Perekonomian Indonesia mengalami perlambatan. Kepercayaan konsumen, walau optimis, melemah. Indikator industri manufaktur (Purchasing Management Index/PMI), di angka 50,7, masih ekspansi, juga mengalami pelemahan. PHK semakin banyak, terutama di industri tekstil dan pakaian. Sementara nilai rupiah mengalami depresiasi dan tekanan. Inflasi relatif rendah 2,5 %, tetapi deflasi dua bulan berturut-turut menunjukkan indikasi pelemahan daya beli konsumen. Sekalipun inflasi relatif rendah, BI belum berani menurunkan suku bunga. Kekhawatirannya adalah pada rupiah yang semakin tertekan dan sulit dijaga. Beberapa bank sentral, seperti bank sentral Eropa, Swiss, Swedia, dan Brasil, telah menurunkan suku bunganya. BI menunggu bank sentral AS, The Fed, menurunkan suku bunga kemudian mengikutinya.

Padahal, para pelaku ekonomi menanti penurunan suku bunga untuk mendorong kegiatan usaha. Dengan cadangan devisa yang tidak besar, walau memadai, BI menjaga stabilitas rupiah dengan intervensi langsung, penerbitan obligasi rupiah dan dollar, serta meningkatkan domesticnon-delivery forward market untuk membantu stabilitas rupiah. Namun, ini belum memadai. BI praktis menjadi pemegang Surat Berharga Negara (SBN) terbesar, sekitar 24 %. Rupiah masih akan mengalami tekanan sampai The Fed menurunkan suku bunga. The Fed tidak menurunkan suku bunga karena inflasi masih di atas 2 %. Tingginya suku bunga membuat bank semakin bersaing untuk mendapatkan dana tambahan. Margin pun turun. Sementara debitor menunggu turunnya suku bunga untuk mengajukan kredit baru yang lebih besar.

Mereka juga menunggu kebijakan pemerintahan baru yang diharap lebih menjanjikan. Nasabah UMKM masih meminta restrukturisasi kredit, untuk mendapat perpanjangan. Konsumen berpendapatan menengah dan tinggi cenderung menahan pengeluaran. Mereka lebih suka menabung dananya dengan lebih tingginya suku bunga. Secara makro, ekonomi terlihat baik-baik saja. Namun, berbeda secara sektoral, terutama industri manufaktur, apalagi mikro, yang membutuhkan perhatian tinggi. Tanggapan kebijakan makro dan sektoral yang fasilitatif dibutuhkan untuk restrukturisasi dan transformasi. Tentu saja inisiatif di tingkat mikro perusahaan sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi pelemahan ekonomi. (Yoga)

Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti akan menggelar patrol siber guna mengantisipasi kasus-kasus dugaan investasi ilegal sebagai tindak lanjut atas kasus titip kelola dana investasi perorangan oleh Ahmad Rafif Raya yang menimbulkan kerugian hingga Rp 71 miliar. Ketua Sekretariat Satgas Pasti Hudiyanto mengatakan, pihaknya mencegah potensi terjadinya penawaran investasi yang tidak berizin dan dapat merugikan masyarakat dengan melakukan patroli siber dan pemantauan media sosial. ”Satgas Pasti didukung anggotanya, terutama Kemenkominfo beserta Satgas Pasti di daerah akan melakukan cyber patrol dan saling menginfokan jika terdapat kasus dugaan pelanggaran, termasuk pemantauan media sosial,” katanya, Minggu (7/7).

Sejak 2017 hingga 31 Mei 2024, Satgas Pasti telah menghentikan 9.888 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.366 entitas investasi ilegal, 8.271 entitas pinjaman online ilegal atau pinjaman pribadi, serta 251 entitas gadai ilegal. Selama April-Mei 2024, Satgas Pasti telah memblokir 129 tawaran investasi ilegal. Modus penipuan yang ditemukan adalah dengan meniru atau menduplikasi nama produk, situs, ataupun media sosial milik entitas berizin dengan tujuan menipu (impersonation). ”Laporan masyarakat sangat diharapkan sejalan dengan berkembangnya modus penipuan dan literasi keuangan serta digital yang belum optimal di masyarakat,” ujar Hadiyanto. Belakangan, ramai diberitakan kasus gagal bayar dana kelolaan investasi oleh Ahmad Rafif Raya, pemengaruh (influencer) investasi di media sosial.

Pemilik akun @waktunyabelisaham tersebut gagal mengelola investasi 34 klien asalMakassar, Sulsel, senilai Rp 71 miliar. Sebulan sebelumnya, pada Minggu (9/6), Ahmad telah memberi keterangan resmi dan bertanda tangan di atas meterai terkait kasus tersebut. Ia mengakui mengelola dana tersebut atas nama pengurus dan pemegang saham dari PT Waktunya Beli Saham. Ahmad mengaku salah mengelola investasi sehingga timbul kerugian akibat timbulnya biaya operasional dan pengembalian investasi atas modal investasi investor lainnya. Ahmad berjanji menanggung seluruh nilai investasi yang telah dicatatkan sebagai utang sebesar Rp 71,81 miliar, yang akan dibayar secara bertahap sejak 10 Juli 2024 hingga 10 Juli 2027 dengan pembayaran setiap tanggal 10 per bulan. Ia juga siap menanggung segala konsekuensi hukum, baik secara pidana maupun perdata jika lalai menyelesaikan tanggung jawabnya. (Yoga)

Pekerja menggarap kerajinan kap lampu dari pelepah pisang dan daun lontar di industri Palem Craft, Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Bantul, DI Yogyakarta, Sabtu (6/7/2024). Produk yang dihasilkan dari tempat tersebut untuk pasar ekspor ke sejumlah negara, seperti Spanyol, Yunani, Turki, dan Perancis, dengan nilai ekspor pada enam bulan terakhir sekitar Rp 4 miliar. Promosi yang gencar mendorong ekspor dari usaha mikro, kecil, dan menengah itu naik 40 persen dibanding pada tahun lalu. (Yoga)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terjaga sekitar 5% dalam 10 terakhir- termasuk di tengah berbagai guncangan ekonomi dunia-, dinilai tak akan mencukupi untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Agar mimpi besar bersama itu menjadi nyata, maka pertumbuhan ekonomi  perlu diakselerasi menjadi 6%-8% per tahun. Sementara itu, pemerintah sendiri menyadari, masih ada tiga hambatan utama (three gaps) yang dihadapi Indonesia dalam membangun ekonomi Indonesia ekonomi yaitu terbatasnya ketersediaan SDM (human capital gap) terbatasnya infrastrtuktur (infrstrucuture gap), serta kualitas tata kelola pemerintahan dan sistem regular yang belum memadai. (Yetede)

Para pelaku ritel meminta pemerintah dapat menindak tegas para pelaku importir ilegal. Salah satu caranya adalah dengan membentuk satgas khusus penanganan impor ilegal. Ketua Umum Himpunan Paritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menerangkan, importir resmi di dalam asosiasi Hippindo telah mematuhi segala peraturan yang ada, seperti bayar pajak, bayar perizinan dan pendirian toko, dan lain sebagainya. Akan tetapi saat ini banyak produk-prdoduk importir ilegal yang beredar dan di temui dengan mudah di pasar itu tidak berizin atau memenuhi peraturan yang ada. Dia menyatakan, penindakan terhadap barang impor, secara langsung mendukung pemajuan industri dalam negeri, serta mengakselerasi peningkatan kelas UMKM. (Yetede)

Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa per akhir Juni tahun ini mencapai US$ 140,2 miliar. Jumlah itu naik dari akhir Mei 2024 yang senilai US$ 139 miliar. Ini menjadi kabar baik lantaran cadangan devisa masih bisa naik di tengah tekanan terhadap pasar keuangan domestik yang berdampak terhadap pergerakan nilai tukar rupiah. Menurut BI, kenaikan cadangan devisa ditopang utang pemerintah, juga penerimaan pajak dan jasa. Menilik Special Data Dissemination Standard (SDDS) di situs resmi BI, cadangan devisa berupa valuta asing (foreign currency reserves) tercatat meningkat dari US$ 124,03 miliar per akhir Mei menjadi US$ 125,33 miliar per akhir Juni. Sementara komponen cadangan devisa lainnya mengalami penurunan. Di antaranya cadangan devisa yang terdapat di dalam rekening International Monetary Fund (IMF) atau IMF reserve position in the fund tercatat menyusut dari US$ 1,05 miliar per akhir Mei menjadi US$ 1,94 miliar per akhir Juni. Meski demikian, jika melihat data lima tahun terakhir, hampir seluruh komponen cadangan devisa RI turun. Terutama cadangan devisa valas yang turun dari US$ 127,7 miliar pada akhir 2020 ke US$ 125,33 miliar pada akhir Juni lalu. Adapun komponen cadangan emas moneter menjadi satu-satunya yang mengalami kenaikan, dari US$ 4,76 per akhir 2020 menjadi US$ 5,88 per akhir bulan lalu. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengingatkan BI maupun pemerintah perlu memperbaiki kualitas cadangan devisa agar lebih besar dan berkelanjutan. Juga tidak bergantung pada penarikan utang luar negeri yang dilakukan pemerintah.

Aksi korporasi berupa akuisisi dan divestasi saham emiten masih semarak di semester pertama tahun ini. Bahkan, dari sederet aksi korporasi dengan transaksi bernilai jumbo itu, muncul para pemegang saham pengendali baru emiten. Contoh, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) yang berganti pengendali saham pasca diakuisisi oleh PT Iforte Solusi Infotek. Pada 2 Juni 2024, anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) itu mengumumkan telah menyelesaikan pengambilalihan 90,11% atau setara 1,21 miliar saham IBST. Nilai transaksi akuisisi mencapai Rp 3,42 triliun. Selain IBST, PT Vale Indonesia Tbk (INCO) juga memiliki pengendali baru. Ini setelah INCO merampungkan kewajiban divestasi. 

Saham INCO kembali diserap oleh Mind Id. Dan, masih banyak emiten berganti pengendali setelah menjual kepemilikan sahamnya. Founder & CEO Finvesol Consulting Fendi Susiyanto melihat, perubahan pengendali akan memberikan dampak positif bagi emiten, termasuk persepsi investor terhadap prospek sahamnya. Founder Stocknow.id, Hendra Wardana sepakat, ketika pengendali beralih ke perusahaan besar atau yang memiliki keahlian di sektor terkait, bisa membuka meningkatkan efisiensi operasional hingga memberikan akses ke pasar atau teknologi baru. Tapi perubahan pengendali juga bisa membawa efek negatif. Terutama, jika pengendali baru tak mengelola emiten dengan baik. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas, Oktavianus Audi sepakat, investor harus memperhatikan rencana strategis, kompentensi dan pengalaman dari manajemen baru emiten pasca jadi pengendali saham. "Pada akhirnya yang dilihat ialah peluang emiten di masa depan," kata Audi.

Jajaran manajemen emiten di sektor industri kesehatan di Tanah Air pusing tujuh keliling. Saat ini pemerintah sedang mematangkan konsep kebijakan untuk menekan biaya kesehatan di dalam negeri lewat penurunan harga obat-obatan dan alat kesehatan. Pemerintah berharap, dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan baik, dengan harga murah. Persoalannya, pendapatan rumah sakit akan turun. "Harga obat dan alat kesehatan akan turun jika porsi impor berkurang. Kami juga harus pandai menurunkan biaya operasional," kata Direktur Utama PT Mendikaloka Hermina (HEAL), Hasmoro kepada KONTAN, Minggu (7/7). Direktur PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) Kartika Setiabudy mengatakan, emiten ini berkomitmen meningkatkan efisiensi biaya kesehatan. Salah satunya terus memproduksi obat generik untuk BPJS Kesehatan. Cuma, Kartika mengingatkan, sampai saat ini sebagian besar bahan baku obat masih impor. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo melihat, rencana pemerintah menurunkan biaya kesehatan bisa memangkas margin emiten. Terlebih, harga bahan baku obat lokal masih lebih mahal dibanding impor. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidy melihat, kebijakan pemerintah menekan harga obat dan alat kesehatan sulit diterapkan. "Karena, selama ini pendapatan dokter juga cukup besar dari industri obat," kata Budi.

Komisi II DPR bakal memanggil seluruh Komisioner KPU untuk mengecek kesiapan aplikasi Sirekap jelang pelaksanaan Pilkada Serentak di seluruh Indonesia. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menilai aplikasi Sirekap harus lebih siap menghadapi Pilkada Serentak 2024, dan tidak boleh lagi ada polemik seperti Pilpres 2024. Maka dari itu, menurut Doli, Komisi II DPR bakal memanggil seluruh Komisioner KPU, dan memeriksa kesiapan aplikasi Sirekap. Dia menjelaskan, panggilan semua komisioner KPU tersebut adalah panggilan kedua. Pasalnya, pada pemanggilan yang pertama, semua komisioner KPU sempat mangkir dan berdalih. Berdasarkan catatan Bisnis, KPU berencana kembali menggunakan Sirekap dalam Pilkada Serentak 2024. Menurut Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Sirekap sejatinya digunakan pertama kali saat Pilkada 2020. Ia mengatakan, KPU akan menyiapkan desain untuk kemudian dilaporkan dalam rapat dengar pendapat dengan DPR.