin usaha kepada perusahaan pergadaian PT Gadai Mega Bandar yang berlokasi di Jambi. Pemberian izin usaha tersebut berdasarkan KEP29/KO.17/2024 per 6 Juni 2024. PT Gadai Mega Bandar Wajib mencatumkan beberapa hal berupa keterangan dan informasi di setiap kantor atau unit layanan. Beberapa informasi tersebut di antaranya nama dan logo perusahaan pergadaian. PT Gadai Mega Bandar juga harus mencantumkan hari dan jam operasional secara jelas, serta tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa atau hasil bagi perusahaan pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan biaya administrasi.

Kendati terus berada dalam zona ekspansif selama 34 bulan, aktivitas manufaktur Indonesia rupanya dibayangi perlambatan perluasan usaha. Pelemahan permintaan menjadi biang keladinya. Menilik data termutakhir, Purchasing Managers’ Index (PMI) pada Juni 2024 tercatat 50,7 atau lebih rendah ketimbang Mei yang mencapai 52,1. Malah, pertumbuhan PMI sesungguhnya sudah melambat selama tiga bulan berturut-turut. Skor Juni pun sekaligus menjadi yang terendah sejak Mei 2023. S&P Global dalam laporannya, Senin (1/7), menjelaskan penurunan PMI didorong oleh ekspansi produksi dan permintaan baru yang lambat. Produksi naik pada laju rendah sejak Mei 2023, sedangkan pertumbuhan permintaan baru masih loyo. Menurut Economics Director S&P Global Market Intelligence Trevor Balchin, manufaktur Indonesia kehilangan momentum besar pada Juni, dengan pertumbuhan permintaan baru hampir berhenti karena ekspor turun. 

Sejumlah panelis dalam survei itu juga melaporkan kenaikan harga bahan baku, yang sebagian berhubungan dengan pelemahan nilai rupiah terhadap dolar AS dan juga kenaikan harga solar. Merespons situasi tersebut, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk menciptakan stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi dalam negeri agar sektor manufaktur dapat berekspansi dengan cepat. Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan pemerintah harus bekerja keras untuk mengendalikan inflasi nasional, terutama inflasi terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok impor, termasuk BBM, yang dapat memicu penurunan daya beli masyarakat. Meskipun demikian, Apindo meyakini pelaku usaha tetap ingin melakukan ekspansi hingga akhir tahun. Namun, Shinta menyebut realisasi ekspansi sangat bergantung pada iklim usaha di setiap subsektor manufaktur di Indonesia. Adapun, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menuding restriksi perdagangan dan regulasi yang kurang mendukung sebagai penyebab penurunan pesanan dari luar negeri. 

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan regulasi itu adalah Peraturan Menteri Perdagangan No 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang merelaksasi impor barang-barang dari luar negeri sejenis dengan produk yang diproduksi di dalam negeri. Di sisi lain, penurunan permintaan pasar global dan membanjirnya produk impor yang ‘dilempar’ ke pasar Indonesia terjadi akibat restriksi perdagangan oleh negara-negara lain. Senada, Kompartemen Sumber Daya Manusia Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Harrison Silaen mengatakan pemerintah perlu memiliki arah jelas untuk menangani masalah industri tekstil jika menganggap industri ini penting. Demikian pula tantangan di sisi konsumen yang terlihat pada penurunan infl asi inti, yakni dari 2,58% year-on-year(YoY) pada Juni 2023 menjadi 1,9% YoY pada Juni 2024. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks harga konsumen mengalami defl asi selama dua bulan beruntun.

Dalam berbagai rilis hasil survei lembaga-lembaga internasional terkait pandangan para pengambil kebijakan dan pelaku bisnis global terhadap perekonomian saat ini dan ke depannya, mayoritas responden menjawab bahwa risiko geopolitik menduduki peringkat pertama. Disusul kemudian kebijakan moneter ketat sebagai respons atas inflasi tinggi sebagai risiko tertinggi kedua. Risiko tertinggi ketiga adalah melemahnya perekonomian China, dan risiko tertinggi adalah besarnya utang negara terhadap produk domestik bruto (PDB)-nya. Sesungguhnya isu tentang meningkatnya risiko geopolitik sudah mencuat ketika perang Ukraina versus Rusia yang mengejutkan dunia pada Februari 2022. Risiko geopolitik bukan hanya semata terkait dengan aksi perang antarnegara, melainkan juga risiko politik di sejumlah negara. Dengan adanya agenda pemilihan umum (pemilu) nasional—baik untuk presiden maupun perdana menteri (PM)—di lebih dari 70 negara tahun ini, maka setengah populasi dunia akan pergi ke tempat-tempat pemungutan suara.

Tahun 2024 menjadi tahun yang sangat penting bagi perdagangan global dan stabilitas (geo) politik, dengan peringatan indeks risiko sosial dan politik terkait lingkungan ekonomi berisiko tinggi dan labil di seluruh dunia. Semuanya berujung pada tiga isu besar ini, yaitu demam pemilu, meningkatnya populisme dan ketidakstabilan geopolitik. Memang, di dunia yang sedang membentuk kembali tatanan geopolitik global, beberapa pemilu akan terbukti menentukan prospek ekonomi setiap negara dan berakumulasi pada prospek ekonomi dunia. Di beberapa negara, para pemilih hanya akan diberikan pilihan terbatas. Pada saat yang sama, pada fase pra dan pasca pemilu akan memberikan peluang munculnya tiga tren risiko. Pertama, pergeseran politik dan ketidakpastian. Lingkungan sosial ekonomi saat ini membawa aura ketidakpastian dengan volatilitas tinggi bagi pelaku bisnis selama periode pemilihan. Kedua, potensi kerusuhan sosial. Di sejumlah negara, terutama negara dunia ketiga atau negara sedang berkembang dan berpendapatan rendah, potensi eskalasi kerusuhan sosial dipicu oleh kenaikan harga, erosi kepercayaan pada politisi dan ketidakpuasan pemilih yang meluas. Ketiga, risiko geopolitik. Dengan adanya kebuntuan agenda gencatan senjata dan/atau perjanjian perdamaian terkait perang antara Rusia dan Ukraina, meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, dan perluasan keanggotaan BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan) untuk memasukkan lima anggota baru, jelas akan mempengaruhi konstelasi ekonomi politik global dan kawasan yang mengarah pada fragmentasi global sebagaimana dikhawatirkan oleh Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, dalam berbagai kesempatan.

Pelaku usaha pertambangan bauksit masih berkutat dengan problem pendanaan untuk bisa membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Keberadaan investor yang siap menggelontorkan modalnya dianggap lebih urgen dibandingkan dengan satuan tugas khusus bentukan pemerintah. Berbagai upaya untuk mendatangkan investor untuk memacu penghiliran bauksit melalui pembangunan smelter bauksit di dalam negeri masih ‘mentok’. Untuk itu, pemerintah perlu segera turun tangan dengan membuka akses pendanaan agar upaya peningkatan nilai tambah komoditas tersebut bisa kembali bergeliat. Plh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) Ronald Sulistyanto mengatakan, keberadaan satuan tugas khusus yang rencananya dibentuk pemerintah untuk mengakselerasi penghiliran bauksit bakal percuma jika tidak bisa mendatangkan investor. Musababnya, hingga kini tidak banyak pemilik modal yang mau menanamkan modalnya untuk membangun smelter bauksit di dalam negeri. Terlebih, masa pengembalian investasi di Indonesia relatif panjang pascapandemi Covid-19. Dia menjelaskan, untuk membangun smelter bauksit yang bisa menghasilkan alumina dengan kapasitas 2 juta ton membutuhkan investasi sebanyak US$1,2 miliar. Angka itu relatif tinggi dibandingkan dengan nikel yang membutuhkan sekitar US$100 juta untuk smelter dengan kapasitas yang sama. Belum lagi produk turunan dari bauksit relatif sedikit, yakni alumina yang kemudian diolah menjadi aluminium. “Kami mengusulkan beberapa perusahaan membentuk satu smelter secara konsorsium, tapi belum bisa berjalan. Investor yang dibawa pemerintah pun belum ada yang merealisasikan investasinya,” ujarnya. 

Menurutnya, saat ini sudah cukup banyak pelaku usaha pertambangan bauksit yang gulung tikar karena pemerintah melarang ekspor bijih bauksit sejak pertengahan tahun lalu. Padahal, kapasitas penyerapan bauksit untuk diolah di dalam negeri masih relatif terbatas. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya secara terbuka menyampaikan bahwa mayoritas pembangunan smelter bauksit masih mandek.Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif mengatakan, dari 12 smelter bauksit yang dikembangkan di dalam negeri, baru empat yang beroperasi. Sementara itu, Menteri Investasi meyakini keberadaan Satgas khusus yang mengawasi penghiliran bauksit bakal mempercepat pembangunan smelter komoditas itu di Tanah Air. Tim itu nantinya akan mendalami dan merumuskan solusi terkait dengan masalah yang dihadapi pelaku. Adapun, Ketua Indonesian Mining & Energi Forum Singgih Widagdo menilai keberadaan Satgas khusus bakal memperbaiki tata kelola industri hilir bauksit. Dalam kesempatan itu, dia juga mengusulkan agar pembentukan Satgas khusus juga harus ikut melibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengungkapkan armada kereta rel listrik yang beroperasi di Jabodetabek telah berusia di atas 30 tahun.Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo menuturkan bahwa armada kereta rel listrik (KRL) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) sudah waktunya masuk program peremajaan. Oleh karena itu, dia serius meminta penyertaan modal negara sebesar Rp2 triliun yang rencananya untuk pengadaan sarana rangkaian kereta (trainset) KRL Jabodetabek yang dioperasikan anak usaha KAI, PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter. Didiek menjelaskan pengadaan sarana KRL sangat dibutuhkan mengingat bertambahnya jumlah sarana yang memasuki masa konservasi atau harus berhenti dioperasikan. Berdasarkan perhitungan, KAI harus melakukan replacement sarana sebanyak 37 trainset hingga 2027 mendatang untuk memastikan keselamatan dan keandalan armada KRL. Dia menjelaskan seluruh kereta yang dimiliki KAI Commuter sebanyak 1.088 unit telah berusia setidaknya 30 tahun atau lebih. Di sisi lain, pengurangan jumlah trainset terjadi bersamaan dengan peningkatan volume penumpang KRL. Didiek mengatakan jumlah penumpang KRL Jabodetabek sepanjang 2023 mencapai 290 juta orang dengan rata-rata okupansi sekitar 71% pada waktu normal dan 129% pada jam sibuk atau peak hour pada pukul 06.00—09.00 WIB dan 16.00—20.00 WIB. Dia memprediksi jumlah penumpang KRL Jabodetabek bisa mencapai 410 juta orang pada 2027. Bila tidak ada pengadaan KRL baru, tingkat okupansi KRL Jabodetabek dapat menembus 242% saat jam sibuk.

KPK mendapati 31,5 % usaha pertambangan di Kalsel bermasalah. Temuan ini dinilai jadi momentum memperbaiki tata kelola usaha pertambangan, sekaligus mendorong penegakan hukum yang lebih tegas atas kejahatan lingkungan. KPK menggunakan instrumen monitoring center of prevention untuk memantau dan berkoordinasi dalam pemberantasan korupsi di daerah, terutama di area perizinan yang rawan korupsi. Berdasarkan analisis Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), terdapat 521 perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan dalam kawasan hutan dengan luas 370.410 hektar (ha). Di Kalimantan, 131.699 ha dari 226.687 ha usaha pertambangan dalam kawasan hutan tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dan persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH).

Khusus di Kalsel, 30.015 ha dari 95.260 ha atau 31,5 % luas usaha pertambangan berada dalam status bermasalah, ilegal, atau harus membayar denda karena belum memiliki PPKH. Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono mengatakan, temuan KPK terkait usaha pertambangan yang bermasalah itu harus segera diselesaikan. Ini jadi momentum perbaikan tata kelola usaha pertambangan dan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan. ”Sejak dulu, kami selalu mendesak negara agar mengevaluasi, mengaudit, menyetop izin baru dan menegakkan hukum. Yang terpenting adalah penegakan hukum supaya ada efek jera,” kata Kisworo, Minggu (30/6). ”Perlu keseriusan dan ketegasan untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, kerugian negara akan semakin besar akibat hilangnya tutupan hutan dan kerusakan lingkungan,” ujarnya. (Yoga)

Hati senang, kantong pun terisi, dilakoni sejumlah pengunjung Jakarta Fair Kemayoran. Selain mencari hiburan dan berburu diskon, mereka juga meraih cuan dari jasa titip alias jastip. ”Yang mau jastip tiramisusu, moo-moo roll, dan pie, fee-nya 10K saja dari PRJ. Tapi aku ke PRJ awal Juli ya. DM (pesan langsung) or join grup link di bio”, tulis Syamila (23) pada akun sosial media X dan Instagram miliknya. Warga Bekasi, Jabar, itu membuka jastip dengan tarif Rp 10.000 per pesanan di ajang pameran PRJ yang kini bernama Jakarta Fair Kemayoran. Mereka yang berminat bisa mengirim pesan langsung atau bergabung melalui tautan di profil media sosialnya. ”Orang-orang antusias memesan chiki (makanan ringan) dalam kemasan yang unik. Banyak juga pesan produk kecantikan, skin care, body care, dan make up,” ujarnya, Minggu (30/6).

Tidak ada batasan pemesanan untuk pengguna jastip. Hanya saja, pembelian dan pengiriman terjadwal, misalnya pembelian setiap Senin dan pengiriman Sabtu. ”Ada waktu buka-tutup pesanan karena tidak setiap hari ke PRJ. Nanti mereka pilih produk yang mau dibeli, lalu bayar sesuai harga, ditambah ongkos jastip, dan ongkos kirim barang dari Bekasi. Kalau barang tidak ada, uang dikembalikan 100 %,” ujarya. Ia sudah tiga kali membuka jastip dengan pengiriman terjauh ke Sukabumi, Jabar dengan keuntungan Rp 500.000. Nabilla (27), dari Jaktim, juga membuka jastip. Awalnya iseng, tetapi banyak peminat. Pengguna jasanya merasa terbantu karena bisa membeli berbagai produk tanpa pegal dalam antrean. ”Dulu ke PRJ buat main, jajan, terus pulang. Cari hiburan doang. Sekarang sambil buka jastip.

Lumayan tambah uang saku,” ujarnya. Ia menawarkan jastip dari mulut ke mulut dan media sosial. Pada pekan pertama Jakarta Fair Kemayoran, misalnya, masuk 12 pesanan. Paling banyak chiki karena harganya murah meriah dan produk kecantikan dengan berbagai promo hingga diskon 70 %. Nabilla membuka jastip 1-3 kali sepekan berdasarkan jumlah pesanan masuk. Pengguna jasanya dikenai ongkos mulai dari Rp 3.000 sampai puluhan ribu rupiah. Hingga pekan lalu, menurut Direktur Jakarta International Expo Karuna Murdaya, sudah lebih dari 1 juta orang berkunjung ke Jakarta Fair Kemayoran. Pengunjung, khususnya perempuan, menyasar produk kecantikan. Stan-stan produk kecantikan ini paling ramai dikunjungi selama perhelatan.

Tidak heran jika sejumlah pengunjung memanfaatkan momentum tersebut dengan membuka jastip. Pengguna jastip juga harus berhati-hati, sebab, ada saja segelintir orang yang memanfaatkan hal itu untuk kejahatan. Caca (20) asal Jatim, merugi Rp 500.000 akibat jastip abal-abal pada 2023. Alhasil, tahun ini ia memilih untuk menitipkan pesanan kepada kenalan yang berkunjung ke Jakarta Fair Kemayoran. ”Awalnya percaya saja karena pesanan pertama dikirim tepat waktu, tapi pas pesanan kedua, orangnya malah lama merespons dan hilang. Barangku enggak dikirim,” ucapnya. Fenomena jastip, menurut Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Nailul Huda, punya dua sisi. Sisi positifnya menambah penjualan. Jangkauan pasar juga lebih luas. Namun, di sisi lain, jastip bisa mengikis efek bagi penyelenggara serta gerai makanan dan minuman karena pengunjung berkurang. (Yoga)

Proyek kawasan sentra produksi pangan (food estate/FE) dinilai perlu dilanjutkan dari pemerintah saat ini ke permintahan baru mendatang, sebagai salah satu jurus peningkatan produksi pangan, utamanya beras yang menjadi hajat hidup orang banyak. Karenanya, rencana pemerintah membuka peluang bagi investor swasta untuk terlibat dalam pembangunan proyek ini dinilai tepat, namun tetap harus mempertimbangkan banyak faktor, salah satunya mengenai faktor  terkait environmental, social, and governance (ESG). Dalam paparan Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bapennas) tentang arah Kebijakan Swasembada Pangan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, pengembangan FE yang telah dan tengah berjalan 12 kabupaten di enam provinsi di Indonesia. (Yetede)