OJK terus meningkatkan pelaksaan (BPD NTT) fungsi penyidikan sektor jasa keuangan. Hingga akhir Juni 2024, OJKK telah menyelesaikan penanganan 127 berkas perkara yang dinyatakan lengkap (p.21) oleh Kejaksaan RI. Dari jumlah tersebut, terdiri dari 102 perkara tindak pidana perbankan, 20 perkara tindak pidana IKBN, dan lima perkara tindak pidana pasar modal dengan rata-rata hukuman pidana penjara di atas lima tahun. Dalam konteks ini, perkara paling banyak terkait dengan kegiatan usaha bank, khususnya yang menyangkut kebijakan pengurus untuk menjaga tingkat kesehatan bank seperti pembuatan kredit fiktif hanya untuk memperbaiki non performing loan (NPL). Terbaru, OJK juga menyelesaikan pendidikan dugaan tindak pidana perbankan yang terjadi di kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD NTT).

PT Indofarma Tbk (INAF) menghadapi perseroan berat mulai dari dugaan indikasi kecurangan (fraud) yang berujung rugi, restrukturisasi utang, hingga gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Nasibnya kini berada di ujung tanduk antara dipertahankan atau dilikuidasi. Uraian permasalahan emiten BUMN farmasi  ini terperinci dalam laporan tahunan yang dipublikasikan INAF pada Rabu (3/7/2024). Dari laporan tersebut, INAF menderita kerugian  kecurangan total mencapai Rp436 miliar. Angka tersebut merupakan akumulasi dari kecurangan kerugian perseroan akibat pengelolaan pendapatan, beban dan kegiatan investasi perseroan sejak 2020 sampai semester 1-2023. Berlanjut, INAF juga menghadapi PKPU sementara yang diajukan dua kreditor separatis dengan tagihan jumbo sebesar Rp 301 miliar, sehingga total kreditur tercatat perseroan sebanyak 104 kreditur. (Yetede)

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai restrukturisasi organisasi yang terjadi di Tokopedia setelah merger dengan TiktokShop bukan langkah untuk menggantikan  karyawan lokal dengan tenaga kerja asing (TKA) asal China. Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Dagang Giringdrawardana menerangkan, dengan adanya merger adalah wajar bila selanjutkan akan terdapat upaya-upaya re-engineering oleh manajemen perusahaan. Maka dari itu, wajar jika ada rasionalisasi sumber daya manusia (SDM). Dia meyakini restrukturisasi organisasi tersebut bukan langkah untuk menggantikan karyawan dengan tenaga kerja asing China. Terlebih, dengan kondisi keuangan  Tokopedia saat ini, rasionalisasi SDM perlu dilakukan. "Logikanya, perusahaan pasti akan memilih  mempekerjakan tenaga kerja lokal dibandingkan TKA. Kecuali jika ada kebutuhan yang memang tidak bisa dipenuhi oleh pasar tenaga kerja lokal," ujar danang, 

Peran perusahaan negara yang dilindungi undang-undang sebagai alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian membuat entitas ini punya kekuatan besar untuk mengintegrasikan potensi dan kapasitas sektor swasta demi meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Total nilai aset milik seluruh BUMN yang pada 2022 tercatat mencapai 622 miliar USD (Rp 10.185 triliun) bukanlah modal yang kecil untuk memacu terbukanya lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sayangnya, dalam pemanfaatan dan pengembangan aset itu, banyak BUMN yang belum optimal bersinergi dengan perusahaan-perusahaan swasta. Padahal, kolaborasi kedua entitas dapat menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sekaligus Dirut PT Hotel Sahid Jaya International Tbk Hariyadi Sukamdani menilai, terdapat perbedaan karakteristik pengembangan bisnis antara sektor swasta dan BUMN. Dalam merumuskan strategi dan arah bisnis, pihak swasta selalu mengedepankan perhitungan yang didasarkan pada mekanisme pasar. Sementara BUMN memiliki penugasan khusus dari mandat yang diberi negara untuk menjadi perintis, sekaligus membangun fondasi untuk keberlanjutan. Dari rintisan tersebut, kata Hariyadi, pasar akan tercipta dan para pelaku usaha serta industri di sektor swasta akan tergerak membantu.

”BUMN dan swasta bisa saling mengisi. Dibutuhkan kerangka kerja sama yang saling menguntungkan,” ujar Hariyadi. Namun, kondisi yang terjadi saat ini, kerja sama atau kemitraan antara pihak swasta dan BUMN belum optimal. Di sektor pariwisata, misalnya, holding BUMN di sektor aviasi dan pariwisata, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, belum pernah menggandeng pihak swasta untuk sama-sama merancang target pertumbuhan bisnis. ”Kalau mau bersinergi, harus ditetapkan dulu tujuan bersamanya. Kemudian, programnya dibuat dan dibagi, lini mana yang digarap InJourney dan lini mana yang digarap swasta. Ini akan sangat ideal jika ditentukan bersama,” ucap Hariyadi. (Yoga)

Dahulu, batik dibawa dari Majapahit ke Keraton Sumenep. Kini, batik berkembang menjadi ekspresi seni sekaligus nadi hidup masyarakat Pulau Madura. Hamid (43) memotong satu rol kain katun rayon putih di rumahnya di Dusun Banyumas, Pamekasan, Madura, Jatim. Potongan kain itu bahan baku gendongan bayi, salah satu produk batik Dusun Banyumas. ”Kemarin, saya baru kirim 150 gendongan bayi ke Situbondo,” ujar Hamid, Jumat (31/5). Membatik dan memproduksi gendongan bayi ditekuninya sejak lama. Batik produksinya dijual ke Situbondo, Bondowoso, dan daerah lain di kawasan Tapal Kuda. Hamid juga menjual ke Pasar 17 Agustus Pamekasan, salah satu pasar batik teramai di Indonesia.

Hamid tidak sendirian. Hampir setiap keluarga di Dusun Banyumas merupakan perajin batik. Maituah (45), pemilik kios Hamdani Batik di Dusun Banyumas, bercerita, dirinya mulai membatik sejak menikah. Metode membatik mereka sama dengan daerah lain, seperti Solo dan Yogyakarta. Warga Dusun Banyumas menjadikan batik sebagai penghasilan utama di samping berkebun dan pekerjaan sambilan lainnya. Selain dusun sentra batik seperti di Banyumas, ada Pasar 17 Agustus di Pamekasan yang sering didatangi pembeli dari luar daerah, baik dari Jawa, Bali, maupun pelancong dari Malaysia. ”Paling ramai Minggu sama Kamis. Pengunjung full kalau pas hari pasar. Kalau hari biasa tetap ada saja yang beli, tetapi tidak seramai hari pasar,” ujar Sri Astuti (22) di kios Fiqi Galeri.

Selain kain batik, juga di- jajakan kemeja, kain, pencung, sarung, dan udeng ikat kepala dari batik. Harganya bervariasi, mulai dari Rp 15.000 untuk udeng sampai puluhan ribu hingga jutaan rupiah untuk kain batik. ”Dua motif paling terkenal, yaitu sekar jagat dan junjung drajat, paling banyak dicari. Semua batik tulis asli Pamekasan,” ucap Sri Astuti. Di Tanjungbumi, Fausi Adi Putra, pemilik Batik Lavega, menilai keunggulan batik klasik Madura terletak pada motif yang unik. Corak dan warna batiknya tak ditemukan pada batik di daerah lain. Semisal motif bang ompay dan gene sekerreng koceng renduh. Juga pada warnanya yang tajam. ”Begitu memandang langsung terpikat,” kata perajin batik generasi ketiga ini. (Yoga)

Kelenteng Hok Tek Tjeng Sin di ujung Dusun Pisangan terlihat tergerus abrasi dan empasan gelombang laut di Pantai Pisangan, Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/7/2024). Sejak 2002, sepanjang garis pantai di desa itu mengalami abrasi dan subsidensi atau amblesan tanah. Penggerusan tanah itu makin parah sejak 2010 dan terus berlangsung hingga kini dengan laju abrasi 2 meter per tahun. Daratan sebelumnya menjorok hingga 150 meter dari bibir pantai yang sekarang. Meski 75 keluarga sudah direlokasi di tempat baru, 80 rumah warga masih berdiri di sepanjang pantai dengan alasan dekat dengan tempat usaha. (Yoga)

Sistem pengadaan barang dan jasa untuk operasionalisasi pemerintah yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP tidak hanya menjadi alat untuk mengawasi integritas pemerintah. Sistem dengan platform katalog elektronik atau e-katalog ini juga menghubungkan pelaku UMKM dengan ceruk pasar yang bernilai besar. E-katalog pertama kali diperkenalkan pada 2012. Pada tahun 2024, LKPP meluncurkan e-katalog versi ke enam yang lebih mumpuni dalam memitigasi potensi korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa. E-katalog juga dibuat untuk memudahkan pelaku usaha. Kepala LKPP Hendrar Prihadi di kantornya di kawasan Setiabudi, Jaksel, Sabtu (22/6) mengatakan, tantangan pertama adalah banyak penyedia barang dan jasa yang enggan tayang di e-katalog.

Penyedia jasa dan pejabat pengadaan masih suka lewat model konvensional, dengan bidding, lelang, dan penunjukan langsung. Padahal, perlu waktu 30 sampai 40 hari dari pengumuman lelang sampai sanggah banding. Kalau e-katalog, pejabat pengadaan tinggal melihat produk cocok, kalau harganya kompetitif tinggal diklik, barang dikirim minggu ini, minggu depan langsung membayar. Tantangan berikutnya adalah setelah produk pelaku usaha tayang, mereka komplain ke pemerintah karena tidak ada yang beli. Pertama, ada yang bilang harganya mahal, lalu, ada yang bilang kualitasnya belum bisa seperti produk impor.

Maka kita sosialisasi ke kementerian dan lembaga serta pemda supaya mereka  terbuka dengan pelaku usaha mengenai kebutuhan di lembaga masing-masing pemerintahan. Tantangan lainnya soal efisiensi. Kami keluarkan peraturan, wajib hukumnya (bagi pejabat pengadaan) paham harga pasar. Lalu, sebelum transaksi di e-katalog, wajib melakukan negosiasi, namanya mini kompetisi. Berita acara mini kompetisi itu tercatat di dalam e-katalog. KPK dan BPKP menilai sistemnya bagus.

E-katalog versi 6 dengan semua fitur ini sedang menjadi pilot project di lima entitas, di kantor LKPP; Kemenkeu, Kemendikbudristek; Pemprov DKI; dan Pemprov Jateng. Kalau sampai akhir tahun 2024 tidak ada masalah, pada 2025 semuanya wajib pakai katalog versi 6. Dalam Inpres No 2 Tahun 2022, setiap belanja pemda kementerian, dan lembaga minimal 40 % membeli produk atau penyedia jasa UMKM. Kedua, setiap belanja pemerintah kementerian lembaga maksimal 5 % untuk beli produk impor. Jadi, harapannya 95 % itu produk dalam negeri. (Yoga)

Menjelang akhir tugasnya, Presiden Jokowi mulai mengkaji berbagai kemudahan dan layanan untuk keluarga-keluarga superkaya agar mereka dapat menanamkan dananya di Indonesia. Rencana Presiden mulai dibahas dalam rapat internal yang juga dihadiri Wapres Ma’ruf Amin, Senin (1/7). Terkait upaya menyambut keluarga superkaya berinvestasi di Tanah Air, pengamat menilai masih banyak pembenahan yang perlu disiapkan terlebih dahulu oleh pemerintah, mulai dari kepastian hukum hingga iklim berusaha yang menjanjikan. Rencana menggelar ”karpet merah” untuk keluarga-keluarga superkaya membawa dananya ke Indonesia itu digelar dalam rapat tertutup di Istana Merdeka, Jakarta.

Family office, menurut Menparekraf Sandiaga Uno, adalah kluster keuangan yang memberi kemudahan pelayanan bagi keluarga-keluarga superkaya untuk menanamkan dananya di Indonesia. ”Tadi dipikirkan mulai dari segi potensi, regulasi, hingga akan dibentuk tim khusus untuk mengkaji ini dan diharapkan kita bisa menawarkan sesuatu, seperti Singapura, Dubai, dan Hong Kong,” tutur Sandi seusai rapat. Sejauh ini, regulasi bagi bisnis keluarga besar ini sudah tersedia di IKN. Namun, menurut Sandi, banyak permintaan family office di Bali. ”Nanti bagaimana kita menyikapinya akan dilakukan melalui kajian satu bulan ke depan,” katanya.

Selain harus menyesuaikan regulasi, daya tarik Indonesia ada pada akses finansial, termasuk kegiatan investasi hijau di ekonomi hijau maupun filantropi. Sejauh ini, Singapura adalah tujuan family office paling utama. Sebab, aturan di negara tersebut dinilai tidak tumpeng tindih dan sistem hukumnya juga bereputasi. Januari 2023, tercatat ada 700 bisnis keluarga di Singapura, tujuh kali lipat dari 2017. Financial Times mencatat, saat ini keluarga-keluarga superkaya harus menanti proses pendaftaran selama 18 bulan untuk masuk Singapura. Sebab, penyidikan terkait pencucian uang marak di ”Negeri Singa” ini. Melansir Bloomberg, Rabu (3/7), enam single family office di Singapura terlibat dalam kasus pencucian uang senilai 2,2 miliar USD. (Yoga)