Memasuki paruh kedua tahun ini, kinerja industri perbankan masih menunjukkan pertumbuhan positif. Hal tersebut menunjukkan optimisme perbankan dimana pertumbuhan kredit dua digit di akhir 2024 bisa dicapai. CEO Citibank N.A (Citi Indonesia) Batara Sianturi mengatakan, pihaknya meyakini secara keseluruhan industri perbankan masih bisa mencetak  kinerja yang baik. Seperti target dari BI untuk pertumbuhan kredit berkisar 10-12% di akhir tahun ini. "Kredit optimis di double digit 10-12%, cukup terjaga, mungkin DPK (dana pihak ketiga) 5-10% digit, tapi semua price in ada rat cute satu kali atau dua kali proyeksi market, ujungnya lower interest," imbuh Barata. (Yetede)

Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) telah merilis hasil laporan akhir penyelidikan antidumping pengenaan Bea Masuk Antidumping (BMAD) terhadap impor Indonesia ubin keramik yang  berasal dari China. Diharapkan gerak cepat pemerintah  untuk segera merilis aturannya. Ketua Umum Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menernagkan, pihaknya mendapat info dari Komisi Anti Dumping Indonesia  akan menerapkan besar BMAD mulai 100,12% sampai dengan 155% untuk kelompok berkepentingan yang kooperatif dan 199% untuk mereka yang tidak kooperatif. "Kelompok yang dimaksud tersebut adalah para importir. Asaki memohon atensi dan gerak cepat dari Mendag dan Menkeu untuk segera mengeluarkan PMK BMAD untuk produk ubin keramik impor dari China," kata dia. (Yetede)

Alarm keras berbunyi dari industri manufaktur Indonesia! Industri tekstil bahkan jauh-jauh hari sudah berteriak SOS, kencang. Impor tekstil dari bahan baku sampai pakaian jadi menyerbu pasar Indonesia. Kelebihan pasokan di Negara Panda itu membuat mereka mencari pasar baru. Indonesia menjadi pasar empuk bagi China. Regulasi yang longgar serta pengawasan yang loyo membikin serbuan tekstil dana barang-barang lain dari China sulit dibendung. Apalagi Indonesia juga membuka lebar-lebar pintu investasi langsung dari China. Kondisi ini menjadi dilematis. Satu sisi, Indonesia membutuhkan investasi langsung, sisi lain jika tanpa pengaturan serius, industri manufaktur kita sulit bisa mengembang. Penanaman modal asing (PMA) asal China menempati posisi ketiga pada kuartal I-2024 senilai US$ 1,87 miliar. Di tahun-tahun sebelumnya, PMA asal China selalu menempati urutan kedua setelah pemodal dari Singapura. Pun dengan hubungan dagang, China selama ini menjadi mitra utama dagang kita. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekspor nonmigas Indonesia ke China dari Januari-Mei 2024 senilai US$ 22,37 miliar atau 22,92% total ekspor nonmigas, terbesar dibanding negara lain. Purchasing Managers Index (PMI) bulan Juni yang dirilis S&P Global juga menunjukkan, meski dustri manufaktur kita masih berada dalam zona ekspansi (tecermin dari angka indeks di atas 50), PMI Juni itu mendekati ambang batas menuju kontraksi, yakni 50,7. 

Salah satu kebijakan yang jadi momok industri adalah Peraturan Menteri Perdagangan No 8/2024, yang merevisi Permendag No. 37/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan ini menjadi bumerang industri nasional, terutama di sektor tekstil, alas kaki, barang elektronik, hingga keramik. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyodorkan enam poin masukan. Salah satunya, merekomendasikan pemerintah membentuk Satgas Pemberantasan Impor Ilegal untuk menertibkan barang impor ilegal yang kini membanjiri pasar. "Kami berharap jalur masuk ilegal (illegal import) ditindak tegas," kata Wakil Ketua Umum Bidang Asosiasi dan Himpunan Kadin Indonesia Wisnu W. Pettaloloa, kemarin. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) juga minta pemerintah bergerak cepat, termasuk merilis BMAD untuk ubin keramik impor dari China. Ketua Umum Asaki Edy Suyanto bilang, mendapat laporan dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) bahwa China terbukti melakukan dumping berdasarkan serangkaian proses penyelidikan dan verifikasi lapangan ke negara itu. Meski begitu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengingatkan kebijakan bea masuk tak dapat menjawab masalah untuk menangkal gempuran impor. Bukan mustahil, malah menimbulkan masalah baru.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong Indonesia untuk bisa mengimplementasikan ekonomi sirkular untuk mewujudkan ekonomi hijau. Menteri PPN/.Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bilang, penerapan ekonmi sirkular pada lima prioritas yaitu pangan, elektronik, kemasan plastik, konstruksi dan tekstil akan mendorong produk domestik bruto (PDB) Indonesia, "Peningkatan PDB hingga Rp 638 Triliun pada tahun 2030," kata dia, Rabu (3/7).

Kinerja industri manufaktur Indonesia melambat. Tercermin dari penurunan Purchasing Manager's Index (PMI). S&P Global merilis PMI Manufaktur Indonesia Juni 2024 turun ke level 50,7, anjlok 1,4 poin dibandingkan Mei yang masih di level 52,1. Penurunan PMI menjadi perhatian pelaku pasar. Penurunan PMI bisa jadi sentimen prospek kinerja dan saham emiten di sektor industri. Terlebih, di semester I-2024, indeks saham sektor industri masih terkoreksi -15,08%. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas, Oktavianus Audi menyoroti tiga faktor yang menyebabkan penurunan PMI Manufaktur Indonesia. Pertama, tertahannya suku bunga acuan di level tinggi, dimana pasca kenaikan suku bunga, PMI menunjukkan tren menurun. Kedua, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ketiga, pemulihan ekspor yang masih lambat. Equity Research Analyst Phintraco Sekuritas, Alrich Paskalis Tambolang menimpali, penurunan PMI dapat menimbulkan kekhawatiran atau dampak psikologis di kalangan investor. Research Analyst Infovesta Kapital Advisori, Arjun Ajwani ikut memprediksi, sentimen dari penurunan PMI hanya jangka pendek. "Dampak ke pasar hanya sementara, akan ada koreksi satu atau dua hari.Setelah itu IHSG akan melanjutkan rally," terang Arjun. Sektor barang konsumsi primer performanya bisa lebih stabil dengan produk yang tetap dibutuhkan masyarakat. Sedangkan konsumsi non-primer rawan tekanan saat ekonomi melambat. Masyarakat akan membatasi konsumsi.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, kantor cabang PT Pertamina Internasional EP (PIEP) di Dubai bisa menjadi kendaraan perusahaan untuk melakukan ekspansi, sekaligus membuka peluang menambah blok migas baru di Timur Tengah. “Potensi pengembangan bisnis dan peluang penambahan blok baru masih sangat besar dan terbuka lebar. Kami berharap kantor cabang baru ini bukan hanya sekadar penambahan fasilitas fisik, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah dari sisi intangible benefits maupun tangible benefits,” katanya, Rabu (3/7). Direktur Utama Pertamina Hulu Energi Chalid Said Salim mengatakan, hingga kini Pertamina Internasional EP telah berkontribusi sebanyak 20% terhadap total produksi migas Pertamina. Kantor cabang di Dubai pun diharapkan bisa meningkatkan koordinasi yang berujung pada peningkatan produksi. Adapun, Direktur Utama Pertamina Internasional EP Jaffee A Suardin mengakui perusahaan tengah mengincar blok migas baru di Irak. Pembicaraan awal telah dilakukan dengan serius bersama dengan otoritas hulu migas Irak.

Transformasi yang dilakukan pemerintah di tubuh BUMN sehingga entitas ini mampu menyetorkan jumlah nominal dividen terbesar sepanjang sejarah kepada negara, mencapai Rp 82,1 triliun pada tahun 2023, patut diapresiasi. Namun, politisasi berpotensi menghambat ruang gerak BUMN sehingga sulit melompat, apalagi mengglobal. Sesuai amanat UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN, perusahaan negara bukan hanya melakukan fungsi komersial, BUMN punya peran menjalankan fungsi layanan publik, seperti penyedia layanan kebutuhan masyarakat, pengelola sumber daya alam, hingga alat pemerintah dalam menata kebijakan ekonomi. Dalam kerangka fungsi dan tugas BUMN tersebut, para pemangku kepentingan (stakeholder) yang berurusan dengan BUMN menjadi luas. Bukan cuma pemegang saham, seperti eksekutif di pemerintahan, tetapi juga pemegang shareholder lain, sebut saja legislatif, ormas, dan berbagai kelompok kepentingan.

Pengamat BUMN dari BUMN Research Group Lembaga Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Toto Pranoto, mengatakan, tidak bisa dinafikan bahwa kekuasaan politik punya pengaruh terhadap pengelolaan BUMN. Contoh paling sederhana, penguasa selalu punya wewenang untuk menempatkan sosok, baik di jajaran direksi maupun komisaris BUMN. ”Kondisi ini kerap membuat harapan dari terlaksananya tata kelola yang baik di BUMN terganggu. Karena adanya intervensi dari invisible hand (tangan tak terlihat) yang menggunakan bermacam akses, termasuk akses-akses yang dianggap tidak bersih,” ujarnya. Besarnya pengaruh pemerintah dalam menempatkan sosok-sosok kunci di tubuh BUMN, lanjut Toto, merupakan konsekuensi dari struktur kelembagaan BUMN yang kepemilikannya didominasi oleh negara. Meski demikian, risiko praktik tata kelola yang buruk dapat diantisipasi selama ada sistem dan mekanisme yang sesuai dalam penunjukan direksi ataupun komisaris. (Yoga)

Penurunan tajam Indeks Manajer Pembelian, Juni 2024, menjadi sinyal perlambatan sektor manufaktur, yang harus segera diantisipasi agar tak berdampak negatif ke ekonomi. Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers’ Index/PMI) bulan Juni yang dirilis S&P Global menunjukkan, meskipun industri manufaktur kita masih dalam zona ekspansi (tecermin dari angka indeks di atas 50), PMI Juni itu mendekati ambang batas menuju kontraksi, yakni 50,7. Turun dibandingkan bulan Mei di 52,1 (Kompas, 1/7/2024). Setelah 34 bulan berturut-turut mengalami ekspansi, sinyal kontraksi tentu harus diwaspadai. Apalagi, sektor manufaktur adalah tulang punggung perekonomian nasional yang menyumbang 19 % PDB dan 72,24 % total ekspornasional di 2023. Sektor ini juga banyak menyerap tenaga kerja. Kemerosotan kinerja manufaktur menjadi alarm bahaya bagi perekonomian, mengingat tren ekspor dan neraca perdagangan yang mencemaskan beberapa bulan terakhir.

Ekspor manufaktur nonmigas, yang terus meningkat sepanjang 2019 hingga 2022, berbalik terkontraksi 11,95 % pada 2023 akibat perlambatan ekonomi global. Angka PMI Juni adalah yang terendah sejak November 2022, dipcu menurunnya pesanan baru akibat melambatnya perekonomian global dan domestik. Penurunan pesanan ini juga yang pertama terjadi sejak Agustus 2021. Menurut Direktur Ekonomi S&P Global Market Intelligence, manufaktur Indonesia telah kehilangan momentum besar karena pertumbuhan permintaan baru nyaris berhenti dan ekspor terkontraksi empat bulan berturut-turut. Penurunan permintaan akibat melambatnya perekonomian global tak hanya dialami Indonesia. Adanya negara-negara pesaing yang mengalami kenaikan PMI, sementara kita mengalami penurunan tajam PMI, menunjukkan ada faktor lain yang menyebabkan pelaku industri kita tak mampu berekspansi. (Yoga)