;
Kategori

Ekonomi

( 40554 )

PENDAR PAMOR UNIT-LINKED

05 Jul 2024

Perihal perolehan premi, produk unit-linked memang sedang loyo, tetapi tidak demikian halnya dengan kinerja investasi produk asuransi jiwa ini. Faktanya, performa sejumlah investasi produk asuransi yang dikaitkan dengan asuransi (Paydi) alias unit-linked sepanjang paruh pertama tahun ini, tidaklah buruk. Mengacu pada data Infovesta Utama, kinerja rata-rata Paydi di instrumen pasar uang tumbuh 1,53%, disusul pendapatan tetap tumbuh sebesar 0,13%. Adapun, kinerja rata-rata Paydi di instrumen campuran dan saham memang melemah masing-masing 1,24% dan 1,97%, tetapi capaian itu masih mengungguli kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) yang tercatat melorot 2,88% sepanjang paruh pertama. Bahkan, jika dibandingkan dengan indeks acuan utama lain seperti LQ45 (-8,54%), Paydi jauh lebih digdaya. Kinerja ini ditopang instrumen yang berkaitan dengan dolar Amerika Serikat (AS) seiring dengan penguatan nilai tukar mata uang Negeri Paman Sam terhadap rupiah. Sebagai contoh, produk asuransi saham PRUlink US Dollar Global Tech Equity Fund menguat 27,71%, disusul Smartwealth Dollar Equity World Opportunities Funds US$ yang naik 23,92%. Tak ayal, para pelaku industri asuransi jiwa pun berharap hal tersebut dapat menjadi momentum untuk kembali mendongkrak kinerja unit-linked, baik dari kinerja investasi maupun perolehan premi. 

Maklum saja, sudah beberapa periode ini, premi yang dihimpun melalui produk unit-linked tak lagi mendominasi perolehan premi industri. Data termutakhir dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per kuartal I/2024 menunjukkan premi sebesar Rp19,22 triliun turun 16,36% (year-on-year/YoY), capaian itu kalah jauh dari premi tradisional yang tercatat mencapai Rp26,77 triliun, tumbuh 18,34%. Arry Herwindo, GM Corsec, Legal, and Corcomm BNI Life mengatakan peningkatan imbal hasil Paydi pasar uang disebabkan oleh meningkatnya suku bunga acuan ke level 6,25%. Adapun, untuk unit-linked jenis saham, masih terdapat beberapa produk yang mencatatkan penurunan lantaran IHSG sedang turun. Perihal masih seretnya premi unit-linked, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat salah satu pemicunya adalah masih minimnya edukasi. Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu mengungkapkan meski pendapatan premi unit-linked mengalami penurunan, dia optimistis produk ini masih menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat. Hal itu mulai terlihat dari catatan premi baru Paydi. Guna mengerek pendapatan premi unit-linked, Togar mengimbau agar pelaku asuransi jiwa harus gencar melakukan edukasi. Para tenaga pemasar juga harus mempelajari tata cara menjual unit-linked yang sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) tentang Paydi. Sementara itu, Research Analyst Infovesta Capital Advisory Arjun Ajwani menilai prospek kinerja unit-linked saham bakal meningkat pada semester II/2024. Pemicunya adalah sentimen dari potensi pemangkasan suku bunga The Fed pada September yang berpotensi mendongkrak kenaikan harga saham dan juga penurunan yield obligasi sehingga kenaikan harga. Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono turut menyoroti masih melemahnya premi asuransi campuran.

KUNJUNGAN TURIS ASING 2024 : Sandiaga Yakin Mencapai 14 Juta

05 Jul 2024

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif optimistis target ini total kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 14 juta kunjungan bisa tercapai pada tahun ini seiring dengan kolaborasi dengan pelaku usaha pariwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan kolaborasi penguatan kemitraan dengan pengusaha diperlukan guna menggenjot lebih banyak kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia. Pada tahun ini, Indonesia menargetkan total kunjungan wisman sebanyak 14 juta kunjungan. “Ini angka yang sangat tinggi, tapi kami yakin dengan kerja sama dengan teman-teman semua, maka kita akan bisa menembus angka 14 juta,” katanya dalam sambutannya pada pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) periode 2024-2029 di Jakarta, Kamis (4/7). Pada kepengurusan Asita, Nunung Rusmiati kembali dilantik sebagai Ketua Umum periode 2024-2029, setelah sebelumnya menempati posisi yang sama. Dia siap menarik wisatawan asing untuk mengunjungi destinasi wisata di Indonesia. Dia juga mengharapkan para pengurus untuk bekerja maksimal melaksanakan program itu. “Dalam kesempatan ini, kepada seluruh pengurus DPP agar dapat melaksanakan program kerja yang telah diamanatkan dengan program-program yang dibuat oleh lingkungan DPP, dan bermanfaat bagi seluruh anggota kita yang lebih dari 7.000,” ujarnya. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani mengharapkan Asita lebih solid dan bisa merangkul semua pihak yang mungkin sempat bersilang pendapat.

PROPERTY TECHNOLOGY : Persaingan Marketplace Berubah

05 Jul 2024

Property Technology (Proptech) merupakan penggunaan teknologi informasi dalam industri properti untuk membantu perusahaan dan individu dalam mencari, menjual, membeli, dan mengelola properti. Teknologi ini membuat proses jual beli dan sewa properti lebih efisien dan efektif. CEO Indonesian Property Watch Ali Tranghanda mengatakan proptech dengan perkembangan teknologi harus dapat menjawab kebutuhan konsumen. Dengan teknologi di sektor properti ini, konsumen dapat memperoleh informasi end-to-end bahkan sampai transaksi. Sementara itu, Founder Viruma Indonesia Paulus Timothy menuturkan bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat berimbas pada semua sektor, termasuk bisnis properti. Para pelaku bisnis properti dituntut untuk dapat lebih memahami kebutuhan konsumen yang menginginkan kecepatan dan kemudahan untuk mengakses dan mendapatkan informasi mengenai proyek properti yang diminatinya. Dalam perkembangannya, brosur dibuat lebih menarik dengan gambar rendering dan pembuatan video animasi yang lebih hidup.

Hilirisasi Kerek Pertumbuhan Kredit Korporasi

05 Jul 2024
Hilirisasi sumber saya alam (SDA) yang digeber pemerintah tidak hanya menciptakan nilai tambah ekonomi, melainkan juga bisa mengerek pertumbuhan  kredit korporasi perbankan  nasional. Ini terjadi di tengah tingginya tingkat suku bunga acuan dan ketidakpastian global. Per Mei 2024, kredit korporasi melonjak 15,9% secara tahunan menjadi Rp 3.884 triliun. Salah satu pemicunya pertumbuhan kredit korporasi per Mei 2024  adalah tingginya permintaan kredit investasi dari perusahaan yang tengah menggarap proyek hilirisasi. Memang, berdasarkan data uang beredar yang dirilis BI pertumbuhan kredit korporasi per Mei 2024 melambat dari bulan sebelumnya sebesar 17%. Akan tetapi, pertumbuhan itu lebih tinggi dari kredit  perorangan yang hanya 6,5% sekaligus total kredit nasional sebesar 13,09%. (Yetede)

Belum Semua Data Bisa Dipakai

05 Jul 2024
Presiden Jokowi telah memerintahkan pemulihan pelayanan publik terdampak serangan siber ransomware kembali normal pada akhir Juli 2024. Saat ini, tim teknis dari pemerintahan sedang berupaya keras untuk membuka dan memulihkan data  layanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya yang di enskripsi oleh peretas tersebut. Kelompok peretas Brain Cipher diketahui telah memberikan kode/kata kunci (password) untuk membuka data terenskripsi pada PDNS 2 pada Rabu (3/7/2024) malam, sekitar pukul 22.00 WIB seperti dijanjikan. Upaya untuk membuka data yang tersimpan pada PDNS 2 sangat penting dilakukan. Sebab, terdapat pada guna mendukung layanan publik pada 44 instansi/lembaga pemerintah. Jika data bisa diakses, semua layanan publik pemerintah tersebut pun akan bisa dipulihkan kembali. Sebab, sebanyak 39 instansi/lembaga di antaranya tidak punya data cadangannya untuk pemulihan layanan. (Yetede)

Ramai Kredit Fiktif demi Jaga NPL

05 Jul 2024
OJK terus meningkatkan pelaksaan (BPD NTT) fungsi penyidikan sektor jasa keuangan. Hingga akhir Juni 2024, OJKK telah menyelesaikan penanganan 127 berkas perkara yang dinyatakan lengkap (p.21) oleh Kejaksaan RI. Dari jumlah tersebut, terdiri dari 102 perkara tindak pidana perbankan, 20 perkara tindak pidana IKBN, dan lima perkara tindak pidana pasar modal dengan rata-rata hukuman pidana penjara di atas lima tahun. Dalam konteks ini, perkara paling banyak terkait dengan kegiatan usaha bank, khususnya yang menyangkut kebijakan pengurus untuk menjaga tingkat kesehatan bank seperti pembuatan kredit fiktif hanya untuk memperbaiki non performing loan (NPL). Terbaru, OJK juga menyelesaikan pendidikan dugaan tindak pidana perbankan yang terjadi di kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD NTT).

Indofarma di Ujung Tanduk

05 Jul 2024
PT Indofarma Tbk (INAF) menghadapi perseroan berat mulai dari dugaan indikasi kecurangan (fraud) yang berujung rugi, restrukturisasi utang, hingga gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Nasibnya kini berada di ujung tanduk antara dipertahankan atau dilikuidasi. Uraian permasalahan emiten BUMN farmasi  ini terperinci dalam laporan tahunan yang dipublikasikan INAF pada Rabu (3/7/2024). Dari laporan tersebut, INAF menderita kerugian  kecurangan total mencapai Rp436 miliar. Angka tersebut merupakan akumulasi dari kecurangan kerugian perseroan akibat pengelolaan pendapatan, beban dan kegiatan investasi perseroan sejak 2020 sampai semester 1-2023. Berlanjut, INAF juga menghadapi PKPU sementara yang diajukan dua kreditor separatis dengan tagihan jumbo sebesar Rp 301 miliar, sehingga total kreditur tercatat perseroan sebanyak 104 kreditur. (Yetede)

Restrukturisasi Tiktok Bukan Tarik TKA China

05 Jul 2024
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai restrukturisasi organisasi yang terjadi di Tokopedia setelah merger dengan TiktokShop bukan langkah untuk menggantikan  karyawan lokal dengan tenaga kerja asing (TKA) asal China. Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Dagang Giringdrawardana menerangkan, dengan adanya merger adalah wajar bila selanjutkan akan terdapat upaya-upaya re-engineering oleh manajemen perusahaan. Maka dari itu, wajar jika ada rasionalisasi sumber daya manusia (SDM). Dia meyakini restrukturisasi organisasi tersebut bukan langkah untuk menggantikan karyawan dengan tenaga kerja asing China. Terlebih, dengan kondisi keuangan  Tokopedia saat ini, rasionalisasi SDM perlu dilakukan. "Logikanya, perusahaan pasti akan memilih  mempekerjakan tenaga kerja lokal dibandingkan TKA. Kecuali jika ada kebutuhan yang memang tidak bisa dipenuhi oleh pasar tenaga kerja lokal," ujar danang, 

Keluhan Menahun Ojek Online

05 Jul 2024
MAULANA, 42 tahun, baru bisa bernapas lega setelah malam tiba. Dia akhirnya bisa memenuhi target pendapatan hariannya untuk menambah cicilan sepeda motor yang harus dibayar akhir pekan nanti. "Padahal dulu sebelum sore sudah bisa dapat pendapatan yang sama," kata pengemudi ojek online ini kepada Tempo, kemarin, 4 Juli 2024. Warga Slipi, Jakarta Barat, tersebut mengaku pendapatannya justru menurun dengan jam kerja yang sama dibanding pada dua tahun lalu. Salah satu penyebabnya adalah kenaikan potongan aplikasi yang dibebankan perusahaan penyedia aplikasi transportasi online kepada mitranya, yaitu para pengemudi. "Makin besar potongannya," ujar Maulana. Contohnya saat mengantar penumpang dengan tarif Rp 26.700, Maulana hanya mendapat Rp 20.800. Artinya, ada potongan sebesar Rp 5.900 atau 22 persen. 

Cerita yang sama datang dari Samiadji. Pengemudi ojek online di Surabaya, Jawa Timur, ini merasakan potongan aplikasi yang besar. Untuk perjalanan pelanggan senilai Rp 15 ribu, uang yang ia dapat hanya Rp 9.600. Dia mengalami pemotongan sebesar 36 persen. "Ini hanya saya, ya. Bagaimana jika potongan tarif itu ke semua driver? Otomatis aplikator yang dapat banyak,” ucapnya. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono, potongan besar itu terjadi di berbagai daerah. Dari laporan anggotanya, rata-rata potongan di atas 20 persen. "Ini sudah pasti sangat merugikan para pengemudi sebagai mitra," ujarnya. 

Praktik ini tak sesuai dengan aturan main pemerintah. Dua tahun lalu, Kementerian Perhubungan menetapkan potongan aplikasi transportasi online sebesar 15 persen. Payung hukumnya berupa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 667 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi. (Yetede)

Buah Pahit Buruknya Proses Seleksi Calon Komisioner KPU

05 Jul 2024
KARIER Hasyim Asy’ari di Komisi Pemilihan Umum terhenti setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemecatan atas dirinya pada Rabu, 3 Juli 2024. Hasyim, yang berkarier di KPU sejak 2016, dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus asusila terhadap seorang anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Den Haag, Belanda. Peneliti dari Network for Democracy and Electoral Integrity Hadar Nafis Gumay mengaku tak terkejut oleh putusan DKPP tersebut. Ia sudah menduga Hasyim bakal diganjar sanksi berat. Sebab, bukan sekali ini Hasyim melanggar kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).

Hasyim, kata Hadar, telah berulang kali menerima sanksi dari DKPP, baik berupa pelanggaran terhadap prinsip profesionalitas maupun pelanggaran etik keras. Hadar berpendapat perilaku Hasyim yang acapkali melakukan pelanggaran berkelindan dengan proses seleksi calon anggota yang bermasalah dan cenderung tak transparan. "Misalnya pada tes kedua yang memangkas banyak calon. Hasil dan bobot penilaiannya cenderung ditutupi,” ujarnya saat dihubungi, kemarin, 4 Juli 2024. Padahal, Hadar menambahkan, transparansi hasil tes dan bobot penilaian peserta krusial untuk diketahui publik.

Sebab, tutur Hadar, dalam proses ini amat rawan terjadi praktik lancung. Peserta yang sebetulnya memiliki rekam jejak baik dan kapasitas dalam memahami isu-isu kepemiluan dapat disingkirkan dengan adanya rujukan dari pihak lain. “Kita tidak bisa naif bahwa kemungkinan seperti ini bisa terjadi,” ujarnya. Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership Neni Nur Hayati berpendapat serupa. Ia mengatakan terdapat persoalan dalam proses seleksi calon anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilu periode 2022-2027. Maka, tak pelik rasanya apabila Hasyim Asy’ari, salah satu nama peserta yang lolos dalam seleksi tersebut, kerap melanggar KEPP. (Yetede)