;
Kategori

Ekonomi

( 40460 )

Fujiyoshida, Aturan Baru Mendaki Gunung Fuji

02 Jul 2024

Ada aturan baru untuk mendaki Gunung Fuji di Jepang pada musim pendakian 2024. Musim pendakian tahun ini persis dimulai pada Senin (1/7/2024). Aturan itu setidaknya berlaku di Prefektur Yamanashi dan Prefektur Shizuoka yang selalu dipadati pendaki. Sebab, pendakian dianggap sudah berlebihan dan melebihi kapasitas. Calon pendaki Gunung Fuji wajib memahami aturan baru ini. Sekarang, pendaki harus membayar biaya 2.000 yen atau setara Rp 206.000 per orang. Sebelumnya, setiap pendaki dikenai tarif 1.000 yen atau sekitar Rp 103.000. Pemerintah Prefektur Yamanashi juga membatasi hanya 4.000 pendaki per hari. 

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup Jepang, jumlah pendaki Fujisan kini sudah pulih ke jumlah sebelum  pandemi. Setiap tahun jumlah pendaki tercatat 300.000 orang. Pembatasan ini menjadi cara Pemerintah Jepang mengatasi masalah sampah, polusi, dan jalur pendakian yang berbahaya akibat padatnya pendaki. Pembatasan juga menjadi cara supaya pendakian lebih teratur. Gubernur Yamanashi, Kotaro Nagasaki, mengatakan bahwa pembatasan jumlah pendaki juga diperlukan untuk mencegah kecelakaan dan insiden penyakit ketinggian. (Yoga)

Kunjungan Wisatawan ke Lombok

02 Jul 2024

Wisatawan terlihat turun dari pesawat Wings Air yang melayani rute Bali-Lombok di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin (1/7/2024). Saat ini, geliat pariwisata di NTB semakin terasa. Selain karena memasuki high season wisata mancanegara, juga banyaknya ajang internasional di daerah tersebut. Menurut data Badan Pusat Statistik, sebanyak 92.184 tamu menginap di hotel
berbintang di NTB selama Mei 2024, meningkat 28,44 persen dari April 2024 yang mencapai 71.771 orang. (Yoga)

Di Juni 2024, Kinerja Manufaktur Merosot

02 Jul 2024

Kinerja industri manufaktur Indonesia pada Juni 2024 merosot dibanding bulan-bulan sebelumnya. Penyebabnya adalah menurunnya permintaan produk. Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia Juni 2024 yang dirilis oleh S&P Global berada pada level 50,7, menurun dibandingkan pada Mei 2024 yang ada pada level 52,1. Kendati masih tergolong ekspansif, ini sudah mendekati ambang batas menuju kontraksi. Sebab, indeks berada di atas 50 menunjukkan industri manufaktur dalam posisi ekspansif, sementara di bawah 50 menunjukkan sebaliknya. Economics Director S&P Global Market Intelligence, Trevor Balchin, menjelaskan, manufaktur Indonesia kehilangan momentum besar pada bulan Juni, dengan pertumbuhan permintaan baru hampir berhenti karena ekspor turun selama empat bulan berturut-turut.

Ia mengatakan, PMI Indonesia masih bertahan di atas tren rata-rata jangka panjang, tetapi perkiraan Indeks Output Masa Depan tidak bergerak dari posisi pada bulan Mei dan merupakan bagian dari yang terendah dalam rekor. Hal ini menggambarkan kekurangan perekrutan tenaga kerja pada bulan Juni, dan penurunan pertama pada penumpukan pekerjaan dalam tujuh bulan. ”Arah pergerakan menunjukkan penurunan seketika pada permintaan baru  pada awal semester kedua di tahun ini, yang merupakan kontraksi kedua sejak pertengahan 2021,” ujarnya dalam keterangan resminya, Senin (1/7/2024).

PMI Indonesia disusun berdasarkan jawaban-jawaban kuesioner bulanan yang dikirimkan kepada manajer pembelian yang tergabung dalam satu panel terdiri atas 400 perusahaan manufaktur. Panel tersebut dikelompokkan berdasarkan ukuran sektor dan tenaga kerja perusahaan secara terperinci berdasarkan kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB). ”Sektor industri saat ini memang sudahmasuk ke kondisi waspada. Optimisme pelaku industri menurun terhadap perkembangan bisnis mendatang, dipengaruhi melemahnya pertumbuhan pesanan baru yang dipengaruhi oleh kondisi pasar, hambatan perdagangan di negara lain, juga regulasi yang kurang mendukung,” ujar Febri. (Yoga)


Fatlillah Memulihkan Pesisir Sumenep

02 Jul 2024

Berbekal bibit mangrove, cemara udang, dan daya juang tinggi, Fatlillah (44)  memulihkan ekosistem pesisir Madura yang kini menjadi tujuan wisata, tempat pembelajaran, penelitian, hingga pemberdayaan ekonomi. Ribuan bibit tanaman mangrove memenuhi Rumah Bibit Mangrove di Pantai Kundang Wetan, Desa Tanjung, Sumenep, Madura, Selasa (7/5) sore. Jumlahnya lebih dari 10.000 bibit siap tanam dari berbagai jenis, seperti Rhizophora mucronata, Rhizophora stylosa, dan Rhizophora apiculata. Fatlillah mengatakan, pembibitan mangrove berjalan sejak 2017 secara swadaya. Baru pada 2023 ada bantuan bibit dari instansi pemerintah dan swasta. Juga ada bibit cemara udang yang diproduksi secara mandiri. Kapasitas produksi bibit mangrove dan cemara udang mencapai 11.000 bibit per tahun. Pembibitan swadaya ini melibatkan ibu-ibu rumah tangga di lingkungan sekitar. Mereka bertugas menyiapkan media tanam, seperti polybag, tanah, dan pupuk kompos, dengan upah Rp 200 per bibit tanaman mangrove.

”Pelibatan ibu-ibu menjadi wahana edukasi lingkungan pesisir dan pemberdayaan ekonomi menambah penghasilan keluarga,” ujar Fatlillah. Ibu-ibu tersebut otomatis belajar mengenal tanaman mangrove, cara merawatnya, hingga manfaat yang diperoleh. Hal itu menjadi pintu masuk sosialisasi masyarakat agar tak menebang tanaman untuk kepentingan ekonomi, seperti pembukaan lahan tambak dan pengambilan kayu bakar. Sebaliknya, keberlangsungan mangrove memberi manfaat besar bagi warga. Selain menangkal abrasi, juga menjadi habitat bagi biota laut bernilai ekonomi tinggi, seperti ikan, udang, dan kepiting. Hutan mangrove juga berpotensi memperkaya destinasi wisata di Pantai Kundang Wetan. Pembibitan mangrove merupakan kegiatan Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan Reng Paseser Kecamatan Saronggi, yang meliputi tiga desa berpesisir, yakni Tanjung, Kebundadap Timur, dan Pagarbatu.

Sebelumnya, ia menggagas tempat wisata pantai dan hutan mangrove yang diberi nama E Kasoghi di Kecamatan Saronggi. ”Tutupan hutan mangrove di Pantai E Kasoghi dan pantai-pantai lain juga punya daya tarik sendiri untuk jadi tempat penelitian. Sudah banyak perguruan tinggi yang meneliti di sana, baik tentang pariwisata maupun hutan mangrovenya,” papar Fatlillah. Guna memulihkan ekosistem pesisir, penanaman mangrove tak hanya dilakukan di wilayah daratan, tetapi juga pulau-pulau kecil, seperti Gili Labak, Gili Genting, dan Gili Iyang. Baru-baru ini, tiga gili itu gencar dipromosikan sebagai destinasi wisata global. Gili Iyang memiliki oksigen terbaik kedua di dunia, Gili Labak memiliki pemandangan bawah laut yang cantik, sedangkan Gili Genting memiliki pesisir pantai menawan.

Menurut dia, tantangan terbesar saat ini ialah pembiayaan, terutama untuk pembelian bahan dan akomodasi menuju tempat konservasi. Untuk mengangkut bibit-bibit mangrove ke pulau-pulau kecil, diperlukan perahu berbahan bakar solar. Total biayanya ratusan ribu rupiah untuk satu pulau. Menyiasati kendala biaya, Fatlillah menawarkan paket wisata dengan daya tarik menanam terumbu karang. Juga wisata menanam mangrove berbiaya terjangkau. Namun, daya jangkau promosi wisatanya masih terbatas di Sumenep sehingga jumlah wisatawannya belum optimal. Fatlillah terus membangun jejaring dengan merangkul para pemuda dari desa-desa lain yang memiliki wilayah pesisir. Mereka diajak mengenal lingkungan sendiri dan memetakan potensi ancaman yang ada di sekitarnya. Juga mengedukasi warga tentang pentingnya menjaga ekosistem pesisir agar rumah dan desa mereka tak tergerus abrasi. (Yoga)


Antisipasi Gejolak Ekonomi: Pelajaran dari Krisis 1997-1998

02 Jul 2024

Situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Indikatornya adalah nilai tukar mata uang rupiah terhadap USD yang terus melemah. Meski BI berusaha menahan laju pelemahan itu dengan melakukan intervensi, rupiah terus tertekan hingga Rp 16.500 per USD pada pertengahan Juni 2024. Dalam beberapa bulan ke depan, tekanan terhadap rupiah kemungkinan besar akan berkurang karena dalam waktu dekat bank sentral AS alias Federal Reserve Bank (The Fed) berpotensi memo tong suku bunga USD. Penurunan suku bunga USD akan membuat USD melemah dan rupiah bisa menguat dalam beberapa bulan ke depan. Ancaman yang sesungguhnya terhadap rupiah bakal terjadi setelah pemilihan presiden AS pada November mendatang.

Siapa pun presiden terpilih akan menjadi seperti buah simalakama bagi rupiah. Keduanya akan menempuh kebijakan merangsang ekonomi AS. Jika Joe Biden terpilih, dia akan mendorong belanja negara secara besar-besaran. Jika Donald Trump terpilih, dia bakal mendorong pengurangan pajak besar-besaran.  Stimulus akan memicu kembali pertumbuhan ekonomi AS pada 2025. Namun, pertumbuhan itu akan memicu efek beruntun, dan inflasi di AS akan kembali melejit. Akibatnya, The Fed akan terpaksa kembali menaikkan suku bunga USD, sehinga USD menguat dan membuat rupiah terpuruk. Anjloknya rupiah pada 2025 akan menimbulkan gejolak, bahkan ancaman terhadap ekonomi Indonesia. Biaya impor, terutama minyak mentah dan BBM membengkak. BI akan terpaksa menaikkan suku bunga rupiah, yang membuat biaya modal bagi dunia usaha ataupun konsumen meningkat

Di awal era reformasi, Indonesia pernah mengalami situasi serupa, yaitu meroketnya USD. Ada tiga masalah fundamental yang menjadi penyebab krisis ekonomi 1997-1998, yaitu (1) ketergantungan terhadap utang luar negeri, (2) lemahnya regulasi, dan (3) crony capitalism. Utang luar negeri yang diterima perbankan dan sektor swasta ini kebanyakan mengalir ke kroni-kroni pemerintah dan bukan ke institusi / orang yang layak mendapat kredit. Puncaknya, saat mata uang baht Thailand dan won Korea ambruk, muncul keraguan terhadap negara lain di Asia, termasuk Indonesia, menyebabkan krisis kepercayaan, yang memicu arus modal keluar (capital outflow) dari Indonesia.

Ujung-ujungnya penarikan tabungan masyarakat dari bank-bank karena hilangnya keyakinan masyarakat terhadap sektor perbankan di Indonesia, dan akhirnya pada seluruh perekonomian Indonesia. Akibatnya, rupiah melemah dari Rp 2.000 per USD pada Agustus 1997 menjadi Rp 16.000 per USD pada Juni 1998. Di era sekarang, pemerintah tidak perlu menunggu sampai krisis melanda. Belajar dari krisis moneter 1997-1998, pemerintah bisa secara proaktif dan preventif memulai proses amputasi bisnis yang tidak sehat pada 2024-2025. Jangan terlambat bertindak karena dipaksa oleh kepanikan di pasar uang dan pasar modal untuk mengambil langkah drastis. Yang menjadi sumber utang bermasalah adalah BUMN dan pemerintah. Kondisi keuangan masyarakat juga bermasalah karena daya belinya terpuruk dan semakin terjerembap pinjaman online serta judi daring. (Yoga)


Dana Besar Pusat Data Nasional tanpa Fasilitas Cadangan Dana

02 Jul 2024
PEGIAT digital dan anggaran menyoalkan dana jumbo pada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengelola Pusat Data Nasional (PDN). Alokasi anggaran untuk kepentingan PDN sejak 2019 hingga kini mencapai Rp 1,1 triliun. Dana jumbo itu dianggap tak mampu menghasilkan pengelolaan data negara yang mumpuni, melainkan pengelolaan data dengan tingkat keamanan rendah.

Direktur Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi menganalisis alokasi anggaran PDN. Saat PDN dibangun pada 2019, Kementerian Komunikasi mengalokasikan anggaran jasa konsultansi penyusunan road map penyelenggaraan PDN 2019-2024 sebesar Rp 506,8 juta. Setelah itu, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika melelang 16 proyek untuk membangun PDN dalam kurun waktu 2019-2024.
"Dari 16 proyek ini, alokasi anggaran yang akan digelontorkan mencapai Rp 1,1 triliun. Lalu realisasi anggaran PDN hanya Rp 972 miliar," kata Uchok, Senin, 1 Juli 2024.

Ia menyebutkan satu dari 16 proyek itu gagal lelang pada 2021. Proyek itu adalah kegiatan jasa konsultansi manajemen proyek penyelenggaraan PDN dengan alokasi anggaran Rp 125,9 miliar.  Ketua Indonesia Cyber Security Forum Ardi Sutedja mengatakan sulit mematok kebutuhan anggaran secara pasti untuk mengamankan Pusat Data Nasional. Sebab, urusan keamanan pengelola data negara itu sangat bergantung pada perangkat lunak, virtual machine, dan teknologi yang digunakan. Intinya, kata dia, alokasi anggaran harus sesuai dengan skala volume data yang diamankan.

Di samping menyoroti urusan anggaran, Ardi menyoalkan sumber daya manusia yang mengelola PDN. Sumber daya manusia yang mengelola server pengelola data negara itu seharusnya orang yang ahli di bidang teknologi informasi (IT). "Artinya, tidak bisa dipatok Rp 700 miliar, tidak mungkin cukup," ujarnya, kemarin.  Ardi juga menyoroti disaster recovery atau konsep untuk mengamankan sistem, aplikasi, dan perangkat IT pada Kementerian Komunikasi. Ia menilai Kementerian luput menyiapkan disaster recovery. Buktinya, PDN tidak memiliki skenario backup data. Karena itu, saat PDN diretas, data negara terkunci dan layanan publik terganggu. "Saya bingung, kok, tidak ada backup? Padahal dari dulu di sekolah komputer sejak S-1 saja sudah diajarin pentingnya backup," ucapnya.

Waspadai Serangan Balik China

02 Jul 2024
Rencana pemerintah mengenakan tarif cukai bea masuk (BM) impor hingga 200% untuk produk asal China dinilai bisa memicu serangan balasan dari Negeri Tirai Bambu. Hal ini terjadi ketika Amerika Serikat (AS) menerapkan tarif tinggi impor barang asal China, sehingga memantik perang dagang antara kedua negara adidaya tersebut. Selain itu, kebijakan itu bisa menekan ekspor Indonesia, jika China melakukan hal serupa terhadap produk Indonesia. Saat ini, China adalah mitra dagang terbesar Indonesia, baik dari sisi ekspor maupun impor. Konsumen juga bisa dirugikan, karena kenaikan tarif bisa mendongkrak harga ditingkat eceran. Ketimbang menetapkan tarif tinggi, pemerintah diminta fokus meningkatkan daya saing industri dalam negeri agar bisa bersaing dengan produk impor dan di level dunia. (Yetede)

Inflasi Terus Terkendali

02 Jul 2024

Perkembangan inflasi hingga akhir tahun 2024 diperkirakan tetap terkendali dalam kisaran 1,5-3,5%. Kondisi tersebut selaras dengan respons kebijakan pemerintah untuk menjaga pasokan pangan dan pengendalian harga. Risiko inflasi akan terjadi pada semester II-2024, menyusul adanya penerapan cukai plastik dan minuman kemasan berpemanis, yang masih tergantung pada keputusan pemerintah yang tertunda. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Juni 2024 terjadi deflasi bulanan sebesar 0,08%. Sedangkan inflasi tahun ke tahun sebesar 2,51% dan inflasi tahun kalender sebesar 1,07%.

Secara bulanan terjadi penurunan indeks harga saham konsumen dari 106,37 pada Mei 2024 menjadi 106,28 pada Juni 2024. Penyumbang utama deflasi Juni 2024 secara bulanan adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 0,14%. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, jika pemerintah memutuskan untuk menunda kebajikan penerapan cukai, maka inflasi dapat lebih rendah dari yang diharapkan. (Yetede)

Jasa Marga dan Group Salim Kian Mesra

02 Jul 2024
Hubungan PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dengan perusahaan afiliasi Grup Salim kian mesra. Jalinan spesial ini terungkap setelah Jasa marga resmi melepas 35% sahamnya di PT Jasamarga Transjawa Tolloroad (JJT), pengeola Tol Trans Jawa, kepada konsorsium Grup Salim selaku calon mitra strategis. Konsorsium Grup Salim yang siap membeli 35% atau mewakili 6,2 miliar saham JJT ini terdiri dari PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services (MPTIS), kemudian Warrington Investment Pte. Ltd (WIPL)-anak usaha dari Sovereign Wealth Fund (WSF) Singapura yakni Goverment of Singapore Investment (GIC), dan META melalui anak usahanya PT Marga Utama Nusantara (MUN). Pembelian atas 35% saham JTT itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian jual beli (PPJB) oleh Jasa Marga dan konsorsium GIC-MPTIS tersebut pada 28 Juni 2024. Sebagai bagian dari rangkaian transaksi PPJB saham tersebut, kedua belah pihak juga telah meneken perjanjian pernyertaan saham bersyarat (PPSB) di mana JTT berencana menerbitkan sebanyak 1,20 miliar saham baru kepada MPTIS. (Yetede)

Penyumbat Impor Produk Cina

02 Jul 2024
PEMERINTAH berencana mengenakan bea masuk hingga 200 persen pada produk Cina. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan kebijakan itu akan diterapkan untuk menyikapi persoalan perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat. Bila aturan itu kemudian terbit, bea masuk akan berfungsi sebagai jalan keluar untuk melindungi barang-barang impor yang membanjiri pasar Indonesia. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pun mendukung peraturan impor harus adaptif terhadap kondisi perekonomian dunia. Musababnya, banjir impor produk tekstil belakangan justru membuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri sedang terpuruk. Menteri Keuangan Sri Mulyani akan segera mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk sejumlah komoditas impor, terutama tekstil. (Yetede)