Inovasi teknologi digital super app menjadi arena bertarung baru bagi sejumlah bank besar di Tanah Air. Aplikasi mobile serba ada, mulai dari fasilitas perbankan, transaksi, hingga investasi, membawa asa bagi bank untuk menjaring lebih banyak nasabah baru, sekaligus memupuk pendapatan berbasis transaksi. Apalagi, basis nasabah yang besar merupakan modal kuat bagi bank untuk mengerek porsi current account saving account (CASA) alias dana murah, di tengah iklim biaya dana tinggi akibat membubungnya suku bunga. Faktanya, jika berkaca pada rapor terbaru bank-bank papan atas, terlihat bahwa CASA dan pendapatan berbasis komisi atau fee based income (FBI) mereka cukup tebal. EVP Corporate Communication & Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk. Hera. F. Haryn mengatakan dua aplikasi perbankan digital perseroan, yakni BCA mobile dan myBCA, akan terus dikembangkan sesuai dengan gaya hidup dan tren digital masyarakat. Kehadiran kedua aplikasi ini memungkinkan BCA menjaga porsi CASA di atas 80% dari total dana pihak ketiga (DPK) dan menjadi salah satu yang tertinggi di industri ini. Perseroan juga menikmati peningkatan pesat pendapatan nonbunga berkat aplikasi digitalnya. Tak ketinggalan, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) pun baru saja meluncurkan super app, yakni Wondr by BNI, pekan lalu. Melalui aplikasi ini, perseroan menyasar porsi CASA dapat meningkat secara bertahap ke posisi 75%—80% terhadap total DPK, dari saat ini sekitar 70%. 

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengamini bahwa peluncuran super app ini menjadi penting sebab CASA yang kuat mampu menopang pertumbuhan kinerja perseroan, apalagi di era suku bunga tinggi. Terpisah, Direktur Technology and Operations BNI Toto Prasetio menegaskan keamanan sistem Wondr melalui penerapan pengamanan berlapis, mulai dari edukasi nasabah, kontrol terhadap aplikasi, penerapan kecerdasan buatan untuk liveness detection, adopsi multifactor authentication (MFA), hingga sistem anti-fraud. Bank BUMN lainnya, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. bahkan sudah lebih dahulu meluncurkan super appsejak 2021 bernama Livin’ by Mandiri. Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menjelaskan Livin’ telah mampu mengelola 846 juta transaksi pada kuartal I/2024, meningkat 41,7% YoY. Nilai transaksinya pun telah menembus Rp921 triliun, tumbuh sebesar 27,4% YoY. Tak ketinggalan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. juga menikmati keuntungan dari inovasi layanan digital di aplikasi BRImo. Malah, nilai transaksi BRImo pada kuartal I/2024 melesat 55,2% YoY menjadi 970 juta transaksi, seiring dengan kenaikan jumlah nasabah sebesar 30,3% YoY menjadi 33,5 juta. Nilai transaksinya pun tembus Rp1.251,1 triliun, naik 41,8% YoY. "Kami bisa meningkatkan fee based income 6,92% yang menjadi faktor pendorong laba BRI. Ini tidak lepas dari kontribusi super app BRImo," kata Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto. Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai pengembangan skala layanan melalui super app menjadi langkah jitu sehingga bank tidak lagi sekadar mengandalkan pendapatan dari margin bunga.

Pelaku usaha siap terlibat dalam satuan tugas pemberantasan impor ilegal yang dibentuk Kementerian Perdagangan untuk mencegah maraknya produk impor tak resmi di dalam negeri. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menyatakan pembentukan satuan tugas (Satgas) pemberantasan impor ilegal menjadi bukti upaya gotong-royong antara pemerintah dan pelaku usaha menyelesaikan persoalan impor di Tanah Air.“Di sinilah kita mencari solusi bukan saling blaming [menyalahkan]. Kami menyambut baik sekali apa yang dimaksudkan oleh Pak Menteri [Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan] dan ini sangat menjadi solusi ke depan, supaya saling mengisi apa yang bisa dilakukan,” katanya di Jakarta, Selasa (9/7). Arsjad menyinggung tarif bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard yang tidak bisa digeneralisasi untuk semua sektor. Dengan pembentukan satgas pemberantasan impor ilegal, dia meyakini bisa membantu pemerintah dalam penentuan safeguard agar tepat sasaran. Mendag Zulkifli menyatakan Kemendag memang menggandeng Kadin dalam satgas pemberantasan impor ilegal. Zulkifl i belum bisa memperinci siapa saja yang akan dilibatkan dalam Satgas pemberantasan impor ilegal. 

Namun, dia menekankan Satgas akan melakukan peninjauan ke lapangan untuk mengecek keberadaan produk impor ilegal. Selain itu, Satgas juga akan menelusuri ihwal dugaan penyalahgunaan kode HS untuk produk impor. “Kita buat satgas kita akan melihat bagaimana perbedaan data yang begitu besar terjadi,” ucapnya. Sebaliknya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan tidak mempermasalahkan pembentukan Satgas tersebut. Namun, dia menekankan penanganan impor ilegal sebaiknya langsung menggunakan mekanisme penegakan hukum. Di sisi lain, Airlangga mengeklaim bahwa selama ini pemerintah juga telah berupaya menahan barang ilegal masuk ke dalam negeri. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia Bob Azam menilai industri tekstil memerlukan kebijakan terpadu agar bertahan di tengah banyaknya masalah yang menggempur sektor itu. Selain itu, dia menilai perlu dilakukan revitalisasi terhadap mesin-mesin maupun industri, serta digitalisasi agar industri tetap efisien dan produktif. Sebaliknya, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan kebijakan dan pengaturan impor yang tertuang dalam Permendag No.8/2024 bermasalah ketika di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Komunitas Peduli Konco di Malang, Jatim, aktif menolong sesama yang kesulitan. Meski anggotanya kerap dianggap sebagai ”preman”, mereka menunjukkan kemurahan hati. ”Selama kamu masih bisa berdiri, cobalah untuk mengulurkan tangan kepada mereka yang sedang terjatuh.” Demikian tulisan di punggung kaus orang-orang yang berkerumun sepanjang gang di RT 013 Jalan Simpang Sukun Timur, Kelurahan Sukun, Malang, Jatim, Minggu (7/7) siang. Mereka adalah anggota Komunitas Peduli Konco (KPK) sebuah komunitas yang anggotanya, pemilik warung kopi, tukang las, pembuat nisan, pembuat arang, dan ”polisi cepek”. Awalnya, komunitas ini diprakarsai oleh sekelompok orang yang selama ini dipandang sebelah mata, para pria bertato yang suka berkumpul dan minum minuman keras.

Sebagian orang melabeli mereka ”preman”. Sebagian besar anggota KPK tinggal di pinggir aliran Sungai Kasin dan Sukun. Kini, anggota komunitas itu kian beragam, mulai anak muda, perempuan, dengan rentang usia 17 tahun hingga 60-an tahun. Mereka berasal dari beragam etnis, baik Jawa, Madura, maupun Tionghoa. Anggota KPK sekitar 150 orang. Minggu siang itu, anggota komunitas merayakan setahun keberadaan KPK yang baru diresmikan menjadi organisasi pada Desember 2023. Konco adalah bahasa Jawa yang berarti teman. ”Kami mungkin bukan orang baik, tapi kami ingin berbuat baik,” kata Budi Purnomo (55) anggota KPK. Budi tak memungkiri, sebagian anggota KPK adalah peminum. Namun, saat mengumpulkan uang untuk minum, mereka juga menyisihkan sebagian untuk kepentingan kegiatan sosial.

Sumbangan dari mereka mulai Rp 5.000, Rp 10.000, hingga ratusan ribu rupiah per orang. Sekali amplop sumbangan diputar, mereka bisa mendapat uang ratusan ribu rupiah. Saat ini, uang kas KPK untuk kegiatan sosial Rp 6 juta. Acara kumpul bersama bisa sebulan 1-2 kali, sesuai kebutuhan.KPK sudah membantu 40-an orang sakit dan 10 orang meninggal. Bantuan berupa uang santunan Rp 200.000-Rp 250.000 bagi orang sakit dan Rp 300.000 bagi orang meninggal. ”Uang itu mungkin kecil. Tapi, untuk keluarga yang ditinggalkan sakit atau meninggal, nilai itu cukup berarti. ”Awalnya, sasaran kami hanya konco (teman), lama-lama kegiatan sosial ini berkembang membantu tetangga sekitar yang membutuhkan.

Kami juga mengirim uang ke luar kota untuk anggota yang membutuhkan,” kata Bukhori. Bahkan, mereka juga menyumbang 15 meja mengaji bagi anak-anak taman pendidikan Al Quran (TPQ) di kawasan sekitar rumah mereka. Bantuan dari KPK tidak melulu berupa uang, mereka pernah menyewa mantri guna memeriksa warga yang sakit untuk mengatasi serangan cikungunya. Sulis (43) Ketua KPK mengatakan, komunitas ini memiliki bendahara yang tegas. Sistem pengawasannya juga berlapis (donasi masuk dicatat dan dipublikasikan secara terbuka). Kepedulian adalah tindakan kecil yang dapat berdampak besar. Itulah pesan yang ingin mereka sampaikan (Yoga)

Gesekan antarteman dagang makin sering terjadi. Yang sepaham dan satu pandangan makin memperkuat kemitraan dagang. Adu jotos tarif dagang antarteman lama juga masih terjadi. Itulah wajah tiki-taka perdagangan dunia yang masih dibayangi tit-for-tat atau retaliasi dagang. Realitasnya, fasilitasi dan proteksi perdagangan dunia sama-sama meningkat. Pilih-pilih sohib dagang sesuai kesamaan pandangan politik dan ekonomi juga semakin bercokol erat. Namun, tren perdagangan dunia 2024 diramal pulih kendati tak merata. Nilainya diperkirakan mendekati nilai perdagangan dunia di era booming harga komoditas pada 2022. Kondisi dan prospek perdagangan dunia itu diungkap Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Badan Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD).

Dalam ”The Trade Monitoring Update” yang dirilis di Geneva, Swiss, Senin (8/7), WTO menunjukkan negara anggota tetap memfasilitasi perdagangan meskipun ada tekanan proteksionisme, yang tergambar sepanjang medio Oktober 2023-Mei 2024, dimana fasilitasi perdagangan, baik impor maupun ekspor, mencapai 1,22 triliun USD, naik dari 977,2 miliar USD pada laporan sebelumnya. Tindakan pengamanan perdagangan yang tidak memfasilitasi atau menyelesaikan perselisihan dagang, termasuk proteksi dagang, diperkirakan senilai 433,6 miliar USD, lebih tinggi dibanding laporan tindakan perdagangan sebelumnya, di 337,1 miliar USD. Dalam periode itu pula, terdapat 205 tindakan perbaikan perdagangan (172 inisiasi dan 33 penghentian) yang mencakup 43,3 % total tindakan pengamanan perdagangan.

Antidumping menjadi tindakan penyelesaian perdagangan yang paling sering dilakukan, mencakup 70,3 % dari seluruh inisiasi dan 93,9 % dari seluruh penghentian pengamanan perdagangan. Dirjen WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan, laporan itu mengindikasikan ketahanan perdagangan dunia di tengah kondisi geopolitik yang penuh tantangan. Bahkan, di tengah meningkatnya tekanan proteksi dagang dan tanda-tanda fragmentasi ekonomi, banyak negara di dunia yang mengambil langkah penting untuk meliberalisasi dan memfasilitasi perdagangan. ”Hal ini membuktikan manfaat perdagangan bagi daya beli masyarakat, daya saing dunia usaha, dan stabilitas harga,” ujarnya. Ia juga menilai positif upaya negara anggota menggunakan WTO atau lembaga lain untuk mencari solusi atas sengketa dagang. Langkah itu lebih baik ketimbang tit-for-tat atau aksi balasan perdagangan (retaliasi) yang membuat perdagangan semakin buruk.

Pada 2 Juli 2024, UNCTAD merilis ”Global Trade Update” edisi Juli 2024, yang memberi prospek positif terhadap perdagangan global 2024 meskipun masih dibayangi ketidakpastian ekonomi global. Di sisi lain, ketergantungan perdagangan antarnegara dengan kesamaan pandangan politik dan ekonomi masih cukup besar. UNCTAD memperkirakan, nilai perdagangan global pada 2024 bisa mencapai 32 triliun USD, lebih tinggi disbanding 2023, di 31 triliun USD dan sedikit di bawah 2022 di 32,1 triliun USD. Pada 2024, ekspor negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, diperkirakan tumbuh 5 % secara tahunan, sedang impor turun 3 %. Ekspor AS dan impornya diramal tumbuh masing-masing 8 % dan 3 %. Direktur Divisi Perdagangan dan Komoditas Internasional UNCTAD Miho Shirotori mengemukakan, permasalahan geoekonomi terus memainkan peran penting dalam membentuk tren utama perdagangan bilateral. (Yoga)

Sedikitnya 11.000 buruh industri tekstil mengalami PHK dalam beberapa bulan terakhir, buntut tertekannya industri tekstil dalam negeri akibat membanjirnya impor pakaian jadi legal dan illegal di pasar domestik. Masifnya impor dipicu kebijakan pemerintah merelaksasi impor lewat Permendag No 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VII DPR dan Ditjen Industi Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/7). Plt Dirjen IKFT Kemenperin Reny Yanita memaparkan, PHK di industri tekstil terus terjadi dipicu masifnya peredaran barang impor.

Berdasar data Kemenperin dan dari pemberitaan media massa, PHK di industri tekstil telah mencapai 11.000 orang. PHK tersebar di 1 perusahaan tekstil di Jabar dan 5 perusahaan tekstil di Jateng. Di Jabar, PT Alenatex melakukan PHK atas 700 orang. Di Jateng, PHK terjadi di PT S Dupantex sebanyak 700 orang, PT Kusumahadi Santosa sebanyak 500 orang, PT Kusumaputra Santosa sebanyak 400 orang, PT Pamor Spring Mills sebanyak 700 orang, dan PT Sai Apparel sebanyak 800 orang. Bukan hanya pabrik besar yang tertekan usahanya, industri kecil menengah (IKM) tekstil pun terdampak. Utilisasi produksi IKM tekstil merosot 70 % karena gempuran impor.

Pekerja tekstil IKM seperti penjahit pun kesulitan mendapat permintaan dan berhenti bekerja. Maraknya PHK itu dipicu membanjirnya impor setelah ditetapkannya Permendag No 8 Tahun 2024 tentang revisi ketiga Permendag No 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang berlaku per 17 Mei 2024., yang menghilangkan persyaratan pertimbangan teknis dari Kemenperin untuk impor tekstil produk tekstil (TPT). Dampaknya, impor bisa masuk lebih mudah. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, industri tekstil sejatinya masih bisa bertahan, namun perlindungan dan keberpihakan kepada industri dalam negeri perlu terus ditumbuhkan agar industri ini juga bisa berkembang. (Yoga)

Jejak Margaretha Subekti (62) dalam gerakan pemberdayaan perempuan dan difabel yang terpinggirkan sudah terbentang selama 40 tahun. Saat dihubungi di Labuan Bajo, Sabtu (22/6) ia menceritakan, awalnya ia terlibat mengurus kaum perempuan di Kali Code, Yogyakarta, bersama Romo YB Mangunwijaya pada 1980-an. Setelah menikah, Margaretha diboyong suaminya, ASN Larantuka, Flores Timur. Ia bergabung dalam gerakan solidaritas perempuan luhur Lamaholot atau Sedon Senaren pimpinan Bibiana Rianghepat atau Ina Bibi. Mereka fokus mengurus kaum perempuan yang ditinggalkan suami ke luar negeri menjadi buruh migran, perempuan mantan buruh migran ilegal, perempuan korban KDRT dan anak-anak buruh migran yang kurang perhatian. Pada 2008, ketika suaminya pensiun dini, Margaretha ikut ke Labuan Bajo. Ia melanjutkan pengabdiannya pada gerakan solidaritas perempuan dan kaum marjinal.

Fokusnya sama, mengurus perempuan mantan buruh migran ilegal, perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, ditambah ibu tunggal dan kaum difabel. Margaretha berjuang sampai kaum perempuan dan kaum difabel yang terpinggirkan ini mandiri secara ekonomi dengan dukungan anggota keluarga, dengan membangun usaha rumahan, seperti beternak ayam dan babi serta membuat tenun ikat. Ia juga mendirikan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sampah Rumah Pekerti. Sekitar 300 perempuan menjadi anggotanya. Usahanya, memanfaatkan aneka jenis sampah yang berserakan di Labuan Bajo. Bersama KSP Sampah Rumah Pekerti, para perempuan tersebut bisa mandiri secara finansial setelah dua-tiga tahun terlibat. Setelah mandiri, mereka bisa menyekolahkan anak-anak sampai perguruan tinggi, memperbaiki atau membangun rumah layak huni.

Setelahnya, perempuan kelahiran Nanggulan, Sleman, DI Yogyakarta itu, membimbing 75 perempuan disabilitas dan anak-anak telantar yang sebagian besar tinggal di Rumah Pekerti yang dibangun secara swadaya. Ia juga berusaha mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Tak mudah bagi Margaretha melakukan itu karena ia juga kerap kesulitan secara ekonomi. Di Rumah Pekerti, Margaretha berusaha memberdayakan mereka dengan membekali aneka keterampilan, seperti memasak, menjahit, dan menenun. Ia mengajarkan tata krama, kebersihan lingkungan, dan perawatan diri. Ia mengajar kebersihan secara bertahap pada kaum difabel telantar. Awalnya, ia mengajak mereka memungut sampah di sekitar Rumah Pekerti, kemudian di permukiman penduduk, pantai, dan ruang publik sejak 2010, biasanya pada pagi dan sore ketika sampah mulai berserakan di sejumlah titik di Labuan Bajo. Semua sampah mereka ambil, tidak sebatas sampah bernilai ekonomi.  

Seiring waktu, anggota Rumah Pekerti mampu mendaur ulang sampah yang mereka pungut menjadi barang bernilai ekonomi, seperti tas, gantungan kunci, keranjang belanja, topi, dompet, sandal, dan lainnya. Bahkan, mereka bisa mengolah sampah pembalut. Kini, Rumah Pekerti menjadi rujukan pengelolaan sampah. Sejumlah pegiat sampah dari Maumere, Ende, dan Ruteng datang ke Rumah Pekerti untuk belajar mengolah sampah yang sulit diolah. Gerakan Rumah Pekerti telah merambah ke pelestarian wilayah pantai, bekerja sama dengan WWF menanam mangrove di beberapa bibir pantai yang rawan abrasi,terutama yang berbatasan dengan permukiman penduduk. Sudah ribuan mangrove yang ditanam Rumah Pekerti selama 20 tahun terakhir. Belakangan, Rumah Pekerti bekerja sama dengan pengelola hotel untuk mempromosikan pangan lokal, seperti singkong, ikan bakar, pisang, sayur-mayur, dan umbi-umbian kepada tetamu. (Yoga)

Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5% yang ditetapkan dalam APBN 2024 masih bisa tercapai, meski APBN tengah dalam tekanan serius dinamika global. Syaratnya, suku bunga acuan BI atau BI Rate yang saat ini berada di level 6,25% diturunkan guna memberi ruang ekspansi besar-besaran bagi pelaku industri. Di sisi lain pemerintah juga harus mendorong sektor industri dan perdagangan industri-industri yang berkontribusi nyata dan tinggi ke perekonomian, seperti otomotif, baja dan besi, serta petrokimia, perlu dipacu dan dibantu. Sedangkan perdagangan ke luar negeri dari kegiatan usaha yang berbasis produk  lokal dan hasil UMKM, wajib digenjot. Perekonomian Indonesia tak bisa menghindar dari pengaruh dinamika global, seperti suku bunga The Fed yang bertahan di level 5,5% sejak Juli 2023 dan pertumbuhan ekonomi dunia stagnan di level 3,2% selama dua tahun terakhir. (Yetede)