Pemerintah berencana mengenakan tarif bea masuk (BM) impor barang asal China hingga 200% dan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP)  sejumlah produk industri. namun, pemerintah diminta berhati-hati dan melakukan kajian mendalam sebelum mengeksekusi rencana itu. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyatakan, rencana itu dipicu perang dagang China dan AS yang bakal membuat terjadinya kelebihan pasokan dan kapasitas di China. Ini membuka peluang banjir produk China di Indonesia, termasuk pakaian, baja, tekstil, dan lain sebagainya. Alasannya, negera-negara Barat menjegal barang dari China dengan tarif BM tinggi. "Dalam satu dua hari ini, mudah-mudahan sudah selesai Permendag-nya. Jika sudah selesai kita pakai tarif untuk melindungi pasar dalam negeri dari serbuan impor," ujar dia. Pria yang akrab dipanggil Zulhas ini menjelaskan, besaran tarif BM yang akan dikenakan pada barang-barang dari China telah diputuskan kisaran 100-200% dari harga barang. "Saya katakan kepada teman-teman jangan takut, jangan ragu, karena AS saja bisa mengenakan tarif termasuk keramik dan pakaian sampai 200%, sehingga kita juga bisa. Ini agar UMKM industri kita tumbuh dan berkembang," ujar dia. (Yetede)

Standarisasi tarif layanan yang sudah diberlakukan oleh BPJS Kesehatan perlu diterapkan juga di sektor swasta. Dengan begitu, bisa mengatasi inflasi medis yang tahun ini diperkirakan  mencapai 13%. Koordinator Advokasi BPJS Wacth Timboel Siregar mengatakan, dengan tidak adanya ketetapan tarif  penanganan medis secara nasional, maka muncul variasi biaya perawatan dan pengobatan di berbagai fasilitas kesehatan yang kemudian sulit dikontrol. "Perbuatan dan standar tarif layanan  medis menjadi penting bagi pelaksanaan asuransi  sosial maupun komersial untuk memastikan keterjangkauan  biaya iuran oleh masyarakat yang mengikuti asuransi sosial maupun komersial tersebut. Juga, dapat mengontrol pelaksanaan fee for service, sehingga tidak memunculkan  pembentukan biaya sendiri oleh rumah sakit," tandas Timboel. (Yetede)

Kementerian Perhubungan (kemenhub) tengah menjajaki untuk mengajukan pinjaman dari World Bank atau Bank Dunia senilai Rp 1,8 triliun. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk mengembangkan transportasi perkotaan di Medan dan Bandung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong optimalisasi transportasi massal perkotaan Medan. Hal tersebut disampaikan Menhub usai meninjau Terminal Tipe A Amplas di Medan, Sumatera Utara, guna memastikan perkembangan transportasi perkotaan di Medan. "Kita mengevaluasi pinjaman dari Bank Dunia sebanyak Rp 1,8 triliun yang diberikan kepada Medan dan Bandung. Dari dana tersebut kita akan memperbaiki infrastruktur transportasi perkotaan di kedua kota tersebut. Sehingga optimalisasi transportasi perkotaan dapat terlaksana," kata Budi Karya. (Yetede)

Subsidi perumahan berupa fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kian menipis. Dipangkasnya kuota pembiayaan rumah bersubsidi tahun ini membuat rumah yang sudah dibangun pengembang berpotensi tak terserap. Tahun 2024, kuota rumah bersubsidi berupa fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar 166.000 unit, turun dibanding tahun 2023 sebesar 220.000 unit. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) merilis, total realisasi penyaluran FLPP rumah bersubsidi hingga 13 Juni 2024 sudah 80.134 unit atau 48,27 % total kuota FLPP tahun ini. Dari data aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang), stok rumah subsidi saat ini 118.000 unit di seluruh Indonesia. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengemukakan, saat ini stok rumah subsidi yang dibangun anggota Apersi berkisar 30.000 unit.

Di tengah kuota FLPP yang terbatas, ada kekhawatiran rumah yang sudah dibangun pengembang tidak terserap. Meskipun pengaturan kuota FLPP sudah dikelola BP Tapera, distribusi kuota yang terbatas tersebut akan menimbulkan persoalan, yakni masyarakat tertunda mengakses rumah. Sementara rumah subsidi yang sudah terbangun tidak terserap optimal. Dampaknya, operasionalisasi pengembang dan arus kas terganggu serta berpotensi menimbulkan kredit macet konstruksi. ”Ini menjadi tidak sehat. Masyarakat terhambat dalam mengakses rumah, upaya mengatasi backlog (kekurangan) rumah terganggu, sedang rumah yang dibangun pengembang tidak bisa terserap,” ucap Junaidi, Minggu (30/6). (Yoga)

Nilai tukar pada Rabu (26/6/2024) menurut data Bank Indonesia Jisdor Rp 16.435 per Dollar AS, melemah dibanding sehari sebelumnya Rp 16.379. Pelemahan nilai tukar juga terjadi pada won Korea, yen Jepang, yuan China, baht Thailand, dan peso Filipina dengan pelemahan rupiah kali ini terdalam. Pelemahan nilai tukar hingga di atas Rp 16.000 memunculkan kekhawatiran kenaikan harga barang dan jasa asal impor hingga memperbesar inflasi. Dampak turunnya nilai tukar rupiah berkepanjangan sangat luas karena banyak kebutuhan dasar masih berasal dari impor. Pelemahan rupiah sedikit banyak membuat pengusaha waswas. Pengusaha memerlukan kepastian nilai tukar dalam perencanaan bisnis. Saat ini sumber ketidakpastian dianggap berasal dari luar Indonesia.

Dollar AS yang mendominasi pasar uang global masih akan kuat hingga akhir 2024. Pemilu presiden AS pada 5 November 2024 ikut memengaruhi nilai tukar dollar. Imbal hasil yang menarik membuat investor global berinvestasi di pasar uang AS. Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Mohamad S Hidayat menyatakan, ”Keadaan ekonomi dan geopolitik global sedang tidak baik-baik saja. Situasi dalam negeri saat ini baik, pertumbuhan ekonomi 5,1 % dan inflasi di bawah 3 %, tapi, pemerintah dan masyarakat perlu tetap waspada dan memperbaiki keadaan di dalam negeri.” Pertumbuhan ekonomi global belum pulih setelah krisis keuangan global 2008, disusul pandemi Covid-19, invasi berkepanjangan Rusia ke Ukraina, ketegangan perdagangan antara AS dan China, serta konflik di Palestina dan sejumlah negara Afrika.

Pemerintah harus tegas menjalankan aturan, seperti penggunaan rupiah untuk transaksi di dalam negeri, termasuk jasa pelabuhan dan pembelian gas. Beban akibat regulasi yang diada-adakan pemda harus dihapus. Persepsi terhadap pengelolaan ekonomi ikut memengaruhi nilai tukar. Beberapa isu sensitif adalah sejauh mana pemerintahan baru akan melanjutkan disiplin fiskal yang dijalankan selama ini dan pembiayaan program makan bergizi gratis. Pernyataan Thomas Djiwandono mewakili tim transisi presiden terpilih bersama Menkeu Sri Mulyani dan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa program makan bergizi untuk seluruh Indonesia dilaksanakan bertahap dengan anggaran Rp 71 triliun ada dalam RAPBN 2025 sempat menguatkan nilai tukar rupiah pada Senin (24/6). (Yoga)

Di tengah tekanan ekonomi, masyarakat tetap harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berbagai upaya ditempuh, salah satunya dengan akses pembiayaan alternatif berupa beli sekarang bayar nanti atau pay later. Pay later, merupakan metode pembayaran yang memungkinkan masyarakat memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan membayarnya dalam tenggat tertentu (cicilan) berbunga. Misalnya Untuk iPhone 13, memori 128 gigabit seharga Rp 10,24 juta, tersedia beragam opsi cicilan, mulai dari satu kali per bulan (dibayar lunas bulan berikutnya seusai transaksi pembelian) hingga 24 kali selama dua tahun. Nilai angsuran terendah dipatok Rp 638.398 per bulan selama 24 kali, untuk angsuran 18 kali dipatok Rp 821.504 per bulan. Angsuran 12 kali dipatok Rp 1,12 juta per bulan, angsuran 6 kali Rp 1,98 juta per bulan, angsuran 3 kali senilai Rp 3,7 juta per bulan, dan angsuran sekali senilai Rp 10,35 juta.

Sepintas, besaran angsuran setiap bulan semakin rendah ketika jangka waktu semakin lama. Namun, semakin lama angsuran, total biaya yang dikeluarkan semakin membengkak. Ini di luar biaya layanan Rp 1.000 dan biaya penanganan 1 % dari harga barang. Untuk cicilan 24 kali, total biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan iPhone 13 menjadi Rp 15,31 juta, lebih tinggi 50,24 % daripada beli secara langsung. Kendati demikian, pay later masih menjadi opsi yang cukup diminati masyarakat untuk berbelanja. Icha (26), pekerja di Yogyakarta, merasa terbantu dengan adanya pay later untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap bulan, Icha memanfaatkan pay later untuk membeli sejumlah produk kecantikan dengan pembelian rata-rata Rp 400.000 per bulan.

Ia juga memakai pay later tatkala harus mengisi pulsa guna mendapatkan kuota internet Rp 100.000 per bulan. ”Banyak promo yang didapat dari pay later. Selain itu, juga bisa menunda pengeluaran meski ujung-ujungnya tetap bayar di bulan depan,” katanya, Minggu (30/6). Icha juga pernah terpaksa memilih bertransaksi menggunakan pay later untuk membeli perabotan rumah tangga. Sebab, jika dibeli secara langsung, penghasilan bulanannya tidak akan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Meski serupa dengan metode kartu kredit, pay later cenderung lebih banyak diminati masyarakat, karena dinilai lebih praktis dan mudah diakses. Dari sisi penggunaan, pay later tidak hanya digunakan dalam belanja secara daring, tetapi juga dalam belanja secara langsung. Dalam setahun terakhir, jumlah pengguna pay later untuk transaksi langsung meningkat 103 % dibanding tahun sebelumnya. (Yoga)

Tak hanya bensin dan solar yang dijual menggunakan dispenser atau mesin penyaji digital seperti di pom bensin. Minyak goreng, teh, dan susu pun bisa dijual ala SPBU. Untuk minyak goreng, ada yang menyebutnya SPBU minyak goreng dan pom mini minyak goreng. Nama usahanya juga beragam, seperti Pomindo (Pom Minyak Goreng Indonesia), Pomigo (Pom Minyak Goreng), dan Pom Migor (Pom Minyak Goreng). Untuk teh dan susu, juga mirip, seperti SPBU teh atau susu dan pom milk (susu) atau es teh. Nama usahanya unik, antara lain Pertehmina, Ehtes3000, dan Pertamilk. Pom minyak goreng curah berkembang sejak Indonesia mengalami krisis minyak goreng pada 2022. Untuk mengatasinya, pemerintah menggelar operasi pasar minyak goreng curah untuk Rakyat dengan truk tangki minyak goreng.

Bahkan, pemerintah melalui ID Food menyediakan pom minyak goreng di 24 pasar tradisional Jabodetabek, dengan kios minyak goreng curah berwadah toren atau tandon dengan kapasitas 3.000 liter dan jeriken berbagai ukuran. Sejak krisis teratasi, pom minyak goreng curah di pasar tradisional tak lagi beroperasi. Namun, konsepnya tidak pernah mati lantaran menginspirasi lahirnya bisnis kreatif pom minyak goreng, menggunakan dispenser ala SPBU atau pom bensin. Ada yang membangunnya benar-benar mirip SPBU atau pom bensin mini. Minyak goreng yang dijual juga berkualitas CP 8 dan CP 10 atau di atas minyak goreng curah dengan kualitas CP 12. CP atau cloud point merupakan indikator kualitas ketahanan minyak goreng berdasarkan kondisi suhu. Semakin rendah CP minyak goreng, daya tahannya semakin baik atau tidak berkabut saat diletakkan dalam suhu rendah.

Perusahaan yang memotori bisnis itu seperti PT Pomigo Nusantara, Pomindo besutan PT Parama Artha Buwana, dan PT Pomigo Indonesia Blora, yang menawarkan peluang kemitraan menjadi depo dan agen, bahkan pedagang eceran minyak goreng. Pom mini minyak goreng juga diluncurkan di banyak daerah, dilakukan oleh pemkab, koperasi, hingga perseorangan. Uun Sumiati (56) warga Perumahan Inkopat, Desa Sasakpanjang, Tajurhalang, Bogor, Jabar, membuka usaha sendiri. Bermodal Rp 32 juta, ia mendapatkan dispenser minyak goreng digital, tangki kapasitas 1.000 liter, dan 500 liter minyak goreng. ”Harganya Rp 14.000 per liter. Namun, warga sekitar bisa membelinya sesuai kemampuan. Bisa beli Rp 3.000, Rp 5.000, atau Rp 7.500,” kata Uun yang membuka usaha itu sejak 2023, Minggu (30/6).

Tak hanya pom mini minyak goreng, pom mini es teh dan susu juga mulai menjamur di sejumlah daerah di Indonesia. Bisnis itu menjadi salah satu jalan dan cara kreatif mengembangkan UMKM. Salah satu pendiri Pertehmina, Rahadika Widya Nugraha, mengatakan, bisnis es teh terus menjamur sehingga pihaknya melahirkan konsep yang berbeda, yakni mengusung konsep pom bensin, mulai dari peralatan, varian teh, hingga seragam penjual. Adapun pom susu dikembangkan oleh Pertamilk yang merupakan usaha waralaba dengan slogan ”Pasti Enak”. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi S Lukman menuturkan, industri makanan dan minuman terus bertumbuh berkat inovasi dan ide-ide kreatif para pelakunya. Ide kreatif itu memberikan peluang usaha. (Yoga)

Kios-kios bambu beratap daun berderet di Pasar Lidah Ndonowati, Kota Surabaya, Jawa Timur, tampak penuh dengan pengunjung pada Hari Minggu (30/6/2024). Pasar yang dibuat oleh warga Lidah Wetan XI tersebut buka pada Sabtu dan Minggu dengan sistem pembayaran hanya menggunakan koin kepeng. Satu kepeng bernilai Rp 2.000. Harga makanan yang dijual tidak lebih dari empat kepeng atau Rp 8.000. (Yoga)

PPATK, Rabu (26/6) melaporkan kepada Komisi III DPR adanya transaksi mencurigakan yang terkait dengan Pemilu 2024. Nilainya mencapai Rp 80 triliun. Sebagai produk hasil analisis, maka laporan itu perlu ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh aparat penegak hukum. Dari 108 produk intelijen keuangan yang dihimpun PPATK selama periode Januari 2023 sampai Mei 2024, ditemukan perputaran dana yang melibatkan partai politik, anggota partai, calon anggota legislatif, incumbent, dan pejabat aktif, sebesar Rp 80.117.675.256.064. Sebanyak 108 laporan hasil analisis, informasi, dan hasil pemeriksaan itu telah diserahkan kepada beberapa pihak eksternal, termasuk aparat penegak hukum.

Dalam raker bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebutkan, produk intelijen tersebut telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung (35 hasil analisis); KPK (21 hasil analisis dan 5 hasil pemeriksaan); Polri (1 hasil analisis dan 1 hasil pemeriksaan); OJK (1 informasi); BIN (3 informasi); Badan Intelijen Strategis TNI (1 informasi); KPU (1 informasi); serta Bawaslu (39 informasi). Ivan menyatakan, nilai uang yang ditemukan itu merupakan perputaran dana terkait pemilu pada rekening para pihak yang dianalisis, bukan terkait tindak pidana.

Oleh karena itu, hasil analisis ataupun pemeriksaan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Tiga rekomendasi dari hasil temuan tersebut antara lain; Pertama, perlunya evaluasi terhadap ketentuan mengenai dana kampanye pemilu berikut sanksi bagi peserta pemilu yang melanggar ketentuan tersebut. Kedua, perlunya penerapan kewajiban penggunaan rekening khusus dana kampanye terhadap pemilu legislatif, yang saat ini hanya diwajibkan untuk pemilihan presiden. Ketiga, perlu adanya ketentuan mengenai pembatasan penarikan uang tunai dan penukaran uang tunai yang dilakukan oleh calon tetap atau yang mewakil. (Yoga)

Setidaknya 13 orang tewas dan ratusan lainnya cedera dalam rangkaian kerusuhan di Kenya, yang pecah bersamaan dengan unjuk rasa menolak kenaikan pajak dan beragam pungutan pemerintah. ”Sejauh ini setidaknya 13 orang tewas. Walakin, ini bukan angka terakhir,” kata Presiden Asosiasi Dokter Kenya Simon Kigondu, Rabu (26/6) di Nairobi, Kenya. Para saksi menyebut, ada ratusan orang cedera dan dibawa ke berbagai tempat. Tidak diketahui berapa orang ditangkap selepas kerusuhan yang mengikuti unjuk rasa pada Selasa (25/6) siang di kantor parlemen Kenya yang berada di Nairobi. Warga yang sedang kesulitan ekonomi menyerbu ke gedung parlemen. Para anggota parlemen dijadwalkan membahas RUU untuk menaikkan pajak. APBN Kenya defisit 2,7 miliar USD. Tahun ini, APBN Kenya setara 31,1 miliar USD. Sementara utang luar negeri pemerintahnya 78,9 miliar USD per Maret 2024.

Jumlah itu belum termasuk utang pemerintah pada debitor dalam negeri dan utang swasta. Karena itu, Pemerintah Kenya harus mencari cara menambah pendapatan dan mengurangi belanja. Kenaikan pajak diusulkan beberapa bulan selepas Presiden Kenya William Ruto mengesahkan UU untuk memotong gaji pekerja. Potongan wajib itu untuk tabungan perumahan. Ruto meneken aturan yang sudah berulang kali ditolak selama bertahun-tahun tersebut. Berbagai pihak segera menggugat UU itu. Penggugat, antara lain, Komisi HAM Kenya (KHRC), Katiba Institute, dan sejumlah politikus. Mereka meminta pengadilan membatalkan pungutan tersebut. Tahun lalu, pengadilan sebenarnya sudah melarang Pemerintah Kenya mengesahkan lalu memberlakukan peraturan itu. Meski demikian, pemerintahan Ruto terus mencari cara untuk mengesahkan UU tersebut.

Ruto dan pendukungnya beralasan, perlu gotong royong menyediakan perumahan bagi warga. Rangkaian tambahan pungutan disampaikan saat pendapatan warga sulit naik. Upah minimum di Nairobi hanya 119 USD per bulan atau tidak sampai Rp 2 juta. Sementara biaya hidup layak paling tidak 150 USD per bulan. Karena itu, warga marah kala pemerintah mengusulkan berbagai tambahan pajak dan pungutan. Kemarahan memicu unjuk rasa beberapa hari terakhir. Polisi dan tentara diterjunkan ke berbagai lokasi unjuk rasa. Gas air mata, meriam air, dan peluru karet digunakan aparat. Menhan Kenya Aden Bare Duale mengatakan, militer Kenya diturunkan untuk menghadapi darurat keamanan. Kematian sejumlah orang dikhawatirkan karena aparat menggunakan peluru tajam. Ini kerusuhan terburuk di Kenya dalam beberapa puluh tahun terakhir. (Yoga)