Kendati merevisi target indeks harga saham gabungan (IHSG) pada 2024, sejumlah analis masih optimistis indeks komposit mampu menembus rekor tertingginya pada tahun ini. Dus, investor pun dapat ancang-ancang dengan memilah saham-saham potensi cuan dari sektor-sektor prospektif penopang indeks komposit. Jika ditengok, IHSG sempat mencapai rekor penutupan tertinggi sepanjang masa di level 7.433,15 pada 14 Maret 2024. Namun, proyeksi positif IHSG cenderung berbalik hingga mencapai level terendah tahun ini di posisi 6.726,91 pada 19 Juni 2024. Pada akhir semester I/2024, IHSG berhasil mengakhiri perdagangan di atas level 7.000, tepatnya 7.063,58. IHSG melorot 2,88% secara year-to-date (YtD). Mengutip data dari DataIndonesia.id, rapor IHSG menjadi kedua yang terburuk di Asia Tenggara, setelah Bursa Thailand yakni SETi yang mencetak penurunan terdalam hingga 8,05% ke level 1.301,94 pada semester I/2024. Terkini pada Senin (8/7), IHSG berada di level 7.250,97, terkoreksi 0,30% YtD. Kendati demikian, Head of Retail Research Sinarmas Sekuritas Ike Widiawati memperkirakan pada semester II/2024 IHSG akan mendapat sentimen yang seimbang dari segi domestik dan global. Dari segi domestik, faktor stabilitas politik pelantikan Presiden terpilih dan penetapan nama dalam jajaran kabinet, hingga perbaikan ekonomi seperti nilai tukar rupiah, cadangan devisa, dan inflasi bakal mengungkit IHSG.

Setali tiga uang, Direktur Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan IHSG semester II/2024 bakal ditopang potensi pemangkasan suku bunga Federal Reserve, pelantikan Presiden terpilih dan kabinet baru, hingga kebijakan Bursa yang berpihak ke pelaku pasar. Dia memprediksi IHSG di level 7.350—7.460 pada akhir 2024 dengan rekomendasi saham BBCA dengan target harga (target price/ TP) Rp11.000, BBNI Rp6.000, BMRI Rp7.400, BBRI Rp5.900, BRIS Rp2.900, CTRA Rp1.500, BSDE Rp1.300, INDF Rp7.600, ICBP Rp13.000, MYOR Rp3.000, AMRT Rp3.300, ACES Rp1.000, JSMR Rp6.300, AUTO Rp2.900. Sementara itu, Head of Research Ciptadana Sekuritas Asia Arief Budiman menyampaikan kinerja IHSG membaik mulai Juni 2024, dengan kenaikan 1,3% month-on-month (MoM). Laju IHSG ditopang pemulihan saham perbankan seperti BBRI-BBCA dan infrastruktur TLKM-BREN.

Ciptadana Sekuritas pun merevisi target IHSG 2024 menjadi 7.580 dari estimasi sebelumnya 7.700. Laju indeks ditopang ekspektasi pergeseran kebijakan moneter The Fed sehingga investor asing Kembali masuk ke pasar saham Indonesia. Di sisi lain, laba per saham (earning per share/ EPS) emiten yang dipantau Ciptadana diperkirakan tumbuh moderat 6%-8%. Adapun, Rekomendasi saham pilihan Ciptadana Sekuritas ialah BBCA TP Rp10.900, BBTN Rp1.975, MYOR Rp3.000, EXCL Rp3.000, ADMR Rp2.000, SMGR Rp6.000, PGAS Rp1.800, MEDC Rp1.850, SILO Rp3.070. Chief Economist & Head of Research Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya Wisnubroto mengatakan, prediksi IHSG tersebut terutama karena didasari pertimbangan makroekonomi terkini terkait ruang penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang lebih terbatas dan posisi nilai tukar rupiah. Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyampaikan rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) saham diharapkan meningkat ke depannya.

Sebagai institusi yang didirikan oleh pemerintah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memiliki tanggung jawab untuk menjaga neraca keuangan, supaya tidak membawa kerugian kepada negara. Neraca keuangan BPJS Kesehatan memang menjadi hal yang krusial. BPJS Kesehatan harus menanggung beban yang tidak kecil seiring dengan peran vitalnya selaku lembaga yang mengelola program jaminan kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Menjaga pemasukan dan pengeluaran yang berimbang bukanlah perkara mudah bagi BPJS Kesehatan. Biaya berobat tak murah. Inflasi kesehatan terus meningkat tiap tahun. Acap kali Dana Jaminan Sosial (DJS) pun tergerus. Posisi surplus memang sempat dibukukan BPJS Kesehatan dalam beberapa tahun terakhir. Mengacu data BPJS Kesehatan yang dipublikasikan pada 5 Juli 2024, posisi aset neto DJS Kesehatan pada 2022 tercatat surplus Rp56,5 triliun. Jumlah itu kemudian naik menjadi Rp56,66 triliun pada 2023. Namun, yang menjadi catatan, beban jaminan kesehatan sepanjang 2023 mencapai Rp158,85 triliun, sedikit di atas pendapatan iuran yang sebesar Rp158,12 triliun. Hal itu berarti beban jaminan telah melampaui penerimaan iuran. Kondisi serupa dikhawatirkan kembali terjadi pada 2024 ini.

Aset neto BPJS Kesehatan memang surplus. Hal ini karena pada 2019—2020 silam, BPJS Kesehatan melakukan penyesuaian iuran yang membuat pendapatan kian tebal.Apalagi kepercayaan masyarakat yang meningkat terhadap layanan BPJS Kesehatan justru turut membuat biaya utilisasi dan klaim tagihan dari rumah sakit membengkak. Hal lain yang harus dihadapi manajemen BPJS Kesehatan ialah besaran iuran. Nominal iuran yang disesuaikan tentu akan menguntungkan bagi neraca keuangan BPJS Kesehatan. Namun, tentu tak semudah itu menaikkan besaran iuran yang membebani masyarakat. Apalagi, masih ada jutaan orang peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) yang menunggak. Per 1 Juni 2024, dari total 273 juta peserta JKN, terdapat 58,3 juta peserta yang berstatus non-aktif. Dari data itu, ada 16,9 juta peserta JKN yang non-aktif dan memiliki tunggakan iuran. Memang sejak 2023, BPJS Kesehatan telah mereaktivasi status 7,3 juta peserta non-aktif tersebut. Namun, tagihan iuran atau piutang mereka belum terhapus. Karena itu kita berharap pemerintah dan pihak-pihak terkait merumuskan dan mengeluarkan aturan teknis pemutihan (write off) terkait dengan tunggakan peserta JKN tersebut.

PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk (BTN) telah memiliki rencana penguatan likuiditas untuk ekspansi bisnis pada tahun depan. Dimana, perseroan akan menerbitkan surat utang baik berdenominasi rupiah maupun valuta asing (valas) dengan total hampir Rp 10 triliun,  dan ditambah dengan sekuritas sebesar Rp 1 triliun. Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu menjelaskan, terdapat inisiatif aksi korporasi yang dilakukan pada tahun depan. Dengan selesainya pemilihan presien, maka bank bersandi BBTN itu juga telah mengetahui visi misi dar pemerintahan baru, diantaranya program tiga juta rumah. Sehingga BBTN perlu memperkuat permodalan tanpa perlu meminta  Penyertaan Modal Negara dari pemerintah. "Kami akan terbitkan junior global bond US$ 3000 juta, ini marketnya di Singapura dan Hongkong," Jelas Nixon

PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) meminta penyertaan modal negara (PMN) kepada Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan untuk tahu anggaran 2025 sebesar Rp 2 triliun untuk memperbaiki struktur permodalan. "Kami lagi ajukan (PNM). Sudah disampaikan kementerian BUMN, dan kementerian BUMN sudah bersurat kepada Kementerian Keuangan," kata Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya kepada Investor Daily. Jumlah PMN yang WIKA minta, tutur mahendra, sebesar Rp 2 triliun. Angka tersebut sesuai dengan usulan yang diziinkan para pemegang saham.

Sekaligus, boleh jadi, usulan PMN RP 2 triliun ini merupakan tindak lanjut dari PMN pada tahun anggaran 2023 yang seharusnya WIKA terima sebesar Rp 8 triliun. Pada tahun anggaran 2023, WIKA sedianya dicanangkan untuk menerima PMN sebesar Rp 8 triliun. Namun usulan tersebut kemudian ditolak, dan disepakati perseroan memperoleh PMN sebesar Rp 6 triliun melalui skema penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMH-METD/right issue). (Yetede)

Nyala dari manfaat BUMN dalam memberikan layanan publik dan menggerakkan berbagai sektor strategis akan semakin berpijar apabila dapat berpadu dengan sektor swasta yang mempunyai kapasitas untuk mendorong inovasi dan efisiensi. Sayangnya, hingga saat ini kolaborasi swasta dan BUMN masih menghadapi beberapa tantangan fundamental berupa adanya perbedaan prioritas dalam proses bisnis serta kesenjangan kapabilitas dan sumber daya. Pemerintah punya tanggung jawab untuk menciptakan proyek pembangunan yang lebih kreatif agar bisa dikerjakan dan menguntungkan pihak BUMN dan swasta.

Kondisi ini terungkap dalam Afternoon Tea#18 Kompas Collaboration Forum bertema ”Memacu Kolaborasi Swasta BUMN dalam Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja”, Kamis (4/7) di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta. Dalam diskusi yang dihadiri pemilik dan pimpinan perusahaan anggota Kompas Collaboration Forum (KCF) tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima memandang peran BUMN sebagai agen pembangunan membuat tugas entitas ini tidak hanya mencari untung. Namun, juga untuk melayani kepentingan masyarakat dalam skala ekonomi yang sulit dilakukan swasta. Orientasi ini, sayangnya, malah memaku banyak BUMN.

Sehingga tidak menciptakan kultur kerja yang mendukung tata kelola BUMN menjadi efisien dan produktif. ”Kalau saya belajar dari Jepang, spirit ’Restorasi Meiji’ menjadi soft skill untuk menjadikan smart teknokatrik industri Jepang yang maju. Begitu juga di Vietnam di mana spirit ’Ho Chi Minh’ menjadi kekuatan ekspansi industri. Ini tak terlihat di BUMN,” kata Aria Bima. Sektor swasta cenderung memiliki prioritas yang tinggi pada aspek keuntungan finansial dan inovasi. Untuk berkolaborasi dengan swasta secara optimal, BUMN perlu meningkatkan efisiensi operasionalisasi dan tata kelola yang baik, dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme untuk kinerja optimal dan kepercayaan publik.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah akan melakukan studi pasar yang komprehensif dalam tiap program pembangunan untuk memastikan BUMN dan swasta diuntungkan dalam kolaborasi. Peningkatan kolaborasi BUMN-swasta telah masuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Salah satu kolaborasi BUMN dan swasta yang didesain Bappenas adalah proyek pembangunan PLTA di atas bendungan yang digarap BUMN atas penugasan negara. ”Swasta cukup mengeluarkan modal untuk menyewa lahan waduk dan mendapat penghasilan dari PLTA. Sementara waduk menghasilkan irigasi sebagai bentuk pelayanan publik,” kata Suharso. (Yoga)

Pelaksanaan program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera secara bertahap perlu mempertimbangkan alternatif sumber pendanaan. Ketentuan Tapera diatur PP No 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 2/2020 tentang Tapera yang ditetapkan pada 20 Mei 2024. Regulasi ini merupakan turunan UU No 4/2016 tentang Tapera. Pembiayaan rumah untuk peserta Tapera diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan pendapatan maksimal Rp 8 juta per bulan. KPR Tapera saat ini memiliki suku bunga tetap (fixed rate) 5 % per tahun serta jangka waktu pinjaman hingga 30 tahun. Badan Pengelola (BP) Tapera merilis pelaksanaan kewajiban kepesertaan Tapera bakal bertahap. BP Tapera juga tengah menjajaki skema perluasan manfaat Tapera, yakni pembiayaan bagi masyarakat menengah berpenghasilan tanggung dengan penghasilan di atas Rp 8 juta hingga Rp 15 juta (Kompas.id, 4/7/2024).

Untuk itu, BP Tapera berharap perluasan manfaat Tapera dapat dilegalisasi dalam peraturan menteri. BP Tapera juga sudah mendapatkan penugasan dari Komite Tapera untuk memperluas manfaat Tapera bagi penabung Tapera yang tidak tergolong masyarakat berpenghasilan rendah. Komite Tapera dipimpin oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Pengembang Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto, Minggu (7/7) mengemukakan, kekurangan rumah di Indonesia sangat besar, menembus 10 juta unit. Kekurangan rumah tidak hanya dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga masyarakat berpenghasilan tanggung di atas Rp 8 juta-Rp 15 juta. Selama ini, pembiayaan subsidi perumahan dari APBN terbatas. Tapera yang diamanatkan menarik iuran dari pekerja menjadi masalah karena ditentang serikat pekerja dan perusahaan, karena pekerja sudah banyak terkena iuran dengan pemotongan gaji hingga 8,5-9 %. (Yoga)

Pelemahan rupiah terhadap USD memukul industri penerbangan dalam negeri. Apalagi, tarif batas atas tiket pesawat tidak pernah berubah sejak 2019 meski harga komponen lain terus naik. Apabila terus dibiarkan, berisiko merugikan banyak pihak. Jakarta Interbank Spot Dollar Rate Bank Indonesia ditutup dengan nilai tukar rupiah Rp 16.312 per USD pada Jumat (5/7). Para petinggi maskapai penerbangan menilai kondisi ini amat berdampak pada industrinya. Sebab, berbagai komponen pesawat dibayarkan dengan USD. ”Karena komponen USD banyak, tentu dampaknya besar,” ujar Direut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra, Sabtu (6/7).

Meski USD meningkat,tarif tiket pesawat tidak terkerek naik karena maskapai harus mengikuti regulasi tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) Kemenhub. ”Tak bisa menaikkan harga tiket karena TBA sudah tak naik dari 2019. Tak ada masalah buat penumpang, masalahnya pada maskapai,” kata Irfan. Hal serupa diutarakan Presdir Lion Air Group Daniel Putut Kuncoro. Menghadapi kondisi tersebut, upaya efisiensi ditempuh dengan tetap menjaga tak ada perubahan pada rute penerbangan. ”Dari pandemi Covid-19, strategi yang harus kami jalankan adalah efisien. Namun, bukan berarti mengabaikan keselamatan. Kami tetap fokus. Efisiensi pada segala hal menjadi kekuatan,” tuturnya.

Pengamat penerbangan, Gatot Rahardjo, mengemukakan, kurs USD memengaruhi banyak aspek, di antaranya harga avtur, biaya sewa pesawat, dan harga suku cadang. Ketika diakumulasi, proporsi komponen memanfaatkan USD mencapai 70 %i total pengeluaran atau biaya operasional maskapai. ”Naiknya biaya saat ini melebihi biaya yang dijadikan patokan pemerintah saat menentukan TBA tahun 2019. Jadi, kalau secara ekonomi, biaya lebih besar daripada pendapatan (TBA) sehingga maskapai merugi,” ujarnya. (Yoga)

Perekonomian Indonesia mengalami perlambatan. Kepercayaan konsumen, walau optimis, melemah. Indikator industri manufaktur (Purchasing Management Index/PMI), di angka 50,7, masih ekspansi, juga mengalami pelemahan. PHK semakin banyak, terutama di industri tekstil dan pakaian. Sementara nilai rupiah mengalami depresiasi dan tekanan. Inflasi relatif rendah 2,5 %, tetapi deflasi dua bulan berturut-turut menunjukkan indikasi pelemahan daya beli konsumen. Sekalipun inflasi relatif rendah, BI belum berani menurunkan suku bunga. Kekhawatirannya adalah pada rupiah yang semakin tertekan dan sulit dijaga. Beberapa bank sentral, seperti bank sentral Eropa, Swiss, Swedia, dan Brasil, telah menurunkan suku bunganya. BI menunggu bank sentral AS, The Fed, menurunkan suku bunga kemudian mengikutinya.

Padahal, para pelaku ekonomi menanti penurunan suku bunga untuk mendorong kegiatan usaha. Dengan cadangan devisa yang tidak besar, walau memadai, BI menjaga stabilitas rupiah dengan intervensi langsung, penerbitan obligasi rupiah dan dollar, serta meningkatkan domesticnon-delivery forward market untuk membantu stabilitas rupiah. Namun, ini belum memadai. BI praktis menjadi pemegang Surat Berharga Negara (SBN) terbesar, sekitar 24 %. Rupiah masih akan mengalami tekanan sampai The Fed menurunkan suku bunga. The Fed tidak menurunkan suku bunga karena inflasi masih di atas 2 %. Tingginya suku bunga membuat bank semakin bersaing untuk mendapatkan dana tambahan. Margin pun turun. Sementara debitor menunggu turunnya suku bunga untuk mengajukan kredit baru yang lebih besar.

Mereka juga menunggu kebijakan pemerintahan baru yang diharap lebih menjanjikan. Nasabah UMKM masih meminta restrukturisasi kredit, untuk mendapat perpanjangan. Konsumen berpendapatan menengah dan tinggi cenderung menahan pengeluaran. Mereka lebih suka menabung dananya dengan lebih tingginya suku bunga. Secara makro, ekonomi terlihat baik-baik saja. Namun, berbeda secara sektoral, terutama industri manufaktur, apalagi mikro, yang membutuhkan perhatian tinggi. Tanggapan kebijakan makro dan sektoral yang fasilitatif dibutuhkan untuk restrukturisasi dan transformasi. Tentu saja inisiatif di tingkat mikro perusahaan sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi pelemahan ekonomi. (Yoga)