Roda industri otomotif belum berputar maksimal. Penjualan pada semester pertama tahun ini turun signifikan dibandingkan dengan tahun lalu. Daya beli masyarakat yang belum membaik menjadi salah satu penyebab. Dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) diketahui jumlah penjualan secara wholesales pada periode Januari—Juni 2024 mencapai 408.012 unit anjlok 19,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 506.427 unit. Penjualan ritel sepanjang semester I/2024 sama tidak baiknya yaitu mencapai 431.987 unit, turun 14% dari 502.533 unit secara year-on-year. Melemahnya daya beli karena kondisi perekonomian nasional diikuti dengan menurunnya permintaan di pasar global makin menekan penjualan. Dari data yang ada, disebutkan bahwa pengapalan mobil rakitan Indonesia ke negara lain selama Januari—April hanya 138.778 unit, turun 16,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 166.804 unit. 

Sebagai salah satu tulang punggung perekonomian dengan penyerapan tenaga kerja cukup besar. Pemerintah diharapkan memberikan perhatian terhadap penurunan kinerja tersebut karena bila pasar dinilai tidak cukup kompetitif, dikhawatirkan investasi pun akan berjalan lambat. Data Kementerian Perekonomian per Desember 2023 menunjukkan bahwa saat ini ada sekitar 26 perusahaan industri kendaraan bermotor roda empat dengan total kapasitas produksi sebanyak 2,35 juta unit per tahun. Sementara itu, jumlah tenaga kerja yang terserap secara langsung pada industri ini mencapai 38.000 orang, dan lebih dari 1,5 juta orang yang bekerja di sepanjang rantai pasok otomotif. Pada tahun ini, isu penurunan bahkan penghapusan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan jenis tertentu kembali mengemuka. Besarnya pajak yang harus dibayarkan dan ditanggung konsumen dinilai menjadi penyebab mahalnya harga kendaraan di Tanah Air. Selain pasar domestik, pemerintah diharapkan ikut membantu memperluas pasar global. Langkah Kementerian Perindustrian mendorong produsen otomotif China menjadikan Indonesia sebagai hub ekspor kendaraan listrik patut diapresiasi, meski eksekusinya masih dinanti. Di sisi lain, produsen otomotif juga diharapkan lebih agresif membuat berbagai strategi untuk meningkatkan penjualan seperti pelaksanaan pameran dengan berbagai promosi yang menarik. Kemudahan pembiayaan kendaraan juga harus didorong.

Emiten grup Medco dan Salim, PT Amman Mineral International Tbk. (AMMN) melalui anak usahanya PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) memberikan kabar terbaru mengenai kelanjutan penyelesaian smelter. Presiden Direktur Amman Mineral Nusa Tenggara Rachmat Makkasau menjelaskan smelter ini diperkirakan akan beroperasi di akhir Agustus atau di awal September tahun ini. Untuk fase awal hingga Desember, smelter ini masih belum akan mencapai kapasitas produksi penuhnya yang sebesar 900.000 ton per tahun(ton per annum/tpn). Dia menjelaskan smelter ini akan memiliki input produksi sebesar 900.000 tpa, dengan output berupa katoda sebesar 220.000 tpa dan 830.000 asam sulfat. Rachmat menjelaskan pembangunan kompleks smelter ini menghabiskan investasi senilai US$1,4 miliar. AMMN menerangkan demi memenuhi target produksi, perusahaan bakal mengimpor konsentrat dari negara yang memiliki produksi konsentrat melimpah. Sebab, produksi lokal diperkirakan belum dapat mencapai kapasitas maksimal smelter. Selain itu, Rachmat menuturkan adanya potensi impor ini bisa terjadi seandainya terdapat shutdown pada produksi konsentrat tembaga. Setelah beroperasi, konsentrat bakal bersumber dari tambang Batu Hijau dan proyek Elang. Produk dari pengolahan ini berupa katoda tembaga yang mencapai 222 ktpa dan asam sulfat mencapai 830 ktpa. Sementara itu, fasilitas PMR akan menghasilkan 18 tpa emas batangan, 55 tpa perak batangan dan 70 tpa selenium. Pada akhir Mei lalu, Rachmat menyampaikan proyek smelter tembaga tersebut telah memasuki tahap commisioning. Per kuartal I/2024, AMMN melaporkan telah menghabiskan belanja modal sebesar US$123 juta untuk smelter. Selain itu, belanja modal AMMN demi sustaining capex sebesar US$67 juta, PLT Gas dan Uap, fasilitas LNG, serta fasilitas transmisi dan distribusi sebesar US$59 juta, ekspansi pabrik konsentrator sebesar US$138 juta, dan infrastruktur pendukung sebesar US$32 juta.

Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara membawa berkah tersendiri bagi industri besi dan baja nasional. Pembangunan megaproyek itu diperkirakan membutuhkan 331.000 ton besi dan baja sejak 2023 hingga akhir tahun ini. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Abdul Muis memastikan bahwa pembangunan IKN Nusantara hingga kini hanya menggunakan besi dan baja yang berasal dari industri di dalam negeri. “Khusus IKN sejak 2023 sampai dengan 2024, kami kalkulasi sekitar 331.000 ton yang kita butuhkan, sampai akhir Desember nanti,” katanya, Rabu (10/7). Adapun, proyeksi kebutuhan baja di IKN Nusantara oleh Kementerian PUPR itu jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan estimasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang memperkirakan bakal tembus 400.000 hingga 700.000 ton. Mengacu pada data tersebut, kebutuhan pasokan baja dan besi di IKN Nusantara dilaporkan mencapai 30% dari total kebutuhan nasional. “Untuk 2024, kami butuh 1,1 juta ton untuk seluruh Indonesia. Di IKN Nusantara 331.000 ton. Jadi, sekitar 30% [untuk IKN],” tambahnya. Di sisi lain, Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) terus berupaya melindungi industri baja nasional dari serbuan produk impor.Direktur Eksekutif IISIA Widodo Setiadharmaji sempat mengatakan kebijakan pengendalian impor yang dikeluarkan oleh pemerintah berhasil menekan volume importasi baja. Sepanjang 2019—2023, volume impor turun 12,94% year-on-year (YoY) dari 17 juta ton pada 2019 menjadi 14,8 juta ton pada 2023. Angka impor itu belum pernah mencapai level sebelum Covid-19, meski permintaan baja domestik terus tummbuh.

Pemerintah menambah bantalan sosial bagi masyarakat tahun ini. Tujuannya adalah, untuk menjaga daya beli masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada parlemen mengatakan, pemerintah akan menambah anggaran bantuan sosial (bansos) dan subsidi di semester kedua tahun ini. Total bujetnya mencapai Rp 35,5 triliun. Perinciannya, pertama, tambahan anggaran sebesar Rp 11 triliun untuk belanja bansos beras, daging ayam, dan telur, sejalan dengan keputusan untuk memperpanjang penyaluran bantuan ini dalam tiga tahap, masing-masing Agustus, Oktober, dan Desember mendatang. Kedua, tambahan anggaran sebesar Rp 24 triliun untuk subsidi pupuk. Ketiga, tambahan anggaran Rp 500 miliar untuk perpanjangan fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) penjualan rumah tapak dan satuan rumah susun. Proyeksi Kementerian Keuangan (Kemkeu), defisit anggaran tahun ini akan melebar ke level 2,7% dari produk domestik bruto (PDB), dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar 2,29% dari PDB.

Sementara dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024, pemerintah menetapkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) mencapai Rp 496,8 triliun. Angka ini tertinggi sepanjang Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sidang terkait sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di MK pada awal April lalu, sebesar 38% dari anggaran perlinsos atau Rp 330 triliun, merupakan anggaran subsidi energi. Kemudian, sebesar Rp 30 triliun dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) dan Kementerian Agama. Lalu, Rp 49 triliun dikelola Kementerian Kesehatan. Ada pula yang disalurkan langsung ke masyarakat atau disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp 10,7 triliun. Menurut Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, tambahan anggaran subsidi pupuk harus mampu menjaga kenaikan biaya produksi para petani agar tidak terlalu tinggi. Dengan begitu, harga pangan bisa terjaga.

Emiten masih gencar menjaring dana segar di pasar modal. Salah satunya melalui penerbitan surat utang atau obligasi. Dana yang terhimpun umumnya dipakai untuk refinancing utang, serta untuk keperluan modal kerja atau ekspansi. Catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masih ada rencana penerbitan efek bersifat utang dan atau sukuk (EBUS) dalam pipeline senilai Rp 7,76 triliun. Emiten yang sedang menawarkan obligasi di antaranya PT Barito Pacific Tbk (BRPT). BRPT menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III-2024 Rp 1 triliun. Masa penawaran umum berlangsung pada 9 Juli - 11 Juli dan dijadwalkan akan mencatatkan obligasi pda 17 Juli 2024. Seluruh dana yang terhimpun akan dipakai BRPT untuk membayar tiga obligasi sebelumnya dan sebagian atas dua utang bank. Sebelumnya, PT Jasa Marga Tbk (JSMR) baru saja mencatatkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I-2024 pada 8 Juli 2024. Jumlahnya sebesar Rp 932,35 miliar, yang akan dipakai sebagai modal kerja. Sebanyak 70% untuk pengoperasian jalan tol, dan 30% untuk pemeliharaan jalan tol.

PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) juga menebitkan obligasi, dengan nilai sebesar Rp 200 miliar. Emiten lain yang menerbitkan obligasi ialah PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) sebesar Rp 600 miliar, PT Sumber Global Energy Tbk (SGER) sebesar Rp 500 miliar, dan PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) senilai Rp 1 triliun, dan PT Bank Victoria International Tbk (BVIC) sebesar Rp 500 miliar. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas, Oktavianus Audi memprediksi, penggalangan dana oleh emiten melalui penerbitan obligasi masih akan ramai pada semester II-2024. Di samping aksi korporasi lain berupa rights issue maupun private placement. Research Analyst Phintraco Sekuritas, Aditya Prayoga punya pandangan serupa. Dengan suku bunga yang masih tinggi, emiten cenderung lebih tertarik menggalang dana melalui penerbitan obligasi atau sukuk dibandingkan pinjaman bank. Sebab, obligasi menawarkan yield yang lebih menarik bagi investor.

Inovasi teknologi digital super app menjadi arena bertarung baru bagi sejumlah bank besar di Tanah Air. Aplikasi mobile serba ada, mulai dari fasilitas perbankan, transaksi, hingga investasi, membawa asa bagi bank untuk menjaring lebih banyak nasabah baru, sekaligus memupuk pendapatan berbasis transaksi. Apalagi, basis nasabah yang besar merupakan modal kuat bagi bank untuk mengerek porsi current account saving account (CASA) alias dana murah, di tengah iklim biaya dana tinggi akibat membubungnya suku bunga. Faktanya, jika berkaca pada rapor terbaru bank-bank papan atas, terlihat bahwa CASA dan pendapatan berbasis komisi atau fee based income (FBI) mereka cukup tebal. EVP Corporate Communication & Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk. Hera. F. Haryn mengatakan dua aplikasi perbankan digital perseroan, yakni BCA mobile dan myBCA, akan terus dikembangkan sesuai dengan gaya hidup dan tren digital masyarakat. Kehadiran kedua aplikasi ini memungkinkan BCA menjaga porsi CASA di atas 80% dari total dana pihak ketiga (DPK) dan menjadi salah satu yang tertinggi di industri ini. Perseroan juga menikmati peningkatan pesat pendapatan nonbunga berkat aplikasi digitalnya. Tak ketinggalan, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) pun baru saja meluncurkan super app, yakni Wondr by BNI, pekan lalu. Melalui aplikasi ini, perseroan menyasar porsi CASA dapat meningkat secara bertahap ke posisi 75%—80% terhadap total DPK, dari saat ini sekitar 70%. 

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengamini bahwa peluncuran super app ini menjadi penting sebab CASA yang kuat mampu menopang pertumbuhan kinerja perseroan, apalagi di era suku bunga tinggi. Terpisah, Direktur Technology and Operations BNI Toto Prasetio menegaskan keamanan sistem Wondr melalui penerapan pengamanan berlapis, mulai dari edukasi nasabah, kontrol terhadap aplikasi, penerapan kecerdasan buatan untuk liveness detection, adopsi multifactor authentication (MFA), hingga sistem anti-fraud. Bank BUMN lainnya, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. bahkan sudah lebih dahulu meluncurkan super appsejak 2021 bernama Livin’ by Mandiri. Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menjelaskan Livin’ telah mampu mengelola 846 juta transaksi pada kuartal I/2024, meningkat 41,7% YoY. Nilai transaksinya pun telah menembus Rp921 triliun, tumbuh sebesar 27,4% YoY. Tak ketinggalan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. juga menikmati keuntungan dari inovasi layanan digital di aplikasi BRImo. Malah, nilai transaksi BRImo pada kuartal I/2024 melesat 55,2% YoY menjadi 970 juta transaksi, seiring dengan kenaikan jumlah nasabah sebesar 30,3% YoY menjadi 33,5 juta. Nilai transaksinya pun tembus Rp1.251,1 triliun, naik 41,8% YoY. "Kami bisa meningkatkan fee based income 6,92% yang menjadi faktor pendorong laba BRI. Ini tidak lepas dari kontribusi super app BRImo," kata Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto. Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai pengembangan skala layanan melalui super app menjadi langkah jitu sehingga bank tidak lagi sekadar mengandalkan pendapatan dari margin bunga.

Pelaku usaha siap terlibat dalam satuan tugas pemberantasan impor ilegal yang dibentuk Kementerian Perdagangan untuk mencegah maraknya produk impor tak resmi di dalam negeri. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menyatakan pembentukan satuan tugas (Satgas) pemberantasan impor ilegal menjadi bukti upaya gotong-royong antara pemerintah dan pelaku usaha menyelesaikan persoalan impor di Tanah Air.“Di sinilah kita mencari solusi bukan saling blaming [menyalahkan]. Kami menyambut baik sekali apa yang dimaksudkan oleh Pak Menteri [Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan] dan ini sangat menjadi solusi ke depan, supaya saling mengisi apa yang bisa dilakukan,” katanya di Jakarta, Selasa (9/7). Arsjad menyinggung tarif bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard yang tidak bisa digeneralisasi untuk semua sektor. Dengan pembentukan satgas pemberantasan impor ilegal, dia meyakini bisa membantu pemerintah dalam penentuan safeguard agar tepat sasaran. Mendag Zulkifli menyatakan Kemendag memang menggandeng Kadin dalam satgas pemberantasan impor ilegal. Zulkifl i belum bisa memperinci siapa saja yang akan dilibatkan dalam Satgas pemberantasan impor ilegal. 

Namun, dia menekankan Satgas akan melakukan peninjauan ke lapangan untuk mengecek keberadaan produk impor ilegal. Selain itu, Satgas juga akan menelusuri ihwal dugaan penyalahgunaan kode HS untuk produk impor. “Kita buat satgas kita akan melihat bagaimana perbedaan data yang begitu besar terjadi,” ucapnya. Sebaliknya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan tidak mempermasalahkan pembentukan Satgas tersebut. Namun, dia menekankan penanganan impor ilegal sebaiknya langsung menggunakan mekanisme penegakan hukum. Di sisi lain, Airlangga mengeklaim bahwa selama ini pemerintah juga telah berupaya menahan barang ilegal masuk ke dalam negeri. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia Bob Azam menilai industri tekstil memerlukan kebijakan terpadu agar bertahan di tengah banyaknya masalah yang menggempur sektor itu. Selain itu, dia menilai perlu dilakukan revitalisasi terhadap mesin-mesin maupun industri, serta digitalisasi agar industri tetap efisien dan produktif. Sebaliknya, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan kebijakan dan pengaturan impor yang tertuang dalam Permendag No.8/2024 bermasalah ketika di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Komunitas Peduli Konco di Malang, Jatim, aktif menolong sesama yang kesulitan. Meski anggotanya kerap dianggap sebagai ”preman”, mereka menunjukkan kemurahan hati. ”Selama kamu masih bisa berdiri, cobalah untuk mengulurkan tangan kepada mereka yang sedang terjatuh.” Demikian tulisan di punggung kaus orang-orang yang berkerumun sepanjang gang di RT 013 Jalan Simpang Sukun Timur, Kelurahan Sukun, Malang, Jatim, Minggu (7/7) siang. Mereka adalah anggota Komunitas Peduli Konco (KPK) sebuah komunitas yang anggotanya, pemilik warung kopi, tukang las, pembuat nisan, pembuat arang, dan ”polisi cepek”. Awalnya, komunitas ini diprakarsai oleh sekelompok orang yang selama ini dipandang sebelah mata, para pria bertato yang suka berkumpul dan minum minuman keras.

Sebagian orang melabeli mereka ”preman”. Sebagian besar anggota KPK tinggal di pinggir aliran Sungai Kasin dan Sukun. Kini, anggota komunitas itu kian beragam, mulai anak muda, perempuan, dengan rentang usia 17 tahun hingga 60-an tahun. Mereka berasal dari beragam etnis, baik Jawa, Madura, maupun Tionghoa. Anggota KPK sekitar 150 orang. Minggu siang itu, anggota komunitas merayakan setahun keberadaan KPK yang baru diresmikan menjadi organisasi pada Desember 2023. Konco adalah bahasa Jawa yang berarti teman. ”Kami mungkin bukan orang baik, tapi kami ingin berbuat baik,” kata Budi Purnomo (55) anggota KPK. Budi tak memungkiri, sebagian anggota KPK adalah peminum. Namun, saat mengumpulkan uang untuk minum, mereka juga menyisihkan sebagian untuk kepentingan kegiatan sosial.

Sumbangan dari mereka mulai Rp 5.000, Rp 10.000, hingga ratusan ribu rupiah per orang. Sekali amplop sumbangan diputar, mereka bisa mendapat uang ratusan ribu rupiah. Saat ini, uang kas KPK untuk kegiatan sosial Rp 6 juta. Acara kumpul bersama bisa sebulan 1-2 kali, sesuai kebutuhan.KPK sudah membantu 40-an orang sakit dan 10 orang meninggal. Bantuan berupa uang santunan Rp 200.000-Rp 250.000 bagi orang sakit dan Rp 300.000 bagi orang meninggal. ”Uang itu mungkin kecil. Tapi, untuk keluarga yang ditinggalkan sakit atau meninggal, nilai itu cukup berarti. ”Awalnya, sasaran kami hanya konco (teman), lama-lama kegiatan sosial ini berkembang membantu tetangga sekitar yang membutuhkan.

Kami juga mengirim uang ke luar kota untuk anggota yang membutuhkan,” kata Bukhori. Bahkan, mereka juga menyumbang 15 meja mengaji bagi anak-anak taman pendidikan Al Quran (TPQ) di kawasan sekitar rumah mereka. Bantuan dari KPK tidak melulu berupa uang, mereka pernah menyewa mantri guna memeriksa warga yang sakit untuk mengatasi serangan cikungunya. Sulis (43) Ketua KPK mengatakan, komunitas ini memiliki bendahara yang tegas. Sistem pengawasannya juga berlapis (donasi masuk dicatat dan dipublikasikan secara terbuka). Kepedulian adalah tindakan kecil yang dapat berdampak besar. Itulah pesan yang ingin mereka sampaikan (Yoga)

Gesekan antarteman dagang makin sering terjadi. Yang sepaham dan satu pandangan makin memperkuat kemitraan dagang. Adu jotos tarif dagang antarteman lama juga masih terjadi. Itulah wajah tiki-taka perdagangan dunia yang masih dibayangi tit-for-tat atau retaliasi dagang. Realitasnya, fasilitasi dan proteksi perdagangan dunia sama-sama meningkat. Pilih-pilih sohib dagang sesuai kesamaan pandangan politik dan ekonomi juga semakin bercokol erat. Namun, tren perdagangan dunia 2024 diramal pulih kendati tak merata. Nilainya diperkirakan mendekati nilai perdagangan dunia di era booming harga komoditas pada 2022. Kondisi dan prospek perdagangan dunia itu diungkap Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Badan Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD).

Dalam ”The Trade Monitoring Update” yang dirilis di Geneva, Swiss, Senin (8/7), WTO menunjukkan negara anggota tetap memfasilitasi perdagangan meskipun ada tekanan proteksionisme, yang tergambar sepanjang medio Oktober 2023-Mei 2024, dimana fasilitasi perdagangan, baik impor maupun ekspor, mencapai 1,22 triliun USD, naik dari 977,2 miliar USD pada laporan sebelumnya. Tindakan pengamanan perdagangan yang tidak memfasilitasi atau menyelesaikan perselisihan dagang, termasuk proteksi dagang, diperkirakan senilai 433,6 miliar USD, lebih tinggi dibanding laporan tindakan perdagangan sebelumnya, di 337,1 miliar USD. Dalam periode itu pula, terdapat 205 tindakan perbaikan perdagangan (172 inisiasi dan 33 penghentian) yang mencakup 43,3 % total tindakan pengamanan perdagangan.

Antidumping menjadi tindakan penyelesaian perdagangan yang paling sering dilakukan, mencakup 70,3 % dari seluruh inisiasi dan 93,9 % dari seluruh penghentian pengamanan perdagangan. Dirjen WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan, laporan itu mengindikasikan ketahanan perdagangan dunia di tengah kondisi geopolitik yang penuh tantangan. Bahkan, di tengah meningkatnya tekanan proteksi dagang dan tanda-tanda fragmentasi ekonomi, banyak negara di dunia yang mengambil langkah penting untuk meliberalisasi dan memfasilitasi perdagangan. ”Hal ini membuktikan manfaat perdagangan bagi daya beli masyarakat, daya saing dunia usaha, dan stabilitas harga,” ujarnya. Ia juga menilai positif upaya negara anggota menggunakan WTO atau lembaga lain untuk mencari solusi atas sengketa dagang. Langkah itu lebih baik ketimbang tit-for-tat atau aksi balasan perdagangan (retaliasi) yang membuat perdagangan semakin buruk.

Pada 2 Juli 2024, UNCTAD merilis ”Global Trade Update” edisi Juli 2024, yang memberi prospek positif terhadap perdagangan global 2024 meskipun masih dibayangi ketidakpastian ekonomi global. Di sisi lain, ketergantungan perdagangan antarnegara dengan kesamaan pandangan politik dan ekonomi masih cukup besar. UNCTAD memperkirakan, nilai perdagangan global pada 2024 bisa mencapai 32 triliun USD, lebih tinggi disbanding 2023, di 31 triliun USD dan sedikit di bawah 2022 di 32,1 triliun USD. Pada 2024, ekspor negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, diperkirakan tumbuh 5 % secara tahunan, sedang impor turun 3 %. Ekspor AS dan impornya diramal tumbuh masing-masing 8 % dan 3 %. Direktur Divisi Perdagangan dan Komoditas Internasional UNCTAD Miho Shirotori mengemukakan, permasalahan geoekonomi terus memainkan peran penting dalam membentuk tren utama perdagangan bilateral. (Yoga)

Sedikitnya 11.000 buruh industri tekstil mengalami PHK dalam beberapa bulan terakhir, buntut tertekannya industri tekstil dalam negeri akibat membanjirnya impor pakaian jadi legal dan illegal di pasar domestik. Masifnya impor dipicu kebijakan pemerintah merelaksasi impor lewat Permendag No 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VII DPR dan Ditjen Industi Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/7). Plt Dirjen IKFT Kemenperin Reny Yanita memaparkan, PHK di industri tekstil terus terjadi dipicu masifnya peredaran barang impor.

Berdasar data Kemenperin dan dari pemberitaan media massa, PHK di industri tekstil telah mencapai 11.000 orang. PHK tersebar di 1 perusahaan tekstil di Jabar dan 5 perusahaan tekstil di Jateng. Di Jabar, PT Alenatex melakukan PHK atas 700 orang. Di Jateng, PHK terjadi di PT S Dupantex sebanyak 700 orang, PT Kusumahadi Santosa sebanyak 500 orang, PT Kusumaputra Santosa sebanyak 400 orang, PT Pamor Spring Mills sebanyak 700 orang, dan PT Sai Apparel sebanyak 800 orang. Bukan hanya pabrik besar yang tertekan usahanya, industri kecil menengah (IKM) tekstil pun terdampak. Utilisasi produksi IKM tekstil merosot 70 % karena gempuran impor.

Pekerja tekstil IKM seperti penjahit pun kesulitan mendapat permintaan dan berhenti bekerja. Maraknya PHK itu dipicu membanjirnya impor setelah ditetapkannya Permendag No 8 Tahun 2024 tentang revisi ketiga Permendag No 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang berlaku per 17 Mei 2024., yang menghilangkan persyaratan pertimbangan teknis dari Kemenperin untuk impor tekstil produk tekstil (TPT). Dampaknya, impor bisa masuk lebih mudah. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, industri tekstil sejatinya masih bisa bertahan, namun perlindungan dan keberpihakan kepada industri dalam negeri perlu terus ditumbuhkan agar industri ini juga bisa berkembang. (Yoga)